Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah
Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan untuk mengimpor daging sapi kategori secondary cut dan jeroan. Impor ini dilakukan untuk menekan harga daging sapi yang tak kunjung turun. YLKI menolak  keputusan impor jeroan  itu.

“Impor dilakukan tidak lagi menggunakan pola country base tapi zona base. Karena itu, kami menolak impor jeroan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Pos Kota, Rabu (13/7).

Selain merugikan konsumen,  impor daging jenis jeroan juga adalah bentuk kebijakan yang merendahkan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab, jeroan di negara Eropa justru untuk pakan anjing, dan tidak layak dikonsumsi untuk manusia.

Impor daging jenis jeroan merugikan konsumen, karena kandungan residu hormon pada jeroan sapi di negara yg membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Sehingga, tidak layak untuk konsumsi, karena membahayakan kesehatan manusia.

Apalagi di beberapa negara jerohan sapi diperlakukan sebagai sampah dan hanya membolehkan ekspor jeroan sapi hanya untuk keperluan konsumsi non manusia (do not human consumtion). Jadi, silakan pemerintah impor jeroan tapi bukan untuk konsumsi manusia.

Yang terpenting diketahui, lanjut Tulus, impor jeroan sapi berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen berupa pertumbuhan tidak normal, karena kandungan hormannya sangat tinggi.

Ia meminta pemerintah jangan mengalihkan ketidakmampuannya menurunkan harga daging sapi dengan cara impor jeroan! “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli/mengonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor karena membahayakan kesehatan manusia,” ujarnya.

Tak relevan

“Dulu dilarang impor jeroan alasannya karena jeroan makanan anjing dan kucing, bukan makanan manusia, impor jeroan dilarang karena dianggap merendahkan martabat dan harga diri bangsa, kok sekarang dibuka?” Ketua umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas kepada detikFinance, Rabu (13/7/2016).

Menurut Thomas, selama ini pemerintah melarang impor jeroan karena alasan harga diri bangsa. Padahal, menurutnya, hal tersebut tak ada kaitannya.

“Mana ada harga diri bangsa diukur dari apa yang kita makan. Itu nggak ada kaitannya harga diri jatuh karena makanan yang dimakan,” tambahnya.

Dia mencontohkan, orang Perancis terkenal hobi mengonsumsi bekicot. Namun, di Indonesia, bekicot jarang peminatnya.

“Anda mau makan daging bekicot? Nggak mau kan? Orang sini tak mau makan bekicot, lah di supermarket Perancis bekicot jadi barang mahal. Berarti orang Perancis makan bekicot harga dirinya jatuh dong?” tandas Thomas.

“Orang China apa saja jadi makanan, toh martabat dan harga diri mereka nggak jatuh. Malah kita yang menghina bangsa sendiri, kaya dulu ada kebijakan raskin, beras buat orang miskin,” lanjutnya.

Sebelumnya, jeroan sapi jadi salah satu komoditas yang bisa diimpor menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2011.

Namun kemudian jeroan dilarang diimpor pada tahun lalu oleh Menteri Perdagangan saat itu, Rachmat Gobel, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Alasan keduanya, karena impor jeroan dianggap menjatuhkan harga diri bangsa karena jeroan merupakan makanan hewan.

Hanya sementara

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan pembukaan ‘keran’ impor jeroan merupakan kebijakan sementara. Program jangka panjang berupa swasembada daging, menurutnya, masih tetap sesuai koridor.

“Pertimbangannya, tentu setiap aturan bisa diubah sesuai situasi dan kondisi. Dulu (jeroan) dibatasi, bahkan tidak diizinkan. Dengan dibuka (impor) karena memang kenyataan daging nggak bisa dipenuhi,” ujarnya kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Sebagaimana keluarnya larangan impor jeroan pada tahun lalu, jelas Agung, jeroan impor bisa dilarang kembali jika kebutuhan daging sapi, baik beku maupun segar sudah tercukupi.

“Yang jelas aturan bisa berubah sesuai kondisi. Bisa saja tahun depan kita larang lagi sesuai situasional. Seperti jagung tahun lalu kita tak bisa larang impor, sekarang kita bisa katakan untuk menutup impor karena produksi cukup,” ucap Agung.

Dia mengungkapkan, program swasembada dalam jangka panjang masih terus dikebut, seperti inseminasi buatan, impor indukan sapi, dan sentra peternakan rakyat (SPR).

“Siapa yang mau impor kalau bisa mencukupi sendiri, kebijakan impor kita tetap akan mengurangi kuota setiap tahun. Inseminasi buatan, SPR, dan pulau karantina untuk impor indukan tetap sesuai target 2019. Semua tetap jalan terus,” pungkas Agung.

sumber: poskotanews.com/detik.com

 

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup
INSA & APBMI agar siapkan uang tunai cukup

PT Pelabuhan Tanjung Priok mengimbau  semua pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok agar memastikan kecukupan dana untuk keperluan jasa kepelabuhanan seperti auto collection, EDC, Net OFF, CMS dll pada waktu Cuti Bersama dan Libur Nasional  yang jatuh mulai awal-awal  bulan ini.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Suhartono dalam Surat Edaran yang diterima ALFI pekan ini menyebutkan pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok wajib memastikan status rekening untuk bertransaksi dalam status aktif (tidak dormant).

“Pengguna jasa wajib memastikan tidak ada piutang jatuh tempo pada PT Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya dalam SE tersebut.

Ia menambahkan pengguna jasa juga wajib menyesuaikan jam dan hari operasional Bank-bank sehingga transaksi perbankan dapat berjalan lancar dan tidak terpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Priok.

Selain itu, pengguna jasa juga wajib memastikan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

“Terhadap hal-hal yang terjadi karena kelalaian sebagaimana poin di atas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan,” terang Arif.

 

Priok wajibkan dokumen VGM untuk petikemas ekspor

http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg
http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg

Terhitung mulai 1 Juli 2016, pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan persyaratan berat kotor petikemas terverifikasi sebagaimana diatur dalam Amandemen SOLAS 1974 BAB VI Pasal 2 tentang Berat Kotor Terverifikasi atau Verified Gross Mass  of Container (VGM) yang mengatur perlunya penimbangan terhadap petikemas tujuan ekspor.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam surat edaran yang diterima ALFI  minggu ini yang diteken Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, disebutkan tentang, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container / VGM).

“Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/17/8/OP TPK-16 dan UM 003 /25/7/SYB TPK-16 tanggal 29 Juni tentang Pelaksanaan Penimbangan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container / VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok,” bunyi surat tersebut.

Dalam SE itu dijelaskan;

a. Setiap terminal yang melayani petikemas ekspor wajib menyediakan fasilitas penimbangan untuk petikemas isi (ekspor) baik yang belum dilengkapi VGM maupun yang sudah dilengkapi VGM.

b. Jika petikemas yang belum masuk terminal telah dilengkapi dengan VGM dan pada saat dilakukan penimbangan di terminal terjadi perbedaan berat kotor petikemas isi yang signifikan, maka akan diterbitkan VGM baru oleh terminal atas persetujuan dari pengirim barang (shipper) untuk di-declared  kembali berdasarkan toleransi yang disepakati antara pengguna dan penyedia jasa pada masing-masing terminal atau fasilitas penimbangan.

c. Untuk akurasi berat kotor petikemas terverifikasi,  disampaikan juga bahwa setiap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis tidak diijinkan mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan dengan menggunakan satu (satu) kendaraan bermotor pengankut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

d. terminal tidak diperkenankan memberikan pelayanan terhadap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis yang mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Surat Edaran tersebut ditandatangai oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sahattua P. Simatupang, MM, MH dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, tertanggal 29 Juni 2016 di Jakarta.

 

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu
Biaya logistik melonjak, akses waterway ke & dari Priok perlu

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tetap melayani aktivitas bongkar muat peti kemas selama musim Lebaran. Artinya, pelabuhan internasional ini tetap beroperasi nonstop selama 24 jam. Jelang Lebaran, pelabuhan pelat merah ini mengklaim ada peningkatan bongkar muat kargo sekitar 10 persen jika dibanding bulan-bulan biasanya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono Irianto mengatakan, saat ini memang peningkatannya belum terlalu signifikan. Menjelang Lebaran, terutama satu minggu sebelumnya, kata Saptono, peningkatannya banyak karena ada ketentuan lima hari sebelum hari H.

“Untuk kargo peningkatannya belum banyaklah, tapi sudah mulai meningkat bicara kargo ya bicara jutaan ton bicara kontainer juga bicara jutaan TEUs. Kita siap, dari dulu tidak Lebaran juga 24 jam karena international ports itu harus open 24 hours 24/7,” ungkap Saptono di kantor JIEP, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (27/6).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dapat dipangkas menjadi 2 hari.

“Praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time. Meski begitu, dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok sudah membaik menjadi 3,4 hari. Membaik lah mendekati 3 hari sudah di bawah 4 hari ini, fluktuatif jadi kalau bulan kemarin ya kira-kira 3,4 hari.

Berbagai cara ditempuh untuk menekan dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti menghidupkan kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok. Ada juga pengenaan tarif progresif untuk peti kemas yang telah lolos tahapan customs clearance.

Intinya gini distribusi barang keluar masuk pelabuhan itu bisa dicapai melalui moda transportasi, moda transportasi apa saja? Yaitu highway jalan raya, railway kereta api, maupun water way melalui sungai itu harusnya ada semuanya nanti tinggal tingkat efisiensi efektivitasnya mana yang paling unggul,” tepisnya.

Kembangkan Pulogadung

Di bagian lain, lima BUMN; PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT PP, PT Telkom, Pelindo II, dan PT Nindya Karya bersinergi menandatangani kerja sama pengembangan kawasan industri di Pulogadung, Jakarta Timur.

“Sinergi ini akan membantu upaya kami untuk mewujudkan target transformasi kawasan industri di Pulogadung yang bernilai tambah tinggi, mandiri, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan,” ujar Direktur Utama PT JIEP Rahmadi Nugroho.

‪Kerja sama JIEP dengan Telkom, rinci Rahmadi, meliputi pengelolaan pusat kesehatan dan penggunaan kartu pintar (smart card), pengelolaan media luar ruangan, serta cross selling product dan joint marketing.

Sementara dengan BUMN konstruksi, lanjut dia, PP dan Nindya Karya, kerja sama pengembangan dan optimalisasi lahan di kawasan JIEP, khususnya di Blok I.

Sedangkan dengan Pelindo II, kerja sama ini akan menjadi awal transformasi kawasan JIEP untuk mendukung sistem logistik nasional menjadi lebih baik.

“Saat ini Pelindo II dan JIEP juga tengah merintis adanya Internasional Halal Hub serta The International Logistics and Supply Chain Management Centre. JIEP masih memiliki lahan dengan luas sekitar 500 hektare yang akan dikembangkan.

Dalam rencana jangka panjang karena lokasi kita di tengah Jakarta kita tingkatkan daya gunanya salah satunya space sempit dengan basic IT kawasan ini 500 hektare kenapa nggak dikembangkan jadi kawasan kreatif based IT maupun budaya ada di sini salah satunya kuliner contohnya masih ada lagi lainnya,” ucap Rahmadi.

Namun Rahmadi enggan membeberkan nilai investasi pengembangan dan sistem pembiayaan pengembangan kawasan industri Pulogadung. “Saat ini masih dikaji pendanaan juga masih dikaji,” pungkasnya.

Biaya meroket

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sejak terminal operator (TO) 3 pelabuhan Priok melayani kegiatan peti kemas internasional seringkali menimbulkan kemacetan dan kepadatan di pelabuhan Priok.

“Mesti diatur kembali tata ruang pelabuhan Priok oleh Pelindo II agar arus barang bisa lebih lancar,”ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/6/2016).

Adil mengatakan, Alfi mendukung rencana Manajemen Pelindo II untuk menata ulang terminal Priok menjadi dedicated area.

“Pak Elvyn Dirut Pelindo II pernah menyampaikan akan tata kembali fungsi terminal di Priok menjadi dedicated area.Makanya kami dukung hal tersebut,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, bahwa pengoperasian terminal operator (TO) 3 di Tanjung Priok sebagai terminal petikemas internasional sangat membebani pengusaha.

Selain biayanya mahal,kata dia, terbatasnya lahan di area terminal membuat pemilik barang harus mencari lahan lain untuk penempatan kontainer.

“Area yang terbatas membuat terminal 3 belum layak untuk melayani petikemas internasional. Karena secara biaya juga semakin memberatkan pemilik barang,” kata ketua Depalindo Toto Dirgantoro.

sumber: bisnis.com/indopos.co.id

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, sebagian kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli 2016.

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, pelarangan angkutan umum barang itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang pengaturan lalu lintas larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan lebaran tahun 2016/1437 Hijriah.

“Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pada masa angkutan lebaran, mulai tanggal 1 Juli (H-5) pukul 00.00 WIB sampai dengan 10 Juli 2016 (H+3) pukul 00.00 WIB, kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi,” ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Senin (27/6).

Dikatakan Budiyanto, larangan pengoperasian angkutan umum barang meliputi, kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandeng), kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Ia menyampaikan, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dikecualikan bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG); pengangkut bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabai, bawang, kacang tanah, kedelai, daging, ayam, ikan segar, serta telur); pengangkut pupuk; susu murni; barang antaran pos; barang ekspor-impor dari dan ke pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok; serta pengangkut motor mudik gratis.

“Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak, melalui moda darat diberikan prioritas,” ungkapnya.

Budiyanto menambahkan, pengakutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan pelarangan. “Atau tetap dapat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu,” katanya.

Ia menegaskan, diharapkan perusahaan atau pengusaha, dan pengguna jasa angkutan mentaati aturan itu.

“Diharapkan supaya mempedomi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasionalkan kendaraannya dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

sumber: beritasatu.com

Belum semua K/L terkoneksi single submission

Belum semua K/L terkoneksi single submission
Belum semua K/L terkoneksi single submission

Dwelling time atau waktu bongkar barang hingga keluar pelabuhan belum sepenuhnya bisa dipangkas menjadi di bawah 3 hari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi dwelling time, yaitu sistem ijin yang terintegrasi, manajemen risiko, dan infrastruktur pelabuhan.

Pertama, penerapan sistem satu pintu untuk proses perizinan yang masih manual, melalui sistem online dengan single submission system.

“Memang benar di Tanjung Perak yang pre custom clearance tadi relatif lebih lama, sehingga memang itu sebetulnya yang sedang terus dibenahi. Tapi kalau nanti sudah menerapkan single submission itu di seluruh pelabuhan utama di Indonesia, saya kira ini bisa memotong,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini usai rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/06/16).

Kedua, penerapan sistem single risk management. Dengan single risk management, pihak yang berwenang dalam penerbitan ijin melakukan identifikasi profil dari perusahaan-perusahaan yang selama ini kepatuhannya tinggi, sehingg nantinya tidak diperlukan lagi pengawasan fisik di pelabuhan.

“Antara lain Badan POM lagi mengidentifikasi profile dari perusahaan-perusahaan yang selama ini kepatuhannya tinggi. Kalau di custom itu adalah jalur prioritas dan jalur hijau. Itu kita intersepsi dan akhirnya ketemu perusahaan yang tidak memerlukan lagi pengawasan fisik di pelabuhan. Itu single risk management. Sehingga itu yang nanti juga mengurangi pre custom clearance. Jadi ini sedang proses dan terus menerus kita perbaiki,” ujarnya.

Ketiga, infrastruktur pelabuhan. Infrastruktur ini nantinya berguna untuk mengurangi durasi penarikan kontainer ke tempat pemeriksaan karantina, sehingga lebih efisien dalam waktu dan biaya.

“Penarikan kontainernya dari mana, dari kontainer turun dari kapal terus ke tempat pemeriksaan karantina, itu kan semua memerlukan infrastruktur. Itu yang pelabuhan-pelabuhan di Indonesia harus dimanage dan diatur sedemikian rupa agar flow dari barang dengan flow dari dokumen yang sudah di sistem nya dibangun itu nyambung. Selama ini belum, sampai sekarang kami masih terus berjuang,” terangnya.

Penyatuan perizinan

Banun menambahkan, proses penyatuan perizinan dalam satu sistem sedang berlangsung. Namun, karena masih proses, masih ada perizinan yang sifatnya manual.

“Sekarang seluruh kementerian/lembaga penerbit izin yang semuanya ada produk yang dilarang atau dibatasi, itu sekarang sedang disinergikan dalam single submission dalam sistem. Tapi itu masih berproses, sehingga dalam proses transformasi ini memang masih ada beberapa yang manual,” katanya.

“Kalau by system, rumahnya untuk single submission sudah ada di NSW. Tetapi kan itu persiapan yang 18 K/L (kementrian/lembaga) yang punya kewenangan menerbitkan rekomendasi atau izin belum semuanya terkoneksi dalam single submission itu sehingga baru yang uji coba di Tanjung Priok,” tambahnya.

Ia mengatakan untuk Badan Karantina yang bertugas sebagai inspeksi dalam proses clearance, sudah percepatan dalam proses pemeriksaan. Adanya sistem single risk management menjadi upaya mempercepat proses pemeriksaan fisik di pelabuhan.

“Itu kita intersepsi dan akhirnya ketemu perusahaan yang tidak memerlukan lagi pengawasan fisik di pelabuhan. Itu single risk management. Itu sedang dilakukan. Sebentar lagi Menko meluncurkan. Karena kami sudah terlibat jauh. Sehingga itu yang nanti juga mengurangi pre custom clearance. Jadi ini sedang proses dan terus menerus kita perbaiki,” pungkas Banun.

Amankan eksim hewan & tumbuhan

Pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai karantina, hewan, dan tumbuhan. Hal ini dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati dan aspek keamanan pangan.

“Jadi tugas karantina itu semacam gate yang membatasi satu titik ke titik yang lain, organisme-organisme yang berbahaya. Menghindari terjadinya perpindahan hama penyakit,organik perusak tanaman, ikan, hewan, untuk perusak tanaman dari satu negara ke negara lain,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya, usai rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/06/16).

Syarif mengatakan dengan melakukan proses karantina yang baik, maka kegiatan ekspor-impor dapat dilakukan dengan efisien dan optimal.

“Negara-negara lain sudah menerapkannya secara ketat. Sehingga bagi kita kalau tidak melakukan suatu operasi karantina yang baik, kita akan terganggu ekspor kita ke luar negeri. Kalau itu ditolak, kembali lagi dikirim balik kan biayanya luar biasa. Sebaliknya juga gitu kalau ada impor barang dari luar masuk ke Indonesia kemudian mengkontaminasi virus baru. Tambak udang begitu luas, tahu-tahu ada indukan udang yang masuk dengan membawa contaminated virus, habis semua,” lanjutnya.

Pemerintah sendiri saat ini tengah membuat RUU terkait hal ini, dan menginginkan agar terciptanya one stop service dalam implementasi di lapangan sehingga tercipta kemudahan dalam koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

“Jadi lebih baik di dalam kerja di lapangannya kita menyatu menjadi satu one stop services. Nanti ada koordinator, misalnya di tanjung priok, untuk tiga karantina. Jadi di lapangan lebih cepat. Tapi back office tetap di kementerian masing-masing. Itu usul pemerintah. Nanti kita lihat perkembangannya,” pungkasnya.

Sinkronisasi di lapangan

Dari hasil rapat kerja yang diselenggarakan bersama Komisi IV DPR RI, pemerintah menginginkan agar adanya satu kesatuan di lapangan dalam implementasi terkait karantina hewan, ikan dan tumbuhan sehingga pelaksanaan dapat terlaksana lebih baik dan efisien.

“Masing-masing kementerian sudah ada lembaga/badan karantina masing-masing dan mereka sudah punya sistem yang baik. Tapi kita menginginkan implementasi di lapangan ketiga lembaga tadi dari pertanian, kehutanan, dan KKP, bisa mempunyai satu pola sinkronisasi di lapangan,” kata Syarif.

Syarif mengatakan pemerintah mengharapkan adanya suatu kerampingan dalam lembaga yang ada saat ini, mengingat sudah terlalu ‘ramai’ nya kelembagaan yang ada.

“Anda kan tahu bahwa pemerintah kita ini cukup gemuk (dari sisi kelembagaan banyak), jadi kita terus terang memikirkan kita setiap ada kegiatan ada lembaga baru. Kita renungkan itu, apa ga sebaiknya justru implementasi yang di lapangan yang disatukan. Lembaganya bisa di tempat masing-masing. Tetapi saat di lapangan kita satukan jadi one stop services untuk tiga kementerian ini. Itu kan lebih efektif. Tapi induk back office nya tetap di kementerian masing-masing,” terangnya.

sumber: detik.com

Diversi beban Priok ke Banten terganjal Permendag

Diversi beban Priok ke Banten terganjal Permendag
Aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Cointainer Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/3). Pelindo II mencatat waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling Time) di JITC yang semula tujuh hari menjadi rata-rata 4,9 hari atau sudah mendekati target pemerintah sebesar empat hari. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/mes/15

Keinginan pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Waktu Bongkar Muat Barang di Pelabuhan untuk mengalihkan atau diversi beban bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke tiga pelabuhan di Banten, terganjal. Ganjalan datang dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu.

Seperti diketahui, pemerintah ingin mengalihkan beban ke Pelabuhan Cigading, Ciwindan dan Merak Mas, sehingga dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bisa ditekan

Agung Kuswandono, Ketua Satgas tersebut mengatakan, keberadaan peraturan tersebut membuat impor produk tertentu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Impor produk tertentu tersebut harus dilakukan melalui pelabuhan besar.

“Pelabuhan di Banten ini ternyata masuk ke dalam pelabuhan yang ditutup, maka itu belum bisa digunakan sebagai penyangga,” katanya, baru- baru ini.

Atas dasar itulah, Agung mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan. Komunikasi dilakukan, salah satunya untuk membicarakan kemungkinan mengenai perlu atau tidaknya aturan tersebut direvisi.

“Kami bicarakan dulu kenapa ini aturan ada, kalau direvisi apa dampaknya dan lain sebagainya itu dibicarakan,” katanya.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, walau mendapat keluhan dari Satgas, dan pernah didiskusikan dalam rapat tingkat Menko, sampai saat ini diskusi lebih lanjut mengenai keberadaan permendag tersebut belum dilakukan.

“Masih wacana saja, belum rapat lagi,” katanya.

Presiden Jokowi kembali mengeluarkan perintah agar waktu bongkar muat barang di pelabuhan yang saat ini sudah ditekan di bawah empat hari kembali diperbaiki.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, untuk melaksanakan perintah tersebut, pemerintah akan menyatukan standar penilaian barang di pelabuhan.

Dengan penyatuan standar penilaian tersebut, nantinya, kriteria penilaian barang yang akan masuk ke jalur hijau, jalur barang yang gampang dikeluarkan dari pelabuhan dan jalur merah, atau jalur bagi para importir yang memiliki rekam jejak kurang baik akan disamakan antar satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya.

Agung mengatakan, selain upaya tersebut, pemerintah juga akan mengalihkan bongkar muat barang ke beberapa pelabuhan penyangga Priok.

Selain langkah tersebut, pemerintah, kata Agung, juga akan melihat kembali sejumlah aturan yang sampai saat ini masih memperlambat waktu bongkar muat barang.

“Kemarin kami sudah banyak menderegulasi aturan perijinan di pre clearence area yang selama ini konsumsi waktunya paling tinggi, tapi kami akan lihat lagi untuk melihat mana yang masih bisa diperbaiki lagi,” katanya beberapa waktu lalu.

Yang lain, Satgas juga akan memaksimalkan penggunaan kereta pelabuhan untuk mengangkut barang.

Dibiarkan mangkrak

Terminal halal Hub di Pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun PT Pelindo II setahun lebih dibiarkan mangkrak.

“Pelindo II sepertinya tidak memprogram, buat apa pelabuhan khusus dibangun. Kami sebagai pelaku usaha mewakili pengurus barang enggak pernah disosialisasikan kalau di situ mau disiapkan halal Hub,” ujar Widijanto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto Minggu (19/6).

Menurut Widijanto terminal pelabuhan halal sepi layaknya gedung tak berpenghuni. Hal ini akibat dermaga khusus mengangkut barang-barang halal tersebut tidak beroperasi sehingga fasilitas terminal menganggur dan berpotensi merugikan keuangan Pelindo II.

Seharunya fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai buffer (penyanggah) penumpukan peti kemas ekspor impor ataupun lokasi parkir truk trailer dari pada mangkrak begitu. “Otoritas Pelabuhan Priok harus berani mengevaluasi peruntukkan fasilitas tersebut,” ujar Widijanto.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Bay M. Hasani mengatakan instansinya akan mengevaluasi kterminal Halal Hub tersebut.

“Memang tidak feasible keberadaan terminal Halal Hub di Priok itu. Tidak boleh ada fasilitas yang idle di pelabuhan,” kata Bay.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni menambahkan lokasi terminal halal hub yang ada saat ini kurang tepat, apalagi perizinannya belum lengkap.

Ganggu pasokan

Supply Chain Indonesia menilai bahwa persoalan ketersediaan dan fluktuasi harga komoditas pangan tertentu, misalnya stock daging sapi saat ini, disebabkan oleh tiga faktor utama yakni; ketergantungan terhadap komoditas tertentu, struktur rantai pasok, dan konektivitas.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan saat ini masyarakat sangat tergantung terhadap komoditas sapi, meskipun terdapat komoditas alternatif seperti ikan.

Komoditas tertentu tersebut berada dalam rantai pasok yang panjang dengan struktur yang tidak tertata baik, sehingga peranan dan keuntungan tidak terbagi secara proporsional di antara para pelaku, serta mempersulit pengawasan dan pengendaliannya.

“Perbaikan struktur rantai pasok untuk daging sapi, misalnya, perlu dilakukan pada semua tingkatan. Pada tingkat produksi, misalnya, lebih dari 90% sapi di tangan para peternak kecil dengan jumlah sapi sangat terbatas, misalnya 5 ekor per peternak, dan belum dikelola secara industrial,” tulis Setijadi melalui siaran pers yang diterima, Minggu (19/6/2016).

Selain biaya operasional pemeliharaan dan pengirimannya menjadi mahal karena tidak memenuhi skala ekonomi, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah menjadi sulit.

Setijadi menyatakan bahwa persoalan konektivitas terjadi karena sistem logistik yang belum efisien dan terkendala terutama oleh ketersediaan infrastruktur yang belum memadai sesuai dengan karakteristik kondisi geografis Indonesia.

“Persoalan konektivitas bisa dilihat dari biaya pengiriman komoditas yang tinggi. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, biaya pengangkutan komoditas ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp1.800 per kilogram, sedangkan dari China ke Surabaya rata-rata Rp700 per kilogram,” ungkap Setijadi.

Contoh lainnya, biaya pengangkutan sapi dari NTB ke Jakarta 40% lebih mahal daripada dari Australia, sedangkan biaya pengiriman daging sapi dari NTT hampir 4 kali lipat dibandingkan dari Australia.

Apabila rantai pasok komoditas tidak dibenahi, Setijadi menilai bisa terjadi ancaman terhadap ketersediaan dan daya saing komoditas lokal, sehingga akan mengganggu ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Setijadi menyebut, operasi pasar dan impor merupakan solusi jangka pendek yang tidak bisa memecahkan persoalan pangan secara substansial. Keduanya berpotensi merugikan sebagian pelaku dan tidak memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam UU UU 18/2012 tentang Pangan.

“Saat ini merupakan momentum tepat perencanaan penyelenggaraan pangan melalui perbaikan rantai pasok dengan mengacu kepada UU Pangan. Penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan,” jelasnya.

sumber: bisnis.com/poskotanews.com/kontan.co.id

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC
7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

Di tengah usaha pemerintah meredam gejolak kenaikan harga dan menstabilkan pasokan daging di dalam negeri jelang Ramadan tahun ini, mafia impor daging ilegal kembali berulah. Hal ini ditandai dengan masuknya tujuh kontainer daging pada 16 Mei 2016 melalui Terminal Mustika Alam Lestari, Tanjung Priok.

Ternyata, tujuh kontainer daging ini berisi daging jeroan ilegal. Jumlahnya pun mencapai 163,5 ton yang terdiri dari jeroan dan daging kelas dua bagian leher. Impor daging ilegal ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2016. Hal ini berhasil diungkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Ini yang paling banyak 163,5 ton,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Impor daging ini berasal dari Australia dan Selandia Baru. Rencananya, daging selundupan ini akan dijual secara besar di berbagai pasar tradisional di Indonesia.

“Ternyata ini isinya adalah jeroan padahal dokumennya pakan ternak. Sebanyak 163 ton ini dari Australia dan New Zealand, satu perusahaan yang sama. Jadi ada liver, hati, ginjal dalam impor kali ini,” jelasnya.

Berdasarkan hasil analisis intelijen, importasi daging oleh PT CSUB dinilai ilegal karena importir memberitahukan jenis dan jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dan menyerahkan pemberitahuan impor barang (PIB) yang memuat data yang tidak benar.

Sebagai hasil pemeriksaan fisik serta pengambilan contoh barang pada 21 Mei 2016 didapatkan 9.273 karton Beef Heart, Beef Livers, Beef Neck Trim, Beef Kidney, Beef Lung, dan Beef Feet dalam keadaan beku yang berasal dari Australia dan New Zealand.

Selanjutnya petugas melaksanakan uji laboratorium di Balai Penelitian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta atas contoh barang tersebut, dan akhirnya diketahui bahwa fisik barang tidak sesuai dengan uraian barang yang diberitahukan dalam PIB yang menyebutkan barang berupa monocalcium phosplzatefeed grade (bahan kimia) sebanyak 7000 bg (175.000 kg)

Dari hasil analisis intelijen, importasi daging ini dilakukan oleh PT CSUB, dan dinyatakan ilegal karena importir memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dan menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang memuat data tidak benar.

“Penyitaannya tanggal 21 Mei 2016. Jadi tanggal 21 dia masukkan PID (Pemberitahuan Impor Dokumen), tanggal 26 kita lakukan interception atau penegahan. Kita lakukan di situ pengecekan. Dan ternyata betul ini isinya adalah jeroan semua,” kata Direktur Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (16/06/16).

Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Mei 2016, didapatkan 9.273 karton beef heart, beef livers, beef neck trim, beef kidney, beef lung, dan beef feet dalam keadaan beku berasal dari Australia dan Selandia Baru (New Zealand).

“Di dokumennya pakan ternak. Tapi ternyata isinya jeroan semua 163 ton. Dari Australia sama New Zealand. Satu perusahaan semua. Ada jantung, hati, ginjal. Pokoknya macam-macamlah jeroan semua itu,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut atas kasus ini, tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tanjung Priok masih melaksanakan penelitian mendalam guna membuat terang pelanggaran di bidang kepabeanan yang terjadi sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kegiatan impor ilegal ini sendiri diduga telah melanggar peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang pemasukan karkas, daging, dan atau olahan lainnya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, di mana produk berupa hewan daging sebagaimana dimaksud di atas tidak diperbolehkan untuk diimpor/dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

sumber: okezone.com./detik.com

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya