Pengusaha logistik sesuaikan jadwal Lebaran

26/05/2017 alec

Pengusaha angkutan logistik atau paket pengiriman turut menyesuaikan aktivitas operasionalnya menjelang Lebaran nanti. Adanya aturan pembatasan operasional angkutan logistik mulai H-4 hingga H+4 Lebaran 2017 ini adalah penyebabnya.

Para pengusaha paket pengiriman ini mengharapkan adanya sosialisasi lebih lanjut di daerah serta penyesuaian cuti bersama dengan aturan tersebut.

Sosialisasi tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, permenhub itu baru berupa master atau panduan yang hanya mencakup aturan umum dan berlaku panjang, tetapi detailnya diperlukan peraturan dirjen.

“Dalam permenhub itu, H-7 hingga H+7 jembatan timbang ditutup. Lalu kemarin, Pak Menteri mempresentasikan larangan yang akan muncul dalam perdirjen bahwa yang akan dibatasi H-7 untuk truk mining dan galian. Terus, pembatasan kendaraan lebih dari sumbu tiga atau berat muatan dan kendaraan lebih dari 14 ton,” kata Tarigan kepada “PR”, Kamis 25 Mei 2017.

Sementara pembatasan operasional angkutan logistik atau pengiriman paket dilakukan sejak H-4 hingga H+3 Idulfitri.

Tarigan menilai, tahun ini pemerintah lebih baik melakukan sosialisasi dengan mengundang para pemangku kepentingan sehingga pengusaha pun dapat menyesuaikan dengan jadwal pengiriman barang.

“Tahun ini cukup baik. Enggak main patok-patok aja. Pemerintah dari dulu selalu siap, tapi tidak melibatkan stakeholder. Tahun ini, jauh-jauh hari sudah didiskusikan sehingga kami bisa planning, sudah jelas untuk jadwalkan libur,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi.

Ia mengatakan, sosialisasi pemerintah mengenai pembatasan angkutan logistik tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah telah mengajak berkomunikasi berbagai pemangku kepentingan sejak tiga bulan lalu.

Dari hasil rapat dengan pemerintah pusat, pembatasan operasional terbagi atas H-7 hingga H+7 yang berkaitan dengan konstruksi dan lain-lain. Sementara pembatasan waktu mulai H-4 hingga H+3 itu mencakup keseluruhannya.

“Untuk sembako tidak ada larangan. Kami berharap ada pembicaraan lagi untuk beberapa komoditas. Larangan juga mencakup ekspor impor, kecuali barang-barang yang sudah ada di pelabuhan,” tuturnya.

Namun, kata Yukki, para pengusaha menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal cuti bersama.

Pihaknya berharap, jadwal cuti bersama menyesuaikan aturan pembatasan operasional angkutan logistik.

“Ini juga penting. Kami lagi tunggu cuti bersama. Kami harap cuti bersama ini mengikuti rencana transportasi mudik. Jangan keluar dari konteks ini agar tidak berantakan pulangnya. Nanti bisa ada larangan baru lagi,” ujarnya.
Belum berkoordinasi

Sekretaris DPD Aptrindo Jawa Barat, R. Budi Setiawan, mengaku sudah mendapatkan informasi dari pengurus pusat terkait dengan aturan pembatasan operasional tersebut.

Namun, sosialisasi lebih lanjut dari Dishub Jabar belum ada sehingga pihaknya akan berkoordinasi jika ada informasi yang belum jelas ataupun ketika menemui kendala di lapangan.

“Paling kita komunikasi ke Dishub. Koordinasi itu biasanya kita yang menanyakan. Ini gimana ketika ada kendala. Kalau kayak waktu Natal dan Tahun Baru, seluruhnya dipanggil Kadishub,” kata Budi.

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Rilis Media

Terminal Marunda Center mulai dioperasikan, PT Tegar teken konsesi

25/05/2017 alec

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada kemarin (24/5/2017) melakukan penandatanganan Perjanjian Konsesi pengelolaan Terminal Marunda Center, di Kawasan Industri Marunda Center, Bekasi, menjadi Terminal Umum dengan PT Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI) yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

JAKARTA (alfijakarta): Tanda tangan dilakukan oleh Kepala Kantor KSOP Marunda, Anggit Douglas Silitonga, M.Mtr dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PT. PTI) Dhrubajyoti dengan disaksikan para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Terminal Marunda Center (TMC) merupakan terminal serba guna yang melayani beberapa jenis kargo diantaranya curah cair, kargo curah kering, kargo umum, dan RoRo.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, posisi Terminal Marunda Center (TMC) yang hanya sembilan kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dan menjadi akses pintu gerbang kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Kerawang.

“TMC memiliki peran penting dalam mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dan pendukung tol laut,” ujar Dirjen Tonny dalam rilis pers yang diterima AlfiJakarta di sini kemarin.

Direktur Utama PTI Dhrubajyoti mengemukakan, keselamatan, produktifitas penanganan barang, dan pendekatan berbasis pelanggan menjadi fokus utama dalam melayani.

“Kami secara terus menerus berusaha untuk menawarkan usulan kepada pelanggan agar senantiasa memberikan dukungan sebagai kontribusi positif terhadap sektor logistik menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Dirjen Tonny menambahkan, TMC memiliki dua terminal 1A dan 1B. Terminal 1A telah dioperasikan sejak 2014. Memiliki panjang dermaga 600 m, kedalaman kolam pelabuhan 6,5 LWS, dan mampu melayani sandar kapal hingga berkapasitas 10.000 DWT.

“Terminal 1B saat ini sedang dalam proses finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung pada kuartal 3 tahun ini. Nantinya Terminal 1B ini mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT,” kata Dirjen Tonny. (ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Rilis Media

Lazada perkuat fasilitas pergudangan, pilih Depok sebagai pusat logistik

24/05/2017 alec

Portal eCommerce Lazada terus memperkuat layanan logistik dengan memperkenalkan warehouse Lazada terbaru, yaitu 4 th Generation Lazada Warehouse.

JAKARTA (persbiro): “Sebagai pionir eCommerce marketplace yang memiliki manajemen logistik dan warehouse terbesar dan termodern di Indonesia, kami terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaharui teknologi dari warehouse kami. Pembangunan 4 th Generation Lazada Warehouse ini merupakan salah satu prioritas kami untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan pasar belanja online di Indonesia dan memberikan yang terbaik bagi konsumen kami,” kata CO CEO Lazada Florian Holm, kemarin.

Fasilitas 4 th Generation Lazada Warehouse yang terletak di kota Depok, Jawa Barat dengan luas 30.000 m2 dengan kapasitas tiga kali lebih besar dari warehouse Lazada yang sebelumnya serta teknologi manajemen logistik yang tercanggih dibandingkan dengan warehouse lainnya.

Kedepannya Lazada akan membangun lebih banyak warehouse dan fulfillment center untuk melayani seluruh konsumen dan seller Lazada yang tersebar di seluruh Indonesia. Warehouse di Cimanggis ini diperkirakan akan siap beroperasi penuh mendukung kampanye Ramadhan Lazada tahun ini.

Tak hanya memperkuat bisnis melalui pembangunan warehouse yang terbaru, Lazada terus meningkatkan kepeduliannya terkait isu pendidikan.

Sebagai bentuk dari apresiasi Lazada terhadap konsumen dan juga komitmen Lazada untuk berkontribusi di bidang pendidikan, selama bulan Ramadhan Lazada akan menyelenggarakan program donasi #LazadaBerbagi untuk membantu proses belajar anak-anak dalam binaan Yayasan Sahabat Anak.

Program #LazadaBerbagi yang akan dimulai pada 27 Mei ditujukan untuk mengajak para konsumen di seluruh Indonesia untuk turut berbagi kebahagian dengan memberikan donasi setiap pembelian di Lazada selama bulan Ramadan.

“Sejalan dengan komitmen kepedulian Lazada di bidang pendidikan, kali ini bersama Sahabat Anak, kami ingin mengajak sebanyak mungkin konsumen kami untuk turut berpartisipasi membantu adik-adik kita yang kurang beruntung. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya jumlah donasi yang kita berikan, namun juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka, dan bagaimana kita bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini perayaan Ramadhan di Lazada akan dilakukan sebulan penuh, mulai dari tanggal 19 Mei hingga tanggal 25 Juni 2017. Selain untuk memberikan kesempatan partisipasi konsumen lebih panjang untuk berdonasi, sementara disisi lain kamu juga untuk memberikan lebih banyak lagi pilihan penawaran, diskon, voucher dan hadiah menarik berupa perjalanan umrah gratis bagi yang beruntung.

Lazada juga menghadirkan fitur terbaru untuk mengisi pulsa secara online dengan potongan harga hingga 15%, halaman khusus produk Halal, flash sales harian dan diskon hingga 70% untuk semua kategori. Tidak ketinggalan berbagai interaksi baru dengan konsumen melalui video tips Ramadhan harian. Berbagai seller dan brand kenamaan juga turut berpartisipasi, antara lain: Unilever, P&G, Nestle, Samsung, Nivea, L’Oréal Paris dan lain-lain.

Melalui berbagai inisiatif dan inovasi guna pengembangan bisnis dan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam berbelanja online di Lazada, Lazada berharap terus dapat menjadi online marketplace yang terkuat dan terbesar dan memprioritaskan pengalaman belanja online yang terbaik kepada setiap pelanggan di Indonesia.

Holm mengemukakan gudang Lazada di Cimanggis, Depok akan menjadi lokasi penyimpanan seluruh produk di wilayah Jakarta. Saat ini, Lazada Indonesia telah memiliki tiga gudang penyimpanan yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Medan.

“‎Investasi untuk ini semua ya sekitar double digit milion dollar ya. Kami mau fokuskan agar gudang produk kami yang ada di seluruh Jakarta, agar fokus di Cimanggis ini,” tuturnya di Depok, Selasa (23/5).

Dia menjelaskan perkembangan kebutuhan pasar belanja online dewasa ini semakin meningkat dan tumbuh pesat sejalan dengan penetrasi Internet dan smartphone di Indonesia.‎

Menurutnya, Lazada Indonesia ke depan akan lebih banyak membangun gudang dan fulfillment center di seluruh wilayah Indonesia, untuk memperkuat posisinya di industri e-commerce.

“Warehouse yang ada di Cimanggis [Depok] ini sudah siap beroperasi penuh untuk mendukung kampanye Ramadan Lazada tahun ini. Kami berharap akan terus‎ membangun warehouse besar di wilayah lain,” katanya.

Dia memperkirakan, gudang ke-2 Lazada Indonesia tersebut mampu menangani sekitar 400.000 paket dalam satu hari. Menurutnya, sebagai pemain layanan e-commerce dibutuhkan kecepatan dalam pengiriman barang, karena itu Lazada juga sudah melakukan kerja sama dengan sebanyak 80 perusahaan logistik untuk mendukung layanan tersebut.

“Sebagai pemain yang memiliki manajemen logistik dan warehouse terbesar dan termodern, kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas dan memperbaharui teknologi gudang kami ini,” ujarnya.

Selama bulan Ramadhan nanti, Lazada mengatakan pihaknya ‎juga akan berkontribusi pada pendidikan seperti salah satunya adalah membuat program #LazadaBerbagi untuk membantu proses belajar anak-anak dalam binaan Yayasan Sahabat Anak.

“Program ini akan dimulai pada 27 Mei nanti dan ditujukan untuk mengajak para konsumen di seluruh Indonesia berbagai kebahagiaan melalui donasi setiap pembelian di Lazada,” tuturnya.

‎Dia optimistis melalui berbagai inisiasi dan inovasi tersebut, Lazada Indonesia dapat mengembangkan bisnis dan memperkuat layanannya, terutama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Lazada berharap dapat tarus menjadi online marketplace yang terkuat dan terbesar serta memprioritaskan pengalaman belanja online yang terbaik kepada setiap pelanggan di Indonesia,” ‎katanya.

Seperti diketahui, Lazada hadir di Indonesia sejak 2012. Saat itu, penetrasi bank di Indonesia relatif rendah yaitu dibawah 50% dengan penetrasi kartu kredit tidak lebih dari dari 3%.

Lazada kemudian menggagas platform Cash On Delivery (COD) untuk seluruh Indonesia sebagai solusi penetrasi alat pembayaran non-tunai yang rendah tersebut. Fasilitas penyimpanan untuk pedagang dimulai pada 2014.

sumber: bisnis.com/indotelko.com

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

BC & Pelindo II komit percepat arus logistik dukung kemudahan bisnis

23/05/2017 alec

Bea Cukai kedatangan tim Doing Business World Bank yang melakukan audiensi dan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok hari ini. Kunjungan kali ini berkaitan dengan survey Ease of Doing Business (EoDB) 2018.

Dalam rangka meningkatkan EoDB, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bea Cukai berkerja sama dengan para operator pelabuhan di antaranya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Indonesia Port Corporation, dan Pelindo II untuk menciptakan perubahan dan inovasi guna mempercepat arus logistik yang berimbas meningkatkan angka EODB Indonesia.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi yang hadir dalam kunjungan di Tanjung Priok memaparkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan Bea Cukai yaitu dengan mereformasi beberapa bidang pelayanan di antaranya dengan melakukan otomasi pemeriksaan fisik barang impor jika sebelumnya memakan waktu mencapai tiga hari di jalur merah, saat ini pemeriksaan fisik dilakukan maksimal satu hari di jalur merah.

Selain itu, seluruh dokumen perizinan impor saat ini telah diproses melalui Indonesia National Single Window (INSW) yang akan mempercepat proses perizinan impor. Otomasi sistem pembayaran juga dicanangkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

“Selain itu Bea Cukai juga telah menerapkan laporan hasil pemeriksaan secara elektronik. Di mana, para pemeriksa dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi secara mobile,” ujarnya.

Selain otomasi di bidang impor, Bea Cukai juga telah menerapkan otomasi pada bidang ekspor. Saat ini pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

Selain itu, pemeriksaan fisik yang dilakukan Bea Cukai dan surveyor dilakukan di tempat yang sama sehingga dapat mempercepat waktu pemeriksaan.

Selain itu, Bea Cukai juga telah menyediakan fasilitas pembayaran secara online. Tak hanya Bea Cukai, pemaparan juga dilakukan pihak Kementerian Perhubungan, Indonesia Port Corporation, Pelindo II, dan INSW.

Kemenhub juga telah mengimplementasikan Inaportnet, selain itu IPC telah mengimplementasikan iCargo yang semuanya untuk memperlancar arus logistik di pelabuhan.

“Upaya otomasi ini diharapkan dapat semakin memperlancar arus logistik yang diharapkan dapat berimbas pada perbaikan EODB Indonesia di 2018,” kata Heru.

sumber: sindonews.com

Legal & Regulasi

Kemenhub siapkan sanksi bagi pelanggar beleid

22/05/2017 alec

Kementerian Perhubungan bakal menyiapkan aturan berupa sanksi bagi perusahaan pelayaran maupun penerima barang (consigne) yang tidak mematuhi aturan penerapan jaminan peti kemas.

Kemenhub juga meminta Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengawasi implemtasi aturan jaminan peti kemas impor sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani mengatakan meskipun dalam SE itu tidak ada sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, OP ataupun KSOP bisa berperan aktif ikut mengawasi terkait dengan jaminan peti kemas impor yang dinilai membebani biaya logistik.

“Kita lihat (semoga) efektif SE Dirjen itu, namun bisa saja untuk mempertegas implementasinya nanti, kalau tidak efektif SE itu kita akan buat SK Dirjen dan bila perlu diatur soal sanksinya,” ujarnya kepada Bisnispada Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan seharusnya meskipun hanya berupa SE, dapat dipatuhi oleh semua pihak termasuk consigne dan perusahaan pelayaran/agent-nya di Indonesia.

Bay mengatakan bisa saja nantinya dipertegas bagi yang melanggar beleid itu dikenakan sanski administrasi, teguran tertulis sampai tidak diberi pelayanan di pelabuhan, meskipun aktivitas impor itu menganut hubungan business to business antara shipping line dan pemilik barang.

“Kami intruksikan OP maupun KSOP mengawasi dulu implementasi SE Dirjen Hubla itu, sekaligus menampung dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan,” tutur Bay.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan agar Kemenhub menindak tegas praktik pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor menyusul terbitnya SE Dirjen Hubla itu.

Dia mengatakan peran wakil pemerintah/Kemenhub di pelabuhan dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan ataupun KSOP di seluruh pelabuhan Indonesia yang terdapat kegiatan ekspor impor perlu melakukan pengawasan terhadap beleid tersebut.

“Otoritas pelabuhan maupun KSOP mesti netral menyelesaikan persoalan yang terjadi, jika ada persengketaan menyangkut aturan jaminan peti kemas impor di pelabuhan yang merujuk pada surat edaran Dirjen Hubla tersebut,” ujar Taufan kepada Bisnis pada Minggu (21/5/2017).

GINSI, imbuhnya, juga mengapresiasi langkah Kemenhub itu sebagai kepedulian dalam menurunkan biaya logistik nasional termasuk bagi importir.

Taufan juga mengatakan importir berharap biaya terminal handling charges (THC) di pelabuhan Indonesia yang melayani ekspor impor dapat menggunakan mata uang rupiah, yang saat ini masih menggunakan mata uang dolar AS.

“Kami minta THC juga pakai rupiah sebab kalau pakai kurs dollar menjadi tidak menentu yang mesti dibayarkan pemilik barang. Di samping itu consigne juga menunggu konfirmasi besaran kurs-nya memakan waktu lama,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M. Qadar Jafar mengatakan shipping line harus mematuhi beleid jaminan peti kemas tersebut.

Dia mengatakan selama ini perusahaan PPJK selaku kuasa pemilik barang menalangi terlebih dahulu biaya-biaya yang muncul dari kegiatan logistik angkutan laut termasuk biaya jaminan peti kemas impor keagenan pelayaran asing di Indonesia.

“Pengembalian uang jaminan itu juga memakan waktu lama bisa sampai tiga bulan. Kalau sekarang enggak perlu pakai uang jaminan cukup pernyataan diatas materai. Ini akan sangat membantu mengurangi beban biaya logistik dan menggairahkan perdagangan melalui angkutan laut,” ujarnya kepada Bisnis (21/5/2017).

Pada 19 Mei 2017, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono menandatangani SE tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup.

Dalam beleid itu di tegaskan terkait jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran.

Surat edaran Dirjen Hubla itu juga di tembuskan kepada sejumlah instansi terkait al; Kemenko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian, serta asosiasi pelaku usaha yakni GINSI, Indonesia National Shipowners Association (INSA), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Sumber: bisnis.com

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Ciputra terjuni bisnis kawasan pergudangan

22/05/2017 alec

Ciputra Group akan terus menggenjot pengembangan bisnis pergudangan. Diam-diam, perusahaan konglomerasi ini ternyata sudah lama berkecimpung di sektor tersebut dan mengembangkan pergudangan di lima lokasi.

Dua diantaranya bahkan sudah selesai dikembangkan. Yakni Bizpark Penggilingan dan Bizpark Pulau Gadung. Sedangkan tiga lagi masih dalam pengembangan yakni Bizpak Bandung, Bizpark Banjarmasin dan Bizpark Bekasi.

Harun Hajadi, Managing Directur Ciputra Group mengatakan, sebetulnya bisnis pergudangan masih sangat menarik karena debt cost (beban pinjaman) nya sangat rendah.

Namun, selama ini bisnis tersebut mengalami tantangan dari sisi pembiayaan konsumen karena belum ada perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan terhadap produk properti pergudangan.

Untuk mempebesar bisnis pergudangan tersebut, Ciputra Grup melalui anak usahanya PT Mitra Makmur Bagya (MMB) melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk penyediaan pembiayaan properti pergudangan.

“Dulu kalau pergudangan sulit pembiayaannya karena pembelinya kebanyakan bukan perusaan besar atau orang yang bankable untuk di KPRkan. Gudang dipakai untuk dagang dan logistik, jadi kita bicara dengan Bank Mandiri agar mereka masuk memberikan fasilitas kredit ke konsumen yang ingin membeli pergudangan,” kata Harun akhir pekan ini.

Harun bilang, selama konsumen yang membeli gudang produk Ciputra Group dilakukan dengan mencicil ke perusahaan dalam jangka waktu dua tahun lantaran belum ada fasilitas pembiaayaan dari perbankan. Sehingga penjualan pergudangan Bizpark tidak selancar penjualan produk properti lainnya seperti residential.

MMB telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian pergudangan di Bizpark Bekasi. Pembiayaan tersebut dengan limit Rp 10 miliar untuk jangka waktu maksimal 10 tahun.

Lewat kerjasama yang diteken pada Jumat (19/5), Harun optimis pernjualan pergudangan mereka akan semakin laris. Sebab daripada menyewa gudang, konsumen akan lebih memilih membeli karena sudah ada fasilitas pembiayaannya.

Bizpark Bekasi merupakan kawasan pergudangan yang akan dikembangkan di atas lahan seluas 40 hektare (ha) yang dikembangkan oleh MMB. Tahap I telah dirilis sebanyak 144 unit gudang dengan luas bangunan mulai 132 meter persegi (m2) hingga 600 m2.

Gudang ini dibanderol dengan harga mulai Rp 2 miliar -Rp 10 miliar. Rencananya disana akan dibaangun 600 unit gudang.

Harun bilang Birzpak Bekasi tersebut merupakan proyek joint venture ciputra dengan PT Graha Bagya Indonesia.

Sejak dirilis, mereka telah berhasil menjual 63 unit gudang dengan penjualan Rp 200 miliar. Tahun ini, perusahaan menargetkan penjualan dari proyek ini sebesar Rp 130 miliar

sumber: kontan.co.id

Legal & Regulasi

Uang jaminan peti kemas impor dihapus

20/05/2017 alec

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan regulasi menghilangkan kewajiban uang jaminan peti kemas untuk kegiatan impor.

Hal itu dituangkan melalui surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No:UM.003/40/II/DJPL-17 yang ditandatangani Tonny Budiono pada 19 Mei 2017.

Dalam beleid itu disebutkan,selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agennya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Apabila consigne menunjuk kuasanya (forwarder) maka kuasa yang ditunjuk itupun mesti membuat pernyataan yang sama. Namun dalam hal ini penanggung jawab atas kerusakan/kehilangan peti kemas tetap berada pada consigne/pemilik barang sesuai nama yang tercantum dalam dokumen bill of loading (B/L).

Surat edaran Dirjen Hubla itu juga ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait a.l Kemenko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian, serta asosiasi pelaku usaha yakni; Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Indonesia National Shipowners Association ((INSA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Menanggapi hal itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto sangat mengapresiasi kebijakan yang diterbitkan Kemenhub tersebut.

Dia mengatakan, beleid itu bakal mampu menghilangkan beban biaya logistik yang selama ini ditanggung perusahaan forwarder maupun pemilik barang.

“Kami memang sudah cukup lama berjuang supaya uang jaminan peti kemas itu dihapuskan karena sangat membebani logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, 19 Mei 2017.

Sumber: tempo.co/bisnis.com

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

ALFI & INACA siapkan cetak biru kargo udara

19/05/2017 alec

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia bersama Indonesia National Carriers Association akan mengusulkan cetak biru pengembangan kargo udara nasional kepada pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan cetak biru atau blueprint kargo udara itu bertujuan agar pengembangan kargo udara dapat dilakukan secara tepat dan terukur.

“Kita bersama teman-teman Angkasa Pura, pelaku kargo dan lainnya sudah sepakat untuk melakukan pertemuan setelah Lebaran 2017. Kita akan usulkan skala prioritas pengembangan kargo udara,” katanya di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Yukki mengungkapkan pembuatan cetak biru sangat penting agar pengembangan kargo udara nasional benar-benar dapat diwujudkan. Dia berharap kinerja kargo udara yang lintas negara dapat tumbuh signifikan.

Berdasarkan data ALFI, pertumbuhan volume kargo udara internasional pada 2016 hanya tumbuh 3%-4%. Capaian itu lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan volume kargo udara domestik sebesar 14%.

“Untuk domestik, saya kira tidak perlu diomongin lagi. Sekarang, fokus kita adalah cross border. Apalagi, bisnis e-commerce juga tengah berkembang pesat. Banyak produsen dan marketplace yang ingin bangun gudang di ASEAN,” tuturnya.

Yukki menilai masuknya pelaku e-commerce sekelas Alibaba ke Malaysia merupakan bukti bahwa regulasi yang mengatur proses pergerakan barang, khususnya melalui pesawat udara di Indonesia belum sesuai harapan investor asing.

Dia berharap pemerintah dapat segera melakukan deregulasi sesuai dengan ekspektasi pelaku usaha. Menurutnya, regulasi yang lebih ramah pada dunia usaha sangat penting apabila Indonesia ingin mengambil peluang dari bisnis e-commerce.

“Kita jangan sampai ketinggalan lagi. Kita harus lebih cepat. Alibaba lebih memilih buka di Malaysia ketimbang Indonesia karena Malaysia lebih cepat dan jeli untuk mengambil potensi itu,” ujarnya.

Yukki menambahkan dengan kondisi itu, maka tidak salah apabila pengiriman barang dari Indonesia ke AS dan Eropa itu lebih kecil ketimbang negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Sementara itu, Ketua Penerbangan Kargo Indonesia National Carriers Association (INACA) Boyke P. Soebroto menilai pengembangan ekspor impor melalui kargo udara memang masih perlu diperdalam lagi oleh pemerintah bersama pelaku usaha.

“Khususnya terkait custom. Kalau di Singapura itu proses costum paling 2-3 jam. nah, kalau di kita bisa sampai empat hari. Pelaku usaha juga kalau melihat seperti itu lebih memilih ke tempat lain,” katanya.

Meski demikian, lanjut Boyke, persoalan kargo udara dinilai tidak hanya menyangkut proses kepabeanan. Menurutnya, masih ada persoalan lainnya yang berpotensi menghambat kinerja kargo udara.

Selain proses pengurusan dokumen, sambungnya, integrasi multi moda di Tanah Air juga masih belum baik. Dia menilai kinerja kargo udara juga tetap perlu didukung dari multi moda lainnya.

“Kemudian, persoalan lainnya yang menghambat kargo udara adalah belum memadainya infrastruktur dalam mendukung aktivitas kargo udara seperti terminal bandara, jalan, gudang dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Angkutan Udara Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kristi Endah Murni mengungkapkan hanya tiga maskapai kargo yang melayani jasa pengiriman ekspor impor.

“Dari tiga itu, hanya dua maskapai yang melayani pengiriman ekspor impor. Alhasil, jumlah volume kargo udara yang diangkut pada 2016 turun 9,47%. Tetapi, kita tidak boleh pesimis, kita harus bisa bertempur dengan maskapai asing,” ujarnya.

Kristi menambahkan Kemenhub juga sudah membuka 11 bandara sebagai pintu keluar masuk barang ekspor impor tersebut. Dia berharap para pelaku usaha, seperti maskapai, pelaku logistik, pengelola bandara dapat mengambil peluang itu.

sumber: bisnis.com

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Widijanto: CFS Center perlu libatkan pelaku logistik

18/05/2017 alec

Fasilitas kargo konsolidasi untuk kegiatan impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sulit difungsikan secara optimal atau berpotensi idle (tak aktif) jika tidak melibatkan pelaku logistik yang sudah menangani layanan kargo impor berstatus LCL di pelabuhan tersebut.

Kargo berstatus LCL atau less than container load merupakan barang impor yang dimuat dalam satu kontainer namun dimiliki lebih dari satu dokumen/pemilik barang.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengatakan selama ini layanan kargo LCL impor Priok ditangani oleh perusahaan forwarder yang bermitra dengan pengelola gudang di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.

“Jadi sulit kalau mau dipusatkan kegiatan layanan LCL impor itu dalam CFS center di Priok. Jangan sampai mubazir nantinya. Soalnya kegiatan LCL impor itu captive market-nya forwarder selama ini,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/5/2017).

Dia mengatakan selama ini fungsi forwarder maupun logistik bertanggung jawab dalam mewakili pemilik barang dalam kegiatan jasa transportasi yang bersifat door to door service.

“Sehingga kalau fasilitas CFS center di Priok itu mau optimal dan bisa berjalan mestinya melibatkan forwarder sebagai mitra kerjanya. Kalau soal business to businessnya bisa kita bicarakan,” tegasnya.

Penyiapan fasilitas CFS centre di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan hasil perubahan rencana induk pelabuhan (RIP) di Pelabuhan Priok yang diinisiasi sebelumnya oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam rencana awal, fasilitas CFS center di Priok itu seharusnya sudah bisa disiapkan dan dioperasikan pada kuartal pertama 2017. Namun penelusuran Bisnis, hingga kini belum ada tanda-tanda diwujudkannya fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok tersebut.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gde Saputera mengatakan, sesuai dengan RIP Tanjung Priok, fasilitas itu akan tetap disiapkan di pelabuhan Priok.

“Engga ada pembatalan soal rencana itu (CFS center). Itu sudah terkandung dalam RIP Priok. Mungkin mundur waktunya karena perlu persiapan yang lebih matang,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/5).