Lewat darat mahal, jalur logistik RI digeser ke laut

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mendukung pengembangan tol laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan jumlah trayek. Semula ada 6 trayek akan dikembangkan menjadi 13 trayek.

Di antara trayek yang dikembangkan itu, termasuk 3 trayek baru dan 4 trayek di mana tiap satu lintasan dibagi dengan angkutan kapal dan angkutan Roro, sehingga waktu point-to-point menjadi lebih pendek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga melakukan identifikasi angkutan balik dari tempat-tempat yang tidak begitu bagus, contohnya seperti di Natuna.

“Untuk itu kita bekerja sama dengan beberapa BUMN untuk membangun pusat logistik yang dinamakan ‘Rumah Kita’, dimana pusat logistik ini, di satu sisi membantu untuk mendistribusikan barang secara bertahap, karena selama ini apabila barang itu dibiarkan datang sendiri, maka kondisinya harga akan tidak terkondisi setelah 3 hari,” jelas Menhub kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1) sore.

Dengan adanya Rumah Kita, lanjut Menhub, diharapkan dalam kurun waktu sampai kapal datang kembali, barang tetap bisa terkontrol. Di sisi lain, Rumah Kita ini juga berfungsi untuk mengumpulkan barang-barang untuk diangkut balik.

“Sebagai contoh, di Dompu, kita akan mengumpulkan jagung untuk muatan balik, di Kupang juga kita akan mengumpulkan muatan-muatan hasil laut yang lain,” ujarnya.

Untuk lokasi yang lebih sulit seperti di Timika Papua, dimana distribusi barang tidak bisa sampai ke lokasi pegunungan, mulai tahun ini Kemenhub membuat jembatan udara atau tol udara yang akan mendistribusikan langsung ke kota-kota kecil yang ada di Papua.

Sedangkan untuk lalulintas barang di Jawa, Sumatera, dan Bali, yang saat ini mengandalkan jalur darat, Menhub mengingatkan penggunaan lalu lintas darat ini relatif mahal, merusak jalan, dan rawan kecelakaan.

Oleh karena itu, Menhub berharap bisa memindahkan sekitar 30%-50% dari sekitar 5.000 truk yang tiap hari bergerak, ke angkutan kapal. Untuk hal ini perlu konsolidasi dengan pihak Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelabuhan Tanjung Priok saat ini hanya mampu serap 6 juta TEUs, diharapkan apabila barang-barang yang ada di pelabuhan-pelabuhan besar ini dikonsolidasikan di Tanjung Priok, maka dalam waktu 2 tahun daya serap akan meningkat menjadi 11 juta TEUs.

Sumber: beritadaerah.co.id

gudang-di-pelabuhan-1-620x330

 

Kementrian & swasta bertikai soal superhub

Rencana kebijakan BUMN kepelabuhanan terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat atau transshipment di Pelabuhan Tanjung Priok harus dikaji kembali agar tak menyalahi Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Erwin Raza, mengatakan selama ini banyak kementerian teknis ataupun pelaku usaha mulai melupakan cetak biru Sislognas yang terakomodasi dalam Perpres No. 26/2012.

Dokumentasi suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. – Antara

“Sislognas masih berlaku, karena Perpresnya belum dihapus. Kehadiran superhub tidak mengikuti cetak biru Sislognas,” ungkap Erwin kepada Bisnis, Kamis (5/1/2017).

Dia menegaskan Sislognas adalah cetak biru pengembangan logistik yang sudah direncanakan sejak 2009.

Blueprint Sislognas secara resmi mengakomodasi pembangunan dari mulai 2009 sampai 2025.

Dalam blueprint itulah ditetapkan superhub berada di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara sebagai pintu gerbang arus logistik di Indonesia bagian Barat.

Superhub kedua di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai pintu gerbang terbesar logistik di Indonesia bagian Timur. Sementara PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menetapkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai superhub.

“Jadi kalau mau dibuat superhub di Tanjung Priok lagi itu buat apa? Itu hanya omongan pebisnis saat menjabat, karena memang banyak dari pelaku usaha juga belum paham Sislognas,” tegasnya.

Dia mengingatkan Sislognas mengakomodasi rencana pembangunan infrastruktur berbasis maritim di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang jauh lebih luas ketimbang wilayah daratan.

“Kita bikin perencanaan di Kuala Tanjung dan Bitung itu untuk 10 tahun sampai 15 tahun mendatang supaya setiap daerah di Indonesia berkembang bukan hanya di Pulau Jawa saja. Tujuannya supaya disparitas harga bisa turun,” tambahnya.

Erwin menegaskan Pelindo I-IV operator, bukan regulator. Oleh sebab itu, perlu ada satu suara dalam memutuskan pembangunan infrastruktur.

Dia juga berharap pembangunan pelabuhan bisa terbuka kepada siapa npun. Dia tidak ingin sebuah proyek ditentukan atas dasar berpikir korporasi, bukan dasar berpikir pemerintah.

“Jadi biar tidak terjadi klaim persaingan usaha yang tidak sehat. BUMN kalau perlu bersaing saja keluar negeri, ikut tender pembangunan di negara lain.

Sebelumnya, Yukki N. Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menginginkan kejelasan terkait dengan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN, mengingat berdasarkan cetak biru Sislognas, hub internasional sudah ditetapkan di Kuala Tanjung dan Bitung.

Dengan demikian, jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut.

Pendapat senada juga dicetuskan Aulia Febrial Fatwa, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), yang menilai kebijakan ini akan mengancam keamanan dan pertahanan nasional karena kapal asing masuk langsung ke perairan tengah Indonesia.

Selain itu, dia menilai kebijakan ini jika diterapkan untuk kargo ekspor saja akan berpotensi meningkatkan biaya logistik karena adanya double handling. Biaya logistik tinggi menekan daya saing eksportir.

Sumber: bisnis.com

tmp_2613-screen-shot-2016-10-16-at-11-51-32-pm-1225648016