Peningkatan Infrastruktur Dorong Performa Logitik RI

ALFIJAK- Peningkatan Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia saat ini sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir terbukti memberikan dampak yang positif.

“Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menhub dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) ke XVII, di Jakarta pada Senin (9/12/2019).

Namun di sisi lain, kata Menhub, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen. Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia belum secara maksimal memanfaatkan potensi maritimnya dengan optimal.

Menhub Budi mengatakan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini, imbuhnya, dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui 4 Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar yang didukung oleh kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudahan itu antara lain; deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), memberikan kemudahan informasi berbagai institusi yang ada di pelabuhan melalui sistem INAPORTNET yang sudah berjalan di 32 pelabuhan tahun 2019.

Back Bone

Menhub menyampaikan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur, yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.

Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland.

“Sebagai contoh, dapat kita lihat Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Sei Mangke di Sumatera Utara, yang didukung oleh jaringan rel kereta api dan jalan tol untuk menunjang pergerakan barang, dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya,”ucapnya.

Hal tersebut, menurut Menhub harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.

Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan.

“Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” paparnya.

Peluang

Menhub Budi menambahkan, selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo.

Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata, sebanyak 18 l pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan lima pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.

Tentunya, kata Menhub, peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di 10 lokasi strategis ini.

Menhub juga menyinggung tentang konektivitas dan logistik, yang tidak terlepas dari program angkutan barang tol laut.

Pada tahun 2019, terdapat 20 trayek tol laut, yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30% karena Saudara-saudara kita di pelosok berhak mendapatkan harga yang murah dan wajar,”paparnya.

Pemerintah juga hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersil, yakni melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.

“Trayek-trayek perintis ini diharapkan dapat segera menjadi komersil dan dilepas ke pihak swasta, sehingga dana subsidi pemerintah dapat dialihkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih membutuhkan,”tuturnya.

Selain itu, ujar Memhub Budi, untuk mewujudkan konektivitas negara ASEAN, ditetapkan 3 rute prioritas yakni rute roro Bitung-Davao yang telah dilaunching Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada tanggal 30 April 2017, Rute Roro Dumai-Malaka yang direncanakan akan beroperasi pada kwartal ke-3 tahun 2020, serta rute Belawan-Penang-Phuket.

“Tentunya peluang ini harus dapat dimanfaatkan oleh anggota INSA untuk dapat mengembangkan jaringan bisnis ke negara-negara tetangga, berkolaborasi dengan industri pelayaran ASEAN sehingga anggota INSA tidak hanya berjaya di dalam negeri tapi juga dapat menguasai pangsa ASEAN,”ucapnya.(ri)