Rilis Media

Penguatan Peran Asuransi di Industri Logistik

 

JAKARTA (Alfijak): Pemerintah RI terus mengupayakan peningkatkan kelancaran lalu lintas perdagangan luar negeri melalui jalur laut, melalui asuransi pada industri logistik.

Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah menggelar pertemuan dengan Consultative Shipping Group (CSG).

Tujuannya untuk persiapan implementasi ketentuan wajib asuransi nasional dan angkatan laut nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017.

Adapun, undangan Consultative Shipping Group (CSG) yang hadir diantaranya Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen selaku Ketua CSG, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale

Pertemuan itu dihadiri pula beberapa perwakilan kedutaan negara yang tergabung dalam CSG, seperti Spanyol, Selandia Baru, Jepang, dan Komisi Uni Eropa selaku observer pada CSG.

“Kami tekankan bahwa Indonesia tidak akan menghambat, serta terbuka bagi perusahaan-perusahaan asuransi dan angkatan laut asing yang ingin berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan lokal,” ujar Oke di Jakarta,baru-baru ini.

Melalui pertemuan ini, CSG menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus perhatian CSG adalah potensi Permendag No. 82/2017 dalam menghambat perdagangan jasa angkutan laut asing di Indonesia serta komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional dan bilateral, termasuk menjaga harga logistik transportasi dan asuransi.

Adapun, implementasi asuransi nasional telah tertuang dalam petunjuk teknis Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan pada 16 Januari 2019 dan diimplementasikan pada 1 Februari 2019, sekaligus dengan pelaksanaan pilot project-nya.

Sedangkan, implementasi angkutan laut nasional masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis dan rencana implementasinya adalah 1 Mei 2020 mendatang.

“Kegiatan asuransi yang dimaksud mencakup ekspor untuk dua produk ekspor, yakni batubara dan sawit (CPO), serta impor untuk beras dan pengadaan barang Pemerintah. Sedangkan, pelaksanaan angkutan laut nasional juga difokuskan pada kegiatan ekspor dan impor produk-produk tersebut,” kaya Oke, dikutip dari Jawapos.com.

Oke menegaskan, hal-hal yang menjadi fokus perhatian para duta besar yaitu kepatuhan Indonesia pada ketentuan GATTs dan GATS WTO terkait dengan Permendag No. 82 Tahun 2017 dan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-EFTA CEPA yang sudah ditandatangani pada 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia-Jepang EPA, serta Indonesia-Uni Eropa CEPA yang masih dalam tahap perundingan.

Indonesia, lanjut Oke, tentu juga fokus pada peningkatan kapasitas atau kemampuan Indonesia dalam menjalankan bisnis dan industri angkutan laut dan asuransi, serta bagaimana Indonesia menjaga kegiatan ekspor dan tidak terjadinya kenaikan harga di sektor logistik.

Oke meyakinkan bahwa penetapan kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional oleh Pemerintah Indonesia tersebut telah dilakukan dengan penuh pertimbangan, antara lain kondisi ekonomi global yang sulit, terjadinya defisit neraca perdagangan pada sektor jasa.

“Kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional juga mendukung rencana penguatan perdagangan dan industri jasa asuransi dan laut. Saat ini tercatat kegiatan logistik di Indonesia yang mencapai Rp 2.400 triliun, untuk perdagangan dan industri sektor transportasi laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang porsi kurang dari 1 persen,” ungkap Oke.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag, Olvy Andrianita, menambahkan, Indonesia tidak akan membatasi dan menghambat perusahaan asing untuk berperan dalam perdagangan, bahkan Indonesia juga berkeinginan belajar dan memperkuat kompetensi angkutan laut nasional dari Denmark, Finlandia, Norwegia, dan anggota CSG sebagai pemimpin industri angkutan laut di pasar global.

“Satu hal penting yang perlu digaribawahi yaitu Indonesia juga tidak akan menjadikan kebijakan Permendag No. 82/2017 tersebut sebagai hambatan perdagangan untuk kegiatan ekspor. Bersama negara-negara CSG, Indonesia akan mengawal pasokan ekspor batubara dan sawit dapat berjalan tepat waktu dan berkesinambungan juga untuk beras,“ ujarnya.(ri)

Rilis Media

Realisasi Investasi Sektor Transportasi & Pergudangan Tumbuh 58%

JAKARTA (Alfijak): Realisasi investasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi tumbuh 58,6% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp94,9 triliun pada 2018, dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang senilai Rp59,8 triliun.

Pertumbuhan ini jauh berbeda dengan realisasi investasi secara keseluruhan pada 2018, yang hanya meningkat 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp721,3 triliun.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukan capaian investasi tersebut ditopang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp328,6 triliun atau tumbuh 25,3% dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menciut 8,8% menjadi Rp392,7 triliun.

Jika diperinci, PMDN di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi tercatat mencapai Rp58,73 triliun atau meningkat 70,38% secara yoy, dari sebelumnya Rp34,47 triliun. Sementara itu, PMA naik 59,78% dari yang hanya US$1,89 miliar menjadi Rp3,02 miliar pada 2018.

Pemerintah RI menilai, dengan adanya infrastruktur, indeks logistik menjadi lebih baik, biaya juga turun, dan distribusi industri tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) sepakat akan menghentikan pengiriman kargo lewat jalur udara untuk sementara waktu.

Langkah ini diambil merespon adanya kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU) yang diberlakukan maskapai penerbangan.

“Kondisi kita, Asperindo sekarang ini tengah menghadapi tsunami. Tsunami-nya itu adalah adanya kenaikan tarif SMU,” kata Ketua Umum Asperindo, Mohamad Feriadi (4/2/2019).

Feriadi mengungkapkan, kenaikan tarif itu ditetap maskapai secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba. Sehingga, pihaknya bersama anggota Asperindo kaget dengan adanya kebijkan baru itu.

Sejauh ini, rencana penghentian pengiriaman barang via kargo oleh anggota Asperindo ini akan dilakukan pad 7-9 Februari mendatang. Namun, keputusan ini belum resmi karena masih dalam tahap pembahasan.

“Itu belum officially now. Karena ada kewenagannya di bawah tim kami, tim pokja, untuk aksi itu,” jelasnya.(ri)

Rilis Media

Rintisan usaha berbasis aplikasi mulai masuk ke layanan logistik truk

JAKARTA (Alfijak) : Respon pasar terhadap aplikasi berbasis IT untuk layanan logistik terus berkembang.

Iman Kusnadi, CEO PT Digital Truk Indonesia mengungkapkan, setelah meluncurkan aplikasi ritase.com pada Mei 2018, respon pasar yang dibidik juga cukup positif.

“Itulah yang membuat tahun ini kami agresif masuk ke pasar layanan logistik truk. Termasuk di wilayah Surabaya dan Jawa Timur ini, yang potensinya sangat besar,” ujarnya saat meresmikan smart shelter atau garasi singgah di kawasan jalan lingkar timur, Desa Kemiri, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (2/2/2019).

Aplikasi ritase.com ini merupakan partner digital untuk membantu pengemudi maupun pengusaha truk untuk meningkatkan pendapatan, melalui manajemen pengiriman barang yang praktis, terintegrasi, dan transparan.

“Sejak diluncurkan Mei lalu di Jakarta, kami sudah ada kerjasama dengan sekitar 250 sampai 300 perusahaan truk logistik dan sekitar 5.000 driver truk,” tambah Iman.

Dari jumlah tersebut, mereka yang pemilik perusahaan truk logistik, dan pemilik barang yang menggunakan jasa perusahaan truk logistik tersebut, mengaku mendapatkan manfaat informasi yang pasti terkait harga pengiriman, truk yang menjadi transportasi pengiriman, proses pengiriman seperti sampai mana barang yang mereka kiriman.

Sementara bagi driver truk, mereka juga mendapatkan manfaat, informasi arus lalu lintas, waktu buka tutup tempat pengambilan maupun tujuan, dan lokasi-lokasi yang bisa mereka manfaatkan sebagai tempat singgah, secara nyaman, aman dan mendukung kegiatan para driver saat di tempat singgah.

Seperi toilet, bahan bakar, tempat istirahat, tempat parkir truk yang aman dan nyaman.

Mengingat beban driver tidak hanya membawa atau mengemudi truk saja, tapi juga menjamin truk dan barang yang mereka bawa juga aman selama perjalanan.(ri)

Rilis Media

Tokopedia Bangun Pergudangan Logistik di Indonesia

JAKARTA (Alfijak):Tokopedia berencana melakukan investasi membangun pergudangan di Indonesia setelah mendapat pendanaan baru senilai US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun dari Softbank dan Alibaba pada Desember 2018 lalu.

Dikutip katadata.co.id, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, mengemukakan, gudang akan sangat membantu perkembangan bisnis para mitranya.

“Sebagai penyedia layanan kami mau membangun pergudangan di seluruh Indonesia, karena kami punya data dan teknologi,” katanya dalam Indonesia Economic Day 2019 di Jakarta, Kamis (31/1).

Saat ini Tokopedia memiliki 5 juta mitra. Tokopedia mencatat total transaksi (gross merchandise value/GMV) naik empat kali lipat di 2018 dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tokopedia juga mengklaim bahwa layanannya menjangkau 93% kecamatan di Indonesia.

Dengan data transaksi yang dimiliki, Tokopedia bisa mengetahui daerah mana saja yang distribusi barangnya cukup besar. Kemudian, Tokopedia bisa membangun gudang di wilayah tersebut.

Hal ini sejalan dengan misi Tokopedia untuk menjadi perusahaan teknologi, yang membantu pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Misi kami mengubah bisnis menjadi perusahan teknologi, maka kami harus investasi banyak di infrastruktur yang nyata,” kata dia.

Langkah seperti ini akan semakin memperluas pangsa pasar mitra. “Sekarang ini, beli kripik pisang dari Aceh bisa sampai tiga hari,” kata dia. Dengan membangun gudang, pengiriman barang akan lebih cepat. Alhasil, transaksi mitra diharapkan bisa meningkat.

Untuk membangun pergudangan ini, Tokopedia bakal menggandeng pihak ketiga. “Kami mau cari mitra yang punya kapabilitas (dalam membangun gudang). Kami punya filosofi, tidak semua harus kami bangun sendiri,”ujarnya.(ri)

Rilis Media

Anak usaha Astra Siapkan Pengelolaan Logistik Berbasis IT

JAKARTA (Alfijak):PT Serasi Autoraya (Sera)- anak usaha PT.Astra International Tbk, meluncurkan produk fleet management solution berbasis teknologi, yakni AstraFMS.

Firman Yosafat Siregar, Presiden Direktur Sera, mengatakan, inovasi teknologi ini dapat membantu perusahaan melakukan efisiensi biaya, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam menjalankan bisnis.

Salah satu yang dapat dilakukan AstraFMS adalah mengelola operasional kendaraan sehingga biaya yang tidak diperlukan dapat dipangkas dengan optimal.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa solusi transportasi, penjualan kendaraan bekas, dan jasa pengelolaan logistik, memiliki infrastruktur dan jaringan layanan di seluruh Indonesia,”ujarnya,Kamis (31/1/2019).

Hadi Winarto, Direktur Sera, mengemukakan, AstraFMS merupakan solusi yang komprehensif dalam pengelolaan kendaraan dan transportasi pertama di Indonesia yang berbasis teknologi informasi.

“Melalui sebuah platform dan pengalamaan dalam pengelolaan transportasi serta infrastruktur yang kami miliki, memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan keselamatan dalam proses transportasi logistik maupun penumpang,” ucapnya.

Dengan sistem ini, imbuhnya, AstraFMS menyediakan data dan analisa yang dapat digunakan perusahaan memantau dan pengelolaan operasional pada sistem transportasi, terutama menyangkut armada, kondisi pengemudi, biaya operasional, pengelolaan waktu, rute perjalanan, dan kondisi fisik kendaraan.

Hadi mengatakan ada beberapa fitur penting dari produk AstraFMS yang akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan keamanan di bidang transportasi.

Adapun fitur tersebut antara lain memberikan visibilitas terhadap pergerakan kendaraan secara real time dan juga memonitor setiap manuver berbahaya seperti berkendara melebihi batas kecepatan, rem mendadak, menikung secara tiba tiba, salah rute hingga memberikan peringatan jika mobil dalam bahaya pencurian.

Selain itu, membantu mengatur jadwal perawatan berkala termasuk dokumen dan garansi kendaraan hingga memonitor, mengelola, menganalisa kinerja & perilaku pengemudi (eco & safety index).

Fitur itu juga mengatur efisiensi biaya operasional kendaraan, meningkatkan utilisasi kendaraan dengan melakukan monitoring disetiap pergerakan dan sistem AstraFMS mampu melakukan pengelolaan yang menyeluruh dan terukur.(ri)

Rilis Media

BC dan TNI-AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Asal Timor Leste

KENDARI (Alfijak): Petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, bersama TNI Angkatan Laut (AL) Haluoleo Kendari menggagalkan 677 bal pakaian dan sepatu bekas selundupan asal Timor Leste.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Padmoyo Tri Wikanto, menyebutkan ratusan bal pakaian dan sepatu bekas selundupan itu diamankan dari sebuah kapal bernama KM Bumi Lestari di Pelabuhan Wanci, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Upaya penyelundupan barang bekas ini digagalkan atas kerja sama Bea Cukai dan TNI AL setelah kami mendapat informasi dari masyarakat. Perkiraan nilai barang tersebut 1,5 miliar rupiah,” jelas Tri, Rabu (30/1/2019), dikutip dari sultrakini.com.

Komandan Pangkalan TNI AL Kendari, Kolonel Laut (P), I Putu Darjadna, menjelaskan setelah kapal asal Timor Leste itu diperiksa, ditemukan ratusan bal pakaian dan sepatu bekas diduga akan diselundupkan.

“Kami periksa, benar bahwa kapal tersebut mengangkut ratusan bal pakiaan bekas. Saat itu juga langsung kita amankan dan kita giring ke Dermaga TNI AL.

Pelaku ada tiga orang kita amankan, di antaranya berinisial H, D, dan I. Ketiga pelaku kita serahkan ke pihak kepolisian untuk proses pemeriksaan,” terang Putu.(ri)

Rilis Media

Pelita Samudera Shipping Beli Kapal Baru Untuk Angkut Batubara

JAKARTA (Alfijak): Emiten logistik PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) menuntaskan pembelian kapal baru yang diberi nama Dewi Ambarwati.

Kapal kelas handysize untuk mengangkut batu bara, sejalan target ekspansi perseroan untuk memenuhi kebutuhan logistik untuk sektor energi.

Dengan kapasitas 32,000 bobot mati (dwt), Dewi Ambarwati merupakan kapal handysize kedua perseroan dan telah disewa untuk pengiriman batu bara di daerah Bunati, Kalimantan Selatan, dimulai sejak minggu pertama Januari 2019.

“PSSI menyelesaikan transaksi akuisisi kapal induk ini di akhir tahun 2018, seluruhnya dilunasi dengan kas internal,” kata Sekretaris Perusahaan Pelita Samudera Shipping, Imelda Agustina Kiagoes, dalam pernyataannya, Selasa (29/1/2019).

Dengan masuknya kapal induk baru ini, perseroan saat ini memiliki total armada sebanyak 80 unit, terdiri dari 38 unit kapal tunda, 37 unit tongkang, 3 unit fasilitas muatan apung (FLF) dan 2 unit kapal induk kelas handysize dibandingkan dengan 77 unit yang dimiliki pada awal tahun 2018.

Perseroan menghabiskan sekitar 21 juta dollar AS untuk belanja modal di tahun 2018 dibandingkan dengan sekitar 15,7 juta dollar AS di tahun 2017. Adapun belanja modal organik sebesar sekitar 50 juta dollar AS di 2019

Ini terutama untuk pembelian kapal tunda, tongkang, dan kapal induk, yang akan didanai dari kombinasi pembiayaan eksternal dan internal, tergantung pada perkembangan dan kondisi pasar,” terang Imelda.

Dia mengatakan, permintaan logistik lokal yang meningkat terutama untuk sektor energi dan mineral akan menjadi fokus utama Perseroan di tahun 2019.

Oleh karena itu, PSSI menargetkan volume kargo sekitar 1,8 juta – 2,2 juta metrik ton di tahun 2019 untuk armada kapal induknya, tergantung kondisi pasar dan kemampuan untuk menambah jumlah armada. (ri)

Rilis Media

ALFI & Bank Danamon Tbk Kerjasama Layanan Logistik

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng PT.Bank Danamon Indonesia Tbk, untuk kerjasama pengembangan layanan pembayaran kegiatan bidang logistik dan kepelabuhanan atau smart port.

Herman Savio, Kepala Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT.Bank Danamon Tbk, mengatakan perseroan kini terus mengembangkan dan mensupport kegiatan pembayaran secara online di ekosistem pelabuhan dan logistik.

“Dengan kerjasama ini merupakan awal untuk bisa melakukan sistem pelayanan delivery order (DO) pelayaran dari manual ke digital,”ujarnya.

Kerjasama dituangkan melalui MoU antara Bank Danamon & ALFI/ILFA dalam Strategic Partnership For Logistics & Port Solution, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Dia mengungkapkan, perseroan sebelumnya banyak bergerak di bidang multifinance dan saat ini fokus pada inovasi pengembangan layanan digita dan online finance.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pelaku bisnis logistik tetap optimistis tranformasi digital di Indonesia meskipun ditengah isue pemilu dan perang dagang China dan Amerika.

“Transformasi digital kita lakukan saat ini, kalau kita gak mau ketinggalan dengan negara-negara lainnya,”ujarnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation Forwarder Association (AFFA) itu juga mengatakan,pembangunan sektor logistik tidak terlepas dari empat hal yang perlu diperhatikan.

Pengembangan logistik, kata dia, bergantung pada pembangunan infrastruktur, suprastruktur, fiskal dan moneter, serta pendidikan.

“Kerjasama AlFI dan Bank Danamon ini dalam kaitan pengembangan suprastruktur logistik itu,”ujar Yukki.

Rilis Media

Ini Sejumlah Persoalan Yang Masih Disoroti ALFI

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi dapat terwujud.

“Kami sudah mengirim surat kepada Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut (Lala)  Kemenhub Wisnu Handoko  menayakan tindak lanjut soal uang jaminan kontainer melalui  asuransi tersebut,” kata Ketum DPW ALFI DKI, Widijanto, baru-baru ini.

Widijanto mengatakan akhir Desember 2018 lalu, sempat digelar Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Wisnu Handoko membahas  uang jaminan kontainer  dengan sistem asuransi.

Dalam rapat yang dihadiri ALFI, INSA, GINSI, Indonesia  Shipping Agency Association (ISAA) dan surveyor tidak ada pihak yang tidak setuju dengan usul ALFI pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi.

Widijanto mengatakan  ALFI sangat berharap  pembayaran uang jaminan kontainer dengan asuransi dapat terlaksana khususnya untuk meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil pemilik barang.

Menurut Widijanto, pembayaran uang jaminan kontainer secara tunai sebesar Rp 1 juta  untuk 20 feet dan Rp 2 juta (40 feet) sangat memberatkan bagi PPJK sebagai wakil pemilik barang yang umumnya pengusaha UKM.

“Anda bayangkan  kalau PPJK menangani 100 kontainer berarti perlu disiapkan uang jaminan kontainer 100-200 juta. Ini cukup mengganggu perputaran modal PPJK. Karena pengembaliannya cukup lama sampai sebulan lebih,” katanya.

Tumbuh 30%

Asosiasi itu meyakini prospek bisnis forwarder dan logistik pada 2019 masih bergairah.

Menurut Widijanto, kecenderungan kegiatan logistik pada tahun depan akan tetap tumbuh, seiring bertambahnya perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Di Jakarta saja hingga Nopember 2018 ini terdapat 1.800 perusahaan forwarder dan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang aktif. Jumlah ini naik ketimbang tahun lalu sebanyak 1.400-an perusahaan,”ujarnya.

Widijanto mengatakan, tumbuhnya jumlah perusahan di sektor logistik, forwarder maupun PPJK di DKI Jakarta itu belum tentu sebanding dengan pertumbuhan arus kargo yang di tangani melalui pelabuhan Tanjung Priok.

“Kalau dari jumlah perusahaan logistiknya di DKI ada pertumbuhan hingga lebih 30%, namun volume kargo di Priok berdasarkan data yang kami peroleh hanya tumbuh 6% untuk peti kemas dan sekitar 12% untuk non kontainer,”paparnya.

Dia mengatakan, dengan kondisi itu, saat ini persaingan bisnis logistik maupun forwarder di DKI semakin ketat, sedangkan disisi lain ‘kue’ kargonya hanya naik tipis.

“Pada akhirnya, perusahaan forwarder dan logistik yang berkompetisi itu harus mengedepankan service, efisiensi dan customer oriented,” ucapnya.

Widijanto juga mengatakan, ALFI sudah menyampaikan tiga persoalan krusial di bisnis logistik yang mesti ditindaklanjuti implementasinya oleh Kementerian Perhubungan guna meningkatkan daya saing.

Ketiga persoalan itu yakni; pertama, terkait masih ditariknya uang jaminan kontainer oleh perusahaan pelayaran asing untuk kegiatan import.

Kedua, implementasi permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan petikemas maksimal tiga hari secara konsisten dan konsekwen di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar.

Ketiga, agar ada mandatori terhadap pelayaran asing untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dengan customernya agar implementasi dokumen delivery order (DO) secara elektronik di pelabuhan-pelabuhan utama itu bisa dilaksanakan. (ri)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya