Legal & Regulasi

KPK geledah kantor Bea & Cukai Priok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok dalam penyidikan tindak pidana korupsi kepada Hakim Konstitusi terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

“Untuk kasus dengan tersangka Basuki Hariman (BHR) terkait indikasi suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, pada Jumat 12 Mei 2017 penyidik melakukan penggeledahan di KPU Bea Cukai Tanjung Priok,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Dari lokasi penggeledahan itu, kata Febri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen tentu saja yang relevan terkait dengan importasi daging dalam kasus ini.

KPK sedang mendalami beberapa informasi kegiatan perusahaan Basuki Hariman dalam importasi daging terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Konstitusi itu.

“Ini merupakan pengembangan dalam ruang lingkup penanganan perkara, namun tentu masih memiliki hubungan dengan indikasi suap terkait uji materi di MK yang diusul sejak awal,” kata Febri.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona “base” di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara “Zone Based”, dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni “country based” yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor CV Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga telah memutuskan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

sumber: tribunnews.com/beritasatu.com

Kisah Sukses, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Tol laut & gudang logistik genjot volume pelabuhan

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut bahwa volume pelabuhan menjadi salah satu indikator utama kinerja. Pengukuran secara volume paling mudah untuk melakukan komparasi kinerja antar satu pelabuhan dengan yang lainnya.

“Pelabuhan suatu konektivitas, komparasinya dapat terlihat dari peningkatan volume. Jika pelabuhan dikatakan baik tetapi tidak ada peningkatan volume (itu) omong kosong,” ujar Budi Karya dikutip dari keterangannya saat menghadiri Konferensi Pelabuhan Dunia yang berlangsung di Bali.

Peningkatan volume menurut Budi harus didorong dengan meningkatkan berbagai pelayanan pelabuhan seperti peningkatan keamanan, pelayanan kepada stakeholder. Budi menegaskan pentingnya meningkatkan pelayanan kepada shipping line dan produsen agar dapat meningkatkan volume.

“Ada shipping line dari Prancis datang ke Pelindo II (IPC). Ini merupakan lompatan pelayanan priok kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam pandangan Budi, kedatangan kapal tersebut sebagai wujud kemampuan pelindo II meningkatkan kualitas layanan Priok. Ke depannya, pelabuhan diminta membuat layanan alternatif agar shipping line asing semakin tertarik untuk datang. Salah satu terobosan lain yang diapresiasi oleh Menhub adalah waterway yang dirancang oleh Pelindo II.

“Waterway merupakan proyek dari Pak Elvyn (Pelindo II), saya pikir ini proyek yang bagus. Membantu mengurai permasalahan (transportasi) di jalan darat karena kemacetan, sehingga memberikan alternatif kemacetan dengan jalan yang bagus.”

Aspek legal dari proyek waterway harus diperhatikan agar legitimasi proyek dapat diandalkan sehingga investor dapat mendapatkan return. Aspek penting dari proyek tersebut adalah peningkatan pengiriman logistik yang jauh lebih cepat daripada menggunakan jalur di darat.

“Saya ke sana kemarin cuma 30 menit, padahal kalau lewat darat bisa satu setengah hari. Bisa dibayangkan kalau biasanya satu setengah hari sekarang bisa lebih cepat. Jadi transportasi lain harus juga berkompetisi,” cerita Menhub.

Terbukanya jalur transportasi lewat laut akan membuka jalur ekonomi. Prinsip trade follow the ship diyakini Menhub sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan perekonomian Indonesia. Peningkatan volume di pelabuhan merupakan salah satu indikator berjalannya perekonomian di suatu daerah.

Menhub meminta dukungan dari Pelindo I,II,III, dan IV, PELNI, dan ASDP untuk bekerjasama membangun Rumah Kita dengan mengumpulkan barang dan logistik. Dia juga mencontohkan gudang logistik dapat mengumpulkan produk lokal seperti ikan dan rumput laut dari Saumlaki atau Kopra dari Sulawesi.

“Tol laut dengan dukungan gudang logistik dapat meningkatkan volume perdagangan di Indonesia timur. Peningkatkan volume pelabuhan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, harapannya peningkatan ekonomi bisa menjadi 5,7 persen atau 5,8 persen,” katanya.

Kontrak swasta

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan tengah mengejar perjanjian kontrak pada Juni untuk pengoperasian empat dari tujuh trayek tol laut yang diberikan kepada swasta.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub A Tonny Budiono usai Uji Petik Kelaiklautan Kapal di Peabuhan Merak, Merak, Banten, Senin, mengatakan tiga trayek telah dikontrak pada April lalu.

“Tiga swasta yang sudah jalan itu sejak April, rencananya swasta itu tujuh dengan tiga yang sudah berjalan, masih butuh empat lagi, diharapkan Juni sudah ada penyedia layanannya,” ucapnya.

Tonny mengatakan saat ini tiga trayek yang dioperasikan oleh swasta sudah berjalan selain trayek yang dioperasikan oleh PT Pelni.

“Mungkin ada satu yang kita negosiasi, sebab mereka menawarkan lebih dari harga, diharapkan rampung akhir bulan ini,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pusat logistik di wilayah Timur atau Rumah Kita juga sudah berjalan tiga Rumah Kita oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pelni, ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo II.

“20 sisanya (Rumah Kita) sedang persiapan, waktunya tergantung dari masing-masing BUMN, sebab mereka menyiapkan gudang dan konsolidasi bersama,” tuturnya.

Dalam pengoperasian trayek tol laut oleh swasta, pemerintah telah menyiapkan subsidi sebanyak Rp200 miliar.

Penyerahan pengoperasian sebagian trayek tol laut tersebut sebagai upaya pelibatan swasta dalam proyek-proyek pemerintah.

Tujuh trayek yang akan dioperasikan oleh swasta, di antaranya Trayek 7: Tanjung Priok – Enggano – Mentawai – Pulau Nias – Sinabang – Pulau Nias – Mentawai – Enggano – Tanjung Priok, Trayek 8: Tanjung Perak – Belang Belang – Sangatta – Nunukan – Sangatta – Belang Belang – Tanjung Perak, Trayek 9: Tanjung Perak – Kisar – Namrole – Gebe – Maba – Gebe – Namrole – Kisar – Tanjung Perak.

Kemudian, Trayek 10: Makassar – Tidore – Tobelo – Maba- Tobelo – Tidore – Makassar, Trayek 11: Makassar – Dobo – Merauke – Dobo – Makassar, Trayek 12: Makassar – Wassior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Makassar dan Trayek 13: Tanjung Perak – Fakfak – Kaimana – Timika – Kaimana-Fakfak – Tanjung Perak.

Sumber: merdeka.com/antaranews.com

Bisnis Terkait, Siapa Mengapa

GAPMMI: arus keluar barang impor agar prioritaskan bahan baku

Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Sejumlah pelaku industri menilai bahwa pemerintah harus bisa menciptakan proses sistem memilah dengan lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan. Pasalnya karena harus digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri.

“Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi. Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Jadi soal arus keluar barang impor di pelabuhan harus ada pemantauan lebih jeli lagi,” tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, beberapa waktu lalu.

Bahkan, kalau perlu, ditambah lagi dengan jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi.

“Proses sistem dalam arus jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Lantas secara regulasi atau persyaratan produk impor pun harus dipantau lebih ketat dalam upaya keamanan konsumen nasional,” ujar Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Termasuk arus keluar barang impor mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

“Di setiap Kementrian terkait harus satu kata, jangan lagi ada yang menolak dan menerima sehingga kebijakan tidak berjalan,” ujar Adhi, mengingatkan.

Apagi kata Adhi stigma bahwa barang impor jangan dianggap membuka pintu untuk semua barang masuk secara leluasa. Artinya detail arus keluar barang impor tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.

sumber: penamerdeka.com

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

CMA-CGM kirim kapal 10.000 TEUs ke Priok Juni

Kapal peti kemas berkapasitas sekitar 10.000 TEUs akan bersandar di dermaga Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Juni 2017.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II Prasetyadi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Kamis, mengatakan perusahaan pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime dAffretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) telah melakukan koordinasi untuk kedatangan kapal peti kemas dengan ukuran raksasa berlabuh ke Indoensia.

“Awal Juni, CMA-CGM akan meningkatkan kapalnya menjadi 10.000 TEUs. Mereka sudah menyurati Pak Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana untuk koordinasi,” katanya.

Prasetyadi menjelaskan perusahaan pelayaran itu berniat meningkatkan kapasitas kapal pengangkutnya lantaran adanya tren peningkatan.

Ia menjelaskan tingkat okupansi (keterisian) untuk kapal 8.500 TEUs yang tinggi dinilai tidak lagi cukup untuk membawa muatan barang.

Terlebih, pelayanan baru bernama Java South East Asia Express Services atau “JAX Services”, yang nelayani rute Tanjung Priok, Jakarta ke West Coast, Los Angeles dan Oakland, Amerika Serikat, dengan sistem sandar minggu secara rutin (weekly call) itu juga singah di Thailand dan Vietnam.

“Okupansi saat kapal 8.500 TEUs datang itu pertama sekitar 1.600 TEUs, yang kedua meningkaymt jadi 2.000 TEUs, ketiga 2.600 TEUs dan kemarin sudah 3.000 TEUs dari Jakarta. Kapalnya kan menuju Thailand dan Vietnam juga, jadi sampai Los Angeles sudah penuh,” katanya.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Pelindo II Saptono R Irianto dalam kesempatan yang sama, menuturkan kapal berukuran besar bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok setelah pihaknya dan CMA-CGM menjalin kerja sama.

Pelabuhan Tanjung Priok juga terus melakukan perbaikan sistem, fasilitas maupun infrastruktur, serta tarif pelayanan agar mampu berkompetisi dengan pelabuhan dunia.

Sebagai lokasi konsolidasi kargo dari seluruh wilayah Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional sehingga kegiatan ekspor impor tidak perlu melalui Singapura.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan sebagai pusat konsolidasi, Saptono optimistis kapal besar akan datang karena eksportir dan importir akan lebih memilih Pelabuhan Tanjung Priok ketimbang Singapura.

“Pelindo II punya fasilitas untuk kapal besar, seperti kedalaman yang sudah minus 16 meter, jadi kapal besar akan datang,” katanya.

Salah satu kapal milik CMA-CGM dengan kapasitas 8.500 TEUs untuk pertama kalinya telah sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada 9 April lalu.

Hadirnya kapal peti kemas terbesar pertama di Indonesia itu diharapkan dapat memicu hadirnya kapal besar lain untuk singgah di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan demikian, sesuai misi pemerintah, pelabuhan yang berlokasi di utara Jakarta itu dapat berkompetisi dan menjadi salah satu pelabuhan transshipment di kawasan Asia Tenggara.

sumber: kompas.com/antaranews.com

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Tataniaga impor stop aksi mafia pangan, mekanisme arus barang diperbaiki

Aturan tata niaga importasi yang direncanakan Kementerian Perdagangan (Kemendag), menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf merupakan langkah strategis untuk bisa menghentikan aksi mafia pangan. Dia menilai kebijakan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama, sehingga ada pengendalian harga.

JAKARTA (alfijakarta): “Kita support pak menteri ya. Harusnya ini dilakukan sejak lama. Sepertinya kita sangat tergantung dari luar. Nah, ini harus dikontrol. Ini langkah bagus. Kita tinggal implementasi di lapangan,” ujar Syarkawi kepada wartawan, Selasa (9/5/2017).

Dia menambahkan kebijakan tata niaga yang baru ini tak hanya menyasar pada satu komoditas saja. Ia melihat dampak harga yang stabil bisa dirasakan di komoditas lain seperti gula pasir dan minyak goreng.

Terang dia pihaknya bersama satgas pangan juga akan melakukan pengawasan di berbagai tempat guna memastikan kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bisa terlaksana.

Menurut Syarkawi pihaknya akan melakukan pengawasan implementasi di lapangan seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Gudang penyimpanan.

“Ini jangka pendek, bulan Ramadan sampai Lebaran. Tapi ke depan ini tetap bisa dijalankan,” paparnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia Pieko Njotosetiadi yang mengutarakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah baik dan strategis untuk memastikan stok bahan pokok aman.

Ia menjelaskan langkah pemerintah membuka keran impor bukan untuk membanjiri pasar, melainkan agar stok terjamin dan bisa menstabilkan harga.

Lebih lanjut dia mengutarakan mulai pekan depan importir akan mendatangkan 100 kontainer bawang putih dari Cina dan India secara bertahap. Tiap kontainer berisi 29 ton bawang putih. Ia memastikan masuknya bawang putih tersebut akan menurunkan harga di pasaran secara signifikan.

“Saya support dan dukung kebijakan pak Enggar. Karena ini langkah yang tepat untuk menjamin ketersediaan stok. Harga juga bisa kita kendalikan dengan baik,” ungkapnya

Sementara sebelumnya Mendag Enggar mengatakan, pemerintah akan menyiapkan tata niaga importasi komoditas bawang putih yang selama ini dilakukan secara bebas dan tidak terdata dengan baik.

“Sampai dengan saat ini kegiatan impor bawang putih itu tidak diatur. Maka kami akan mengatur tata niaga dalam waktu satu dua hari ini,” kata Enggar awal pekan kemarin,

Enggar menambahkan dalam tata niaga importasi bawang putih tersebut tidak akan menerapkan skema kuota per tahun, dikarenakan bisa membuka peluang adanya praktek jual beli kuota yang pada akhirnya bisa menyebabkan tingginya harga di pasar konsumen.

Pemerintah memperkirakan total importasi bawang putih per tahun kurang lebih sebanyak 480-500 ribu ton. Pasokan tersebut didatangkan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Amerika Serikat, Swiss dan Malaysia. Sebanyak 99,25 persen pasokan Indonesia berasal dari Tiongkok.

Saat ini, harga bawang putih di pasar konsumen tercatat mengalami kenaikan sejak awal tahun 2017. Pada Mei 2017, rata-rata nasional harga bawang putih sebesar Rp50.680 per kilogram (kg), atau naik 31,5 persen dibanding Januari yang sebesar Rp38.554 per kg.

Guna mengatasi tingginya harga bawang putih dalam negeri tersebut, Enggartiasto meminta pelaku usaha untuk segera melepas stok ke pasar-pasar rakyat dengan harga tertinggi tingkat konsumen sebesar Rp38.000 per kg.

“Kita minta, selain perusahaan terdaftar, kemudian gudangnya, posisi stok juga. Mereka telah memberikan komitmen atas stok yang ada, untuk segera dijual dengan harga dasar mereka yang telah disepakati tidak boleh lebih dari Rp38.000 per kg di tingkat konsumen,” kata Enggar.

Perbaiki mekanisme

Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Pemerintah bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilih memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.

“Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi,” tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, saat berbincang, Selasa (9/5/2017).

Bahkan, kalau perlu, ditambah lagi dengan jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi.

“Jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Kemudian persyaratan produk impor pun harus diperketat demi keamanan konsumen di dalam negeri,” ujar Adhi.

Adhi menjelaskan, hingga saat ini, industri sektor makanan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalau pun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil.

Meski data BPS menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tak berlaku untuk sektor makanan minuman. “Kalau sektor mamin saya lihat memang tidak ada lonjakan,” ucap dia.

Industri mamin, ditegaskan Adhi, saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri sehingga tidak khawatir dengan serbuan impor. Tak heran, produk impor jadi di sektor mamin pun presentasinya sangat sedikit.

Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik didorong pertumbuhan ekonomi membaik, industri mamin dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.

“Industri sangat siap. Karena mamin ada filter rasa selera dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit mamin global menyerang masuk. Perkiraan impor mamin jadi sekitar 7 persen dari total peredaran dalam negeri,” tegas Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

“Suku bunga. Regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi. Tapi ada juga regulasi baru. Misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri, hingga Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET) dan lain-lain,” tegas Adhi.

Ia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Jangan lagi ada kementerian mendukung, sebagian lagi menolak, atas masukan yang diberikan industri. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakannya pada industri nasional.

“Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadkan national Interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman,” ujar Adhi, mengingatkan.

Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang masuk leluasa.

sumber: sindonews.com/tribunnews.com

Acara & Kegiatan

RI galang kerjasama Bea Cukai di Samudera Hindia

Pemerintah menggelar pertemuan dengan negara-negara di wilayah Samudera Hindia bertajuk the 2nd Indian Ocean Rim Association (IORA) Blue Economy Ministerial yang berlangsung 8-10 Mei 2017. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA yang berlangsung Maret 2017.

Pada acara ini, Indonesia menjadi inisiator pertama di antara negara IORA terkait kerjasama perihal bea dan cukai. Kerjasama antar bea cukai dinilai penting sebagai langkah awal membangun perjanjian dagang.

“Khusus kerjasama bea cukai ini gagasan Indonesia, ini pertama kali, sama sekali belum pernah dibicarakan di IORA ini. Jadi inisiaitif murni Indonesia. Karena memang membuat suatu kawasan perdagangan, free trade area (FTA) di tingkat Samudera Hindia sulit. Kita start kerjasama bea cukai dulu,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Hotel Pullman Jakarta, Senin (8/5/2017).

Dia menuturkan, pada hari pertama digelar beberapa sesi kerja (working session). Pertama, terkait masalah perikanan termasuk pembiayaan bagi nelayan.”Kita diskusikan masalah pembiayaan bagi nelayan di bidang perikanan terutama nelayan kecil,” kata dia.

Kemudian, dibahas pula mengenai pengembangan wisata bahari. Antar negara bertukar pikiran terkait pengembangan wisata bahari.

“Juga Indonesia bisa kita buat suatu kaitan dengan lain dan ingin belajar berbagai negara bagaimana mengelola wisata bahari,” ujar dia.

Bea cukai turut menjadi salah satu pembahasan di mana Indonesia kemudian menjadi inisiator adanya kerjasama bea dan cukai antar negara IORA.

Para peserta juga membahas kerjasama antar pelabuhan. Hal ini salah satu bagian untuk meningkatkan konektivitas.

Terakhir ialah pembahasan mengenai penanganan sampah plastik. Sampah plastik di Samudera Hindia salah satu terbesar di dunia.

“Samudera Hindia adalah samudera nomor dua setelah Pasifik yang banyak sampah plastik di laut,” tandas dia.

Ekonomi maritim

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya mengadakan IORA kedua untuk membuat konsep ekonomi maritim di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa konferensi IORA kali ini difokuskan untuk membahas tentang implementasi konsep ekonomi biru.

“Kita tidak ingin pertemuan ini hanya berakhir pada exchanging views on blue economy tapi sudah pada tahap apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan menggunakan konsep ini,” ujar Havas pada sambutaannya membuka IORA ke 2 di Hotel Pullman, Senin (8/5).

Havas mengatakan ada lima isu yang akan didiskusikan pada pertemuan ini. Ia mengatakan, isu-isu tersebut merupakan implementasi dari rencana pembangunan kedaultan maritim Indonesia.

“Kita akan membicarakan tentang isu perikanan dan budidaya perikanan, kerja sama antar pelabuhan, kerjasama kepabeanan, pariwisata kelautan dan sampah plastik laut,” ujar Havas.

Havas menjelaskan bahwa pada pertemuan ini banyak peluang kerja sama yang bisa dilakukan Indonesia dengan negara lainnya. Ia juga mengatakan banyak potensi yang bisa digali di Indonesia seperti sektor perikanan, dan penanganan illegal fishing.

“Pada sesi itu kita akan mendiskusikan tentang peluang kerjasama penguatan kapasitas pada bidang perikanan dan budi daya perikanan, penanganan illegal fishing, kerjasama perlindungan terumbu karang di kawasan Samudera Hindia, dan penguatan kapasitas dalam penanganan counter terrorism serta beberapa lainnya,” kata Havas.

Selain itu, Ia juga menjelaskan, melalui forum ini Indonesia akan membuka peluang kerjasama pengembangan pelabuhan dengan negara negara lain. Ia mengatakan, pengembangan pelabuhan di Indonesia juga bisa mendongkrak perekonomian dunia mengingat posisi Indonesia yang strategis.

“Saya lakukan observasi dari sisi ekonomi, ternyata di negara-negara kawasan Samudera Hindia tidak ada komunikasi antar pelabuhan, yang ada hanya lewat Port of Rotterdam di Belanda karena prioritas kita adalah melayani pasar tradisional di Eropa, sementara kita melupakan pasar yang cukup besar di Afrika, misalnya,” kata Havas.

Lalu hal praktis lain yang akan dilakukan adalah kerjasama antar bea cukai di negara-negara Samudera Hindia.

“Lewat World Custom Organization, kita bisa tahu informasi mengenai kelebihan dan kekurangan kompetitor kita sehingga komoditas yang akan kita ekspor bisa bersaing,” tambahnya.

sumber: liputan6.com/republika.co.id

Peluang Usaha, Siapa Mengapa

ALFI berharap pertumbuhan usaha logistik membaik tahun ini

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI berharap sektor transportasi dan logistik tahun ini secara konstan mengalami pertumbuhan yang baik.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu 4,92 % dan tahun berjalan 2017 ini adalah 5,01%.

“Khususnya untuk bidang logistik dan transportasi kami rasakan pada bulan Januari dan Februari tetapi hal ini tidak diikuti pada pada bulan Maret yang mengalami penurunan kembali ini termasul jasa logistik yang melalui udara,” jelas Yukki kepada Bisnis, Minggu (7/5).

Dia mengatakan kenaikan ini tidak terlepas juga dari peningkatan yang terjadi pada negara Asean +3 yang terdiri dari Cina,Jepang dan Korea sekalipun berada ditengah maraknya ketidakpastian ekonomi global dan sebagai penggerak utamanya adalah Tiongkok dan Jepang.

Yukki menilai, selain kekuatan nasional yang besar di Asean dimana jumlah penduduk Indonesia 40% menjadi modal besar negara maka pelaku usaha pun harus aktif bergerak di negara Asean lain-nya.

“Termasuk tiga negara diatas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi di negara Asean pun cukup baik bahkan ada yang diatas Indonesia,” terang Yukki.

Misalnya, Myanmar, Filippna dan Vietnam di tahun ini dapat mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memasuki persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus dengan cara mendorong deregulasi. Misalnya, menghilangkan tarif-tarif yang tinggi.

Pasalnya, dibandingkan negara ASEAN lain pelabuhan udara maupun laut Indonesia dikelola oleh BUMN. Hal itu dan pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi ini.

“KIta dukung untuk terus dilakukan agar produk-produk dalam negeri yang akan melakukan ekspor semakin dapat berkompetisi,” jelasnya.

Ship follow the trade

Upaya pemerintah mendatangkan kapal-kapal kontainer raksasa untuk menggenjot industri logistik diapresiasi oleh pelaku usaha.

Yukki mengatakan, pemilik barang bakal lebih diuntungkan dengan dari sisi biaya dan waktu tempuh.

Meskipun secara volume belum sesuai harapan, tetapi upaya ini perlu didukung dan disosialisasikan karena dia yakin belum banyak pihak yang tahu.

“Arahnya sudah benar. Hanya tinggal bagaimana kita dorong karena ship follow the trade,” katanya kepada Bisnis, Minggu (7/5/2017).

Sebagaimana diketahui, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran asal Perancis Compagnie Maritime d’Affretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM).

Dengan adanya kerja sama ini, kapal kontainer raksasa CMA-CGM bisa melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan pelayaran langsung (direct call) ke Los Angeles Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia dan Filipina juga baru saja membuka rute kapal roll on-roll off (Ro-ro) antara Bitung dan Davao, Filipina.

Rute ini membuat ongkos transportasi antar dua negara menjadi lebih murah dan waktu pelayaran jadi lebih singkat.

Pemerintah juga tengah menyiapkan rencana kedatangan pelayaran internasional perdana lainnya untuk melayari Pelabuhan Kuala Tanjung.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan Bitung dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional.

sumber: bisnis.com

Kisah Sukses

ALFI: mogok buruh ancam aktivitas pelabuhan

Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyayangkan jika mogok benar-benar terjadi. Karenanya, imbuhnya, pemerintah mesti mampu menyelesaikan kemelut hubungan industril yang terjadi di TPK Koja maupun JICT.

Sebab, kata dia, jika JICT dan TPK Koja mogok berpotensi melumpuhkan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya saat ini, JICT dan TPK Koja menangani sekitar 70% volume bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami pelaku usaha logistik butuh kepastian dalam pelayanan di pelabuhan, kalau ancaman mogok terus terjadi bagaimana kami bisa usaha,” ujarnya.

Pekerja pelabuhan yang tergabung dalam serikat pekerja terminal peti kemas (SPTPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ikut mengancam melakukan aksi mogok kerja.

Rencana aksi ini dilakukan setelah sebelumnya pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan akan melakukan aksi mogok pada 15-20 Mei 2017.

Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja, Joko Suprayitno dan Sekretaris Umum M.Susrya Buana melalui suratnya Nomor:244/SP-TPKK/E/V/17 tanggal 5 Mei 2017, menyebutkan terdapat dua alasan krusial yang memicu aksi mogok pekerja pada salah satu terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Priok itu.

Surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja itu ditujukan kepada General Manager TPK Koja dan ditembuskan kepada Direksi Pelindo II, Direktur Hutchison Port Indonesia (HPI), Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Sudinakertrans Jakarta Utara.

“Sejumlah pengguna jasa dan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok juga sudah menerima surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja yang akan di lakukan pada 15-20 Mei 2017 tersebut,” ujar Ketua TPK Koja Joko Suprayitno dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

SPTPK Koja menyatakan, mogok itu dilakukan karena dimasukkannya rental fee ke dalam perhitungan Jaspro/Bonus 2016 KSO TPK Koja sehingga hak para pekerja mengalami penurunan signifikan.

Ia juga menambahkan selain itu belum dilaksanakannya upaya peningkatan hubungan pelanggan sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama No: UM.339/27/4/2/PI.II-17 dan No: 114/SKB-HPI/IV/17 tanggal 27 April 2017 antara Pelindo II dengan Direksi HPI.

Pemberitahuan mogok kerja pada 15-20 Mei 2017 juga sudah dilayangkan sebelumnya oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) melalui suratnya No:SPJICT/PBT/11/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

sumber: sindonews.com

 

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Kanal CBL kurangi beban angkutan peti kemas roadways

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk dapat dilewati kapal pengangkut peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri Cikarang dan sebaliknya.

“Apabila CBL rampung, peti kemas dapat diangkut menggunakan kapal sehingga mengurangi truk peti kemas yang melintas di jalan arteri dan jalan tol,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Kementerian PUPR telah menerima permohonan izin pemanfaatan CBL sebagai Inland Waterways dari PT Pelindo II (Persero). Terkait hal tersebut, Kementerian PUPR meminta Pelindo melakukan kajian antara lain mengenai pengaruh rencana pembangunan CBL Inland Waterways terhadap infrastruktur yang ada di CBL, intrusi laut, aspek lingkungan dan pengaruhnya terhadap fungsi utama CBL sebagai pengendali banjir.

Agar dapat dilewati kapal peti kemas, diperlukan pelebaran penampang basah kanal CBL dengan lebar bawah 55 meter dan kedalaman hingga -4,5 mLWS (mean low water springs).

CBL Inland Waterways nantinya akan dilengkapi dengan terminal peti kemas yang akan terkoneksi dengan jalan akses antara terminal CBL dengan Jalan Tol Cilincing-Cibitung (JTCC).

Disamping itu, Basuki juga telah mengeluarkan izin pemanfaatan CBL kepada PT Cikarang Listrindo untuk melakukan pengerukan kanal dan pembangunan dermaga yang akan digunakan kapal pengangkut batu bara.

Di dalam keputusan Menteri PUPR mengenai izin tersebut, antara lain mengatur pengerukan saluran dilakukan dengan lebar atas 55 meter dan lebar atas 128 meter.

“Konstruksi dermaga tidak boleh mempersempit palung dan alur saluran dan/atau menggangu aliran khususnya saat banjir, dan pembiayaan untuk pembangunan dan operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab perusahaan,” pungkasnya.

sumber: sindonews.com

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya