KPK temukan indikasi oknum BC terlibat


Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah mengantongi indikasi kuat keterlibatan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai dalam kasus dugaan suap uji materi UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal itu terkait dengan kegiatan impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman, dengan kewenangan di Bea Cukai. Karenanya dalam dua hari terakhir KPK memanggil sejumlah pejabat Bea Cukai.

Salah satu yang ingin didalami soal bukti yang ditemukan termasuk pascapenggeledahan di Ditjen Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Bea Cukai dilakukan untuk mendalam persoalan impor daging oleh perusahaan Basuki.

“Ada singgungannya dengan instansi Bea Cukai. Dan ada bukti, maka kami lakukan penggeledahan,” tegas Febri, Rabu (22/3).

Febri menambahkan, penyidik membutuhkan informasi dari pejabat Bea Cukai itu untuk mengklarifikasi hal yang krusial. “Informasi Bea Cukai sangat penting dalam penyidikan ini,” ujar Febri.

Sejauh ini ada enam pejabat Bea Cukai yang dipanggil penyidik. Mereka adalah Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Aris Murdyanto, Kasi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Bagus Endro Wibowo, dan Kasi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan Wawan Dwi Hermawan.

Kemudian, Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Hary Mulyana, Kepala Direktorat Intelijen Bea Cukai Tahi Bonar Lumban Raja dan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Imron. Tiga nama terakhir hadir memenuhi panggilan, Selasa (21/3).

Febri meminta Bea Cukai untuk kooperatif dalam upaya memberantas korupsi. Saksi yang dipanggil harus hadir.

“Kalau Bea Cukai fokus perbaikan lembaga maka proses penyidikan ini salah satu cara yang bisa didukung bersama-sama,” katanya.

Sumber: fajar.co id

 

Komitmen BC dukung KPK disoal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta komitmen dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang menyatakan siap membantu penuntasan perkara suap pada mantan Hakim MK, Patrialis Akbar (PAK).

Komitmen tersebut dipertanyakan lantaran tiga pejabat di Bea Cukai Tanjung Priok tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada Senin (20/3/2017) kemarin.

‎”Kami harap ada keseriusan dari Bea dan Cukai. Dimana sejak awal penggeledahan menyatakan akan kolaborasi dan kontribusi di proses penegakan hukum,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (21/3/2017).

Febri menuturkan penyidik KPK sangat membutuhkan keterangan dan klarifikasi dari para petugas bea cukai terkait bisnis impor sapi yang dijalankan oleh Basuki Hariman (BHR) penyuap Patrialis Akbar.

Hal ini karena‎ kasus korupsi tersebut bersentuhan dengan kewenangan Bea dan Cukai yang mengawasi transaksi impor serta ekspor.

“Karena indikasi kasus ini terkait dengan salah satunya proses impor daging tentu saja ada kewenangan Bea dan Cukai yang didalami disana,” terang Febri.

Febri menambahkan sebenarnya tidak ada alasan yang signifikan untuk para saksi mangkir dalam pemanggilan kemarin karena seluruh proses untuk menanggil saksi sudah dilakukan sejak jauh hari.

Berikut tiga pejabat Bea dan Cukai Tanjung Priok yang mangkir pada pemeriksaan kemarin, Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris Murdyanto; Kepala Seksi Intelijen I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo, dan Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan, Wawan Dwi Hermawan serta seorang karyawati bernama Ida Johanna Meilani atau Lani.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK), Kamaludin (KM), sebagai perantara suap, dan pengusaha import daging, Basuki Hariman (BHR) beserta sekretarisnya, NG Fenny (NGF).

‎Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 ‎Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sumber: tribunnews.com

 

Aturan jaminan uang kontainer dikaji

Kementerian Perhubungan menyatakan sedang melakukan kajian terkait kemungkinan mengeluarkan regulasi menyangkut persoalan pengenaan uang jaminan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bayi M. Hasani mengatakan saat ini pihaknya sedang menimbang segala kemungkinan penyelesaian persoalan pengenaan uang jaminan kontainer yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha forwarder dan pemilik barang tersebut.

“Kami sedang menimbang dan mengkaji untuk mencari solusi penyelesaian terkait persoalan uang jaminan kontainer itu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/3).

Pihaknya mengaku tidak ingin gegabah dengan mudah mengeluarkan regulasi yang serta merta melarang pengenaan uang jaminan kontainer yang dibebankan oleh agen pelayaran itu, lantaran saat ini kementerian juga telah menerima dua surat terkait persoalan uang jaminan kontainer itu, masing-masing dari ALFI DKI Jakarta dan INSA DKI Jakarta.

“Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI mengirim surat soal keberatan pemberlakuan itu, tapi Indonesian Nasional Shipowner Association (INSA) DKI juga bersurat yang menerangkan alasan dikenakannya uang jaminan kontainer itu. Jadi kami sedang pelajari dan cari yang terbaik, jangan sampai berat sebelah,” ujarnya.

Bay menerangkan, ALFI DKI keberatan dan menolak pengenaan uang jaminan kontainer karena merasa tidak ada landasan aturannya, apalagi hal semacam itu di luar negeri juga tidak diberlakukan.

Apalagi nilai uang jaminan yang harus dikeluarkan juga cukup besar, terutama bagi importir produsen yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan kontainer, sehingga memberatkan dan menimbulkan biaya logistik tinggi.

Sementara, lanjut dia, menurut INSA DKI yang mewakili perusahaan pelayaran menyatakan bahwa pengenaan uang jaminan itu sebagai garansi agar kontainer miliknya saat dipakai, dijaga dengan baik dan tidak rusak.

Pasalnya, mereka beralasan sering menemukan kontainernya rusak ketika sudah dikembalikan dalam keadaaan kosong. Oleh sebab itu, sebagai garansi, pelaku forwarder ditarik uang jaminan kontainer agar tidak menyebabkan kerugian akibat rusaknya kontainer.

“Kita juga sedang mempertimbangkan sampai di mana efektivitasnya, praktik uang jaminan kontainer itu dirasa lebih ke ranah bussiness to bussiness (b to b) antara agen pelayaran dengan forwarder, jadi tidak ada sentuhan dengan kita,” terangnya.

Menurutnya apabila hal itu b to b, maka forwarder semestinya dapat memilih agen yang tidak memberlakukan uang jaminan kontainer tersebut. Apalagi, diketahui tidak semua shippingline menetapkan uang jaminan kontainer.

“Tapi memang terkadang para pemilik barang / importir ini hanya menerima pemilihan kontainer dan shippingline dari si pengirim yang di luar negeri, dan di sini hanya menerima, terkadang seperti itu,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut dia, apabila si pemilik barang itu memiliki pilihan melalui perwakilan di negara pengirim itu, tentunya memilih agen pelayaran yang tidak mengenakan uang jaminan kontainer.

Pihaknya juga berencana mempertemukan kedua pihak tersebut dalam waktu dekat sebelum mengeluarkan regulasi apapun terkait hal tersebut.

Namun demikian, saat ini pihaknya memberikan himbauan dan meminta kepada agen pelayaran untuk dapat mempersingkat waktu pengembalian uang jaminan tersebut ketika kontainer kosongnya sudah dikembalikan ke depo.

“Ini kan balikin duitnya ke forwarder bisa sebulan hingga tiga bulan, kenapa tidak langsung seketika bersamaan saat kontainer kosongnya juga sudah dikembalikan ke depo. Nah, karena lama inilah, jadi disinyalir ada modus agar uang itu untuk diputar kembali,” terangnya.

Selain itu, apabila terlalu lama uang jaminan itu dikembalikan ke forwarder, juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan bersangkutan.

Selain itu perlu kiranya diciptakan sistem untuk memantau pergerakan kontainer tersebut, mulai dari pertama diangkut hingga kembali.

Pasalnya pengangkutan kontainer itu tentu melibatkan banyak pihak, tidak hanya forwarder, mulai turun dari kapal, diangkut truk, hingga dikembalikan ke depo. Jadi apabila terdapat kerusakan kontainer, bisa saja terjadi diluar kendali forwarder.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan didorong untuk dapat segera mengeluarkan instruksi atau peraturan menteri yang melarang adanya praktek pengenaan uang jaminan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Maritim Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria, yang juga Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) itu kepada Bisnis, Rabu (15/3).

“Ya kita mendorong Kemenhub segera membuat instruksi / peraturan menteri terkait persoalan uang jaminan kontainer ini,” tegasnya.

Pasalnya, pihaknya telah beberapa kali mendapatkan keluhan terkait pengenaan uang jaminan kontainer yang justru mendorong tingginya ongkos logistik di Tanah Air.

Sementara, kata dia, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih dihadapi bangsa ini di sektor maritim, seperti tingginya biaya logistik, dwelling time, waiting time dalam pelayanan pelabuhan, dan lainnyadengan Gerakan Nasional Mengembalikan Kejayaan Maritim Nusantara.

Menurutnya tujuan gerakan tersebut meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, melalui perbaikan tata kelola pelabuhan dalam rangka mendorong layanan publik dan menekan biaya logistik, penyelesaian permasalahan lintas stakeholder, dan menutup celah korupsi dan kerugian yang negara.

“Persoalan uang jaminan kontainer ini harus segera diselesaikan, semakin cepat semakin bagus,” tegasnya.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Widijanto mengaku telah berulang kali mengeluhkan persoalan adanya uang jaminan kontainer dalam proses pengiriman barang dengan angkutan laut tersebut.

Bahkan, pihaknya juga telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta agar mengeluarkan kebijakan untuk menghapus uang jaminan petikemas/kontainer itu. Pasalnya, keberadaan penarikan uang jaminan kontainer itu berdampak pada ekonomi biaya tinggi di sektor logistik.

Dia menerangkan bahwa selama ini dalam kegiatan pengiriman barang impor yang dilakukan perusahaan importir atau perusahaan freight forwarder untuk mengambil delivery order (D/O) di perusahaan pelayaran/agen kapal asing, saat ini dibebani biaya jaminan sekitar Rp1 juta untuk satu kontainer ukuran 20 feet dan Rp2 juta untuk ukuran 40 feet.

Menurutnya uang jaminan itu mungkin saja tidak akan menjadi persoalan bagi importir umum yang jumlah kontainernya tidak terlalu banyak. Tapi bagi importir produsen dengan jumlah petikemas antara 20 sampai 100 unit, uang jaminan yang harus di serahkan menjadi sangat besar.

Belum lagi, kata dia, pengembaliannya bisa tidak 100% karena dengan alasan ada beberapa kontainer rusak.

Pihaknya juga khawatir kasus seperti bangkrutnya Hanjin Shipping terulang, pasalnya uang jaminan dari forwarder yang disetorkan ke perusahaan yang mengageni pelayaran dunia itu hingga sekarang belum dikembalikan, padahal jumlahnya miliaran rupiah.

Sumber: bisnis.com

Ginsi tagih janji Priok sediakan buffer area

Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menagih adanya buffer /area khusus di pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan.

Buffer area itu untuk menyimpan peti kemas impor yang telah mengantongi dokumen surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai Priok namun tidak segera dikeluarkan pemiliknya dari lini satu pelabuhan/ terminal peti kemas.

“Seharusnya peti kemas impor yang sudah SPPB itu jangan lagi dibiarkan menumpuk di container yard termimal peti kemas atau lini satu supaya yard occupancy ratio (YOR) terminal tidak padat,” ujar Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi kepada Bisnis, Kamis (16-3-2017).

Dia mengatakan, hingga saat ini pengelola terminal peti kemas ekpor impor di Priok belum memiliki fasilitas buffer area tersebut, sehingga banyak pemilik barang impor yang harus menanggung tarif progresif penumpukan yang cukup mahal di terminal lini satu.

Sementara disisi lain,imbuhnya peti kemas impor yang masih dalam pengawasan custom terkena aturan relokasi atau over brengen ke buffer atau tempat penimbunan sementara jika melewati batas penumpukan lebih dari tiga hari di terminal lini satu sebagaimana diatur lewat Permenhub 116/2016 tentang batas waktu penimbunan barang di pelabuhan.

“Sementara peti kemas yang sudah SPPB dibiarkan mengendap di lapangan lini I berminggu-minggu bahkan ada yang ber bulan-bulan karena tidak disiapkan buffer-nya oleh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok,”paparnya.

Seharusnya,kata dia, sebagaimana yang tertuang dalam Permenhub 116/2016 itu semua barang yang sudah melewati batas waktu penumpukan atau lebih dari tiga hari dikeluarkan dari lini satu pelabuhan,termasuk barang yang belum maupun yang sudah SPPB sepanjang barang impor itu tidak terkena nota hasil intelijen (NHI) kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan catatan Bisnis, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah menyutujui agar Pelindo II menyediakan fasilitas konsolidasi barang ekspor impor atau container freigh station (CFS) centre serta fasilitas buffer area peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan dalam rangka pengawasan satu atap layanan logistik di Pelabuhan Priok.

Bahkan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera sudah menerbitkan surat persetujuan penyiapan kedua fasilitas itu pada 28 Nopember 2016.

Dukungan Kantor OP Tanjung Priok untuk penyiapan kedua fasilitas tersebut dalam rangka mendorong Pelindo II mensukseskan program menurunkan biaya logistik dan efisiensi jasa kepelabuhanan di Priok.

Sumber: bisnis.com

Lanjutkan membaca Ginsi tagih janji Priok sediakan buffer area

Kadin dukung truk pelopor

Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Carmelita Hartoto, mengapresiasi setinggi-setingginya atas dimulainya diprogram truk pelopor keselamatan yang dilaunching di Jakarta International Container (JICT), Jakarta, Senin (13/3/2017).

Tentunya program ini sebagai salah satu wujud konkret seluruh stakeholder transportasi nasional dalam menekan angka kecelakan yang melibatkan truk.

“Truk yang selama ini dinilai dapat berkontribusi dalam kecelakaan transportasi, sudah sepatutnya memulai untuk memberikan contoh baik dalam berkendara dan mengedepankan keselamatan beakendara,” kata Carmelita.

Dalam keselamatan transportasi, tentunya memiliki banyak aspek, dimulai dari sopir, penumpang, maupun muatan angkutan truk yang diangkut.

“Kita sadari bersama, kondisi truk dalam melayani pengiriman barang kerap mengalami over tonnase,” ujar Carmelita.

Truk dua sumbu juga kerap mengangkut barang yang jauh lebih panjang dari kemampuan semestinya.

Lantaran over tonnase angkutan ini, jelas akan membuka peluang lebih terjadinya kecelakaan, bahkan membahayakan pengguna jalan lain.

Selain itu, over tonase ini juga akan berdampak pada kondisi jalan yang lebih rusak, sehingga harus lebih cepat mengalami perawatan jalan, yang pada akhirnya akan lebih membebani keuangan negara.

“Kami berharap acara ini, akan menjadi titik balik dunia transportsi nasional dalam memandang keselamatan bertransportasi,” jelasnya.

Keselamatan transportasi kini harus dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus sama-sama diusahakan dan tanggung jawab seluruh para pemangku kepentingan dunia transportasi.

Disiplin bertransportasi harus menjadi kesadaran penuh dan dikedepankan pada saat ini dan masa mendatang.

Sumber: suara.com

 

Truk agar manfaatkan SIAB

Operator angkutan barang di seluruh Indonesia dihimbau memanfaatkan sistem informasi angkutan barang (SIAB) sehingga tercipta data base tunggal truk yang beroperasi di dalam maupun di luar pelabuhan, dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas angkutan barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, dengan sistem data base tunggal tersebut diharapkan data pengusaha truk, data pengemudi, dan data kendaraan secara detail dapat terverifikasi.

“Sistem database tunggal ini akan sangat membantu Pemerintah dalam mengawasi sekaligus yang terkait dengan program peremajaan truk di seluruh Indonesia. Sayangnya saat ini sistem itu baru diimplementasikan di Pelabuhan Priok. Kita harapkan juga di terapkan di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya saat deklarasi Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, yang digelar di lapangan parkir Jakarta International Container Terminal (JICT)-Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13-3-2017).

Deklrasi Truk Pelopor Keselamatan terselenggara atas kerjasama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan pengusaha dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), INSA, serta dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,I Nyoman Gde Saputera.

Dia mengatakan, sistem database tunggal itu dibangun oleh PT.Telkom Indonesia bekerjasama dengan Aptrindo sejak 2015.

Untuk meningkatkan visibilitas dalam operasional truk, imbuhya, pengembangan SIAB tidak berhenti hanya sebagai data tunggal tuk dalam bentuk database, melainkan dilanjutkan kedalam bentuk ID card truk berupa sticker berbasis tehnologi radio frequency identification (RFID) yang ditempel di truk.

”Sehingga semuanya bisa dimonitor, sebab sistem itu menggunakan could Telkom yang dijamin availability-nya,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan, sistem berbasis IT itu juga bersifat netral dan tidak memonopoli oleh pihak tertentu serta mudah digunakan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, meyambut positif sudah adanya sistem SIAB tersebut sehingga bisa memudahkan dalam pengawasan oleh instansi terkait dilapangan.

Namun, kata dia, kegiatan uji berkala atau KIR Truk menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselamatan transportasi angkutan barang.

“Salah satu pilar dalam mendorong terciptanya keselamatan dalam transportasi truk adalah uji berkala truk. Karena itu Kemenhub akan terus mengawasi kewajiban uji berkala truk ini,” ujarnya.

Sementara itu, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berkomitmen mendukung gerakan keselamatan pengemudi truk yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, gerakan yang diinisiasi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dapat mendukung keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Tentu kami sangat mendukung program ini. Sebelumnya JICT dan Aptrindo telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemasangan sensor ID kepada sopir truk untuk kemudahan tracking barang,” ujar Riza.

Dia mengatakan, JICT terus berupaya menciptakan pelayanan terminal petikemas yang handal melalui penguatan sistem sekaligus produktivitas.

“JICT telah melakukan berbagai macam inovasi. Diantaranya penggunaan sistem operasi Next, E Billing sistem dan JICT New Autogate dengan teknologi Weight In Motion serta penambahan alat-alat modern serta perluasan area penumpukan,” paparnya.

Sumber: bisnis.com

 

IKT lirik ekspansi ke Patimban

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbesar nilai ekspor, salah satunya sektor ekspor mobil. Hingga saat ini pengiriman ekspor dan impor mobil di Indonesia harus melalui pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).

Direktur Utama PT IKT, Armen Amir, menjelaskan bahwa saat ini ekspor impor mobil di Indonesia sudah di atur secara khusus. Industri otomotif memiliki pelabuhan khusus yang menjadi gerbang ekspor dan impor sejak 2007.

“Dahulu ekspor dan impor mobil masih disatukan di pelabuhan utama Tanjung Priok, bareng dengan barang-barang lainnya. Namun Saat ini ekspor dan impor mobil dilakukan melalui pelabuhan khusus ini,” ucap Armen Rabu (8/3/2017) di Tanjung Priok Jakarta.

Saat ini PT IKT mengelola area pelabuhan seluas 24 hektar, dengan kapasitas tampung 750 ribu unit per tahun.

Namun anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo) tersebut berencana untuk memperbesar area pelabuhan di 2022.

“Pada 2022, pelabuhan ini akan memiliki area 89,5 hektar dengan kapasitas tampung hingga 2,5 juta unit per tahun. Ini akan menjadi terminal kendaraan terbesar kelima di dunia,” bebernya lagi.

Saat ini pelabuhan PT IKT di Tanjung Priok mengurusi distribusi mobil untuk internsional, domestik, dan keperluan Landing Craft Tank (LCT). Namun ke depannya PT IKT berencana untuk menambah pelabuhan khusus untuk mobil di Patimban Subang.

“Kami menunggu pemerintah, nanti 2018 akan di mulai dibangun. Kalau sekiranya pemerintah berketetapan hati menyerahkan Pelindo membangun dan mengoperasikan Patimban, maka kami akan desain Patimban untuk melayani kegiatan internasional dan transit,” ucap Armen.

Dipilihnya Patimban juga bukan tanpa pertimbangan. Patimban dipilih karena melihat pabrikan otomotif mulai mulai merakit produknya di sekitar wilayah tersebut. Sehingga diharapkan dengan dekatnya pabrik dan pelabuhan ini akan membuat distribusi semakin efisien.

Sumber: metrotvnews.com

 

DPR desak BKP perluas kerjasama antarlembaga

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mega biodiversity, dimana kekayaan sumber alam hayati merupakan yang terbesar ke dua di dunia setelah Brazil.

Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Banten, Herman Khaeron mengatakan Indonesia memerlukan pertahanan karantina pertanian yang ekstra untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan ekonomi di Tanah Air.

Hal ini sebagai antisipasi masuknya hama dan penyakit tumbuhan atau hewan ke wilayah Indonesia.

“Untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan Karantina Pertanian terhadap potensi ancaman tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan,” kata Herman Khaeron, usai acara pemusnahan berbagai komoditas pertanian yang masuk ke Indonesia secara ilegal bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, di Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (01/3/2017).

Antisipasi Badan Karantina Pertanian terhadap peningkatan tren perdagangan komoditas pertanian secara online menurut data transaksi e-commerce tahun 2016 telah mencapai angka Rp 319,8 triliun.

Herman berharap Karantina Pertanian terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia.

Selain dari aspek pencegahan, dia mengatakan pihaknya juga mendorong Badan Karantina Pertanian untuk terus mengembangkan sistem layanan elektronik guna mengakselerasi layanan publik di bidang perkarantinaan, khususnya ekspor produk pertanian, salah satunya melalui PriokQ Klik.

Sistem layanan ini memungkinkan pengguna jasa Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok dimana sebagian besar layanan ekspor produk melalui pintu ini, dapat memproses, memonitor dan mendapatkan layanan Karantina Pertanian secara mudah, cepat dan bahkan tidak perlu melalui kantor, cukup melalui gawai pribadi.

“Saat ini, PriokQ Klik mendapat sambutan yang cukup baik dengan telah diakses oleh 44.970 pengguna dengan rata-rata 400 akses per hari. Dari sisi manajemen pun kini telah mampu mengevaluasi SLA secara real time. Ke depan inovasi ini akan terus dievaluasi dan diduplikasi pada unit kerja teknis lain,” ujar dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan, pentingnya kesehatan tumbuhan sebagai mata rantai dasar penciptaan pangan dan pakan.

Tanpa produksi tumbuhan maka tidak ada pangan bagi manusia dan juga pakan bagi hewan. Oleh karenanya penyakit pada tumbuhan perlu diantisipasi agar tidak merugikan kesehatan manusia juga perekonomian bangsa.

Banun memberi contoh, wabah penyakit pada tumbuhan yang baru saja merebak di tahun 2013 yakni Cylella Fastidiosa.

Wabah penyakit tersebut menyerang sentra kebun zaitun di Italia yang telah merusak mata pencaharian petani, pemilik pembibitan, para pedagang karena kualitas dan fluktuasi harga minyak zaitun yang tidak stabil.

Juga terjangkitnya nematoda pada pohon Pinus di Portugal yang telah menyebabkan kekrugian ekonomi yang signifikan bagi industri kayu lokal sejak tahun 1999.

Jutaan pohon Pinus hancur, industri pengolahan kayu terkena dampak negatif dan kita tetap berimbas terhadap meningkatkan biaya karena semua kayu Pinus harus dilakukan heat treatment sebelum dapat meninggalkan wilayah Portugal.

“Ke depan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama pada penumpang moda lalulintas baik darat, laut dan udara perlu terus ditingkatkan guna menjamin kesehatan dan keamanan rantai manakan juga stabilitas perdagangan komoditas pertanian kita,” ujar Banun.

Sebagaimana diketahui, acara pemusnahan pelbagai komoditas tumbuhan ilegal asal 20 negara ini merupakan hasil sitaan Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yang bekerjasama dengan pihak Kantor Pos Besar Jakarta, pada periode triwulan akhir tahun 2016.

Pemusnahan ini bersamaan juga dengan pemusnahan bawaan para penumpang berupa hewan, tumbuhan dan produknya dilakukan dengan cara dibakar pada alat incinerator di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Perdagangan komoditas pertanian asal manca negara melalui online menunjukan tren yang meningkat. Namun, sayangnya belum dibarengi dengan kesadaran untuk memeriksakan kesehatan tumbuhan dan hewan dari negara asal.

Untuk komoditas tumbuhan 20 negara asal komoditas tersebut masing-masing diantaranya, Amerika Serikat, Spanyol, Cekoslovakia, Thailand, Cina, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Singapore, Malaysia, Inggris, Prancis, Filiphinna, Rusia, Australia, Belgia, Brazil, Italia, Saudi Arabia, dan Selandia Baru. Sementara, untuk komoditas hewan berjumlah 242,55 Kg, masing-masing 211 Kg asal China dan sisa dari 4 negara yakni Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan.

Sumber: republika.co.id

 

 

Mayoritas truk di Priok berumur 15 tahun

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai pemimpin pasar di segmen medium duty truck, menggandeng Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan sebagai salah satu upaya menekan efisiensi biaya logistik.

Penandatanganan kesepakatan kerja sama kedua belah pihak dilakukan oleh Ketua umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono dan Presiden HMSI, Hiroo Kayanoki, serta disaksikan oleh Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta, Hally Hanafiah dan Direktur Penjualan & Promosi HMSI, Santiko Wardoyo, bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (6/3) kemarin

Untuk tahap awal, peremajaan armada dilakukan terhadap 85 unit truk masing-masing milik PT Iron Bird 55 unit dan 30 unit milik PT Samudera Indonesia. Untuk ke depannya, jumlah armada yang diremajakan diharapkan bertambah bahkan hingga menjangkau luar Jakarta.

Hiroo Kayanoki mengatakan dalam kerja sama ini, Hino akan memberikan best fit product kepada anggota Angsuspel Organda DKI Jakarta, sehingga target biaya logistik yang rendah dapat tercapai.

“Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan Angsuspel Organda DKI sebagai wujud dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik yang saat ini masih tinggi,” katanya, Selasa (7/3).

Jumlah armada truk yang melayani angkutan barang maupun peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini mencapai sekitar 16.000 unit, di mana 43% usia kendaraan trailer di atas 15 tahun, 16% di atas 10 tahun dan 41% usia kendaraan antara 1-10 tahun.

Biaya Logistik Tinggi

Sementara itu biaya logistik nasional tercatat masih tinggi yakni 24% dari gross domestic product (GDP) dan kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48%. Sehingga membuat moda transportasi ini menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik.

Hino menyediakan beragam pilihan truk untuk digunakan dalam angkutan pelabuhan yakni Hino New Generation Ranger Tractor Head dengan konfigurasi mulai dari 4×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FG dan SG series, serta 6×2 dengan tipe Hino New Generation Ranger FM series di mana pilihan tenaga pun beragam mulai dari 235 PS hingga 350 PS dan daya tarik beban 31 ton sampai 46 ton.

Hino juga memberikan layanan purna jual yang prima seperti Free Service Program (FSP), di mana konsumen dapat menikmati layanan servis berkala gratis hingga 2 tahun atau 60.000 KM. Selain itu HMSI sebagai main dealer Hino di Indonesia menyiapkan garansi selama 1 tahun untuk produk tersebut.

Truk trailer menjadi andalan transportasi di pelabuhan, termasuk di kawasan angkutan barang ataupun khususnya peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini, jumlah truk yang melayani angkutan barang ataupun peti kemas di pelabuhan tersebut sudah lebih dari 16.000 unit.

Namun, sebagian besar dari jumlah itu sudah termakan usia bahkan sudah ada yang lebih dari 15 tahun. Dari jumlah itu, 41 persen usia kendaraan antara 1-10 tahun. Lalu 16 persen sudah di atas 10 tahun, sedangkan jumlah terbesar 43 persen usia kendaraan trailer sudah di atas 15 tahun.

Sementara itu, biaya logistik nasional masih tinggi yaitu 24 persen dari gross domestic product (GDP) dan kontribusi terbesar berasal dari transportasi darat dengan truk mencapai 48 persen. Dalam hal ini, moda transportasi darat tersebut menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik.

Terpaut itu pula, PT Hino Motors Sales Indonesia melakukan kerja sama dengan Angkutan khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI untuk melakukan peremajaan truk angkutan pelabuhan. Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam mengefisiensikan biaya logistik.

Peremajaan truk untuk tahap awal akan dilaksanakan bagi 85 truk angkutan pelabuhan yang dimiliki oleh PT Iron Bird sebanyak 55 unit dan 30 unit milik PT Samudera Indonesia. Ke depannya diharapkan dapat terus bertambah dan meluas hingga keluar Jakarta.

Sumber: kabaroto.com/otosia.com

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya