Pengusaha keluhkan pelayanan di Priok belum terintegrasi

Budi luncurkan Quick Wins 2018 untuk benahi Priok

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tujuh program prioritas, atau quick wins untuk tahun 2018. Quick wins itu ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan.

JAKARTA (alfijak): Instruksi ini telah disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melantik 66 pejabat Eselon II, III, dan IV beberapa waktu yang lalu.

Tujuh program prioritas itu antara lain diterapkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, agar merealisasikan pengoperasian jembatan timbang dan skema kerjasama dengan pihak swasta.

Ditjen Perhubungan Laut diberi tugas untuk segera mendorong implementasi layanan modern Smart Port, dan mengalihkan semua layanan menual menjadi berbasis online di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelabuhan Tanjung Priok juga harus dijadikan model pelabuhan yang berintegritas, bebas dari korupsi, bebas pungutan liar (pungli), serta mudah dan murah.

Selain melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana, Pelabuhan Tanjung Priok juga harus mengimplementasikan inovasi layanan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya di pelabuhan tersebut.

Sementara untuk Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub akan segera melaksanakan skema kerjasama pemanfaatan (KSP) Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya.

Lebih lanjut untuk Ditjen Perkeretaapian, ditugaskan  mempersiapkan pengelolaan Light Rail Transit (LRT) di Sumatra Selatan.

Rencana pengelolaan ini harus mempertimbangkan aspek jangka panjang, termasuk mempertahankan supaya tidak ada penurunan load factor setelah pelaksanaan Asian Games 2018.

Sementara itu, untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar dapat mempersiapkan implementasi Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas yang didukung oleh pelayanan yang profesional dan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Menhub meminta agar menyiapkan kegiatan sekolah jarak jauh bagi masyarakat.

Dengan menghilangkan batasan temu muka tersebut, maka jarak geografis tidak lagi menjadi kendala dan kemanfaatan lembaga pendidikan kita akan memiliki jangkauan yang lebih luas.

Demikian pula untuk Badan Litbang Perhubungan, ditugaskan untuk mencari pelaku stratup dari kalangan mahasiswa dan mengeksplorasi potensi demi perbaikan kinerja Kemenhub di masa mendatang.

“Saya minta para Pejabat Eselon I terkait agar dapat mengupayakan arahan dimaksud dapat direalisasikan dalam kurun waktu dua bulan pertama di tahun 2018,” tegas Budi Karya.

Program prioritas ini, kata Budi harus segera dilaksanakan agar dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan kegiatan sejenisnya di kemudian hari. (gatra.com/ac)