Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Rilis Media

Presiden Jokowi Hadiri Deklarasi Truk Pelopor Keselamatan


Jakarta: Sekitar 10.000 pengusaha dan pengemudi truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengikuti Deklarasi Pengemudi Truk Pelopor Keselamatan di Terminal JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Minggu (17/3).

Deklarasi ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta para pejabat dari sejumlah instansi terkait.

“Pengemudi adalah pekerjaan mulia. Ayah saya dulu seorang pengemudi, yang bisa mengantarkan saya menjadi seperti sekarang. Kalau tidak ada pengemudi yang mengantarkan barang, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Presiden dalam kata sambutannya.

Dia pun memberikan semangat kepada para pengemudi truk dan mengingatkan agar selalu menjaga keselamatan berkendara. “Patuhi semua aturan yang berlaku, dan selalu ingat keluarga menunggu Anda semua di rumah” ujar Jokowi.

Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya dalam sambutannya mengatakan, IPC menggandeng stakeholder pelabuhan untuk membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya dalam mengemudikan truk angkutan barang.

Di era baru pelabuhan, tuturnya, IPC dan pelaku bisnis di pelabuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan risiko, waktu pelayanan, dan biaya operasional semakin efisien sehingga kualitas pelayanan meningkat serta menurunkan biaya logistik. Risiko ini, termasuk di dalamnya risiko kecelakaan dan keselamatan kerja.

Oleh karena itu, lanjut Elvyn, IPC mendukung Deklarasi Pengemudi Truk Pelopor Keselamatan guna membangun kesadaran pentingnya keselamatan dalam mengemudikan kendaraan, terutama truk angkutan barang

“Di lingkungan internal IPC Group, kami telah menandatangani komitmen Zero Accident. Kami berkepentingan memastikan keselamatan dan keamanan aktivitas di pelabuhan,” katanya.

Menurut Elvyn, Zero Accident merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi pelabuhan kelas dunia.

“IPC berkepentingan menjaga komitmen Zero Accident dengan memperkuat kultur “Work Safety for Zero Accident”, serta melakukan digitalisasi di semua aktivitas dan operasional,” tandasnya.(ri)

Rilis Media

ALFI Dorong Integrasi Sarana Logistik KIMA

MAKASSAR-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( ALFI ) menyatakan, pebisnis logistik turut berkomitmen dalam pembangunan kawasan timur Indonesia dengan mendorong perbaikan ekosistem rantai pasok termasuk optimalisasi peran logistiknya.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, asosiasinya cukup aktif mendukung penyediaan sarana logistik yang terintegrasi di kawasan industri Makassar (KIMA).

Dukungan itu dimulai merealisasikan tersedianya fasilitas depo peti kemas dan pendirian pusat logistik berikat (PLB) di kawasan tersebut.

Dia menambahkan, PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekosistem logistik sehingga mampu menekan risiko fluktuasi harga bahan baku dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku secara tepat waktu.

“Dengan efisiensi itu dapat mendorong meningkatnya perdagangan Indonesia Timur ke pasar global,”ujar Yukki, dikutip dari beritakapal.com.

Yukki mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat, yang diselenggarakan di Makassar, Rabu (13/3/2019).

Acara seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat itu  dihadiri oleh para pelaku industri dan lembaga pemerintah terkait.

Abdul Muis, Direktur Utama PT KIMA, mengatakan realisasi pembangunan PLB di Kawasan Industri Makassar akan melibatkan seluruh instansi dan stakeholder terkait.

Bahkan, PT KIMA telah melakukan investasi serta menyiapkan lahan sekitar area kawasan itu seluas 3 HA.

“FGD Pusat Logistik Berikat KIMA, sebagai wadah untuk memberikan informasi rencana realisasi pendirian PLB di KIMA Makassar serta manfaat bagi para stakeholder terkait,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kantor Bea dan Cukai setempat juga memaparkan tentang sejarah lahirnya PLB di Indonesia dan aturan-aturan yang mendukung kegiatan itu.

Kehadiran PLB KIMA diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis lantaran bisa memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Bea Masuk-PDRI saat pengeluaran untuk meningkatkan daya saing tujuan ekspor.

Trismawan Sanjaya, Executive officer PT Sumisho Global Logistics Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum DPP ALFI bidang supply chain dan e-commerce menjelaskan manfaat PLB khususnya bagi pelaku usaha di Sulawesi Selatan.

“Di industri manufaktur, dengan kehadiran PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik, ketersedian bahan baku tepat waktu, menghindari biaya penumpukan di pelabuhan.Sehingga dapat menata biaya produksi dalam rangka memberikan kesimbangan harga pokok produksi dengan harga prokok penjualan agar dapat meningkatkan produk ekspor dengan daya saing global,”ucapnya.

Ketua ALFI Sulselbar, Syaifudin Ipho mengatakan, PLB di kawasan Industri Makassar dapat meningkatkan ekosistem logistik di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur serta mendukung perindustrian logistik untuk para anggota ALFI di wilayah ini.(ri)

Rilis Media

Usai Diresmikan, Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Api-Api Masih Terbuka Bagi Investor

BANYUASIN- Peluang pengelolaan pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan pihak ketiga masih sangat terbuka, baik itu dari BUMN, BUMD atau swasta yang akan dipilih berdasarkan kriteria sesuai mekanisme ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan prinsip efektif dan efisien.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Palembang, Capt. Mugen Sartoto, bertepatan denga telah diresmikannya pengoperasian Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api di Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu (13/3/2019).

Dia menjelaskan, secara hierarki Pelabuhan Tanjung Api-Api merupakan Pelabuhan pengumpul yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Palembang dengan kapasitas kapal sandar mencapai 1.000 DWT dan draft maksimum 3,5 LWS.

Pelabuhan ini dibangun di atas lahan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas kurang lebih 8 Hektar.

Adapun fasilitas eksisting yang terdapat di pelabuhan Laut Tanjung Api-Api meliputi dermaga seluas (50×20) m², trestle (121,25×8) m², causeway (96×8) m².

Kemudian, lapangan penumpukan (51 x 48) m², gedung kantor, pagar pelabuhan, gapura, signpost darat dan laut, dan pos jaga.

Mugen mengungkapkan, ujicoba operasional pelabuhan itu telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2018 hingga 28 Februari 2019 dengan melayani 10 unit kapal dengan aktifitas bongkar Pome (curah cair) sebanyak 700 Ton dan bongkar 12 unit truk LPG, serta dilanjutkan dengan aktifitas muat HSD (curah cair) sebanyak 520 Ton.

Bahkan, hingga kini telah ada dua unit kapal yang beroperasi secara berkelanjutan di Pelabuhan Tanjung Api-Api, yakni kapal LCT Karya Fortuna dan SPOB Rizky Ifah.

“Kedepan, peluang pengelolaan pelabuhan oleh pihak ketiga sangat terbuka, baik itu dari BUMN, BUMD atau swasta,” ucap Mugen

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H. Purnomo mengharapkan pelabuhan ini dapat diubah menjadi pelabuhan khusus angkutan barang sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa di wilayah Sumatera Selatan.

“Sekaligus meningkatkan keterhubungan secara lebih luas, tertib dan efisien dengan harga yang terjangkau,”ujarnya.

Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Api-Api menjadi momentum sejarah bagi Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai upaya percepatan pengembangan kawasan dan pemicu pertumbuhan perekonomian khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Adapun pengoperasian pelabuhan laut Tanjung Api-Api diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru pada hari ini, Rabu 13 Maret 2019.

Dirjen Hubla yang mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,pada kesempatan itu mengatakan, dalam empat tahun terakhir ini Pemerintah berkonsentrasi membangun infrastruktur yang ada di Indonesia, termasuk pelabuhan.

“Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, menyambungkan dan membuka keterisolasian, memudahkan dan memurahkan biaya transportasi, dan juga biaya logistik, hingga mempersatukan bangsa,”ucapnya.

Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin ini awalnya dibangun untuk melayani komoditas batubara.

“Namun ke depan pelabuhan ini diharapkan menjadi pelabuhan pendukung untuk mengantisipasi kenaikan angkutan barang di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang semakin meningkat,”ujar Dirjen Agus.(ri)

Rilis Media

ALFI Desak Integrasikan Dokumen DO Online

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (ALFIJAK): Dokumen Delivery Order (DO) online, selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi. Dampaknya, kurang efektif dalam upaya strategi penurunan dwelling time dan biaya logistik pelabuhan.

Demikian disampaikan oleh Adil Karim, Sekretaris ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia) DKI Jakarta, melalui keterangan persnya.

Dia berharap, agar DO online segera terintegrasi dalam satu sistem. Mengingat selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi.

Adil Karim, menambahkan bahwa dari hasil hitungan dan survei internal ALFI, jika menggunakan platform yang dibuat ALFI sistem terintegradi bisa menurunkan biaya pengambilan DO untuk impor sebesar 75%. Untuk antrian di loket pelabuhan bisa 50% dan post clearance bisa mencapai 75%.

Dengan demikian, DO online yang terintegrasi dalam satu sistem benar-benar bisa memangkas dwelling time.

Adil karim menbahkan bahwa “platform yang sudah kami kembangkan untuk ekspor sudah terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, di lebih dari 150 negara”.

Sudah masuk pada kegiatan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan china.

Saat ini ALFI sedang mengembangkan PDE mandiri yang nantinya dimasukkan dalam platform tersebut. “Saat ini kami lagi mengembangkan yang namanya PDE mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut”.

Hal ini memudahkan sistem dimana nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Sistem tersebut akan memangkas waktu bagi PPJK maupun importir dalam pengeluaran barang impor. Pun sebaliknya dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

ALFI untuk sementara mengambil sample negara tetangga Malaysia. Yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya.

Nantinya pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga mengubah post tarif. ALFI mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, PPN PPH ataupun bea keluar.

Ini yang dinamakan competitive dynamic inovative, Adil karim SE, CPSCM menyebutnya.(sumber: kliksaja.co)

Rilis Media

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Bawang Merah Ilegal

ACEH (Alfijak): Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh, BC Langsa, dan BC Tanjung Balai Karimun, Senin (11/3/2019) malam menggagalkan penyelundupan bawang merah ilegal dari luar negeri.

Kali ini petugas gabungan Bea Cukai Aceh dan Sumatera Utara berhasil menyita sekitar 30 ton lebih bawang merah ilegal yang diangkut menggunakan KM Anak Kembar.

Selain itu 5 anak buah kapal (ABK) dan tekong kapal ikut diamankan, dan Senin (11/3/2019) malam langsung diamankan ke Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Kuala Langsa, untuk proses lebih lanjut.

Sedangkan sekitar 30 ton lebih bawang merah ilegal yang dibawa dari Penang, Malaysia tujuan Pantai Seping, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, malam itu juga langsung dibawa ke Banda Aceh menggunakan truk tronton.

Sebelumnya KM Anak Kembar bermuatan bawang merah ilegal ini ditangkap di posisi 20 mil laut dari Pelabuhan Kuala Langsa memasuki waktu malam hari, dan selanjutnya langsung ditarik ke Pelabuhan Kuala Langsa.

‎Kasie Penindakan dan Penyelidikan KPBC Tipe B Kuala Langsa, Zaky, kepada Serambinews.com, Selasa (12/3/2019), membenarkan penangkapan KM Anak Kembar berbuatan 30 ton lebih bawang merah ilegal asal Penang, Malaysia yang hendak diselendupkan ke Pantai Seping, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang.

Menurut Zaky, barang bukti (BB) bawang merah ilegal tersebut malam itu juga telah dibawa ke Banda Aceh, sedangkan 5 tersangka telah diamankan di KPBC Tipe B Kuala Langsa, dan untuk kapal KM Anak Kembar diamankan di Pelabuhan Kuala Langsa.(serambinews/ri)

Rilis Media

Kapal Pelni & Kapal Tol Laut Terkoneksi

JAKARTA (Alfijak): PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meningkatkan pelayanan dalam muatan balik kapal tol laut dengan mengkonektivitaskan kapal tol laut dengan kapal penumpang dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sejak kemarin, Minggu (10/3/2019).

Plh Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, upaya konektivitas kapal tol laut dengan kapal penumpang merupakan terobosan perseroan untuk mempersingkat waktu pelayanan tol laut.

“Dengan konektivitas kapal penumpang dan kapal tol laut feeder Kandhaga Nusantara I yang dioperasikan Pelni, pemilik barang bisa menikmati waktu lebih cepat tiba di tujuan,” terang Yahya Kuncoro, Senin (11/3/2019).

Pelni saat ini melayani rute H1+T-10 dari Tanjung Perak-Makassar-Bitung-Tidore-Morotai-Buli-Maba-Gebe-Tidore-Tanjung Perak dengan KM Logistik Nusantara 2 dan KM Logistik Nusantara 3 untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Kapal tol laut tidak langsung ke Tahuna. Bitung menjadi penguhubung untuk selanjutnya barang dipindahkan dengan KM Kandhaga Nusantara I dengan rute Bitung-Tagulandang-Tahuna-Melanguane-Miangas-Bitung,” lanjut Yahya Kuncoro.

Muatan balik dari Tahuna dan pulau-pulau sekitarnya diangkut dengan Kandhaga Nusantara I, setiba di Bitung Pelni dapat mengalihkan muatan ke KM Labobar, Dorolonda, Sinabung, KM Logistik Nusantara 2 atau  KM Logistik Nusantara 3.

“Mana yang lebih dulu, Logistik Nusantara atau Labobar tiba di Bitung, muatan akan diangkut sesuai kedatangan kapal. Ini menjadi nilai tambah bagi pemilik barang,” tegas Yahya.

Konektivitas perdana Kandhaga Nusantara I dengan KM Labobar dilakukan mulai Minggu (10/3/2019). Sebanyak 25 teus kontainer berisi batang pohon kelapa dari Tahuna yang diangkut KM Kandhaga Nusantara I dimuat ke KM Labobar dari Bitung, Sulawesi Utara menuju Surabaya.(ri)

Rilis Media

Dwelling Time & Biaya Logistik Jadi  Penentu Daya Saing

JAKARTA (Alfijak): Kepastian waktu/masa inap barang atau dwelling time di pelabuhan serta mahalnya komponen biaya logistik saat ini, kembali menjadi sorotan.

Kedua hal itu dinilai menyebabkan daya saing logistik Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan Malaysia.

Padahal, saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi era Revolusi Industri ke-4 atau Revolusi Industri 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

Kehadiran revolusi industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi. Hal ini akan membuat dampak yang berarti bagi masa depan industri di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana Jaya mengatakan, hampir semua industri mengharapkan adanya otomatisasi guna mendorong bisnisnya, termasuk industri di pelabuhan.

Maka dari itu revolusi industri 4.0 di sektor pelabuhan merupakan hal baik untuk menuju smart port dan smart supply chian.

Dia mengungkapkan, pada tahun 2023, pasar Logistik akan menjadi salah satu industri terbesar di dunia, namun pelabuhan di Indonesia masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan negara lain.

“Penyebabnya adalah biaya logistik yang masih mahal dan dwelling time yang masih tinggi,” ujarnya baru-baru ini.

Mengutip data World Bank, imbuhnya, pada 2018 biaya logistik Indonesia kurang lebih 25 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih berada di bawah Vietnam dan Malaysia yang mana biaya logistiknya hanya sekitar 13-15 % dari PDB.

Oleh karenanya, menurut Wihana, kita harus menjadi pemain utama dalam industri pelabuhan dan pelayaran lantaran Indonesia adalah negara maritim di mana 40 % perdagangan logistik dunia melewati perairan Indonesia.

“Hal ini menunjukkan bahwa kita telah unggul, maka dari itu kita harus dapat memanfaatkan potensi maritim tersebut dengan cara menguasai teknologi dan digitalisasi,”ucapnya.

Kementerian Perhubungan sendiri telah memulai upaya-upaya digitalisasi, seperti melakukan Transhub Challenge untuk mendorong start-up digitalisasi di bidang transportasi hingga mengembangkan sistem inaportnet versi 2.0.

“Pemerintah berharap perkembangan revolusi 4.0 di industri pelayaran semakin cepat sehingga mampu mewujudkan sistem logistik Indonesia yang lebih efisien dan berdaya saing,”paparnya.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi di sektor transportasi laut.

“Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu grand strategy dan kebijakan umum di sektor transportasi laut yang mendasari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk dalam bidang kepelabuhanan,” tutur Baitul.

Dalam konsep pelabuhan modern, sebuah pelabuhan tidak hanya menjadi transportation center, tetapi juga menjadi sebuah logistic & service center di mana banyak transaksi ekonomi dan administrasi yang dilakukan.

Disinilah teknologi informasi berperan untuk membuat proses transaksi ekonomi dan administrasi bisa dilakukan lebih cepat, murah, dan transparan.

“Penerapan digitalisasi di pelabuhan nasional yang kami laksanakan saat ini adalah untuk mewujudkan 4th generation port, di mana seluruh proses di pelabuhan bisa saling terintegrasi, diakses, dan diawasi dalam satu sistem yang terpadu melalui sistem inaportnet,” jelasnya.

Saat ini, inaportnet telah diterapkan pada 16 pelabuhan strategis dan digunakan secara daily basis untuk mengelola layanan pelabuhan mulai dari kedatangan dan keberangkatan kapal, proses bongkar muat, hingga pemantauan proses keluar masuk barang.

Di samping tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain di tahun 2019, Kemenhub juga telah menyusun rencana penerapan jangka panjang hingga tahun 2024.(ri)

Rilis Media

Eks Terminal 2 JICT Bakal Diaktifkan Lagi, Ini Pandangan ALFI DKI

JAKARTA (Alfijak) : Pelaku bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyambut baik rencana pengoperasian kembali eks Terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah lama idle.

Namun, pengaktifan kembali sebagai terminal transshipment kontainer domestik diharapkan tidak menimbulkan biaya tinggi.

Kendati begitu, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengingatkan agar biaya-biaya yang muncul sebagai konsekuensi pergerakan peti kemas dari lokasi bongkar domestik ke pelabuhan tujuan ekspor, dihitung dengan cermat.

Apalagi, tutur dia, dermaga eks JITC 2 tidak menyambung dengan terminal internasional, baik JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1), maupun Mustika Alam Lestari (MAL).

Di samping itu, langkah tersebut memunculkan konsekuensi pemenuhan terhadap aturan-aturan kepabeanan. Sebagai contoh, pergerakan truk kontainer dari terminal domestik membutuhkan dokumen pabean untuk masuk ke dalam pelabuhan internasional. Di dalamnya, ada biaya yang harus ditanggung pemilik barang.

“Bagi kami, yang pasti jangan ada penambahan cost jika pelabuhan tersebut diefektifkan kembali karena lay out-nya setahu saya [kontainer] keluar dulu dari Pelabuhan Eks JICT 2,” kata Adil.

Dalam catatan ALFI, eks Terminal 2 JICT dahulu digunakan untuk melayani kapal-kapal feeder berkapasitas 200 TEUs dengan draft sekitar 8 meter.

Sejak 2012, terminal internasional dengan kapasitas lapangan penumpukan 9 hektare itu tidak digunakan lagi untuk aktivitas komersial. Dermaga hanya dipakai untuk sandar kapal-kapal tamu TNI Angkatan Laut dan kapal angkut sapi.

Pelindo II berencana mengoperasikan kembali eks Terminal 2 JICT sebagai terminal transshipment peti kemas domestik selambat-lambatnya awal semester II/2019.

Terminal nantinya dapat digunakan untuk sandar kapal domestik dengan muatan ekspor. Muatan itu diturunkan, kemudian dipindahkan ke terminal internasional.

Sebaliknya, bisa pula dari terminal internasional, kargo impor dipindahkan ke JICT 2, lalu diangkut oleh kapal domestik ke pelabuhan lain di dalam negeri.(ri)

Rilis Media

KADIN : SISTEM TRANSPORTASI MESTI EFISIEN

JAKARTA (Alfijak) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mendorong percepatan dan penyelarasan antara program pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama dengan para pelaku usaha harus sejalan untuk menciptakan konsistensi implementasi sistem transportasi yang handal, efisien dan berdaya saing.

Untuk itu, Kadin Indonesia mengusulkan untuk memperoleh zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Alokasi subsidi dapat diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional.

Hal ini untuk mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan. “Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum,” katanya, seperti dikutip dari siaran persnya.

Adrianto Djokosoetono, Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat  sekaligus Ketua Umum DPP Organda, mengatakan zero subsidi BBM maksudnya dengan menghapus subsidi BBM bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya. Caranya dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator.

Juga perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara, serta fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya

Usulan ini selaras dengan sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Lain itu, pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya.

“Dengan begitu, konektifitas inter dan antar moda dalam satu pengaturan, sehingga akan menghasilkan percepatan transportasi yang efisien.” katanya.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Laut Darmansyah Tanamas mengatakan para pelaku usaha pelayaran masih dihadapkan tantangan dari sisi kebijakan moneter.

Para pelaku usaha transportasi laut membutuhkan  dukungan dari perbankan nasional dalam pengadaan kapal dengan bunga yang kompetitif dan tenor panjang. Dengan begitu pengadaan kapal baru dapat lebih efisien.

“Kita membutuhkan skema pendanaan infrastruktur dengan bunga yang setara dengan obligasi negara, dan  jangka waktu pinjaman yang panjang.”tambahnya.

Selain itu juga diperlukan “equal threatment” dalam kebijakan fiskal sebagaimana yang diberikan oleh negara lain kepada sektor pelayaran.

Adanya deregulasi kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih yang berdampak kepada inefisiensi, terutama pada sektor keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Udara, Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa di tahun ini transportasi udara sedikit menghadapi tantangan yang cukup berat yang diawali dengan kenaikan kurs dimana nilai rupiah melemah karena kondisi ekonomi dunia dan berdampak pada dunia penerbangan kita yang saat ini sedang dalam keadaan berhati-hati untuk tetap bertahan.

Masalah-masalah yang masih memberatkan juga adalah masalah pajak yang hubungannya dengan lease pesawat udara.

Di lain pihak kemajuan di bidang infrastruktur seperti Bandara terus berkembang untuk kepentingan masa depan. Juga munculnya moda transportasi di luar pesawat terbang yaitu moda helikopter yang akan membantu untuk mempersingkat perjalanan dalam kota di area jabotabek dan sekitarnya yang saat ini terkendala oleh macetnya jalan darat.

Infrastruktur lainnya yang saat ini terus berkembang adalah pembangunan jalan tol yang menghubungan satu kota dengan kota lain untuk mempersingkat waktu perjalanan dimana hal ini juga akan terasa pengaruhnya untuk dunia penerbangan dengan berkurangnya penumpang pesawat.(ri)