Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam mencopot pejabat dan karyawan Bea Cukai yang tidak berani menindak importir nakal karena takut adanya oknum Polri dan TNI membekingi pengusaha.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai tak bisa bekerja menindak importir nakal lantaran dibekingi oknum TNI atau Polri,” tegas Sri Mulyani digedung Beacukai.

Bila ada pejabat Beacukai kalau ditanya dan jawabnya au au au, dirinya tidak akan segan-segan langsung mencopot pejabat bea cukai yang menjadikan ketakutannya adanya beking dibalik importir nakal dan hal itu sebagai alasan tidak bisa bekerja secara optimal.

Bahkan Menkeu berjanji pejabat tersebut akan di bawa ke tengah lapangan. “Nanti kita sorakin rame-rame sebelum kita pecat,” janji Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengumpulkan pimpinan lembaga mulai dari TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan, PPATK, hingga KPK di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai.

Alasan pengumpulan pimpinan lembaga tersebut kata Sri Mulyani untuk memberikan pesan kepada jajaran intansi lembaga tersebut dan jajaran Beacukai untuk tidak lagi mencari alasan tidak bisa bekerja karena ada pihak lain yang membekingi.

Menkeu mengaku dirinya sering menerima laporan Sri Mulyani, ia kerap menerima laporan adanya beking dari aparat keamanan yang melindungi importir nakal dan menakut-nakuti pegawai Beacukai akibatnya pejabat dan bawahannya ketakutan.

Dengan ketakutannya para pejabat beacukai bekerja di lapangan menyebabkan pegawai Ditjen BC tidak optimal bekerja akibatnya target penerimaan bea dan cukai jadi tidak tercapai, padahal penerimaan negara begitu penting untuk membiayai pembangunan.

Bentuk satgas

Untuk membersihkan oknum pejabat di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi Menkeu membentuk satuan tugas (satgas).

Satgas dibentuk kerja sama antara Kementerian Keuangan, TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

“Ini sinyal keras bagi para petugas Bea dan Cukai atau penegak hukum lainnya yang mencoba berkongsi dengan para importir nakal.”Kita harapkan satgas ini untuk meminimalkan berbagai praktik yang bisa menggerus penerimaan negara tersebut.” papar menkeu.

Pemerintah juga akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk barang ke Indonesia. Sejumlah pelabuhan utama misalya Tanjung Priok, Cikarang, hingga Belawan akan menjadi fokus pemerintah untuk menjaga supaya praktik penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen kepabeanan dilakukan oleh para importir nakal.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendukung upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan.

sumber: poskotanew.com