Selat Malaka  Jalur Padat Perdangangan Dunia

BATAM-Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, M. Tohir, mengatakan, selat Malaka dan selat Singapura memiliki peran strategis baik secara nasional maupun internasional, terutama pada sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi.

Selat Malaka juga menjadi salah satu selat tersibuk di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per-harinya.

Menurutnya, hal tersebut lantaran Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, sebagai rute utama jalur lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya.

“Kemenhub mengapresiasi komitmen yang menjadikan wilayah Kepri sebagai salah satu Fokus kerja INAMPA serta mendukung program pemerintah tentang pemanduan selat Malaka dan selat Singapura,”ujar Tohir saat melantik dan mengukuhkan dewan pengurus wilayah khusus (DPWK) Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Kepulauan Riau (Kepri) dan Asean di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera INAMPA dari Kementerian Perhubungan kepada Ketua DPWK Kepri dan Asean. Adapun Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun turut hadir membuka acara tersebut.

Menurutnya, kondisi geografis Selat Malaka yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman-Teluk Bengala-Samudera India, terkadang juga menyebabkan kondisi cuaca berubah ekstrim sehingga kapal sering mengalami tubrukan dan kandas.

“Oleh sebab itulah, diperlukan upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura melalui pelaksanaan pemanduan di wilayah tersebut,” kata Tohir.

Dia menjelaskan, Pemerintah Indonesia secara resmi telah melaksanakan pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sejak tanggal 10 April 2017.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan telah memberikan pelimpahan pemanduan kepada PT. Pelindo I untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka dan Selat Singapura,” jelas Tohir.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut juga telah mempersiapkan SDM Pandu Laut Dalam sejak tahun 2008 yang merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat memandu di Selat Malaka dan Selat Singapura. Adapun jumlah SDM Pandu Laut Dalam yang telah disertifikasi adalah sejumlah 28 orang.

Tohir menambahkan, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura juga memberikan manfaat yang besar dalam perwujudan penegakan kedaulatan bangsa, meningkatkan pengawasan lalu lintas dan pergerakan kapal yang berlayar di Selat Malaka dan Selat Singapura serta sebagai salah satu sumber devisa negara yang cukup signifikan.

“Sebagai organisasi profesi perwira pandu maritim di seluruh Indonesia, saya minta agar INAMPA dapat melaksanakan pelayanan pemanduan secara profesional dan kompetetif,” imbuhnya.

INAMPA diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mengembangan pelayanan pemanduan di Indonesia sekaligus bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.(ri)

PNBP Perhubungan Ditarget Capai Rp.1 Triliun

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1 triliun pada tahun ini.

Target tersebut meningkat Rp 100 miliar dibanding perolehan tahun lalu, yang sebesar Rp 900 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memaksimalkan aset barang milik negara (BMN) di terminal penumpang tipe A.

“Saya harus meningkatkan target setiap tahun,” ujarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (31/3).

Menhub menyampaikan, saat ini instansinya memiliki objek BMN berupa ratusan kios di terminal penumpang tipe A dengan luas yang beragam. Kios-kios ini nantinya akan disewakan. “Itu kan pasti, seperti Alfamart butuh kios yang luas,” kata dia.

Yang teranyar, Kemenhub mengambil alih 40 objek BMN di Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti Cirebon.  Dari 40 objek BMN tersebut, sebanyak 38 di antaranya adalah kios, satu unit area khusus perusahaan otobus (PO) Bhinneka dan satu unit pencucian bus.

Pelaksanaan kerja sama dengan sistem sewa ini dilakukan terhadap BMN yang sudah jelas status kepemilikan asetnya. Hal ini berpedoman Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN).

Budi pun memperkirakan, instansinya bisa memeroleh PNBP hingga Rp 200 juta untuk satu terminal. Selanjutnya, untuk nilai perolehan di bawah Rp 5 miliar maka pengusulan sewa dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Namun, hal ini harus dikoordinasikan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Sementara itu, kewenangan dengan nilai perolehan di atas Rp 5 Milyar akan dilaksanakan oleh Kemenhub. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (PM) 71 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.(ri)