APJP & PPLBI luncurkan iCargo

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Tbk dan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) serta Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menjalin sinergi implementasi layanan iCargo.

Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara sosialisasi dengan tema “iCargo: Value Creation to Digitize Indonesian Seaport” yang dihadiri oleh perwakilan anggota APJP dan PPLBI.

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi IPC menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan melaui layanan digital.

iCargo merupakan solusi logistik untuk memudahkan pengguna jasa (Cargo Owner atau Consignee dan Freight Forwarder) dalam melakukan permohonan dokumen DO secara online tanpa harus datang ke Shipping Line.

Aplikasi ini, memiliki benefit antara lain proses permohonan dokumen DO dilakukan secara online, dengan manfaat terutama dalam efisiensi waktu dan efisiensi biaya, mengurangi antrian loket, terhindar dari kemacetan trafik dan juga keamanan bertransaksi.

Cara ini juga dapat memangkas waktu post clearance dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan. Transaksi pun dilakukan secara elektronis dengan metode cashless transaction.

Direktur Utama ILCS, Yusron Hariyadi, mengungkapkan, layanan ini didedikasikan untuk digitalisasi Pelabuhan Indonesia sehingga memudahkan pelaku logistik terutama shipping line.

“Kami berterima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kepercayaan dalam implementasi iCargo ini. Kami melakukan pengembangan secara terus menerus sehingga layanan ini bermanfaat dan menjadi one stop solution terutama bagi komunitas Pelabuhan Indonesia.

” Kami harap, aplikasi ini membantu proses pengeluaran arus barang menjadi lebih lancar dan termonitor,” kata Yusron, di Jakarta, Rabu (8/2).

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, diwakili oleh Hermiyana menyatakan, dukungan dan apresiasi terhadap inisiasi digitalisasi yang dilakukan oleh ILCS dengan menelurkan layanan iCargo ini, sehingga dapat mempercepat proses post clearance bahkan mungkin akan membantu menurunkan angka Dwelling Time dan biaya logistik Indonesia.

“iCargo atau DO Online merupakan salah satu impian dan terobosan untuk pelaku ekspor impor terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, inisiasi ini sudah dilakukan sejak lama,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PPLBI yang diwakili oleh Widiyanto menuturkan, seiring dengan semakin berkembangnya industri di Indonesia, bisnis pusat logistik berikat akan terus berkembang dan peran teknologi akan sangat vital.

“Oleh karena itu, dengan adanya iCargo dapat memberikan salah satu jawaban implementasi teknologi di kawasan Pusat Logistik Berikat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai standar internasional,” ujarnya

Dalam kesempatan ini, APJP yang dalam hal ini diwakili oleh Cornelius F Atmadjie menjelaskan, pelaku usaha dimungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran administrasi kepelabuhanan dan pencetakan dokumen DO secara online, sehingga security dari proses operasi dapat lebih terjamin, disamping efisiensi dan efektivitas yang meningkat, karena berkurangnya proses manual dalam pengambilan DO.

“Kedepannya, kami berharap iCargo dapat diterapkan di semua Terminal Operator dan shipping line yang terintegrasi dalam iCargo ini,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

 

Mulai Mei, ekspor RI tak perlu lewat Singapura lagi

Pelabuhan Tanjung Priok akan dijadikan hub internasional supaya ekspor dari daerah tidak lagi lewat Singapura, tetapi langsung dari Indonesia.

R


encananya Priok akan menjadi hub internasional mulai pada semester II-2017.

“Pelaksanaan transhipment port dimulai di semester II tahun 2017 ini,” kata Dirut Pelindo II, Elvyn G Masassya, Rabu (8/2).

Ia mengatakan, saat ini Pelindo II sedang melakukan beberapa upaya untuk menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan shipping line.

Kemudia juga melakukan sosialisasi ke pengguna jasa dan pengusaha terkait dengan adanya rencana ini.

“Saat ini sedang proses administrasi dan kesepakatan bisnis dengan beberapa shipping line. Kemudian sosialisasi ke pengguna jasa/cargo owner dan asosiasi,” kata Elvyn.

Saat ini telah ada 3 perusahaan shipping line yang akan melayani pengiriman ekspor dan impor. Pada tahap pertama, layanan hub internasional ini akan ditujukan ke negara Asia Timur yang muatannya berasal dari Sumatera Tengah, Sumatera Selatan hingga Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Tahap pertama akan dimulai dengan transhipment untuk tujuan Asia Timur yang kargonya berasal dari Sumatera Tengah atau Selatan dan Jawa,” kata Elvyn.

Sumber: metrobatam.com

 

 

Dashboard INSW untuk layanan eksim diperiksa

Tiga menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kantor pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi dan Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya juga hadir pada kesempatan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution datang lebih dulu sekitar pukul 12.00 WIB

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek dashboard layanan perizinan ekspor impor dan dashboard dwell time atau waktu tunggu pelayanan bongkar muat barang dari kapal.

Di dashboard tersebut bisa diketahui proses dokumen INSW dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta hingga Kualanamu

“Di sebelah kiri ini adalah data dari port net untuk dwell time. Ini di Tanjung Priok tahu tracking-nya sudah berapa lama dokumennya berjalan,” ujar salah seorang petugas INSW yang memberikan keterangan.

Lantas Sri Mulyani dan Darmin serentak bertanya bagaimana cara untuk mengetahuinya.

“Bagaimana caranya?,” kata mereka.

“Ini login dulu supaya enggak sembarang orang. Karena ini confidential. Jadi kita bisa lihat tracking-nya,” balas petugas tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem elektronik terintegrasi yang menangani pengelolaan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Sumber: detik.com

 

Otoritas revisi RIP dukung Priok jadi hub

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah mempersiapkan pelayanan Inaportnet untuk menunjang konsolidasi kargo ekspor impor yang akan dijalankan oleh Pelabuhan Tanjung Priok pada pertengahan tahun ini.

Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra mengungkapkan saat ini kesiapan pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 90%.

“Kalau bilang mulus masih ada ganjelan, tetapi 90% sudah,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (31/1).

Dengan kesiapan ini, dia menjamin arus barang dan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok akan tertib dan lancar.

Namun, dia menambahkan beberapa kapal masih harus mengisi perizinan di Inaportnet secara manual.

Adapun, kapal tersebut adalah kapal yang datang secara mendadak, misalnya kapal tramper, kapal yang akan docking di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, dan kapal tamu negara.

Selain Inaportnet, Nyoman menuturkan pihaknya juga tengah menyelesaikan revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok untuk mendukung pelabuhan di ujung utara Jakarta ini menjadi hub.

Revisi RIP ini, lanjutnya, ditargetkan selesai pada sebelum akhir Februari sudah rampung. Setelah rampung, pihak OP akan menyerahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk diperiksa dan disahkan oleh Menhub.

Revisi tersebut memuat rencana pengembangan inland waterway Cikarang-Bekasi Laut dan emplasemen kereta api.

Sumber: bisnis.com