Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

Pelni gandeng SIER & Pos garap angkutan logistik di jalur Tol Laut

PT Pelni (Persero) bersindergi dengan dua BUMN logistik yaitu PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan PT Pos Indonesia (Persero).

JAKARTA (alfijakarta): Penandatangan nota kerja sama (MoU) dengan SIER perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia berlangsung di atas Kapal Motor (KM) Kelud, di Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Para pihak tersebut sepakat mengoptimalkan sarana Tol Laut untuk mengembangkan pengiriman logistik di seluruh pelosok Tanah Air.

Penandatanganan MoO dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelni (Persero) Insan Purwarisya dan Plh Direktur Utama PT SIER Fattah Hidayat. Selain itu PKS ditandatangani oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dan Direktur Jasa Kurir PT Pos Indonesia (Persero) Agus F. Handoyo Corporate Secretary PT Pelni (Persero).

Didik Dwi Prasetio mengatakan, penandatangan MoU dengan PT SIER diperlukan dalam pengembanganan angkutan logistik untuk mendukung Tol Laut.

Hampir 80 persen kapal Tol Laut yang dioperasikan Pelni berangkat dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke pulau-pulau terluar di Indonesia Timur.

“Ada 6 trayek Tol Laut berangkat dari Tanjung Perak. Kami butuh partner dalam pengembangan bisnis perusahaan,”kata Didik.

Sedangkan PKS dengan PT Pos Indonesia adalah untuk memberikan layanan pengangkutan pos secara menyeluruh kepada PT Pos Indonesia (Persero).

PKS ini akan menjadi payung bagi beberapa kerja sama yang telah dan akan berjalan ke depannya. Beberapa kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain pengangkutan benda-benda pos di seluruh kapal Pelni di Nusantara.

Beberapa kerja sama yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat adalah layanan pelayanan angkutan pos terintegrasi dengan sisitem IT yang sedang dibangun PT Pelni (Persero).

Kesepakatan ini merupakan wujud sinergi BUMN serta komitmen kuat PT Pelni (Persero) dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada sesama BUMN.

PT Pelni (Persero) terus meningkatkan produk angkutan, baik dengan kapal penumpang, kapal perintis maupun kapal barang Tol Laut untuk memperkuat layanan, sehingga dapat membantu pelanggan korporasi secara aman, mudah, cepat dan efisien.

Pelni saat ini sedang mewujudkan efisiensi (single treasury account) dalam pengelolaan keuangan, baik sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Hal ini perlu dilakukan karena tugas Pelni saat ini tidak hanya mengangkut penumpang saja, tetapi juga mengangkut barang.

“Pelni mendapatkan tantangan baru untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dalam rangka mewujudkan Program Tol Laut. Di sisi lain, Pelni harus tetap memberikan pelayanan transportasi laut kepada para penumpang dan angkutan pos,” tambah Didik. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

Tarif breakbulk kadaluarsa, APBMI minta diperpanjang 6 bulan

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusulkan supaya tarif/biaya layanan bongkar muat atau OPP/OPT kargo non-peti kemas/breakbulk yang berlaku saat ini di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, diperpanjang hingga 6 bulan ke depan.

JAKARTA (alfijakarta): Usulan tersebut mengingat saat ini masa berlaku tarif OPP/OPT di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa, dan supaya memenuhi aspek legalitas, agar dilakukan masa perpanjangan saja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum DPP APBMI Muhamad Fuadi mengatakan dalam kondisi perekonomian yang belum benar-benar stabil saat ini dan volume kargo juga cenderung menurun, sebaiknya tidak perlu mengevaluasi apalagi menaikkan tarif layanan bongkar muat di pelabuhan.

“Evaluasinya cukup dengan cara memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT di Priok itu yang saat ini sudah kedaluarsa. Tidak perlu ada perubahan besaran tarifnya. Dilegalkan saja dengan cara memperpanjang masa berlakunya minimal hingga enam bulan kedepan,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Senin (2/10/2017).

Fuadi mendorong asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II untuk memproses perpanjangan masa berlaku tarif OPP/OPT itu serta disaksikan Kantor Otoritas Pelabuhan Priok agar bisa membuat kesepakatan untuk melegalkan tarif tersebut.

Dia berharap semua pihak berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional termasuk biaya-biaya yang ada di pelabuhan.

Dikonfirmasi Bisnis, Imanudin, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha PT Pelindo II, mengatakan pihaknya segera berkordinasi dengan para asosiasi pelaku usaha di Priok untuk memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT tersebut.

“Menurut kami dilakukan perpanjangan masa berlakunya saja, jadi gak perlu ada perubahan tarif,” ujar Imanudin.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan evaluasi tarif OPP/OPT kargo non peti kemas atau breakbulk di pelabuhan Priok jangan sampai justru menaikkan tarif layanan bongkar muat kargo di pelabuhan itu.

“Harapannya jangan sampai ada kenaikan tarif karena akan mrmberatkan pelaku bisnis ligistik ,” ujarnya.\

Sebelumnya, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengatakan sampai sekarang masih terdapat beberapa biaya di pelabuhan Priok yang sudah kedaluarsa dan perlu di evaluasi, baik struktur maupun besarannya.

Tarif yang dimaksud, imbuhnya, adalah tarif OPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan OPT (Ongkos Pelabuhan Tujuan) untuk kegiatan bongkar muat kargo jenis break bulk di terminal konvensional Priok.

“Tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya,” ujarnya.

Dia menyebutkan tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas. Selain itu, jika tetap diberlakukan tarif tersebut dinilai ilegal.

Menurut catatan Bisnis, sejak 2012, biaya OPP/OPT di Tanjung Priok untuk kargo umum menggunakan fasilitas gudang dikenakan Rp. 81.075 per ton per m3 sedangkan untuk pola trucklossing hanya Rp. 57.200 per ton per m3.

Ketua baru

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta akan memilih ketua baru yang siap memimpin organisasi itu untuk periode 2017-2022 dalam Musyawarah Wilayah ke-2 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 Oktober 2017.

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, dua calon atau kandidat ketua siap bertarung dalam Muswil APBMI DKI Jakarta 2017 yakni; Juswandi Kristanto, Dirut PT.Daisy Mutiara Samudera yang juga saat ini menjabat Ketua DPW APBMI DKI Jakarta periode 2012-2017 (incumben).

Kemudian, Sahat Simatupang, Komisaris yang juga Direktur PT.Terminal Jasa Maritim yang juga pernah menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 2009-2014.

Dihubungi Bisnis.com, pada Senin (2/10/2017), Sahat Simatupang yang saat ini juga sebagai Sekjen DPP APBMI menyatakan kesiapannya untuk memimpin APBMI DKI pada periode lima tahun mendatang.

“Saya siap, dan akan membenahi kegiatan bongkar muat di Priok dengan meningkatkan produktivitas seluruh PBM,” ujarnya.

Sahat juga melihat APBMI selaku wadah perusahaan bongkar muat (PBM) perlu menghitung ulang tarif-tarif jasa layanan di pelabuhan untuk dalam mewujudkan biaya logistik nasional yang ideal.

“Jangan menyalahi aturan. APBMI mesti berjuang agar semua PBM harus bisa bekerja di pelabuhan .Jadi jangan ada lagi istilah PBm terseleksi dan tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat mengatakan, kinerja PBM semestinya diukur lewat produktivitasnya serta tehnis bongkar muat yang dilakukannya dengan jangan merusak dermaga di pelabuhan.

“Jadi PBM itu diseleksi sesuai dengan kemampuannya sendiri, jangan dikotak kotakkan terseleksi atau tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat juga mengatakan, akan berjuang menghapuskan aturan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pengawasan bongkar muat karena pungutan kegiatan pengawasan itu selama inj sudah dilakukan oleh shipping line,operator terminal, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan PBM itu sendiri.

Dihubungi terpisah, Ketua DPW APBMI (petahana) Juswandi Kristansto menyatakan siap memimpin kembali APBMI untuk periode lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini saya masih dipercaya anggota/PBM untuk memimpin APBMI DKI Jakarta.Silahkan anggota yang akan menilai dan selama diberikan amanah itu saya gunakan untuk kepentingan organisasi (APBMI) bukan kepentingan golongan apalagi pribadi,” ujarnya, Senin (2/10/2017).

Juswandi juga menyatakan akan melanjutkan program yang bermanfaat kepada seluruh PBM di Priok dan meningkatkan kemitraan dengan PT.Pelindo II dan manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Data yang diperoleh Bisnis.com, peserta Muswil APBMI ke-2 tahun 2017 akan diikuti sekitar 85 perusahaan bongkar muat di DKI Jakarta. Hingga hari ini, Senin siang (2/10/2017), sudah tercatat 71 PBM yang mendaftar untuk mengikuti Muswil tersebut. (bisnis.com/ac)

 

Acara & Kegiatan, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)

 

 

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Pemerintah dukung PT Pos garap usaha logistik

Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhakti Postel oleh semua pegawai di jajaran Pos dan Telekomunikasi bertolak dari diambil-alihnya Jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon yang disingkat AMPTT pada tanggal 27 September 1945.

BANDUNG (alfijakarta.com): Puncak peringatan Hari Bhakti Postel ditandai dengan pelaksanaan upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran Pos dan Telekomunikasi di Kantor Pusat PTT (saat ini kantor pusat Pos Indonesia Bandung) yang dipimpin langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI setiap tahun nya,  peringatan Hari Bhakti Postel kali ini mengusung tema “Kerja Bersama Mewujudkan Masyarakat Digital Indonesia”

“Kita bersama-sama telah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini. Semuanya disebabkan dan menuju ke satu arah, yaitu terbentuknya masyarakat yang digerakan oleh digitalisasi di segala bidang. Kita patut bersyukur karena mendapat amanat jaman menjadi kementerian yang secara langsung bersinggungan dengan segala aspek digitalisasi.” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara dalam sambutannya.

Keseriusan Pemerintah lanjutnya untuk bergerak cepat dalam era digitalisasi ditandai dengan berbagai perangkat strategi dan regulasi.

Salah satunya dalam amanat Perpress Nomor 74 Tahun 2017 PT Pos Indonesia (Persero) didorong untuk melakukan transformasi bisnis menjadi perusahaan yang modern dan berdaya saing tinggi.

“Saya melihat bahwa institusi Pos Indonesia pun memiliki peluang besar untuk ikut terlibat dalam hingar-bingar digitalisasi ini” jelas Rudiantara.

Jaringan luas yang dimiliki oleh Pos Indonesia Rudiantara melanjutkan sangat menguntungkan untuk menggelar layanan transaksi keuangan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi finansial.

Dengan melayani transkasi keuangan Pos Indonesia diharapkan berkontribusi dalam akselerasi financial inclusion di Indonesia.

Kemitraan

Untuk mewujudkan amanat Pemerintah melalui Perpres Nomor 74 tahun 2017 PT Pos Indonesia (Persero) terus melakukan terobosan dan kerjasama kemitraan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Postel ke-72 di Graha Pos Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) melakukan penandatangan kerjasama kemitraan dengan beberapa lembaga dan perusahaan yaitu

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pelayanan Jasa Pos dalam Mendukung Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia tentang Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Pos di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar;

2. PT Iforte Global Internet tentang Distribusi Logistik Sarana Telekomunikasi;

3. Gabungan Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI);

4. PT Satriakarya Adiyudha; PT Telkom tentang Pembangunan Prototipe Sistem Digital Untuk Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik.

5.  PT Citilink Indonesia.

“Kami menyambut baik atas kerja sama yang sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. Semangat kerja sama ini dilandasi atas beberapa aspek seperti, mewujudkan sinergi BUMN, meningkatkan pendapatan melalui bisnis layanan baru dengan segmen pasar pelanggan yang datang ke Kantorpos (walk-in customer),membentuk citra positif bahwa Pos Indonesia telah mampu menangani kiriman barang dengan kategori valuable goods, meningkatkan daya saing perusahaan dengan kompetitor, serta turut mengedukasi masyarakat untukberinvestasi atau menabung dengan membeli emas untuk masa depan.” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono. (liputan6.com/ac)

 

Bisnis Terkait

Pengelola terminal peti kemas nakal perlu dijatuhi sanksi

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendorong Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan Permenhub No: 25 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Permenhub 117 dan 116 Tahun 2014.

JAKARTA (alfijakarta): Beleid tersebut mewajibkan bagi pengelola terminal petikemas ekspor impor di Pelabuhan untuk merelokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang/clearance kepabeanan namun sudah lebih dari tiga hari menumpuk di dalam lini satu pelabuhan ke lini dua atau buffer area.

“Kelihatannya pihak pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam alasan termasuk soal sistem yang belum tersedia, padahal pembahasan soal barang yang long stay alias sudah SPPB sudah lama dan berulang-ulang dibahas,” ujar Subandi, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, kepada Bisnis.com, Rabu (27/9/2017).

Subandi mengatakan, sikap pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Priok tersebut, selain melanggar peraturan menteri juga bertindak diskriminatif.

Saat ini, terdapat lima fasilitas terminal yang layanan ekspor impor di pelabuhan Priok yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Priok, dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Subandi justru merasa heran, kenapa barang yang masih sedang diurus dokumennya dipaksa keluar dari terminal sedangkan yang sudah SPPB dan mendapat prioritas dari pemerintah soal proses clearance-nya di biarkan mengendap sesukanya.

“Jika demikian jadikan semua jalur prioritas ( tidak ada istilah jalur merah, kuning atau hijau ).Disini Ginsi merasa ada ketidakadilan soal penerapan Permenhub itu,” paparnya.

Padahal, imbuhnya, alasan pemerintah mengeluarkan peraturan agar terminal pelabuhan jangan di jadikan tempat untuk menimbun barang sehingga mengganggu kelancaran arus barang, lagi pula core bisnis terminal adalah bongkar muat bukannya bisnis penimbunan barang.

“Saya mencurigai karena terminal mendapatkan keuntungan yang besar dari penumpukan barang bahkan mengalahkan pendapatan dari bongkar muat,” tuturnya.

Menurut Subandi, jika kondisi demikian terus dibiarkan maka tidak sejalan antara tujuan diberikannya sangsi tarif penumpukan di terminal yang mahal dengan percepatan arus barang.

Makanya, kata dia, tidak usah heran kalo katanya saat ini dwelling udah turun dari 8 hari menjadi 4 hari tapi biaya logistik justru makin tinggi, karena tarif penumpukan di terminal peti kemas sangat mahal dan berlaku progresif.

Tarif progresif storage barang impor yang mahal inilah yang juga jadi andalan pendapatan pengelola terminal peti kemas di Priok.

“Apalagi terhadap peti kemas impor yang sudah SPPB bisa terkena sampai 1.800 persen dari tarif dasar. Padahal bisnis terminal seharusnya adalah bongkar muat bukan storage,” ujar dia. (bisnis.com/ac)

Acara & Kegiatan, Siapa Mengapa

Jokowi akui biaya logistik RI 2x lipat lebih mahal

Presiden Joko Widodo meminta model pembiayaan jalan tol Semarang-Solo ditiru untuk diterapkan dalam proyek serupa di tanah air sehingga biaya logistik tidak lagi dua kali lipat lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia.

SALATIGA (alfijakarta): Diakui bahwa selama ini bahwa selain pembebasan lahan, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol adalah masalah pembiayaan yang kerap tidak sejalan dengan percepatan fisik di lapangan.

Karena itu diperlukan terobosan yang lebih menguntungkan dan tidak memberatkan keuangan negara, salah satunya dengan cara membentuk konsorsium antara BUMN, swasta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

“Berkali-kali saya sampaikan, kerjakan seperti ini. Tol Bawen-Salatiga, ini dikerjakan oleh konsorsium, BUMN ada Jasa Marga, swastanya ada Astra Infra, kemudian Pemprov Jawa Tengah juga ada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Gabungan konsorsium ini mengerjakan bersama-sama. Dimana-mana kita harapkan seperti itu,” kata Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga di Gerbang Tol Salatiga, Senin (25/9/2017) siang.

Melalui model konsorsium ini, lanjutnya, tidak hanya mempercepat konstruksi, akan tetapi mengatasi keterbatasan pembiayaan yang kerap ditemui dalam pengerjaan sebuah proyek.

Terobosan-terobosan semacam ini menurut Jokowi sangat diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan pembanguan infrastruktur di Indonesia yang wilayahnya sangat luas.

Sebab akibat infrastruktur yang kurang memadai, harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara lainnya.

“Biaya logistik kita masih dua kali lipat, lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Karena jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau biaya transportasi lebih mahal, maka rakyat harus membayar mahal harga-harga barang,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada para kepala daerah, kepala desa atau lurah yang hadir dalam acara tersebut untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat keberadaan jalan tol bagi kesejahteraan masyarakat.

Jokowi berjanji pemerintahannya akan mempercepat pembangunan infrastruktur demi kelancaran distribusi logistik. (kompas.com/ac)

Legal & Regulasi, Rilis Media

INSA desak pemerintah prioritaskan bongkar muat peti kemas

Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau  Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah memprioritaskan kelancaran layanan bongkat muat petikemas di pelabuhan sebagai dasar evaluasi sistem logistik nasional.

JAKARTA (alfijakarta): Dengan memprioritaskan kelancaran layanan bongkat muat petikemas, waktu tunggu atau dwelling time akan berkurang sesuai target pemerintah.

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan, INSA mendukung upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap layanan di pelabuhan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, yang bertujuan untuk menekan biaya logistik.

“Kami sebagai pengguna jasa pelabuhan mendukung upaya pemerintah, karena yang menjadi prioritas adalah kelancaran layanan bongkar muat petikemas,” paparnya seperti ditulis, Minggu (25/9/2017).

Menurut dia, evaluasi itu akan meliputi peningkatan pelayanan pelabuhan, pemangkasan biaya, serta percepatan kegiatan bongkar muat.

Carmelita menegaskan, INSA juga sedang mempelajari usulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan mewajibkan pelabuhan bongkar muat bekerja tujuh hari dalam seminggu.

“Sejauh ini pelayanan bongkar muat di pelabuhan masih oke, termasuk upaya kontigensi sewaktu ada aksi mogok serikat pekerja PT JICT. Pengalihan ke pelabuhan lain juga patut diapresiasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat terjadi aksi mogok SP JICT, layanan bongkat muat petikemas dialihkan ke New Priok Container Terminal One (NPCT1),

Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL). “Concern kami agar tidak ada konflik dan layanan bongkat muat lancar, itu yang mesti diprioritaskan,” ucapnya. (liputan6.com/ac)

Rilis Media

ALFI DKI tegaskan bukan bagian dari Dewan Pelabuhan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyatakan  asosiasi tersebut bukan merupakan bagian dari keangotaan maupun kepengurusan dari lembaga Dewan Pelabuhan.

JAKARTA (alfijakarta): Hal itu ditegaskan melalui surat DPW ALFI DKI Jakarta ,nomor:0130/DPW-ALFI/DKI/IX/17 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani Ketua ALFI DKI Widijanto dan Sekretaris Umum Adil Karim yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pelabuhan Sungkono Ali.

“Surat tersebut menegaskan ALFI DKI Jakarta tidak pernah menjadi bagian apalagi merupakan anggota Dewan Pelabuhan,” ujar Ketua ALFI DKI, Widijanto kepada Bisnis,com pada Jumat (22/9/2017).

Widijanto mengemukakan, sebagai lembaga swadaya masyarakat landasan hukum Dewan Pelabuhan tidak kuat dan bukan merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah Tentang Kepelabuhanan.

Dia mengatakan, mengutip surat ALFI DKI itu, bahwa para pengurus dan pembina DPW ALFI DKI Jakarta yakni sebanyak empat orang yang telah ditetapkan oleh sebagai Penasihat/Pembina Dewan Pelabuhan juga menyatakan pengunduran diri, dengan alasan tidak memberikan benefit bagi organisasi maupun masyarakat dilingkungan pelabuhan.

Surat DPW ALFI itu juga menyatakan, dalam melakukan kegiatannya Dewan Pelabuhan lebih banyak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat pelabuhan secara luas serta berdampak kepada perbaikan kinerja pelabuhan.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Syahbandar Tanjung Priok, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Direksi IPC/Pelindo II dan Anak Perusahaan, serta asosiasi terkait. (bisnis.com/ac)

Peluang Usaha

Bongkar muat di Priok masih bermasalah

Proses Bongkar Muat di pelabuhan atau dwelling time yang dijanjikan lebih cepat selesai, ternyata tidak memberi dampak signifikan terhadap pengeluaran  pengusaha. Yang seharusnya berimbas ke ongkos pelabuhan.

JAKARTA (alfijakarta): Hal ini disampaikan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang menyebut pembenahan Bongkar Muat, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, rupanya tidak memberi efek sama sekali ke kocek pengusaha.

Ini lantaran proses bongkar muat cuma pemindahan tempat saja.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menjelaskan, penyederhanaan pengawasan barang menjadi skema post border merupakan kebijakan yang didesain seolah untuk menurunkan dwelling time.

Namun, pada kenyataannya skema tersebut cuma memindahkan rumitnya proses pengawasan barang ke luar pos kepabeanan dan bisa mendongkrak biaya logisitik.

“Jadi seharusnya Menteri jangan mengakali Presiden hanya laporan dwelling time cepat, tapi efeknya seperti cost logistik naik harusnya juga disampaikan,” ujar Faisal.

Pelayaran resah

Sementara itu, surat edaran Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok yang melarang kapal-kapal di Pelabuhan Tanjung Priok mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM)  pada malam hari membuat resah pengusaha pelayaran.

Pengisian BBM ke kapal hanya diperbolehkan siang hari,  tidak ada dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan aturan Internasional Maritim Organisasi (IMO).

“Masa’ Undang-Undang dan regulasi International dikalahkan hanya dengan surat edaran Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok,”  ujar pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria.

Pelarangan pengisian BBM ke kapal pada malam hari  akan berpengaruh terhadap masa labuh kapal mengingat pengisian BBM ke kapal atau bunkering butuh waktu yang cukup lama yang tidak mungkin seluruhnya bisa dilakukan pada siang hari.

“Akan terjadi biaya tinggi dan bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi yang memrintahkan agar kegiatan bongkar muat dinpelabuhan jangan terlalu lama dan kapal-kapal secepatnya meinggalkan pelabuban,” cerita Sofyano.

Keinginan Syahbandar yang melarang kapal mengisi BBM malam hari akan menjadikan terhambatnya jadwal perjalanan kapal.

Apalagi, tidak sedikit kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Priok hingga bisa merusak citra nama baik Indonesia di dunia internatonal.

Selain itu Syahbandar Priok dianggap tidak mensukseskan program tol laut Jokowi yang sedang digalakan pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta pihak Kesyahbandaran Tanjung Priok untuk mencabut Surat Edaran tentang Pengisian Bahan Bakar Kapal yang menimbulkan keresahan bagi pemilik kapal serta para pengusaha bunker BBM.

Terlebih jika hal tersebut justru merugikan pihak kapal dan mempersulit Pertamina mengisi BBM ke kapal.

“Kalau mempersulit dan menyebabkan biaya tinggi di logistik ya harus dicabut aturan itu,” katanya. (kontan.co.id/poskotanews.com/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya