Revisi UU 22/2009 : Pengusaha Truk Logistik Sampaikan Usulan ke DPR

ALFIJAK – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pegiat transportasi dan asosiasi pelaku usaha sektor transportasi guna menerima masukan terkait Penyusunan Rancangan Undang Undang atau RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

RDPU yang dilaksanakan pada Senin (6/7/2020) itu melibatkan PPTJDI, FPMDI, KOMANDO, Road Safety Association, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), GAIKINDO, dan Bike To Work (B2W) Indonesia.

Pada kesempatan RDPU dengan Komisi V DPR RI itu, Ketua Umum DPP Aptrindo didampingi jajaran pengurus antara lain; Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kelembagaan Muis Thontawi, Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Koordinator DKI Jakarta Dharmawan Witanto, serta pengurus lainnya.

Aptrindo mengusulkan sejumlah pasal yang perlu dilakukan perbaikan dalam RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ itu, antara lain; agar ada definisi yang jelas Angkutan Jalan, serta Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum jangan diubah menjadi Badan Usaha.

Selain itu, manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan pemberdayaan, dan pengawasan fasilitas dalam rangka mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Aptrindo juga mengusulkan supaya pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tanggung jawab penuh oleh Pemerintah. Adapun tugas pokok dan fungsi penyelengara lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kepolisian RI.

“Kami juga mengusulkan optimalisasi keberadaan Forum LLAJ, yang selama ini kami nilai tidak ada keterwakilan asosiasi angkutan barang dan orang,” ujar Gemilang.

Dihadapan para wakil rakyat itu, Aptrindo juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan pengangkutan barang dengan jarak tempuh dibawah 400 km lebih efisien menggunakan truk ketimbang moda transportasi lain.

“Truk merupakan sarana distribusi logistik paling efisien dan murah untuk jarak tempuh kurang dari 400 km dibandingkan dengan Kereta Api maupun Kapal Laut,” ujar Gemilang.

Diapun menegaskan, persentase volume pergerakan barang/distribusi antar pulau (Jawa dan Sumatera) hingga kini masih didominasi oleh transportasi darat atau Truk.

Untuk kegiatan distribusi pulau Jawa ke pulau Jawa sebanyak 60%-nya menggunakan trucking, Jawa – Sumatera sebanyak 15%, Sumatera – Jawa 5%, dan Sumatera – Sumatera 12%.

“Truk sebagai angkutan multimoda terintegrasi dengan layanan transportasi barang baik di moda laut, darat maupun udara,” ucap Gemilang.(BT)