Semua artikel oleh admin

Platform Logistik ‘My Cargo’, Akomodir Pebisnis & Stakeholders

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Platform digital logistik bernama Smart Port atau sering disebut My Cargo, yang merupakan karya anak bangsa kini mencuri perhatian para pelaku bisnis di tanah air.

Berdasarkan kalkulasi dan survey Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), penggunaan platform itu dalam kegiatan logistik nasional saat ini dapat menurunkan biaya pengambilan dokumen delivery order (DO) untuk impor sebesar 75%, antrian diloket pelabuhan 50% dan post clearance 75%.

“Sehingga kita benar-benar dapat memangkas dwelling time. Artinya DO online harus terintegrasi dalam satu sistem karena selama ini masih mengambil ke pelayaran lantaran belum online secara terintegrasi,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,seperti dikutip dari betitakapal.com, Kamis (7/3)

Dengan menggunakan platform my cargo, sekaligus memfasilitasi pengguna jasa melakukan permohonan dokumen delivery order DO secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran (shipping line).

Olehkarenanya, ALFI mencatat penurunan biaya logistik setelah digitalisasi secara integrasi itu diterapkan.

Pasalnya, pola manual/konvensional untuk pengurusan delivery order (DO) payment di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok saja harus merogoh kocek pebisnis hingga Rp187 miliar per tahun. Pengeluaran itu hanya untuk kurir, belum termasuk uang bensin dan uang makan.

“Kami prihatin, makanya butuh sistem digital logistik yang terintegrasi semua pihak bisa. Ekosistem logistik di Malaysia saja berencana akan implementasikan platform my cargo yg notabene karya anak bangsa kita itu, sementar kita masih berpolemik pada ego sektoral di dalam negeri kita sendiri,”ucapnya.

Adil mengungkapkan, pada platform itu juga sudah dikembangkan untuk kegiatan ekspor yang terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, lebih dari 150 negara dan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan China.

“Saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya pertukaran data elektronik (PDE) mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut,” tandasnya.

Dengan memasukkan PDE Mandiri dalam platform my cargo, imbuh Adil, nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Dengan begitu, akan memangkas waktu bagi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) maupun importir dalam hal pengeluaran barang impor.Begitupun sebaliknya terhadap dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

“Untuk sementara kita ambil sample malaysia dan yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya sehingga pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga merubah post tarif. Artinya kita mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, ppn pph ataupun bea keluar,”paparnya.

Konkretnya, kata Adil, dalam platform my cargo itu juga telah mengakomodir kepentingan proses bisnis yang berkaitan dengan flow of dokumen, flow of barang dan flow of financing didalam nya, sehingga memudahkan untuk pengguna platform itu men-tracking and tracing.(ri)

TINGKATKAN KINERJA LOGISTIK, DIGITALISASI DI PACU

JAKARTA-(Alfijak) : Peningkatan teknologi informasi menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional atau yang sering kita sebut sebagai Digitalisasi Logistik.

Demikian sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Sukirno Dwi Susilo saat membuka acara Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Hotel Swiss-Bel Inn Kemayoran, hari ini (5/3).

Pada kesempatan tersebut, Sukirno mengatakan berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018, indeks kinerja logistik Indonesia menempati peringkat ke-46 atau naik dari peringkat sebelumnya tahun 2017 yaitu posisi ke ke-63.

“Untuk mencapai indeks kinerja yang baik, Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien melalui berbagai upaya, mulai dari penataan birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi,” ujar Sukirno.

Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan Delivery Order Online di pelabuhan.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan dan ke depan sistem inaportnet juga akan diterapkan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan lain.

“Misalnya pada tahun 2019 ini, kami tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain, yang terdiri dari dua pelabuhan kelas I, sebelas pelabuhan kelas II, dua pelabuhan kelas III dan satu pelabuhan kelas IV,” jelas Sukirno.

Pemerintah berharap dengan diterapkan sistem inaportnet dapat dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih murah dan mudah.

“Saat ini kami juga tengah melakukan sinergi pertukaran informasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dengan mengintegrasikan semua sistem berbasis IT yang dimiliki oleh masing-masing sektor ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem tersebut,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri logistik nasional, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan berbasis IT.

“Kami yakin digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang,” tutup Sukirno.

Sebagi informasi, acara Diskusi Media yang mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Logistik di Indonesia” ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja (Raker) Forwami tahun 2019. Selain dihadiri oleh para wartawan media massa, turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta, ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto, dan Ketua Umun DPP APTRINDO Gemilang Tarigan.

MV Pacific Monaco Perkuat Layanan Rute Intra Asia di JICT

JAKARTA- Kapal kontainer Pacific Monaco yang sandar di dermaga PT Jakarta International Container Terminal (JICT), pada akhir pekan lalu menambah layanan intra Asia dari dan ke terminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu.

Kapal dengan berat bobot mati 8,772 ton dan panjang 130 meter ini merupakan salah satu dari rangkaian Butterly Service atau TF1, sekaligus memperkuat layanan rute itu melalui dermaga JICT.

Berdasarkan jadwal yang disepakati, service ini akan sandar di terminal JICT satu kali setiap minggunya (Weekly Service).

Dengan demikian jumlah layanan kapal di JICT menjadi 17 service dengan total sandar dan bongkar muat sebanyak 150 kapal setiap bulannya.

Servis baru TF1 ini siap melayani rute Jakarta – Pelabuhan Tanjung Pelepas-Singapura- Laem Chabang International Terminal dan Sahatai Terminal (BKK). Sebagai awal Kapal ini akan melakukan kegiatan bongkar muat sebesar 700 TEUs di terminal 1 JICT.

Wakil Presiden Direktur JICT Riza Erivan menyatakan, dibukanya layanan baru ini, menunjukkan bukti bahwa JICT masih merupakan Terminal pilihan Pelanggan di Indonesia.

Riza menambahkan, ditahun 2014, JICT pernah memecah rekor nasional dengan pelayanan tercepat dan terbaik saat dengan total bongkar muat 192 gerakan perjam (mph) saat melayani kapal MV Northern Genius di Terminal 1 JICT.

“Tekad kami saat ini bukan hanya meraih kepercayaan pelanggan, tapi juga memenuhi bahkan melampau ekspektasi mereka,”ucapnya.

Riza menambahkan, seiring dengan tekad baru sebagai terminal dengan pelayanan terbaik, maka JICT berkomitmen terus mengembangkan fasilitas yang dimiliki.

JICT telah memperbaiki terminal dan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi terkini. Saat ini, sisi dermaga JICT telah memiliki kedalaman 12 hingga 16 meter.

Menurutnya, hampir seluruh Crane telah menggunakan teknologi elektricity yang ramah lingkungan, aplikasi mobile untuk Kemudahan pembayaran kegiatan terminal Petikemas dan rencana rencana e-commerce yang akan menjadi startup di rantai logistik Indonesia.

Dengan pengembangan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengukuhkan JICT sebagai terminal dengan kualitas pelayanan Internasional, kebanggaan Indonesia.(ri)

Kemendag Otomasi Perdagangan Untuk Pacu Daya Saing

JAKARTA (Alfijak): Guna macu daya saing global, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penyederhanaan dan otomatisasi perdagangan internasional. Hal tersebut penting dilakukan negara-negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Kemendag Dody Edward menyatakan, pemerintah harus turut berperan aktif di era ekonomi digital yang berkembang pesat untuk membuat perdagangan menjadi lebih inklusif. Pemerintah juga memastikan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Teknologi informasi dan komunikasi modern yang terjangkau dan berkelanjutan harus bisa diandalkan,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Hal tersebut Dody sampaikan saat membuka National Consultative Workshop on Cross-Border Paperless Trade Facilitation yang digelar Kemendag dengan PBB dan ESCAP di Yogyakarta. Dalam forum tersebut juga disosialisasikan mengenai perjanjian PBB terkait fasilitasi perdagangan lintas batas nirkertas “Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific”.

Perjanjian PBB baru tersebut diharapkan dapat memberikan alat baru bagi negara-negara Asia Pasifik yang sifatnya digital dalam mengimplementasikan perjanjian fasilitasi perdagangan (TFA) WTO serta meningkatkan pengembangan perdagangan lintas batas.

Asean sudah berkomitmen meningkatkan fasilitasi perdagangan dan melakukan digitalisasi prosedur perdagangan. Anggota Asean yang juga merupakan anggota ESCAP dapat berpartisipasi dalam kerangka perjanjian PBB terkait fasilitasi perdagangan lintas batas nirkertas tersebut untuk meningkatkan perdagangan lintas batas nirkertas regional.

Hal ini mengingat kerangka perjanjian tersebut menyediakan referensi praktik terbaik model-model pelaksanaan berbagai proyek percontohan, penyebaran informasi, dan standar internasional.

Penggunaan teknologi elektronik pengganti kertas telah memberikan peluang bagi negara-negara dalam menyederhanakan proses perdagangan, meminimalisasi persyaratan dokumen, mengedepankan transparansi, dan meningkatkan keamanan kegiatan perdagangan.

“Implementasi secara penuh perdagangan lintas batas nirkertas juga akan secara signifikan  meningkatkan pendapatan dari perdagangan internasional atau regional,” tutur Dody.

Dody menyambut baik dilaksanakannya kegiatan yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi ini.

Menurut dia, langkah-langkah pertukaran data elektronik atau biasa perdagangan nirkertas banyak dijumpai dalam perjanjian perdagangan regional, termasuk Perjanjian Trans-Pasifik dan ASEAN. Khususnya dalam bab RTA tentang perdagangan elektronik yang didedikasikan untuk bea cukai dan fasilitasi perdagangan.

Dody mencontohkan implementasi ASEAN Single Window yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai periode waktu yang disepakati. Jika National Single Window dari sepuluh negara anggota ASEAN telah ditetapkan, maka kelancaran arus barang di ASEAN akan terwujud dan efisiensi akan tercapai.(ri)

 

Digitalisasi Cross Border Logistik Indonesia

DIGITALISASI logistik Indonesia merupakan kata-kata kekinian yang hadir dalam setiap diskusi logistik di Indonesia. Semua pemangku kepentingan dalam logistik menyatakan inilah kunci masa depan logistik Indonesia.

Digitalisasi logistik selalu diawali dengan transformasi digital. Hal yang perlu digarisbawahi dalam transformasi digital adalah adanya perubahan business process yang memajukan nilai faster, better dan cheaper.

Ketiga nilai tersebut akan menciptakan operational excellence, dimana terjadi peningkatan kecepatan, kualitas dan efisiensi yang diiringi dengan penurunan biaya.

Transformasi digital bukan hanya semata-mata memindahkan proses bisnis manual menjadi digital melalui penerapan system tertentu, melainkan harus disertai dengan perubahan business process yang mengedepankan tiga nilai tersebut.

Perubahan bisnis proses inilah yang seringkali menimbulkan gesekan diatara pemangku kepentingan, sebab terkadang perubahan ini terhalang ego sektoral dimana tidak diinginkan adanya perubahan peran dari pihak terkait.

Optimalisasi ketiga nilai digitalisasi memerlukan keterlibatan banyak pihak atau pemangku kepentingan. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut tidak terbatas pada keterikatan terhadap suatu platform tertentu saja, melainkan diperlukan adanya integrasi dalam suatu ecosystem yang memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Integrasi menjadi kata kunci dalam Industry 4.0. Semakin banyak integrasi yang dilakukan, semakin tinggi nilai tambah yang diberikan dan nilai baru yang dihasilkan.

Dalam mendukung program Pemerintah terkait peningkatan volume ekspor Indonesia, terutama ekspor usaha kecil dan menengah, serta penurunan biaya logistik Indonesia diperlukan suatu konektivitas dan integrasi logistik yang baik dengan pihak luar negeri.

Hal ini sejalan dengan ASEAN Connectivity 2025, dimana nilai utama yang dimajukan adalah seamless logistic guna menurukan biaya logistik setiap anggota ASEAN. Ecosystem logistik yang saat ini dikembangkan oleh ALFI yang mengedepankan nilai trusted dan secure telah terintegrasi dengan ecosystem logistik di negara-negara anggota ASEAN.

Integrasi di kawasan regional merupakan value proposition yang ditawarkan ALFI kepada dunia usaha di Indonesia. Pertukaran data dalam ecosystem regional yang terintegrasi menciptakan efisiensi yang berdampak langsung kepada dunia usaha Indonesia.

Implementasi ecosystem ini dapat mempersingkat waktu pembuatan dan pengurusan dokumen dari hitungan hari menjadi hitungan jam. Otomatisasi yang menjadi warna dalam industry 4.0 juga hadir dalam ecosystem ALFI.

Pertumbuhan perdangangan digital antar negara saat ini harus didukung konektivitas dan integrasi logistik antar negara. Indonesia sebagai pemain penting dalam perekonomian regional maupun global harus aktif berinteraksi dengan dunia luar.

Interaksi digital melalui konektivitas dan integrasi ecosystem logistik Indonesia harus menjadi garda depan perdangangan luar negeri. Hal inilah yang selalu mendorong ALFI untuk aktif mengembangkan ecosystem yang dimiliki.

ALFI tidak hanya mengintegrasikan kegiatan logistic di Indonesia, tetapi juga membawa logistik Indonesia aktif berinteraksi di dunia regional maupun internasional.

(Penulis : Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia)

e-Logistik RI Perlu Ditingkatkan

Industri sesuaikan karoseri dengan aturan ODOL

JAKARTA (Alfijak): Penerapan e-logistic oleh para pelaku dagang e-commerce atau dagang-el di Indonesia dinilai masih berada pada tahap awal dan masih tertinggal bila dibandingkan dengan Cina.

Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyatakan, model bisnis dagang-el lebih sederhana ketimbang ritel offline yang memerlukan gudang. Dalam platform dagang-el, penyedia hanya menjadi sarana pemasaran, mendata barang yang masuk dan ke luar, serta bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk pengiriman.

“Kalau e-logistic kan sudah semuanya otomatis, kita masih tahap awal. Kalau di luar seperti di Cina kan sudah bisa otomatis antar pakai drone, robot, segala macam. Kalau di sini, saya melihatnya sistemnya masih manual perpindahannya,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia menyatakan sejumlah pelaku dagang-el yang merambah bisnis ritel offline atau O2O (online- to-offline) seperti Blibli dan Bukalapak memiliki gudang untuk mendukung distribusi rantai pasok produk yang dipasarkan. Namun, menurutnya hal ini tidak akan menjadi tren bagi seluruh pelaku dagang-el.

Pasalnya, dia menilai sistem pergudangan membutuhkan investasi yang cukup besar. Hal tersebut dikhawatirkan justru mengurangi potensi keuntungan yang diraih oleh para pelaku dagang-el.

“Kelebihan marketplace kan cost­-nya tidak besar ketimbang ritel. Ketika menyediakan gudang juga, nanti keuntungannya malah berkurang” ujarnya, dikutip tempo.co.

Lebih lanjut, dia memperkirakan butuh sekitar 2—3 tahun lagi bagi para pelaku dagang-el sepenuhnya akan menerapkan otomatisasi atau e-logistic. Hal tersebut bergantung pada kebutuhan pengiriman dan penyimpanan produk serta perkembangan bisnis dagang-el di Tanah Air.

VP Merchant Bukalapak Howard Gani menyatakan, tujuan pengembangan teknologi dalam sistem logistik adalah untuk mempermudah pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Kemudahan ini bisa dalam bentuk mempermudah akses untuk mengirimkan barang, mempersingkat jalur distribusi, dan lain-lain.

“Inisiatif-inisiatif ini nantinya dapat memberi nilai lebih ke user, seperti mempercepat jangka waktu pengiriman dan menekan cost pengiriman barang sehingga akan semakin affordable untuk para konsumen,” ujarnya.

Adapun saat ini,  pihaknya bekerja sama dengan sejumlah mitra logistik kami seperti, JNE, J&T, TIKI, Pos Indonesia, Sicepat, Ninja, Lion, Grab, dan Gosend. Sistem logistik di Bukalapak juga telah terintegrasi host-to-host dengan semua mitra logistiknya di Indonesia sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi Bukalapak untuk memproses dan memastikan posisi barang yang sedang dikirimkan secara realtime.

Bukalapak juga memiliki tim BukaBantuan yang juga selalu ready untuk men-supportpara pembeli dan pelapak kita dalam menanggulangi kendala pengiriman barang e-commerce yang ada.

“Proporsi [pengiriman barang] masih lebih banyak di ekspedisi biasa, karena same day delivery memiliki limitasi di jarak yang bisa dicakup,” ujarnya.(ri)

Peran ALFI di Era Industri 4.0

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang kinipun telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah di sektor logistik.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan, industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system).

Saat ini, kata dia, kesiapan pengusaha logistik anggota ALFI untuk menyongsong era industry 4.0, melalui dua hal hal yakni; pertama, dengan menyiapkan sumber daya manusianya dengan berbagai pelatihan melalui ALFI institute.

Kedua, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisasi Smart Logistics yang dibangun dalam Website ALFI (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap, saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, karena pergerakan arus barang tidak hanya melalui jalur laut saja,” ujar Yukki, di Jakarta (25/2/2019).

Dia mengungkapkan, ALFI juga berkomitmen melakukan pengembangan di IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data), serta pelibatan sektor perbankan untuk menunjang trade financing.

Pada saat ini, ujar dia, RI menuju pada Industri 4.0 dimana pertumbuhan berada pada kecepatan atau dari economy of scale ke economy of speed dan mempengaruhi hampir di semua Industri termasuk di bidang mata rantai pasok (supplychain) dan logistik (elogistics).

Transformasi digital dari revolusi industri ketiga, Industri 4.0 adalah gabungan Operasional dengan Industri Digital.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarder Association (AFFA) mengatakan, penggabungan akselerator dalam inovasinya salah satunya dengan implementasi IOT (internet of things), dimana ALFI telah memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan platform tersebut melalui website ALFI (ilfa.or.id).

“ALFI akan melakukan sosialisasi secara intensif agar platform tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota-anggotanya,” ucapnya.

Dalam konteks platfrom digital ini, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik dan bicara digitalisasi.

Justru, kata Yukki, yang perlu di antisipiasi baik dalam dunia pelayaran dan logistik adalah kecepatan untuk beradaptasi dan agilitas serta transparansi dalam proses internal dan eksternal.

ALFI yang saat ini mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif, tentunya ALFI tidak bisa bergerak sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pelayaran dan trucking selaku moda transportasi dan tentunya Pemerintah dari sisi regulasi.

Pemerintah Indonesia saat ini telah meyiapkan program making Indonesia 4.0 sebagai salah satu program dalam menghadapi dunia digital, agar Indonesia bisa dengan cepat berkompetisi ditingkat regional.(ri)

MTO Kawasan Asean & Peran ALFI

JAKARTA (Alfijak) Pemerintah RI perlu serius dan bersinergi dengan semua pihak agar implementasi Multimodal Transport Operator (MTO) di kawasan ASEAN, bisa lebih optimal dilaksanakan.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Udara, I Gusti Nyoman Rai, menyatakan ALFI siap mendukung fasilitasi dan implementasi MTO di Indonesia.

“Kesiapan itu termasuk menyusun percepatan rencana kerja implementasi dan memberikan masukan tekait revisi regulasi jika diperlukan,” ujarnya melalui keterangan pers DPP ALFI, Jumat (22/2/2018).

Dia mengatakan hal tersebut usai mengikuti Kegiatan Capacity Building Workshop in Multimodal Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) Meeting, di Ho Chi Minh pada 18-22 Februari 2019.

ALFI merupakan anggota FIATA, yakni suatu organisasi dunia yang sudah menggunakan dokumen pengangkutan FIATA Multimodal Transport Bill of Lading yang disertai Syarat dan Ketentuan Pengangkutan (STC) yang telah berlaku global. FIATA adalah mitra badan PBB dalam pengembangan konvensi internasional terkait logistik dan transportasi.

Kegiatan Capacity Building Workshop in Multimodal Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) Meeting ini adalah sebuah kegiatan lokakarya dan rapat AFAMT yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN dan disponsori oleh ARISE+ yang ditujukan kepada perwakilan pemerintah anggota ASEAN dan industri Multimoda Transport yang diwakili oleh anggota AFFA.

AFFA diakui oleh sekretariat ASEAN dan ARISE+ sebagai Multimodal Transport Operator(MTO) di kawasan, sekaligus mitra ahli dari industri di dalam AFAMT.
Adapun Tujuan keseluruhan Lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk pejabat Pemerintah dan asosiasi industri, untuk secara efektif mengintegrasikan AFAMT dan transportasi multimoda yang lebih luas ke dalam perencanaan pembangunan nasional setiap negara anggota ASEAN, dengan harapan bisa mempecepat implementasinya.

Dalam kegiatan itu, teridentifikasi bahwa mayoritas negara di ASEAN menemukan permasalahan dalam implementasi AFAMT, antara lain; peraturan/Perundangan belum ada atau tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan, dan perlunya Capacity Building pemangku kepentingan, baik (pelaku industri) maupun regulator(pemerintah).

Minimnya Infrastruktur pendukung multimodal transport, dikarenakan investasi tinggi utk lokasi transit, sinkronisasi alat angkut antar negara (misal type dan ukuran trailer, standar emisi, berat per axle), maupun kongesti pelabuhan yang disebabkan rendahnya produktifitas operator juga disoroti dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, persoalan lainnya yakni; tidak ada badan pemerintah yang kuat dalam memimpin proses implementasi, dan beragamnya “Liabilities Risk” MTO sehingga besaran limit dan cakupan resiko yang ditanggung oleh asuransi di setiap negara tidak sama.

Disamping itu, diperlukan, IT System untuk mengkontrol, monitor dan melakukan proses kepabeanan., dan menghindari ketergantungan terhadap satu jenis moda angkut (misal angkutan darat saja).

Hal lainnya, Pengakuan MTO oleh pemerintah (custom dan instansi lainnya) juga masih dipertanyakan. Kemudian, yang berkaitan dengan oengenaan pajak untuk “cargo in transit”, dimana ada negara yang memberlakukan pengenaan pajak bagi barang yg masuk kawasan pabean meskipun hanya transit.

Persoalan yang juga disoroti dalam kegiatan itu adalah tidak ada fasilitasi dari bea cukai untuk implementasi MTO, serta sikap Pemerintah yang melihat MTO antar negara lebih sebagai ancamandan bukan peluang untuk menciptakan daya saing kawasan ASEAN.

GANDENG ALFI

Paparan perwakilan pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini telah mengusulkan rencana kerangka kerja guna mempercepat implementasi dari AFAMT di Indonesia. Dimana pemerintah indonesia akan menggandeng ALFI di dalam enam subyek yang tercakup dalam kerangka kerja hingga tahun 2023 tersebut.
Dalam rapat ini ARISE+ menyampaikan bahwa kondisi Indonesia cukup memprihatinkan, dimana Indonesia dilaporkan memiliki Sea Port charges & Airport charges tertinggi di kawasan.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Hubungan Internasional & Capacity Development, Iman Gandi, menyampaikan bahwa dari 3.412 anggota ALFI di 34 provinsi, 60% masih tergolong usaha kecil (UKM) dengan aset kurang dari Rp 10 miliar.

Dengan komposisi anggota PMA 9 %, PMDN bergerak menangani multimoda transport logistik internasional 35 – 40 %, dan sisanya sekitar 60% menangani barang domestik dan umumnya tergolong UKM.

ALFI melihat perlunya sinkronisasi legislasi terkait Multimoda Trasport, dikarenakan Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang terbit lebih dulu. Multimoda Transport hanya merupakan salah satu jenis jasa dari perusahaan JPT.

“Malah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan PM No.49 Tahun 2017, menegaskan eksistensi anggota ALFI sebagai MTO,” ucap Iman (ri)

Digitalisasi Logistik, CKB Gandeng Ramco 

JAKARTA (Alfijak): Ramco Systems-penyedia perangkat lunak global berbasis cloud menggandeng PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) mengimplementasikan sistem Ramco ERP Logistics untuk fase pertama.

Implementasi ini untuk digitalisasi supply chain, finansial, dan operasional gudang guna mencapai tujuan strategis dalam transformasi digital.

Implementasi tersebut terjadi, setelah kesepakatan kerja sama antara Ramco Systems dan CKB Logistics pada pekan lalu. Ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Ramco di kawasan ini, setelah memasuki pasar Indonesia pada 2017.

Imam Sjafei, Presiden Direktur CKB Logistics,mengemukakan, perusahaan-perusahaan logistik harus melakukan digitalisasi operasional untuk mengotomasi proses yang melibatkan banyak data, agar tetap fleksibel dan dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat.

“Dengan solusi dari Ramco, kami memiliki sistem terpadu yang dapat memusatkan operasional di seluruh organisasi kami, memastikan aliran informasi yang efisien dan otomatis, kata Imam.

CKB Logistics adalah anak usaha PT ABM Investama Tbk, merupakan perusahaan penyedia layanan logistik terpadu dan melayani sejumlah perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor energi dan nonenergi dengan jangkauan lebih dari 50 lokasi jaringan operasional di seluruh Indonesia.

Bersama Ramco, lanjut dia, pihaknya berencana meningkatkan proses bisnis lebih efisiensi sesuai dengan visi strategis perusahaan.

“Saat ini kami menyelesaikan fase pertama dari program ini. Fase-fase berikutnya ditargetkan diimplementasikan pada tahun ini,”ucapnya.

Menurutnya, langkah ini sekaligus menyasar perusahaan jasa logistik, freight forwarder, dan penyedia layanan logistik pihak ketiga (3PL providers), Logistics Suite multi-fungsi Ramco mencakup modul untuk mengelola finansial, rating and billing, aset, serta manajemen transportasi dan pergudangan di CKB Logistics.

Solusi yang juga ditawarkan adalah penggunaan perangkat mobile yang memiliki kemampuan, seperti konfigurasi penyimpanan otomatis dan pengambilan otomatis, serta manajemen sumber daya dari hulu hingga ke hilir.

Perangkat mobile ini juga memungkinkan CKB Logistics melacak pengiriman, menjalankan operasional pergudangan, serta memantau biaya secara efisien.

Chairman Ramco Systems PR Venketrama Raja mengatakan ERP yang dibangun untuk penyedia layanan logistik adalah peluang pasar yang belum dipetakan.

Ramco memulai membangun rangkaian komprehensif ini untuk menggandeng penyedia logistik dan menemukan daya tarik yang sangat baik secara global.

Ramco Systems merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak generasi masa depan yang mengubah pasar dengan multi-tenant cloud dan perangkat lunak perusahaan berbasis mobile pada HR dan Global Payroll, ERP dan M&E MRO untuk Penerbangan.

“Keberhasilan go-live di CKB Logistics akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan ERP Logistik kami. Indonesia adalah rumah bagi sekitar 265 juta orang, menjadikannya salah satu negara terpadat di dunia, dan merupakan ekonomi internet terbesar di Asia Tenggara. Ketika sektor e-commerce lokal terus berkembang, permintaan untuk infrastruktur logistik yang lebih baik di negara kepulauan ini akan terus meningkat,” ujar Raja.

Mengomentari implementasi fase pertama, Virender Aggarwal, CEO Ramco Systems, menambahkan industri logistik dan kargo di Indonesia telah berkembang pesat.

“Kami sangat senang mendapatkan kepercayaan dari CKB Logistics untuk solusi logistik lengkap dari Ramco,”tuturnya.(ri)