RI tak perlu impor pangan selama Ramadhan, Gapmmi kesulitan bahan baku

RI tak perlu impor pangan selama Ramadhan, Gapmmi kesulitan bahan baku

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim, ketersediaan pasokan komoditas pangan utama masih berlimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hinga akhir bulan Ramadan 2017. Oleh karena itu, Amran yakin bahwa keran impor dinilai tak perlu dibuka oleh pemerintah.

Menurutnya ada dua komoditas yang memiliki kecukupan sampai akhir ramadan, yaitu beras dan gula pasir.

Saat ini stok beras mencapai di atas dua juta ton, sedangkan gula pasir sekitar 360 ribu ton. Adapun untuk harga, kata Amran kedua komoditas itu terkontrol stabil.

Khusus untuk gula, menurutnya, sebagian besar daerah di Indonesia sudah mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sedangkan pasokan bawang merah juga melimpah.

“Bahkan kami terima surat dari lima provinsi di Indonesia, minta bawang merahnya diserap karena harga di tingkat petani jatuh, dulu Rp40 ribu per kg, sekarang jatuh Rp11 ribu per kg di tingkat petani,” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Amran memaparkan, kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan pasokan bawang merah berlimpah, antara lain pada sentra produksi bawang merah, seperti Brebes, Nganjuk, Solok, dan Bima.

“Itu volumenya banyak tapi kami sudah minta Bulog untuk serap. Itu terjadi (karena harga jatuh karena melimpahnya pasokan) sejak satu bulan ini,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), jumlah stok bahan pangan utama lainnya, yaitu minyak goreng tercatat sebanyak 1,5 juta liter dan daging sapi sebanyak 40 ribu ton, dan sebanyak 51 ribu ton sedang dalam proses impor.

Menurut Amran, pihaknya juga akan terus menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan utama hingga akhir Ramadan guna memastikan kestabikan harga pangan.

Dengan begitu, inflasi pada Juni diharapkan akan lebih terkendali. “Semua komoditas strategis kami amankan yang bisa berkontribusi pada inflasi. Kita jaga inflasi,” tutur Amran.

Impor bahan baku

Sementara itu di tempat terpisah, kalangan pengusaha makanan dan minuman (mamin) meminta impor bahan baku untuk pabrikan dipermudah. Pasalnya, perubahan regulasi yang ada justru mempersulit impor bahan baku untuk pabrikan mamin.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman menghadapi tantangan yang luar biasa.

Menurut dia, beberapa kebijakan hasil deregulasi membuat pabrikan sulit mendatangkan bahan baku.

“Untuk bahan baku banyak yang dideregulasi. Sementara impor produk jadi lebih mudah didapatkan. Pengetatan impor bahan baku akan mendorong lahirnya trader dari produsen dalam negeri,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Adhi melanjutkan, kebijakan tersebut akan memperparah defisit neraca perdagangan makanan-minuman yang pada 2016 mencapai USD800 juta, melonjak dibanding 2015 yang hanya USD250 juta.

“Ini terbalik, seharusnya pemasukan bahan baku dipermudah, impor produk jadi dikendalikan. Koordinasi antar-kementerian juga perlu diperkuat,” ungkapnya.

Adhi juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai lonjakan impor produk makanan dan minuman pada Ramadan dan Lebaran 2017. Pasalnya, lonjakan permintaan terjadi pada saat momentum tersebut.

“Kemudian saat Natal dan Tahun Baru juga biasanya meningkat. Industri dalam negeri tetap antisipasi tapi memang daya saing Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia, Vietnam,” tuturnya.

Menurut dia, impor produk makanan dan minuman terbesar masuk dari Thailand dan China. Selain karena bersaing, dari sisi harga produk impor tersebut lebih murah. Produk impor dari kedua negara biasanya berupa bumbu-bumbuan, mi, biskuit, minuman.

“Kita kalah dari sisi harga. Mereka packaging murah, gula murah, bahan baku murah sehingga Indonesia harus berjuang bagaimana menurunkan bahan baku agar lebih murah dan lebih lancar,” ujarnya.

Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, bahan baku dan bahan baku penolong harus mendapat prioritas agar industri di dalam negeri dapat membangun nilai tambah.

“Kami selektif, tidak semua bahan baku dibuka, misalnya produk gula. Kami mengharapkan tarif bea masuknya dengan negara tertentu lebih fleksibel, tidak fix permanen. Di sisi lain, kami ingin memberikan kesempatan kepada sektor pertanian dalam negeri, kalau siap bisa berkembang dan berkontribusi terhadap industri nasional,” ujarnya.

sumber: nusantaranews.co/okezone.com