Semua artikel oleh admin

Rilis Media

Industri Sektor Riil Dipacu

JAKARTA (Alfijak) : Pemerintah sedang melakukan identifikasi terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang akan meningkatkan kapasitas produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebagai substitusi impor maupun keperluan mengisi kancah ekspor.

Kepada perusahaan-perusahaan tersebut, pemerintah siap memberikan beberapa kemudahan fasilitas.

“Fasilitas itu antara lain, kemudahan untuk mendapatkan mesin dan barang modal yang lebih cepat, kemudian jaminan akses terhadap ketersediaan bahan baku,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kunjungan kerjanya di PT. Sukorejo Indah Textile (Sukorintex), Batang, Jawa Tengah, disalin dari siaran resmi, baru-baru ini.

Menperin menambahkan, seiring menggenjot produktivitas industri TPT, Kementerian Perindustrian juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

“Upaya strategis itu sebagai salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM yang kompeten, sesuai kebutuhan dunia industrinya saat ini dan sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Bahkan, Kemenperin telah mengusulkan mengenai penerapan skema insentif fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

Fasilitas ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

“Skema yang diusulkan adalah pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200 persen. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300 persen,” ungkap Airlangga

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan daya saing industri secara nasional, termasuk perusahaan-perusahaan TPT. “Kami optimis akan terjadi peningkatan ekspor TPT sampai dengan USD15 miliar pada tahun 2019,” tandasnya.

Kemenperin mencatat, ekspor TPT nasional pada tahun 2018 diproyeksi mencapai USD13,28 miliar, naik 5,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Industri TPT nasional mampu memberikan share ekspor dunia sebesar 1,6 persen.

Bahkan, industri TPT menunjukkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2018, dengan pertumbuhan sebesar 8,73 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,17 persen.

“Hingga saat ini, industri TPT di dalam negeri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan industri TPT merupakan sektor padat karya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Sukorintex atas upayanya untuk terus mengembangkan industri TPT di dalam negeri serta menjaga brand image untuk produknya.

“Kami berharap agar perusahaan dapat melakukan investasi tambahan dan menciptakan inovasi dalam meningkatkan kualitas produk yang dapat menjadi andalan nasional,” tegasnya.

PT. Sukorintex adalah perusahaan tekstil yang fokus dalam memproduksi sarung tenun dengan brand image yang kuat yaitu “Wadimor”. PT. Sukorintex mampu memproduksi sarung tenun sebanyak 25,2 juta lembar per tahun.

Saat ini, pabrik telah menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000 orang, yang 85 persen berasal dari masyarakat sekitar perusahaan di Kabupaten Batang.

Direktur Sukorintex Taher Ba’agil mengatakan, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan mencapai 30 persen sepanjang 2018 dan diperkirakan meningkat pada tahun ini seiring dengan pengembangan inovasi produk.

“Melalui warna yang beragam dan corak baru, memengaruhi permintaan produk Wadimor yang cukup signifikan,” ujarnya. Saat ini, hampir 75 persen produk Wadimor diserap di dalam negeri sedangkan sisanya diekspor, antara lain ke Malaysia, Dubai, Yaman, Afghanistan. dan Myanmar.

PT. Sukorintex berkomitmen kuat melalui visinya untuk menjadikan Wadimor sebagai sarung nomor satu di Indonesia. Filosofi perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan desain yang beraneka ragam sejalan dengan peta jalan pengembangan produk TPT di era industri 4.0.

Berdasarkan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya sebagai pionir dalam peta jalan penerapan revolusi industri keempat.

Aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.(ri)

Rilis Media

MSA KARGO TAMBAH FASILITAS GUDANG DI SEMARANG

SEMARANG (Alfijak): Kota Semarang, akan menjadi salah satu  primadona bagi para penggiat bisnis  logistik dan forwarder.

Geliatnya sudah bisa  dirasakan dengan gencarnya pemerintah membangun infrastuktur, khususnya  jalan tol yang menghubungkan berbagai kota di pulau Jawa.

Dengan tersambungnya Pulau Jawa ini, maka akan memudahkan dan mempercepat kegiatan jasa pengiriman barang. Namun, semua itu akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan ketersediaan industri logistik yang memadai.

Peluang itu dilihat MSA Kargo yang telah berkiprah di bidang logistik sejak tahun 1981. Mereka kemudian membangung gudang logistik di sekitar Tanjung Emas yang diresmikan pada 15 Februari lalu.

“Kedepan bisnis jasa pengurusan transportasi tidak hanya terbatas  pada kegiatan Freight Forwarding saja, tetapi sudah merambah kepada sektor  industri logistic. Oleh karena itu pada tahun 2000 dan 2005, saya berketetapan hati untuk membeli lahan di Jalan Tanjung Mas Semarang seluas 16 ribu meter persegi untuk membangun sebuah gudang logistik, atau dengan istilah saya hotel barang,” ungkap pemilik PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), Monang Sianipar dalam keterangan pers yang dikirim Sabtu (16/2/2019).

Monang menambahkan, pembangunan gudang ini bukan tanpa risiko,  mengingat pada waktu itu, kondisi perekonomian masih labil dan kurang  berkembang. “Insting bisnis saya mengatakan bahwa kedepan Jawa Tengah akan menjadi daerah dengan induatri logistik terkemuka di Indonesia,” imbuhnya.

MSA Kargo menyelesiakan pembangunan gudang logistic secara bertahap. Pada September 2016 lalu, perusahan ini telah berhasil membangun gudang barang seluas 6 ribu meter persegi. Dan di bulan ini, tepatnya pada 15 Februari 2019 akan meresmikan gudang baru, yang dibangun di atas tanah seluas 2,3 ribu meter persegi.

“Saya berharap dengan beroperasinya gudang baru ini, akan membantu ketersediaan gudang barang di Semarang yang terbilang masih sedikit, begitu juga di daerah Jawa Tengah,” jelasnya.

Kini MSA Kargo telah menyebar di berbagai kota di Indonesia, antara lain, Jakarta (5 kantor), Bandung (2 kantor), Medan (2 kantor), Batam (1 kantor), Balikpapan (1 kantor), Ujung Pandang (2 kantor), Surabaya (2 kantor), Denpasar (4 kantor), Semarang (2 kantor), Solo (2 kantor), Yogyakarta (2 kantor) dan Jepara (1 kantor).

“Semarang menjadi pilot project MSA Kargo pertama, dari 12 kota cabang MSA Kargo yang akan dikembangkan di masa depan. Kami ingin membuat hotel barang dan berusaha membuat quality system sebagai garansi atas produk utama kami,” ujar Monang. (ri)

Rilis Media

Pelindo III Siapkan Rp.6,4 Triliun Untuk Investasi 2019

SURAKARTA (Alfijak): PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menyiapkan investasi Rp6,44 triliun untuk membiayai sejumlah proyek strategis di seluruh wilayah kerjanya di tujuh provinsi sepanjang tahun 2019.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengungkapkan 84% atau sekitar Rp5,4 triliun dari rencana investasi itu akan dialokasikan untuk proyek multi years dan sisanya 16% atau sekitar Rp1,04 triliun untuk membiayai proyek baru.

BUMN itu juga menargetkan arus peti kemas pada tahun 2019 tumbuh 7% menjadi 5,7 juta TEUs dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu sebesar 5,3 juta TEUs.

Perseroan juga mengestimasi kenaikan arus peti kemas itu salah satunya didorong oleh peningkatan produktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, seiring dengan selesainya pekerjaan pendalaman kolam pelabuhan dari -8 meter LWS menjadi -12 meter LWS.

Pendorong lainnya, yakni peningkatan arus peti kemas transhipment domestik menyusul pemberlakuan tarif khusus 65% dari tarif normal, serta peningkatan arus peti kemas di Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Bagendang Sampit, dan Pelabuhan Bumiharjo.

“Investasi kami tahun ini masih fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pendukungnya, seperti akses jalan layang (flyover) yang menghubungan Terminal Teluk Lamong dengan jalan tol dan pembangunan Terminal Gilimas di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,” katanya dalam Rapat Kerja Pelindo III di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/2).

Menurut dia, investasi tersebut akan berdampak positif bagi operasional pelabuhan. Sebagai contoh, jalan layang Terminal Teluk Lamong akan mengurai kemacetan di jalan akses menuju terminal itu. Nantinya, jalan akses Terminal Teluk Lamong akan langsung terhubung dengan jalan tol Surabaya-Gresik.

Contoh lain, lanjut Doso, di Terminal Gilimas Lombok Barat, dulu kapal pesiar tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar (pelabuhan eksisting) karena kendala kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Wisatawan kapal pesiar terpaksa menaiki kapal-kapal kecil untuk mencapai dermaga.

“Setelah ada Terminal Gilimas, kapal pesiar dapat langsung bersandar dan menurunkan wisatawan di terminal pelabuhan. Selain itu mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Flyover Terminal Teluk Lamong dan Terminal Gilimas ini akan siap tahun ini,” jelasnya.

Pelindo III juga menyiapkan beberapa pekerjaan baru pada 2019, seperti pembangunan terminal LNG di Pelabuhan Tanjung Perak, pemasangan sejumlah shore power connection di sejumlah pelabuhan, dan modernisasi peralatan bongkar muat di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III.

Sumber pendanaan masih menggunakan kas internal perusahaan serta hasil dari pinjaman global (global bond) pada 2018 sebesar US$500 juta. “Kami juga akan melakukan kerja sama, baik sinergi BUMN maupun dengan pihak swasta, serta mendorong optimalisasi sumber daya Pelindo III Group,” ungkap Doso.(ri)

Rilis Media

Rakernas Aptrindo: Optimistis Bisnis Angkutan Tetap Tumbuh

JAKARTA: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), yang digelar di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Rakernas Aptrindo itu juga berbarengan dengan HUT ke 4 asosiasi itu dengan mengambik tema ‘Meningkatkan Peran Aptrindo Sebagai Salah Satu Urat Nadi Kelancaran Logistik Nasional’.

Rapat kerja nasional Aptrindo itu dilaksanakan selama dua hari yakni pada 14-15 Februari 2019 dan dihadiri sekitar 500 anggota yang berasal dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aptrindo di seluruh Indonesia.

Juga dihadiri asosiasi penyedia dan pengguna jasa antara lain; Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Organda, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), Apindo.

Selain itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), dewan transportasi kota Jakarta, manajemen IPC/Pelindo II dan manajemen terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, mengapresiasi kegiatan Rakernas Aptrindo tersebut.

Rakernas Aptrindo juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah nara sumber, antara lain; Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Kakorlantas Polri, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Aptrindo mengatakan, Rakernas 2019 merupakan amanat AD/ART serta program organisasi.

“Kita tetap optimistis kendati tahun ini merupakan tahun politik, namun bisnis angkutan logistik dan transportasi diharapkan tetap tumbuh,”ujarnya.

Gemilang mengungkapkan, sejumlah persoalan yang masih menghantui bisnis angkutan logistik antara lain; premanisme di jalan raya dan belum adanya stimulus bagi usaha angkutan barang.(ri)

Rilis Media

Potensi Ekspor Cukup Besar, Bea & Cukai Siapkan PLB di Cirebon

CIREBON (Alfijak): Potensi ekspor di wilayah Cirebon cukup besar karena terdapat 13 kawasan berikat dengan komoditi ekspor terbesar adalah garmen, meubeler, dan migas.

Oleh karenanya, Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon (KPPBC TMP C CIREBON) menargetkan pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) bisa terealisasi.

Salah satu sarana ekspor ini, rencananya akan dibangun di Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan luas area mencapai 2 hingga 3 hektar.

Setelah dilakukan sosialisasi banyak juga eksportir yang berminat menggunakan PLB yang di Cirebon, sehingga hal ini dapat menjadi pilihan dan pertimbangan pebisnis dalam menentukan arah bisnisnya

PLB diyakini akan memberikan dampak positif bagi kalangan eksportir di Wilayah III Cirebon karena akan menghemat biaya operasional dan pengiriman barang menjadi lebih cepat.

Selama ini, sekitar 5 sampai 7 eksportir Cirebon telah mengakses PLB yang ada di luar Cirebon yakni di sekitar Cikarang, Bekasi, Bandung, dan Jakarta.

Menurut Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada KPPBC TMP C CIREBON, Novemberiyanto Nugroho, PLB merupakan sarana baru dari layanan kepabeanan untuk kegiatan ekspor di Wilayah III Cirebon.

“Di Wilayah III Cirebon belum ada PLB. Oleh karena itu, akan kita bangun dan ditargetkan tahun ini lokasinya di Arjawinangun,” katanya, saat menggelar Sosialisasi layanan kepabeanan atas kegiatan ekspor melalui PLB, Selasa (12/2).

Dia melanjutkan, jika PLB dibangun di Wilayah III Cirebon, akan menguntungkan pihak eksportir karena dapat memotong biaya penyimpanan barang, transportasi, pembayaran lebih cepat, dan mempersingkat waktu pengiriman barang.

“Itu akan memberikan kemudahan bagi eksportir untuk mempercepat logistiknya ke luar negeri. Ekspor itu kan biaya logistiknya besar nanti kalau di sini sudah ada PLB, itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan PLB di Arjawinangun lokasinya sangat strategis karena dekat dengan jalur transportasi yang memadai.

“Disana dekat dengan jalan tol, jalur ke bandara, dan bisa diakses oleh kendaraan besar,” tuturnya.(ri)

Rilis Media

Ekspor Kendaraan CBU, Kini Lebih Mudah

JAKARTA (Alfijak): Kegiatan ekspor kendaraan melalui Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara (Auto Gate System), kini lebih mudah.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) melaunching Simplifikasi Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU), pada Selasa, 12 Februari 2019 di pelabuhan Tanjung Priok.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Darmin Nasution.

Sistem Auto Gate tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER – 56 / BC / 2012 tentang Ujicoba Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara (Auto Gate System).

Terkait dengan aturan tersebut, IPCC merupakan bagian dari tempat penimbunan sementara (TPS), khususnya TPS untuk kendaraan dan sejenisnya. Dalam aturan tersebut, Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Dengan adanya aturan tersebut maka pemasukan barang ke TPS dilakukan melalui Sistem itu setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan.

Adapun persetujuan yang dimaksud diantaranya meliputi Nota Pelayanan Ekspor (NPE); Persetujuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE); persetujuan pemasukan barang asal dalam daerah pabean yang dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean melewati tempat di luar daerah pabean atau persetujuan pemasukan lainnya.

Di sisi lain, sehubungan dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan ekspor, diatur bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat disampaikan paling lama 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

Terkait dengan jumlah dan jenis barang serta nomor peti kemas/ VIN Barcode Kendaraan dapat dilakukan perubahan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean pelabuhan muat.

Eksportir produk otomotif berupa kendaraan bermotor CBU mengusulkan adanya relaksasi terkait ketentuan pengajuan PEB dan perubahan data PEB sebelum masuk ke kawasan pabean.

Usulan tersebut berdasarkan pada proses bisnis perdagangan otomotif yang memerlukan proses grouping atau pengelompokan ekspor yang sangat kompleks, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, vehicle identification number (VIN), jenis transmisi, sarana pengangkut, waktu produksi, dan lain-lain.

Usulan tersebut sangat didukung oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) yang merupakan Terminal Kendaraan terbesar ke-3 se-Asean, dan 27 Dunia.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mengatakan, layanan itu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan ekspor kendaraan bermotor CBU sehingga membantu menurunkan biaya logistik secara langsung dengan mengakomodasi kebutuhan perusahaan untuk dapat menggeser lokasi penumpukan barang ekspor ke kawasan pelabuhan atau terminal kendaraan.

Selain itu, dapat mengurangi kerusakan kendaraan yang diekspor akibat double handling car carrier serta membantu peningkatan ekspor Kendaraan.

“Ini bisa mendorong menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara dan 12 besar dunia yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia,”ujar Menkeu

Hingga awal tahun 2019, IPCC memiliki luas lahan penampungan sebesar 34 ha dengan kapasitas penuh sebanyak 780 ribu unit. Saat ini, kapasitas atau utilisasi lahan telah terpakai 521.064 unit.

Direktur Utama IPCC, Chiefy Adi K mengatakan, dengan adanya sistem ini akan memberikan keuntungan bagi perseroan berupa peningkatan kapasitas muat di tempat kami yang merupakan TPS bagi kendaraan.

“Penerapan Auto Gate System ini merupakan upaya untuk memudahkan proses bongkar muat kendaraan,”ucapnya.(ri)

Rilis Media

Dewata Ekspansi Bisnis Logistik Energi

JAKARTA (Alfijak): Resmi menjadi perusahaan terbuka pada awal November 2018, PT Dewata Freight International Tbk (DEAL) yang bergerak dibidang jasa transportasi (freight forwarding) akan siapkan ekspansi dengan mengembangkan bisnis logistik energi seiring dengan anak usaha yang akan membangunIndependent Power Producer (IPP) yang berbasis gas di tahun 2019 ini.

Dari hajatan initial public offering, DEAL berhasil meraup dana segar, sebesar Rp 45 miliar. Berdasarkan prospektus dana sebesar Rp 16 miliar akan digunakan untuk penyertaan modal pada anak perusahaan DEAL, yang bernama PT Dewata Makmur Bersama (DMB). Kegiatan usaha DMB adalah perdagangan,tetapi ke depan akan fokus pada kegiatan usaha EPC (Engineering Procurement, dan Construction).

DEAL juga memiliki anak perusahaan yang bernama PT Arrow Chain Management Logistics dan memiliki kegiatan usaha jasa transportasi. Kelak, dana Rp 16 miliar yang disuntikkan ke DMB akan digunakan untuk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berada di Tulang Bawang, Lampung dan Tarakan.

Sedikit gambaran, sinergi DEAL dengan DMB terjadi dimana DMN mengerjakan EPC dan perseroan melalukan pengangkutan alat-alat beratnya. DMB sendiri fokus dalam kegiatan usahanya di sektor penyedia jasa listrik sebagai bagian dari industri logistik.

Direktur Keuangan DEAL Nurhasanah mengatakan jika proyek Independent Power Producer (IPP) rampung maka DEAL akan menjalankan usaha logistik energi seperti batubara dan gas dari DMB. “Di tahun ini ekspansi DEAL adalah masuk ke logistik energi,” kata Nurhasanah.

Presiden Direktur DEAL Bimada menambahkan di tahun ini DEAL akan mengembangkan bisnis logistik di sektor transportasi pertamabangan. Dengan adanya IPP yang berbasis gas maka DEAL jadi memiliki peluang untuk mengangkut transportasi gas.

Sekedar informasi, DMB telah menyelesaikan proyek EPC penyediaan listrik di Jailolo dan Bacan di Provinsi Maluku. DMB juga telah menandatangani MoU pembangunan PLTMG Tulang Bawang, Lampung dengan perkiraan perkerjaan dimulai di tahun ini dan selesai di 2020.

Selama ini DEAL telah menyediakan usaha logistik berskla besar seperti pengiriman pembangkit listrik, petrokimia, dan industri berat lainnya. Selain itu, DEAL juga melakukan pengiriman kargo berukuran besar dan berat dengan memanfaatkan kapal, truck, tongkang, LCT, serta kereta api multi gandar.

Pengiriman domestik antar pulau, ocean freight service, air cargo service, customs clearance dan manajemen pergudagangan dan distribusi pun DEAL siap layani.

Untuk capex di tahun ini, Nurhasanah mengatakan jumlahnya sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah armada DEAL.

Nurhasanah mengatakan prospek industri logistik tidak akan pernah mati karena selama ada manusia maka kegiatan perpindahan pasti akan terjadi.

Dalam prospektus dijelaskan pertumbuhan perseroan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi global maupun domestik. Pulihnya ekspor impor mendorong laju permintaan terhadap jasa freight forwading yang disediakan DEAL.

DEAL berencana meningkatkan utilitas dalam pengelolaan dana. Beberapa proyek yang sedang dijalankan DEAL adalah proyek LRT, SSP, serta proyek fleet yang akan dijalankan perseoran di tahun ini. Proyek fleet merupakan investasi untuk pembelian fleet trailer untuk mengirim kontainer dari dan ke pelabuhan dan gudang importir maupun eksportir.

DEAL menargetkan di tahun ini pendapatan bisa tumbuh 84% menjadi Rp 347 miliar dari estimasi pendapatan di tahun lalu yang mencapai Rp 187 miliar.

Target tersebut diproyeksikan akan terdorong dari diversifikasi pendapatan transportasi sebesar 71%, logistik dan pergudangan 20% serta lain-lain sebanyak 9%.

Pendapatan lain-lain sebagian besar berasal dari kegiatan EPC perusahaan DMB sebesar 25 miliar.(sumber:Kontan.co.id)

Rilis Media

Kemendag Rilis Izin Impor 1,4 Juta Ton Gula Mentah

JAKARTA (Alfijak): Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin impor 1,4 juta ton gula mentah untuk keperluan industri rafinasi periode semester I 2019 pada 4 Februari lalu.

Volume izin impor itu mencakup separuh dari total kuota 2,8 juta ton impor gula mentah yang dialokasikan tahun ini.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman (mamin) serta industri farmasi tumbuh 5-6 persen tahun ini. Peningkatan ini mengikuti pertumbuhan kedua sektor industri tersebut yang stabil di atas 7 persen per tahun.

“Pada Januari-September 2018 industri mamin tumbuh 9,74 persen, sementara industri farmasi tumbuh 7,51 persen pada kuartal I tahun lalu. Kami perkirakan tahun ini kedua sektor itu akan tumbuh 7-8 persen,” ujar Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, seperti dikutip siaran pers, Sabtu (9/2).

Kemendag juga mencatat ada 11 perusahaan yang terdaftar memiliki izin untuk melakukan impor. Namun, dalam laman inatrade Kemendag, tercatat baru terdapat sembilan perusahaan yang memberi laporan impor.

Mereka adalah Medan Sugar Industry, Angels Products, Sentra Usahatama Jaya, Andalan Furnindo, Sugar Labinta, Jawamanis Rafinasi, Makassar Tene, Duta Sugar International, serta Dharmapala Usaha Sukses.

Sementara perusahaan lain yang belum memberikan laporan adalah Permata Dunia Sukses Utama dan Berkah Manis Makmur.

Tahun ini, pemerintah memberikan kuota impor gula mentah mencapai 2,8 juta ton. Gula mentah ini selanjutnya akan diolah menjadi gula rafinasi bagi kebutuhan industri makanan dan minuman serta industri lainnya atau bukan konsumsi rumah tangga.(ri)

Rilis Media

Bappenas Usulkan Tarif Khusus Truk Logistik di Tol Trans Jawa

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan operator tol memberi tarif khusus untuk angkutan logistik, menyusul enggannya truk logistik melintas tol itu karena tarifnya dianggap mahal.

Bambang mengatakan, jalan tol dibangun agar bisa memudahkan angkutan logistik.”Paling penting nanti hitung-hitungan operator tol dengan potensial usernya, berapa harga yang bisa..atau mungkin ada harga khusus barangkali yang diberikan kepada angkutan truk. Karena jalan tol dibikin untuk memudahkan angkutan barang,” katanya di Kementerian PPN Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, jalan tol menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan transportasi yang lancar maka akan menurunkan biaya logistik.

“Saya melihat jalan tol justru sumber pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya jalan tol kelancaran transportasi menjadi lebih baik, biaya logistik bisa turun, tentunya kita tidak bisa bergantung pada jalan arteri,” katanya.

Selain itu, jalan arteri tidak bisa terus-menerus untuk angkutan logistik. Sebab, jalan tersebut akan rusak dan menimbulkan beban ke pemerintah.

“Jalan arteri memang bebas, problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga harus ada biaya perbaikan, ada porsi besar anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia untuk maintenance,” terangnya.

KUMPULKAN STAKEHOLDERS

Sebelumnya, Pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik berupaya untuk menyusun grand design sistem logistik nasional. Hal ini dikarenakan masih tertinggalnya kualitas logistik dalam negeri jika dibandingkan dengan negara kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution pun mengumpulkan para pelaku usaha untuk membicarakan soal tantangan yang dihadapi dunia logistik, termasuk Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Pasalnya, logistik merupakan salah satu kunci untuk mendorong kuantitas sekaligus kualitas ekspor dan impor Indonesia. Meskipun, jika dilihat dari skala internasional, sudah terjadi peningkatan kualitas logistik dalam negeri. Dalam dua tahun, Indonesia sudah mencatatkan kenaikan peringkat Logistic Performance Index sebanyak 17 peringkat dari posisi 63 di 2016 menjadi peringkat 46 di 2018.

“Walaupun begitu kalau dibandingkan dengan negara ASEAN utama kita belum lebih baik. Kita masih peringkatnya lebih rendah dari Malaysia, Thailand dan bahkan Vietnam,” ujar Darmin .

Dia mengatakan upaya perbaikan kinerja logistik telah dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur. Namun, hal itu tak cukup lantaran peningkatan di aspek digital juga penting untuk meningkatkan kinerja logistik yang bisa mendorong ekspor nasional.

Adapun hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan pembangunan otomotif center.(ri)