Guna mendukung pengembangan tol laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan jumlah trayek, dari semula 6 trayek menjadi 13 trayek.

Di antara trayek yang dikembangkan itu, termasuk 3 trayek baru dan 4 trayek, di mana satu lintasan itu dibagi dengan dengan angkutan kapal dan angkutan Roro, sehingga waktu point-to-point menjadi lebih pendek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga melakukan identifikasi angkutan balik dari tempat-tempat yang tidak begitu bagus, seperti di Natuna.

“Untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk membangun pusat logistik yang dinamakan “Rumah Kita”, dimana pusat logistik ini, di satu sisi membantu untuk mendistribusikan barang secara bertahap, karena selama ini apabila barang itu dibiarkan datang sendiri, maka kondisinya harga akan tidak terkondisi setelah 3 hari,” kata Budi kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta.

Di sisi lain, Rumah Kita ini juga berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang untuk balik.

“Sebagai contoh, di Dompu, kita akan mengumpulkan jagung untuk muatan balik, di Kupang juga kita akan mengumpulkan muatan-muatan hasil laut yang lain,” ujarnya.

Menhub mencontohkan, barang-barang yang ada atau dikirimkan ke Timika Papua, hanya sampai di situ, tidak bisa disampaikan ke pegunungan di Papua.

Oleh karenanya, mulai tahun ini pihaknya membuat jembatan udara atau tol udara yang mendistribusikan langsung ke kota-kota kecil yang ada di sana.

“Tercatat lebih dari 12 titik yang kita lakukan, sehingga kita harapkan bahan pokok di pusat Jayawijaya itu akan menurun,” terang Menhub.

Menhub juga menyoroti lalulintas barang di Jawa, Sumatera, dan Bali, yang saat ini mengandalkan jalur darat.

Ia mengingatkan, lalu lintas darat ini relatif mahal, merusak jalan, banyak kecelakaan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Menhub berharap bisa mengambil 30%-50% dari sekitar 5.000 truk yang tiap hari bergerak dari barat.

“Kita akan gunakan dengan (kapal) roro dan roro ini juga mengkonsolidasikan barang agar (Pelabuhan Tanjung) Priok bisa kita jadikan menjadi hall,” jelasnya.

Menurut Menhub, Pelabuhan Tanjung Priok punya potensi, karena saat ini kapasitas hanya 6 juta (TEUs).

Dharapkan apabila barang-barang yang ada di pelabuhan-pelabuhan besar dikonsolidasikan di Priok, maka diharapkan dalam waktu 2 tahun akan meningkat dari 6 juta menjadi 11 juta.

“Sehingga, pada saat nanti ada Patimban, ada pelabuhan-pelabuhan yang lain, volume atau daya tampung dari Priok ini menjadi lebih baik,” ujar Budi.

Sesuai Sislognas

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengimbau wacana super hub di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menyesuaikan dengan Sistem Logistik Nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengaku tidak setuju dengan istilah super hub. Menurutnya, istilah tersebut tidak ada di ranah logistik kepelabuhanan nasional maupun internasional.

“Yang ada adalah hub and spoke. Kami DPP ALFI hanya mengingatkan saja adanya Sislognas [Sistem Logistik Nasional],” tutur Yukki kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Minggu (8/1/2017).

Dia mengatakan pembangunan yang dilakukan jangan kemudian menjadi mubazir dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Seharusnya pemerintah memiliki prioritas dalam merencanakan pembangunan.Â

“Kalau pun mau diubah, itu sepenuhnya hak pemerintah, tetapi jangan sampai ada peraturan yang berbeda, karena logistik harus direncanakan dan terintegrasi,” sambungnya.

Dia mengingatkan prinsip ship follow the trade bukan dengan cara menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi semua pihak diuntungkan dengan efisiensi biaya tempuh.

Sumber: bisnis.com/kliksangatta.com