Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Rilis Media

Aktivitas Logistik Ini Justru Tumbuh Saat Pandemi

ALFIJAK – Pandemi Covid-19 berdampak besar pada dunia usaha. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan usaha pada triwulan I tahun ini mengalami penurunan.

Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi.

“Namun bersamaan dengan sejumlah kegiatan usaha logistik yang terpuruk selama masa pandemi itu, justru ada beberapa kegiatan logistik yang masih mampu bertahan, bahkan cenderung tumbuh,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada beritakapal.com, pada Jumat (5/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan logistik yang masih bisa bertahan bahkan menghalami pertumbuhan positif hingga masa New Normal dan Next Normal antara lain;
Jasa Logistik e-Commerce, Jasa Angkutan Barang Kiriman (Courier Service), Jasa Pergudangan Bahan Pokok dan Barang Retail, serta Jasa Layanan Logistik berkaitan dengan Transaksi B to C (Business to Consumer) dan C to C (Consumer to Consumer).

Selain itu, imbuhnya, perusahaan yang menyediakan layanan end-to-end yang dilakukan mulai dari menyiapkan sekaligus mengoperasikan akun official store di berbagai situs e-commerce, merancang dan mengeksekusi pemasaran digital, menyediakan tim CS, hingga layanan warehouse dan fulfillment.

“Selain itu para pemain logistik baik dari startup maupun konvensional /dailysocial,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA).

Kontraksi Industri

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya penurunan kinerja industri pengolahan domestik pada kuartal I-2020 yang berada di fase kontraksi dengan indeks sebesar 45,64%, turun daripada triwulan IV-2019 sebesar 51,50%.

Penurunan terjadi pada seluruh komponen pembentuk prompt manufacturing index (PMI) Bank Indonesia, dengan penurunan terdalam pada komponen volume produksi. Penyebabnya, yaitu penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat covid-19.

Menurut Yukki, disaat lebih banyak negara memberlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi.

“Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhannya,” ucapnya.

Yukki mengemukakan, jika menarik kesimpulan berlandaskan data-data yang diperoleh selama kwartal pertama tahun 2020, menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi global sehingga memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional yang akan berlangsung hingga kwartal ketiga tahun ini. Sementara di kwartal keempat, sebagian pelaku usaha diharapkan mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan.

“Makanya, skenario New Normal kegiatan usaha pada fase pertumbuhan ekonomi global yang negatif saat ini juga bakal berimbas langsung terhadap aktivitas logistik secara umum,” ujar Yukki.(rd)

Rilis Media

IMLOW : New Normal Angkutan Laut & Kepelabuhanan, Agar Fokus 5 Hal Ini

ALFIJAK –  Pemerintah Indonesia menyiapkan pilihan skema ‘New Normal’ dalam upaya menggerakkan kembali perekonomian dan perdagangan sesuai dengan protokol kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19, termasuk di sektor logistik, transportasi dan kepelabuhanan.

Pilihan tersebut dinilai cukup realistis sepanjang diimbangi dengan pengawasan melekat dan terukur serta konsistensi oleh petugas maupun instansi yang ditunjuk sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Achmad Ridwan Tentowi, pegiat dan pengamat kemaritiman dari Indonesia Maritime, Transportation and Logistic Watch (IMLOW) mengapresiasi rencana New Normal pada sektor logistik, transportasi maupun kepelabuhanan di Indonesia, guna mencegah penyebaran Covid-19 namun tetap demi upaya menggerakkan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, imbuhnya, diperlukan kesadaran penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pelaku usaha untuk lebih berkomitmen memerhatikan ptotokol kesehatan dalam pencegahan pandemi itu.

Apalagi, kata Ridwan, sejumlah wilayah hingga saat ini juga masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Karenanya pergerakan angkutan penumpang, barang maupun logistik dan kepelabuhanan mesti selalu mematuhi kaidah protokol kesehatan tersebut,” ucapnya.

Ridwan mengingatkan, pada angkutan penumpang misalnya, jangan ada toleransi ataupun dispensasi soal kapasitas angkutan yang telah ditetapkan maksimal 50% dari kapasitas. “Intinya harus komitmen pada zero toleransi di moda angkutan,” tandasnya.

Menurutnya, New Normal direpresentasikan sebagai tatanan kenormalan baru dalam sendi-sendi kehidupan di tengah pandemi Covid-19, yang sangat membutuhkan penegakkan hukum serta pengawasan yang konsisten.

Kepelabuhanan

Dalam perspektif aktivitas kepelabuhanan, IMLOW juga mengingatkan lima point penting dan jangan diabaikan dalam menjalani New Normal.

Pertama, agar tidak ada kenaikan-kenaikan tarif jasa kepelabuhanan dalam masa New Normal.

Kedua, pelayanan jasa kepelabuhanan harus tetap terjaga secara prima dan menerapkan layanan nonstop 24/7, sehingga kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas di pelabuhan terus berlangsung.

Ketiga, mengoptimalkan digitalisasi di segala aspek layanan jasa angkutan laut dan kepelabuhanan, termasuk memberlakukan secara penuh (100%) dokumen elektronik delivery order (e-DO) atau yang sering disebut dengan DO online.

Keempat, menjaga stabilitas kelancaran logistik domestik lantaran market domestik cukup besar dan masih prospektif menyangkut kebutuhan konsumsi sekitar 270-an juta penduduk Indonesia.

Kelima, mendorong unsur Otoritas Pelabuhan (OP) di pelabuhan-pelabuhan utama maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk turun kelapangan melakukan pengawasan dalam menjamin kelancararan arus barang dan logistik di pelabuhan sesuai tanggungjawabnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Seluruh elemen pengguna jasa dan pebisnis di pelabuhan mesti terus di edukasi memanfaatkan digitalisasi pelayanan. Disamping itu menjaga potensi pasar logistik domestik sebagai kekuatan nasional ditengah situasi pandemi saat ini,” tuturnya.

Doktor Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung Jawa Barat itu juga optimistis dengan kesadaran penuh seluruh elemen masyarakat maka Indonesia akan lebih cepat melakukan recovery pergerakan ekonomi dan perdagangan pasca pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pada akhir tahun semua bisa kembali membaik, apalagi dari sisi perdagangan dan pergerakan arus barang di saat itu ada untuk kebutuhan logistik Hari Raya Natal dan Tahun Baru,” ujar Ridwan.(rd)

Rilis Media

Program Tol Laut Optimalkan LCS

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan mengungkapkan, program Tol Laut telah berjalan selama hampir lima tahun dan menjadi moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga.

Pelaksanaanya tetap berjalan meski di tengah kondisi Pandemi Covid-19, begitupun di masa new normal atau kenormalan baru yang tak lama lagi akan kita hadapi.

Kementerian Perhubungan memastikan arus pengiriman barang dalam program Tol Laut tetap berjalan dengan protokol new normal. Dalam protokol new normal telah dipersiapkan sejumlah mekanisme yang diharapkan dapat memperlancar proses pengiriman barang melalui jalur laut dengan mengoptimalkan Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Wisnu Handoko menegaskan, di masa new normal ini pihaknya tetap mendistribusikan logistik dan mencoba menggerakkan perekonomian rakyat dengan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Roda ekonomi harus bergerak dan perusahaan tetap bisa menjalankan bisnisnya sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut,” ujar Capt. Wisnu di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Menurutnya, salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan mengoptimalkan Logistic Communication System (LCS). Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan SOP penyelenggaraan program Tol Laut.

“Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan SOP pengiriman barang akan diperketat dengan meregistrasi sesuai KTP dan NPWP,” katanya.

LCS yang dikembangkan BUMN Telkom akan terus diupdate agar kedepan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting).

Capt. Wisnu menjelaskan pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standarisasi biaya logistik dan disparitas harga bapokting.

“Nantinya, tidak hanya menghilangkan kontak fisik, tetapi juga bisa merangsang persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing,” ucapnya.

Kemenhub berharap agar Tol Laut Logistik di masa new normal bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan bapokting antar pulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.

“Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah seperti Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya,” papar Capt. Wisnu.

Seiring komitmen Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut guna menjaga pasokan logistik nasional, Bulog maupun Kemendag memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung dan bapokting lainnya ke berbagai pelosok nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut.

“Adapun selama masa Pandemi Covid-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaanya akan diawasi secara lebih ketat,” ucapnya.(md)

Rilis Media

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)

Rilis Media

Beralih Jadi Angkutan Logistik, Okupansi Bus Tumbuh 20%

ALFIJAK : Perusahaan busmengalami peningkatan okupansi hingga 20 persen sejak angkutan penumpang beralih fungsi menjadi angkutan logistik.

Kabar baik ini menjadi angin segar bagi bisnis oto bus yang mulai mengalami mati suri imbas pandemi Corona yang tak kunjung usai.

Business Development PT Safari Dharmasakti Marissa Leviani menyatakan, pengiriman barang yang dilayani oleh bus didominasi oleh kebutuhan pokok dan pangan.

“Ada peningkatan dari beberapa waktu kemarin okupansinya, naik 20 persen,” ujar Marissa, dikutip dari Liputan 6.com, pada Minggu (31/5/2020).

Namun begitu, tidak semua perusahaan busmengalihfungsikan armadanya karena percaya pangsa pasar angkutan penumpang masih tinggi di tengah pandemi.

Marissa bilang, jasa transportasi penumpang dan pariwisata mungkin akan pulih akhir tahun atau menunggu situasi pandemi kembali kondusif.

“Kami masih melihat perkembangan wabah dari berbagai daerah, misalnya DKI Jakarta itu makin ketat. Mungkin setidaknya akhir tahun baru mulai beroperasi (dengan normal),” jelas Marissa.

Terkait persiapan New Normal, Marissa memastikan penyusunan protokol yang lebih ketat sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan.

Nantinya, seluruh armada akan didisinfeksi secara berkala serta kesehatan awak bus akan diperhatikan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga penggunaan masker dan sarung tangan saat bekerja.(md)

Rilis Media

New Normal Angkutan Laut Mulai 7 Juni

ALFIJAK : Kementerian Perhubungan RI meminta kepada seluruh instansi di Pelabuhan Makassar agar melakukan monitoring dan pengawasan arus balik setelah ada kemungkinan dibukanya angkutan laut pada 7 Juni nanti untuk menghidupkan kembali perekonomian, khususnya di Makassar.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko saat melakukan Rapat Pembahasan Kesiapan Antisipasi Pembatasan Perjalanan Arus Balik dan Protokol Covid Rapid Test/PCR Swab bagi Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Utama Makassar, yang berlangsung di Ruang Rapat Bonerate Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar, Rabu (27/5/ 2020).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kepala Kantor Syahbandar Utama Makassar, Asops Danlantamal VI/Asops Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Prasetyadi, General Manager PT Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar.

Selain itu, Kepala Kantor Distrk Navigasi Klas I Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Ikan Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Makassar, Kepala KKP Klas 1 Makassar, Kepala UPP III Selayar (melalui video conference), Kepala UPP III Bulukumba (melalui video conference) dan Kepala UPP III Bajoe (melalui video conference).

Selain melakukan monitoring, Wisnu juga meminta agar dilakukan antisipasi dan menyiapkan diri untuk New Normal yang dianjurkan Pemerintah untuk mengendalikan transmisi Covid-19 dengan mengatur ketat tempat-tempat yang rentan berkumpulnya orang, termasuk pada sektor angkutan laut dengan memerhatikan protokol Covid-19 mulai dari menjaga kebersihan, memakai masker, serta physical dan social distancing.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan harus mengikutsertakan maskapai komersil dalam hal ini PT PELNI, berkaitan dengan penyediaan tiket angkutan laut untuk menegakkan aturan protokol Covid-19. “Dimana penumpang harus melengkapi syarat-syarat seperti adanya surat kesehatan bebas Covid-19 dari rapid test, PCR/Swab test dan syarat lain yang telah ditetapkan dari pelabuhan asal baik dari luar Makassar ataupun dari Makassar. Kalau syaratnya tidak lengkap, maka bisa tidak dilayani untuk memudahkan pengawasan di pelabuhan,” terangnya.

Wisnu juga menuturkan, saat ini sudah ada aturan baru yang menyebutkan bahwa rapid test berlaku 3 hari dan PCR berlaku 7 hari. Setelah lewat harinya bisa dilakukan tes lagi.

Selama ini lanjut dia, telah terbentuk dan aktif bertugas Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum perjalanan orang dengan transportasi laut yang telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di 15 pelabuhan di seluruh wilayah Sulsel, termasuk pelabuhan rakyat seperti Paotere dan Kayu Bangkoa dengan kontribusi yang besar dan selalu bekerja sama dengan baik.

“Jangan kaget setelah 7 Juni 2020, mulai penerapan New Normal dan yakin semua pelabuhan di Sulsel telah menyiapkan pengawasan dan pengendalian sesuai protokol Covid-19,” ujarnya.

Dia juga meminta agar penjualan tiket kapal tetap 50% dan agar selalu menerapkan physical dan social distancing.

Selanjutnya kata Wisnu, akan ada penerbitan Surat Izin Keluar Masuk ke wilayah tertentu seperti yang sudah lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta dan Bali.

“Diharapkan ekonomi bisa kembali tumbuh di masa Pandemi Covid-19 dengan dibukanya transportasi laut secara bertahap, dengan tetap memerhatikan protokol Covid-19 dengan era baru New Normal,” pungkasnya.

Usai melakukan rapat, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko bersama peserta yang hadir melakukan kunjungan langsung ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Rakyat Paotere dan Makassar New Port (MNP).(md)

Rilis Media

Kemenhub Fokus Jaga Kelancaran Logistik Ditengah Pandemi

ALFIJAK : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menjaga angkutan barang logistik berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah di Indonesia.

Hal itu untuk menjaga ketersediaan logistik nasional khususnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masa pandemi jangan sampai menghambat distribusi logistik seperti bahan-bahan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan.

Upaya tersebut sebagai langkah agar tidak terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga-harga naik dan akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Oleh karena itu Kemenhub berupaya memastikan angkutan logistik tidak boleh stop beroperasi, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan berikutnya juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa angkutan barang logistik termasuk yang dikecualikan dari larangan sementara beroperasinya transportasi di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu Kemenhub tetap konsisten bahwa yang dilarang yakni kegiatan bertransportasi untuk mudik.

Sedangkan kegiatan lain seperti angkutan barang/logistik dan kegiatan yang kriteria dan syaratnya memenuhi Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu, upaya lain yang dilakukan Kemenhub yakni membuka operasional prasarana transportasi seperti pelabuhan selama 24 jam.

Selain itu mendorong penerapan insentif atau stimulus bagi pelaku usaha, dengan cara memberikan stimulus bagi pelaku usaha pelayaran dengan memberikan potongan tarif, maupun lama waktu penumpukan kontainer atau muatan di pelabuhan selama terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan asosiasi di sektor transportasi, Indonesian National Shipowners Association (INSA) misalnya.

Hal tersebut untuk memastikan agar jadwal baik kapal komersial maupun subsidi Public Service Obligation (PSO) tetap berjalan lancar.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, sampai saat ini distribusi logistik baik melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api berjalan dengan baik. Sehingga pasokan ketersediaan logistik tetap terjamin dan harga-harga barang pun tetap terkendali.

Pada moda transportasi darat sebanyak 258 ribu lebih kendaraan barang logistik telah melewati posko pemantauan di Gerbang Tol Cikarang Barat mulai sejak diterapkannya Permenhub 25/2020.

Kendaraan barang logistik mendominasi jumlah kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas yaitu 57,04 persen dibandingkan dengan kendaraan lain seperti kendaraan dinas Pemerintah (42,74 persen) dan kendaraan darurat (0,23 persen).

Sementara moda transportasi laut yang diandalkan untuk mengangkut barang logistik hingga ke pelosok-pelosok daerah beroperasi penuh di seluruh pelabuhan selama masa darurat Covid-19, dari wilayah Barat sampai Timur Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan tol laut tahun ini pun dipastikan tetap berjalan dengan total 26 trayek.

Keberadaan kapal-kapal tol laut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khsususnya di wilayah timur Indonesia, sehingga harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap terjangkau.

Hingga 17 April 2020 tercatat sebanyak 74 voyage dengan realisasi muatan berangkat sebesar 2.841 Teus dan muatan balik 665 Teus.

Selain kapal tol laut, pelayaran perintis juga tetap berjalan khususnya yang mengangkut kebutuhan logistik masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adapun total trayek tersebut yaitu 113 trayek di Tahun Anggaran 2020. Kapal subsidi Pemerintah lain seperti Kapal Ternak juga tetap beroperasi mengangkut hewan ternak dengan total 6 trayek di Tahun Anggaran 2020.

Tercatat, hingga 17 April 2020, ada sebanyak 18 voyage dengan muatan hewan ternak sebanyak 7.251 ekor sapi, kambing dan kuda.

Selain itu, pada transportasi udara dilaporkan bahwa penerbangan beroperasi secara penuh untuk mengangkut logistik seperti kebutuhan pangan, sample infectious substance, dan medical supplies.

Selain menggunakan penerbangan khusus Kargo, pengangkutan kargo juga dapat dilakukan dengan pesawat konfigurasi penumpang yang telah memiliki izin terbang dan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dalam catatatannya, pergerakan kargo udara domestik rata-rata mengangkut 1000 sampai 2000 ton, sementara untuk kargo udara internasional rata-rata mengangkut 200 sampai 750 ton.

Terakhir, moda transportasi kereta api sebagai ngkutan logistik juga pantang berhenti melayani di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu pilihan untuk mengakomodasi barang dengan jumlah besar adalah dengan menggunakan kereta api.

Melalui kereta api waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi terlebih dalam masa pandemi ini.

Sebagai regulator bidang transportasi, Kemenhub terus fokus pada penyediaan transportasi khususnya untuk angkutan barang logistik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut merupakan komitmen Kemenhub dalam upaya memastikan ketersediaan barang logistik yang penting tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.(sumber: kompas.com)

Rilis Media

Nilai Ekspor Impor Selama April 2020, Turun

ALFIJAK – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ekspor pada April 2020. Pada periode tersebut, nilai ekspor mencapai US$ 12,19 miliar atau turun 7,02% dari April 2020.

Ekspor migas mengalami penurunan 17,70% di mana hanya mencapai US$ 0,61 miliar. Sedangkan pertanian masih positif di mana tumbuh 12,66% menjadi US$ 0,28 miliar pada April 2020 vs April 2019 lalu.

Industri pengolahan tercatat minus 1,77% mencapai US$ 9,76 miliar. Sedangkan pertambangan cukup dalam yakni minus 29,47% yang nilainya hanya US$ 1,54 miliar.

“Ekspor yang meningkat cukup besar yakni logam mulia dan perhiasan permata di mana mencapai US$ 92,9 juta jika melihat data bulanan,” kata Kepala BPS Suhariyanto, dikutip dari CNBC pada Jumat (15/5/2020).

Negara tujuan ekspor perhiasan ini yakni Singapura, Swiss dan Hong Kong.

Selama Januari-April 2020 nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 53,95 miliar atau masih ada peningkatan 0,44% dari Januari-April 2019 yang kala itu hanya US$ 53,72 miliar.

Impor

Sementara, untuk nilai impor tercatat turun dalam yakni 18,58% ke US$ 12,54 miliar.

Sebelumnya, konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan neraca perdagangan April 2020 membukukan defisit tipis US$ 45 juta. Ekspor diperkirakan terkontraksi -1,91% dan impor turun 16,17%.(md)

Rilis Media

Perpanjangan PSBB & Efeknya Bagi Bisnis Logistik

ALFIJAK– Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi) diketahui telah melakukan perpanjangan masa PSBB dalam penangangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19).

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah aglomerasi Jabodetabek itu berpotensi dapat diikuti oleh wilayah wilayah lainnya di Indonesia.

Lalu bagaimana, pengaruh perpanjangan masa PSBB itu terhadap kelangsungan usaha logistik ?

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengutarakan, adanya perpanjangan masa PSBB dalam menangani pandemi Covid-19, otomatis semakin panjang periode terhentinya kegiatan sebaian besar industri usaha termasuk kegiatan manufaktur di sektor otomotif,elektronik, dan komoditas ekspor komponen.

Disisi lain, imbuhnya, Pemerintah terus melakukan upaya agar kegiatan usaha industri esensial tetap dapat berjalan dengan kewajiban penerapan protokol covid-19 tentunya , dengan tujuan akhir mampu menahan keterpurukan ekonomi yang lebih berat sejalan dengan rentang waktu penyelesaian penanggulangan wabah ini.

“Berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan covid-19 secara lebih luas diselaraskan dengan upaya ketahanan ekonomi melalui keberlangsungan pelaku usaha dan industri esensial di masa pembatasan yang diterapkan,” ujar Yukki, pada Rabu (6/5/2020).

Dia mengungkapkan, salah satu regulasi itu yakni Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid -19.

Dalam peraturan tersebut yang pada intinya memberikan akses prioritas bagi angkutan barang dan logistik agar tetap menjalankan kegiatannya di masa wabah Covid-19 sebagai rangkaian garda terdepan pendistribusian kebutuhan bahan pokok , alat medis , obat obatan , hingga keberlangsungan pasokan bahan baku manufaktur serta kelancaran pengiriman barang ekspornya.

Menurut Yukki, fenomena ini merupakan hal yang tidak terjadi pada masa mudik hari raya Idul Fitri ditahun tahun sebelumnnya dimana selalu terjadi pembatasan angkutan barang dan akses prioritas bagi angkutan penumpang.

Yukki mengatakan, sementara pada sektor angkutan udara menjadi industri yang paling terdampak berat diperiode pandemi Covid-19 setelah berkurangnya atau terhentinya penerbangan internasional akibat pemberlakuan lockdown di beberapa negara.

Menurutnya, sejak diberlakukannya permenhub No.25/2020 semakin membuat terpuruknya industri penerbangan nasional akibat terjadinya pembatasan pengangkutannya dalam rangka mencegah mobilitas penumpang yang mudik.

Pada situasi yang demikian, kata Yukki, terjadi perubahan pola pengangkutan penumpang untuk menjadi angkutan barang agar tidak terhenti sama sekali armada pesawatnya, sehingga terjadi perubahan pola dan waktu pendistribusian barang yang menggunakan pesawat.

Jika sebelumnya distribusi barang yang menggunakan pesawat penumpang dapat dikirim sesuai dengan jadwal penerbangan yang sudah pasti , maka pada masa setelah diberlakukan Permenhub No.25/2020 telah terjadi ketidak pastian jadwal pengiriman barang melalui angkutan udara selain itu juga terjadi perubahan biaya menjadi lebih mahal untuk pengiriman melalui angkutan udara itu.

“Namun menurut pengamatan kami belum terjadi perang harga maskapai sehingga menjadi biaya antaran barang yang menjadi lebih murah saat ini, jika yang terjadi di angkutan darat sangat mungkin saat ini ada perang tarif atau insentif tapi belum terjadi untuk angkutan laut apalagi pada moda udara,” ucap Yukki.

Peluang Bisnis

Namun, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA Bidang Supply Chain, Multimoda and e-Commerce, Trismawan Sanjaya mengungkapkan, hingga kini belum terjadi suatu perbaikan yang sangat besar bagi kegiatan pelaku logistik dan angkutan barang dikarenakan masih terhentinya sebagian besar kegiatan industri barang produsen dan perdagangan besar.

Menurutnya, hambatan Ini banyak dialami bagi pelaku logistik yang menjalankan kegiatan business to businesa (B to B) , sedangkan bagi kegiatan yang cenderung retail atau business to consumer (B to C) / consumer to consumer (C to C) terutama kegiatan berbasis online / daring , kurir dan same day delivery justeru di rasakan kenaikan volume hingga 20% -30% akibat pergeseran pola belanja masyarakat selama penerapan PSBB/work from home.

Oleh karenanya pemerintah telah memberikan stimulus dan relaksasi kepada pelaku jasa pengurusan transportasi dan bidang logistik lainnya terkait bidang perpajakan melalui peraturan menteri keuangan No.44/PMK.03/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

“Relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah hingga saat ini diharapkan dapat membantu bagi pelaku logistik terdampak untuk bisa hidup bertahan selama masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid -19 ini,” jelas Trismawan.

Disisi lain, imbuhnya, DPP ALFI sangat peduli untuk membantu keberlangsungan usaha para anggotanya sehingga telah aktif berperan selama diskusi dan pembahasan Permenkes No.9 / 2020 tentang pedoman PSBB kemudian sangat intens dalam mengajukan usulan stimulus dan relaksasi perpajakan , perbankan dan lainnya bagi pelaku logistik terdampak wabah covid-19.

“Sementara dalam kepentingan mendukung nilai nilai kemanusiaan bahwa ALFI / ILFA berperan aktif pula membantu BNPB dalam pengendalian logistik selama penanganan wabah covid-19 di Indonesia,” paparnya.

Dia mengatakan, untuk kegiatan bisnis di masa wabah Covid-19 diharapkan kepada anggota ALFI / ILFA seluruh Indonesia dapat tetap berkegiatan dengan selalu disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid -19 semakin luas.

“Anggota ALFI agar aktif mencari peluang peluang bisnis logistik yang masih lebih baik prospeknya di masa pandemi seperti ini agar tidak terjebak dengan kondisi yang bisa membuat semakin terdampak akibat perubahan pola transaksi selama masa pandemi ini,” ujar Trismawan.