Badan Karantina luncurkan e-certificate

Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertanian dan Ekonomi Belanda mencapai kesepakatan untuk mengembangkan pertukaran data khususnya Sertifikat Perkarantinaan atau e-certificate. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan fasilitas perdagangan sehingga menurunkan waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan.

Kepala Badan Karantina Kementan, Banun Harpini menyampaikan bahwa kerjasama ini mendukung keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat layanan arus bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara meminimalkan administratif dokumen berbelit serta mensimplifikasi layanan.

Dijelaskannya bahwa selama ini sebelum menggunakan fasilitas e-certificate, dwelling time sisi karantina di pelabuhan Tanjung Priok hanya 0,25 hari atau sekitar 4 jam, masih lebih cepat jika dibandingkan dengan Bea Cukai yang 0,5 hari, padahal Karantina tentang analisis risiko tetapi masih lebih cepat.

“Tentunya dengan menggunakan e-certificate akan lebih cepat dari 4 jam. Kita juga akan percepat dwelling time untuk pelabuhan lainnya di seluruh Indonesia,”ungkap Banun dalam acara Single Key Pertukaran Data Elektronik Karantina Indonesia-Belanda di Jakarta pada Kamis (22/9).

Lebih lanjut Banun menjelaskan jika fasilitas perdagangan tersebut untuk memastikan kesehatan dari produk pertanian ekspor-impor serta adanya keaslian dokumen yang dikeluarkan oleh UPT Badan Karantina maupun Institusi Sertifikasi Kesehatan Perkarantinaan Belanda.

Selain itu, e-certificate juga untuk membantu kecepatan proses pemeriksaan keaslian dokumen dan fisik (bila diperlukan), mencegah adanya impor illegal atau penyelundupan yang tak tertulis dalam dokumen perkarantinaan serta memberikan jamina kepastian untuk mempercepat waktu layanan.

Pasar Uni Eropa

Jika hal itu untuk aspek mikronya, lain halnya dengan aspek makronya. Perbaikan fasilitas perdagangan dengan Belanda ini bermakud untuk memperlancar perdagangan dengan Uni Eropa, mengingat Belanda merupakan pintu masuk ke Uni Eropa.

Khusus untuk Belanda, negara ini merupakan mitra strategis bagi ekspor-impor komoditas pertanian Indonesia. Pada 2015 dari Indonesia sebanyak 2.121 transaksi Sertifikat Karantina Tumbuhan dan 187 transaksi Sertifikat Karantina Hewan yang diterbitkan dengan tujuan ke Belanda.

Sebaliknya dari Belanda, ada 1.202 transaksi sertifikat karantina tumbuhan dan 662 transaksi sertifikat karantina hewan. Adapun komoditas pertanian yang diekspor pada 2015-2016 ialah kopi, lada, karet, kakao, Nenas, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Expeller, manggis serta Mangga. Adapun kerjasama ini juga melibatkan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) sebagai penyedia Certificate Authority (CA) atau Otoritas Sertifikat Digital (OSD).

Sumber: koran-jakarta.com

 

tmp_28273-images-722819302

 

 

Satgas kebijakan ekonomi soroti dwelling time di pelabuhan

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi menyoroti belum membaiknya waktu bongkar muat barang (dwelling time) yang masih terlalu lama di berbagai pelabuhan besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi satgas kebijakan ekonomi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa masalah dwelling time menjadi penting karena berkaitan dengan banyak hal, terutama biaya logistik.

Selain dwelling time, masalah lain yang juga menjadi fokus pembahasan pada rapat adalah munculnya regulasi baru di tingkat kementerian yang sebenarnya tidak perlu ada dan mengganggu implementasi kebijakan deregulasi.

Munculnya berbagai peraturan baru yang tidak sesuai dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi ini sempat mendapat sorotan, khusus dari Presiden RI Joko Widodo.

“Kalau keperluannya adalah untuk mengawasi, kita sudah memiliki portal Indonesia National Single Window (INSW). Datanya lengkap dan detail. Jangan menambah beban lagi,” ujar Darmin.

Sebelumnya, laporan Logistic Performance Index 2016 dari Bank Dunia memperlihatkan kinerja logistik Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014, terutama dari aspek infrastruktur yang kurang memadai.

“Sebanyak 70 persen pengeluaran perusahaan pelayaran ada di bagian darat, seperti di pelabuhan, pergudangan, dan truk pengangkut. Sebanyak 30 persen sisanya ada di perjalanan laut, seperti untuk operasional kapal, membayar kru, dan ongkos bahan bakar,” katanya.

“Saat ini sudah ada 18 kasus baru yang masuk dan akan segera kita proses,” ungkap Carlo.

Secara keselurahan, rapat menyetujui peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII akan berdampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia setelah mencermati kemajuan yang ditunjukkan oleh Tim Pokja I sampai IV.

Sumber: bisnisjakarta.co.id/antara

 

 

 

Pemerintah mesti jelaskan kenapa biaya logistik pelabuhan RI tertinggi dunia

logistik mahal
Logistik mahal

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengeluhkan biaya logistik Pelabuhan Indonesia termahal di dunia. Sebab menurut anggota Komisi V DPR, Soehartono, biaya kemahalan pelabuhan Indonesia mencapai 27 persen. Sedangkan di Singapura, Malaysia dan India berkisar 15 persen.

“Ini akibat kurangnya pelabuhan atau sistemnya yang jeblok? Mestinya pemerintah bisa menjelaskan penyebab kemahalan itu,” kata Soehartono, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/9).

Dia mencontohkan, proses bongkar-muat di pelabuhan Belawan Kota Medan masih membutuhkan waktu lebih dari lima hari dari yang semestinya dua hari.

“Bahkan di Makassar, yang merupakan gerbang Indonesia Timur, dwelling time sampai tujuh hari. Sementara Tanjung Priok masih tiga hari,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut politikus dari dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur VIII itu, tiga pelabuhan penting di Jawa dikerahkan secara bersama-sama untuk mengurangi waktu bongkar muat kapal.

“Kontainer itu kan berpusat di Jawa terutama di Jakarta, seharusnya sudah ada pemikiran untuk mengerahkan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok secara bersama-sama, otomatis dwelling time akan berkurang,” tegasnya.

Dia mengatakan, seberapa baik manajemennya, tapi kalau arus kapal pembarwa barang melimpah ruah, tetap saja proses bongkar muat barang abnormal.

Sumber: indopos.co.id

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II
KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. Hal ini terutama setelah KPK bertemu dan menjajaki kerja sama dengan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP/National Berau for Corruption Prevention), Tiongkok, Senin (19/9).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pertemuan ini, kedua lembaga sempat membahas kelanjutan kasus pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II. Hal ini lantaran mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino yang telah menyandang status tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembelian tiga unit QCC dari perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd (HDHM).

“Salah satunya (kasus Pelindo II) itu yang kita tanyakan,” kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Namun, Agus enggan berbicara banyak mengenai perkembangan penanganan kasus ini.
“Karena kan yang nangani saya bilang tadi banyak lembaga, ada kepolisian, kehakiman,” katanya.

Dalam pertemuan ini, KPK dan NBCP menjajaki kerja sama untuk saling bertukar informasi. Selain itu, kedua lembaga antikorupsi ini juga bekerja sama dalam pertukaran buronan tersangka korupsi dan pertukaran aset hasil tindak pidana korupsi. Jadi, KPK dapat menangkap koruptor Indonesia yang kabur ke Tiongkok maupun sebaliknya.

“KPK dan NBCP diharapkan awal tahun (2017) bisa sepakati nota kerja sama untuk permudah kerja-kerja pemberantasan korupsi. Lebih rincinya nanti kita bisa saling bertukar informasi, pelaku korupsi dan aset. Itu seperti mungkin ada koruptor lari Indonesia sebaliknya Indonesia lari ke Tiongkok dengan mudah kita bisa tangkap. Ini kita bisa juga bekerja sama trace asetnya, informasi juga tak kalah penting soal pencegahan,” katanya.

Agus menyatakan, KPK selama ini belum memiliki kerja sama dengan Tiongkok dalam pemberantasan korupsi yang berdampak pada rendahnya informasi dan kemampuan usut pelaku korupsi yang lari ke sana. Selain dengan NBCP, KPK juga menjajaki kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain untuk mempermudah kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan ini, hadir Wakil Kepala NBCP, Liu Jianchao; Wakil Kepala Biro IV Biro Umum Antikorupsi Kejaksaan Agung Tiongkok, Xiao Zhongyang; Konselor Direktorat Jenderal Perjanjian dan Hukum Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hu Bin; Wakil Kepala Biro Penyelidikan Ekonomi Kementerian Kepolisian Tiongkok, You Xiaowen; Direktur Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Feng Jingyou; dan Inspektur Departemen Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Zhou Lei.

Liu menyatakan, pihaknya memilih bekerja sama dengan KPK karena prestasi KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Pemberantasan korupsi oleh KPK sejalan dengan Tiongkok yang menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

Liu menegaskan korupsi merupakan ancaman ekonomi Tiongkok yang sedang meningkat. Selain itu, pemerintah Tiongkok menilai korupsi telah menjadi persoalan ekonomi global. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga antikorupsi negara lain.

Diberitakan, KPK menyangka RJ Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

 

Sumber: Berita Satu

 

Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

Pelabuhan bukan untuk menimbun barang
Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

 

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya dalam menekan masa inap barang di pelabuhan atau dwelling time dengan memfungsikan pelabuhan hanya sebagai tempat bongkar muat barang dari dan ke kapal, bukan untuk kegiatan penimbunan.

Caranya adalah dengan memperluas implementasi aturan relokasi barang yang telah melewati batas waktu penumpukan di seluruh pelabuhan utama di Indonesia.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan penurunan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari sebelumnya rata-rata 7-8 hari menjadi 3,2 hari saat ini karena operator terminal peti kemas di pelabuhan Priok sudah fokus pada core business-nya yakni bongkar muat dan mengimplementasikan secara konsisten Permenhub No:117/2015 tentang relokasi barang impor yang telah melewati batas waktu penumpukan atau longstay.

Dia mengatakan, dalam beleid itu, setiap pemilik barang impor/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan maksimal tiga hari dari lini satu pelabuhan/terminal dengan biaya dari pemilik barang.

Sesuai aturan itu,imbuh Taufan,jika selama tiga hari barang impor belum juga dikeluarkan atau diambil pemiliknya maka barang impor tersebut dapat direlokasi ke lini-lini pelabuhan maupun tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan yang menjadi bufferterminal peti kemas Priok.

“Beleid itu kami rasakan cukup efektif sehinggadwelling time di Priok bisa bergerak turun signifikan. Sayangnya aturan tersebut hanya diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok saja selama ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/9/2016).

Taufan mengatakan, setelah Presiden Joko Widodo memberikan catatan khusus terkait masih tingginya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar, yang rata-rata mencapai 7-8 hari, saat ini sejumlah instansi terkait mulai sibuk membenahi dwelling time di tiga pelabuhan utama yang di sorot oleh Presiden.

“Padahal Permenhub 117/2015 bisa saja diperluas implementasinya hingga di tiga pelabuhan utama selain Priok itu untuk menekan dwelling time. Ini untuk antisipasi jangka pendek dan butuh ketegasan dari Kemenhub soal ini,”paparnya.

Taufan mengimbau semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait penyebab lamanyadwelling time di pelabuhan. Sebab, kata dia, pemilik barang impor juga tidak menginginkan barangnya lebih lama menumpuk di pelabuhan karena hal itu justru bisa menambah biaya logistik.

“Kalau ada importir yang sengaja berlama-lama menimbun barangnya di pelabuhan tentunya perlu dipertanyakan dan patut dicurigai klasifikasi perusahaan importasinya seperti apa. Yang jelas kalau importasi bahan baku justru inginnya lebih cepat sampai di pabrik atau gudang importir,” tuturnya.

Taufan mengingatkan supaya barang impor yang tidak jelas keberadaannya di dalam terminal peti kemas segera dikeluarkan atau relokasi ke areal buffer sehingga tidak menjadi beban operator pelabuhan.

“Di samping itu untuk menekan dwelling timeterhadap kontainer impor yang tidak diurus pemiliknya dalam waktu 2-3 hari segera dipindah jangan ada di lini satu terminal,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Bay M.Hasani mengatakan, sangat memungkinkan PM. 117/2015 diperluas implementasinya yakni tidak hanya berlaku di Pelabuhan Priok tetapi juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Bay yang pernah menjabat Kepala OP Tanjung Priok itu menyatakan, jika dilaksanakan konsisten beleid tersebut cukup efektif dalam menekan dwelling time di pelabuhan.

“Kita akan siapkan aturannya bisa saja beleid itu diperluas implementasinya dan jalankan konsisten supaya instruksi Presiden Jokowi agar dwelling time di Perak, Belawan dan Makassar bisa turun seperti yang dialami di pelabuhan Priok,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com 

Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama

Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama
Tarif & indikator pelabuhan akan berlaku sama

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan penilaian yang sama di setiap pelabuhan yang ada di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono mengatakan bahwa standardisasi pelabuhan di Indonesia yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) akan disamakan untuk tarif.

“Selama ini yang berlaku SK Dirjen hanya di Tanjung Priok (Pelindo II), karena kalau kita ingin menilai kinerja suatu Pelindo, itu harusnya indikatornya sama. Drafnya akan kita keluarkan pekan depan untuk direspons Pelindo I,III,IV,” kata Tonny di kantor Kementerian Perhubungan, Sabtu 17 September 2016.

Sementara itu, Staf Khusus Menhub Bidang Komunikasi Publik, Dewa Made Sastrawan menerangkan bahwa aturan yang dikeluarkan juga adalah terkait dengan tarif arus barang yang menjadi kewenangan kemenhub. Sebab, tarif yang tidak diatur di daerah akan menyebabkan lamanya arus barang sehingga berimbas kepada lamanya waktu dwelling time.

“Karena di Priok itu awalnya (tarifnya) besar maka Dirjen Hubla itu mengeluarkan satu ketentuan, supaya harga itu standar. Ternyata hanya Priok (saja) yang diatur, (pelabuhan) yang lain enggak. Sehingga kalau kita bicaradwelling time di Priok itu, itu enggak sama ukurannya dengan Surabaya, Belawan, Pontianak,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa hal yang wajar jikadwelling time di daerah bisa jauh lebih lama dibandingkan dengan dwelling time di Tanjung Priok. “Karena itu sekarang kita sudah identifikasi. Dwelling time bisa tiga sampai hari kok di Priok, kok di tempat lain enggak,” tuturnya.

Sumber: viva.co.id

 

 

‘Cegah penumpukan kontainer pasca Hanjin stop operasi’

hanjin
Hanjin
Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, melaporkan telah terjadi penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya akibat berhenti beroperasinya perusahaan pelayaran kargo terbesar ketujuh di dunia, asal Korea Selatan Hanjin Shipping Co.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung bergerak cepat mengerahkan timnya untuk melakukan penanganan terkait kontainer-kontainer yang menumpuk akibat permasalahan ini.

“Jadi saya sudah minta kepada Dirjen Laut untuk melakukan pengamatan dan memberikan solusi bagi apa apa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan kita,” kata dia ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Penanganan, kata Budi perlu cepat diberikan bagi kontainer yang menumpuk di pelabuhan agar tidak mengganggu pelayanan kepada pengguna pelabuhan yang lain.

Semakin lama kontainer-kontainer tersebut tertahan di pelabuhan, dikhawatirkan akan mengakibatkan proses bongkar muat terhambat sehingga dwell time juga semakin lambat.

“Harus semaksimal mungkin menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan supaya tidak mengganggu dwell time di pelabuhan,” tegas Budi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono, menyatakan bahwa akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping, banyak kontainer yang tertahan dan menumpuk di terminal peti kemas sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanganan peti kemas yang tertumpuk tersebut, saat ini diakui Budi, pihaknya sedang melakukan kajian untuk memberikan keringanan biaya bongkar muat atas kontainer-kontainer yang gagal diangkut oleh kapal-kapal Hanjin.

Saat ini ada kekhawatiran para pengusaha akan dikenai biaya lagi bila melakukan bongkar muat. Padahal mereka telah melakukan transaksi paket pengangkutan kontainer hingga sampai ke tahap bongkar muat. Hal ini akan menyebabkan adanya double cost yang memberatkan para pengusaha.

Hal ini merupakan salah satu alasan penyebab kontainer-kontainer tersebut belum keluar dari pelabuhan.

“Spirit yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah bagaimana memberikan iklim yang baik bagi investasi. Kalau kita tahu spirit-nya itu pasti kita berikan kemudahan-kemudahan itu. Tapi apa kemudahan itu? kita kai sesuai dengan kebutuhan mereka,” tandas dia.

Sumber: suara.com

Jokowi minta Kapolri bersihkan preman pelabuhan




  • titp

 

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri untuk menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) sehingga menghambat waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi lama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden memberi waktu satu bulan pada institusinya untuk “bersih-bersih” pelabuhan.

“Beliau memberi batas waktu satu bulan agar ada perbaikan di sana,” kata Tito, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9).

Dia mengatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan bekerja di pelabuhan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan yang waktu bongkar muatnya masih di atas tujuh hari, yakni Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Tim ini yang akan mempelajari di tahapan mana yang terjadi hambatan sehingga membuat dwelling time menjadi lama.

Menurut Tito, ada tiga tahapan yang akan diawasi oleh Satgas Polri, yakni tahapan pre-clearance yang berkaitan dengan perizinan, costume clearance yang berhubungan dengan bea cukai serta post-clearance yang melibatkan kewenangan otoritas pelabuhan.

“Katakan lah ditemukan pungli, kita akan bula laporan hotline. Setelah itu akan ada informasi-informasi dari para pengusaha bagian mana yang diperlambat. Nah ini yang kita gebrak,” kata Kapolri.
 

Sumber: HarianTerbit

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya