Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, mengatakan persoalan utama pangan di Indonesia adalah ketergantungan impor yang cukup besar.

“Jadi kata Pak Mentan, tahun 2016 tidak ada impor beras, ternyata kita cek datanya di Bea Cukai cukup besar, yaitu 1,7 juta ton,” ungkap Enny Sri Hartati dalam diskusi bertajuk ‘Pangan dan Agraria di Era Jokowi’ yang digelar rilis.id di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Hartati kemudian mencontohkan harga bawang. Menurutnya, di pasar Indonesia sampai 70-80 ribu, sedangkan di pasar internasional berbeda. Disparitas harganya sangat jauh antara pasar domestik dengan pasar internasional.

“Jangankan itu, di depan mata kita saja, harga yang ada di level petani hingga yang harus dibayarkan konsumen untuk semua jenis bahan pangan hampir dua kali lipat. Beras misalnya, di petani mungkin hanya Rp 6.000 tapi dikonsumen lebih dari Rp 11.000,” bebernya.

Penyebabnya, terang Hartati, karena biaya logistik mahal, panjangnya rantai distribusi, termasuk perbuatan tertentu yang mampu mempengaruhi pasokan, dalam hal ini kartel-kartel bahan pangan.

“Tetapi itu adalah akibat, bukan penyebab, karena pasar tidak bekerja secara sehat antara permintaan dan penawaran,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia mencontohkan beberapa negara yang memiliki pasar lelang komoditas, tujuannya untuk menghilangkan rantai pasok yang panjang dan menyediakan informasi harga yang lengkap.

“Dengan begitu, akan menutup terjadinya penguasaan pasokan. Pemerintah seharusnya menciptakan struktur pasar yang sehat. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur,” pungkasnya.

sumber: rilis.id