Arsip Tag: Yukki N. Hanafi

Rilis Media

Yukki Ditugaskan Jadi PLT Harian Kadin Indonesia

ALFIJAK – Kadin Indonesia telah menerima informasi resmi mengenai keputusan independen dan pribadi yang diambil oleh Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) untuk menerima posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Keputusan Arsjad Rasjid merupakan keputusan independen dan tidak memiliki hubungan dengan posisi atau pandangan Kadin Indonesia dalam dunia politik. Kadin Indonesia dengan tegas berkomitmen untuk untuk tetap netral dan fokus pada kegiatan organisasi yang sudah disusun dengan baik.

“Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan pribadi dan tidak melibatkan urusan organisasi saya di Kadin Indonesia,” tegas Arsjad Rasjid.

Dengan bergabungnya Arsjad menjadi Ketua TPN untuk salah satu Bacapres, dirinya akan berhalangan sementara efektif Rabu, 27 September 2023, dan pelaksanaan tanggung jawab operasional harian akan diserahkan kepada Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia..

“Dengan keputusan ini, saya akan berhalangan sementara sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia,“ ungkap Arsjad.

Yukki Nugrahawan Hanafi yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia, menghormati keputusan yang telah diambil oleh Arsjad Rasjid.

“Kadin Indonesia menghormati keputusan beliau yang berhalangan sementara serta taat pada peraturan yang berlaku di Kadin Indonesia. Kadin Indonesia harus bebas dari konflik kepentingan,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi.

Kadin Indonesia akan memastikan dan melanjutkan peranannya dalam mengemban amanah dari anggotanya dan seluruh masyarakat Indonesia, mempromosikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdasarkan nilai gotong royong demi Indonesia Maju.(*)

Rilis Media

Perusahaan Logistik Supaya Kembangkan Networking & Kompetensi SDM

ALFIJAK –  Perusahaan logistik dan forwarder agar mengembangkan networking dan mampu bersaing secara global. Selain itu, mengedepankan tingkat kepercayaan kepada pelanggan serta mendorong kompetensi SDM logistiknya.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, pada Sabtu (9/9/2023).

Dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota ALFI di daerah terkait pentingnya kolaborasi dan harmomisasi antar stakeholders untuk menciptakan layanan logistik yang lebih transparan, efektif dan efisien sehingga bisa tercipta ekosistem logistik dengan komoditi penggerak utamanya.

Yukki mengatakan, aktivitas sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional serta sebagai penyumbang signifikan lapangan usaha.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha tahun 2022 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yaknk sebesar 19,87 persen.

“Saya berharap pertumbuhan perekonomian di Batam bisa semakin baik lagi dan daya beli masyarakat-nya juga meningkat. Apalagi, Batam sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia dimana sejumlah proyek pembangunan infrastruktur cukup masif di wilayah ini,” ucap Yukki.

Ketum DPP ALFI juga berpesan agar perusahaan logistik anggota ALFI di Batam bersama stakeholders dapat berperan mengawal Visi Indonesia Emas 2045. Karenanya,perusahaan anggota ALFI agar jangan hanya terfokus pada aktivitas di pelabuhan saja, tetapi juga harus melebarkan sayap (ekspansi) layanan seperti ke Bandar Udara (Bandara).

Sunadi Pimpin ALFI Kepri
Berdasarkan hasil Muswil ke-2 DPW ALFI Kepri, Sunadi terpilih sebagai Ketua Umum DPW ALFI Kepri Periode 2023-2028. Adapun  Sekretarisnya, Golan Hasan dan Bendahara Badriyah.

Dalam sambutannya, Sunadi menyampaikan apresiasi kepada teman- teman DPC Kota Batam bersama DPW Kepri karena kerja keras dan kekompakkannya sehingga Muswil ini berjalan dengan baik.

Hasil Muswil tersebut juga telah sesuai dengan Angaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) organisasi, sehingga jajaran Kepengurusan terpilih bisa langsung melaksanakan program kerjanya untuk masa bhakti lima tahun kedepan.[*]

Rilis Media

Yukki Ingatkan Pentingnya Transformasi & Kompetensi Pelaku Logistik

ALFIJAK – Keberadaan dan kondisi infrastruktur provinsi Jawa Barat masih menjadi daya tarik investasi nasional baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hal tersebut terbukti bahwa saat ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal Investasi di tahun 2022 dengan besaran Rp. 174,6 Triliun, dimana hampir sepertiga investasi digerakan oleh Usaha Mikro Kecil (Rp. 55,2 Triliun).

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang sekaligus Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ke III ALFI/ILFA DPW Jawa Barat 2023 bertema ‘Keberlanjutan Ekosistem Bisnis Logistik dengan Digitalisasi dan Kolaborasi’ yang digelar di Bekasi Jawa Barat pada Rabu (5/7/2023).

Hadir pada kesempatan itu, KSOP Patimban, Kakanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Dishub Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank OCBC NISP, dan para anggota ALFI Jawa Barat. Selain itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra, Kadin Jawa Barat dan Kadin Karawang.

Yukki mengatakan, anggota ALFI diseluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3000-an perusahaan, sejatinya mayoritas adalah kelas usaha kecil menengah (UKM), sehingga anggota ALFI di Jawa Barat bisa mengambil lebih peran untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di bidang transportasi dan logistik.

“Karena itu, inisiasi DPW ALFI Jawa Barat untuk menyelenggarakan Rapimwil sekaligus FGD pada hari ini perlu kita apresiasi, mengingat Jawa Barat merupakan pilar penting ekonomi nasional, dan menjadi wilayah penopang pusat bisnis dan produksi nasional yaitu Jakarta dan sekitarnya,” ucap Yukki.

Dia juga mengemukakan, bahwa kondisi perekonomian global masih berkontraksi, bahkan menunjukan pertumbuhan negatif dibeberapa negara ekonomi besar dunia. Disisi lain, peta rantai pasok dunia tengah mengalami pergeseran, dimana kawasan Asia Pasifik dan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi  dan menjadi pusat produksi dan konsumsi sekaligus.

Untuk berbagi pandangan, imbuh Yukki, Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN adalah tujuan utama untuk relokasi rantai pasokan (dari cina dan dunia) akibat geopolitik dan dampak pandemi. Akan tetapi pertumbuhan mereka sudah mendekati ambang batas, karena tingkat pengangguran Vietnam sebesar 2,6% pada tahun 2022 kurang dari setengah dari umunya negara di Asia Pasifik yang hanya  5,7%.

“Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memfasilitasi investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan yang mempermudah melakukan bisnis lintas batas,” papar Yukki.

Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI juga mengingatkan soal digitalisasi logistik dan keberlanjutan usaha yang perlu menjadi fokus bersama dalam memenangkan persaingan usaha kedepan, tidak hanya sesama pengusaha lokal tapi kita bicara tentang pengusaha regional dan internasional.

Karena itu, ujar Yukki, perusahaan anggota ALFI perlu punya rencana untuk memastikan kelangsungan usaha nya bisa bertahan dan tidak fokus terhadap kegiatan yang bersifat tradisional dan manual.

Dia juga mengingatkan supaya setiap kegiatan organisasi yang memiliki visi dan mengedepankan pembangunan ekosistem usaha yang berbasis kolaborasi dan inklusifitas.

“Potensi sekaligus tantangan bagi NKRI ke depan adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan menanggalkan ego sektoral guna kepentingan lebih besar yang berkelanjutan,” ucap Yukki.

Dua Periode

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi juga menegaskan, dirinya hanya akan memimpin organisasi pelaku usaha itu selama dua periode.

“Saya tegaskan lagi disini, awal tahun depan saya sudah pensiun sebagai Ketum DPP ALFI. Saya ingin organisasi ini terus maju berkesinambungan dengan SDM yang ada. Makanya jangan sampai ada upaya-upaya perubahan-perubahan AD/ART di ALFI. Sudah cukup bagi saya memimpin ALFI ini selama dua periode.

Dia menambahkan, kita semua patut bersyukur lantaran ekonomi RI terus membaik bakhan, pada tahun lalu bisa tumbuh diatas 5% sementara banyak negara lain masih mengalami kendala perekonomian tidak sederhana.

“Kinipun sudah masuk Juli 2023, ternyata ekonomi kita masih tumbuh dan ekspor kita masih surplus,” ujar Yukki sambil menegaskan bahwa ALFI juga mendukung sepenuhnya hilirisasi.

Tantangan Logistik

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan FGD ini diharapkan sebagai ajang berdiskusi menjawab tantangan logistik kedepan.

“Karenanya bisnis logistik harus bertransformasi di era ini bagi pelaku usaha logistik, dengan optimalisasi digitalisasi,” ucap Nuh.

Dia menambahkan, dengan perkembangnan ekonomi di Jawa Barat diatas 5% saat ini, menandakan ada potensi bagi pelaku usaha logistik untuk ikut ambil bagian di bisnis logistik ini.

“Infrastruktur di Jawa Barat ada Patimban dan Bandara Kertajati, dan hal ini mesti menjadi momentum bagi pelaku logistik di Jawa Barat. Kitapun mesti mulai mengoptimalkan dan memanfaatkan pelabuhan Patimban agar bisa lebih maksimal,” ujar Nuh.[*]

Rilis Media

ALFI Ajak Pelaku Logistik Bersiap Songsong NLE

ALFIJAK – Aktivitas Logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Adapun saat ini, Pemerintah RI sedang berupaya mewujudkan National Logistic Ecosystem (NLE) guna menyelaraskan arus lalu lintas barang yang berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, untuk itulah, DPP ALFI selalu mendukung para pengurus ALFI di daerah untuk menggandeng pemerintah dalam rangka percepatan implementasi NLE.

“Kita harus berkolaborasi. Jadi seluruh rangkain logistik ini tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga kita harus siap menyongsong NLE pada Tahun 2024 mendatang,” ujar Yukki Senin (28/11/2022).

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Potensi Jawa Timur

Yukki menambahkan, Jawa Timur memiliki prospek yang sangat cerah karena pertumbuhan perekonomiannya diatas pertumbuhan nasional serta memiliki inflasi yang sangat terjaga.

“Saya melihat Jawa Timur memiliki potensi yang sangat luar biasa yang dapat memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelabuhan kedua terbesar di Indonesia ada di Tanjung Perak yang letaknya di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga menduduki posisi ketiga Bandara Internasional yang memiliki kargo cukup tinggi,” ucap Yukki saat menghadiri  Muswil VI DPW ALFI/ILFA Jawa Timur pekan lalu.

Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri (KADIN) Jawa Timur, Deddy Suhayadi mengajak seluruh pelaku logistik untuk tetap waspada dan terus melakukan inovasi meski perekonomian Jawa Timur cukup stabil saat menghadapi geopolitik 2023.

“Tetap optimis tapi juga perlu hati-hati. Jawa Timur memiliki fundamental yang kuat hingga 5,4% dengan kondisi perekonomian tersebut diharapkan perusahaan anggota ALFI/ILFA tetap berkolaborasi antar logistik di Indonesia dan menggandeng pemerintah dan stake holder, serta dapat memanfaatkan peluang-peluang dengan sebaik-baiknyanya,” ujar Deddy.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono mengatakan bahwa iklim perekonomian di wilayahnya sudah membaik terlebih akibat dari pandemi Covid-19 2 tahun ini.

“Alhamdulillah perkembangan Jatim saat ini tercatat 5,58% menunjukkan bahwa ekonomi di Jatim sudah bangkit, sesuai dengan slogan Jatim yaitu Optimis Jatim Bangkit,” tutur Nyono.

Logistik dianggap sebagai roda penggerak utama perekonomian di Indonesia, karena hampir semua bidang pasti membutuhkan logistik. Di mana dari akses logistik yang baik, Jatim menyumbang 1/5 dari perdagangan di Indonesia.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak turut mendukung dan mendorong implementasi NLE di wilayahnya dengan memaksimalkan akses infrastruktur untuk industry logistik dan forwading.

“Akses logistik salah satunya jalan tol. Saat ini tol yang menyambung dengan Surabaya, serta Malang bahkan Probolinggo, telah meningkatkan kelancaran logistik di Indonesia dan Jatim sendiri. Karena itu pemanfaatkan jalan tol, terutama utilisasi Transjawa harus digencarkan untuk menggenjot perekonomian,” ucap Emil.

Wibisono Pimpin ALFI Jatim

Dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW ALFI Jawa Timur yang digelar pada Rabu (23/11/2022) itu, Sebastian Wibisono dari PT Continental Cargo Carrier Indotrans terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Jawa Timur periode 2022-2027.

“Alhamdulillah, ini amanah yang luar biasa, ini amanah dari rekan-rekan anggota, Insyaallah saya akan jaga amanah ini untuk keberlangsungan organisasi yang lebih baik. Namun tentunya tetap harus melibatkan senior-senior lainnya. Setelah ini kami lakukan konsolidasi internal dan menggelar Rapat Kerja (Raker) anggota untuk menyusun struktur pengurus ALFI Jatim,” ujar Wibisono.

Pada Muswil tersebut, Wibisono berhasil menyisihkan ketiga kandidat lainnya yakni Plt Ketua DPW ALFI sebelumnya Arief Tejo Sumartono dari PT Puma Logistics Indonesia, Atiek Sri Mariyati Rahayu dari PT Welgrow Indopersada, Ferisa Erick Christian Cahyono dari PT Dian Mega Kurnia.[*]

Rilis Media

ALFI Mendukung Perpanjangan PPKM Darurat & Apresiasi Masukan KADIN

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan mendukung perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah RI juga telah memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 s/d 20 Juli 2021 guna meredam laju Pandemi Covid-19 di tanah air.

Dalam kaitan ini, Presiden RI Joko Widodo , juga telah meminta semua pihak agar bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. “Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp.55,21 Triliun, berupa: bantuan tunai,  bantuan sembako, bantuan kuota internet dan  subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Presiden.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, mendukung yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya dan solusi bersama untuk menekan penularan Covid-19 serta mempertahankan roda perekonomian nasional.

“Kami sebagai pelaku usaha di sektor logistik, dapat memahami kebijakan yang di ambil Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. Opsi ini tidak bisa kita hindari meskipun bagi kami inipun sangat berat,” ujar Yukki, pada Rabu (21/7/2021).

Dia mengatakan, ALFI akan selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan forwarder dan logistik di Indonesia untuk mendukung kebijakan perpanjangan PPKM Darurat itu dengan komitmen mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas usahanya.

“ALFI siap mendukung hal itu. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada usaha bidang Logistik dan Transportasi di Indonesia untuk selalu berkomitmen pada protokol kesehatan,” paparnya.

Yukki menegaskan, dalam pandangan pelaku usaha, PPKM Darurat tentu sangat berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, serta efek domino yang ditimbulkan yaitu penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini kita semua agar bersikap tenang tidak resah dan panic buying,” paparnya.

Oleh karenanya, imbuh Yukki, ALFI merespon positif adanya usulan KADIN ke Pemerintah RI dalam perpanjangan PPKM Darurat itu.

Menurut Yukki, pasalnya apa yang disampaikan KADIN tersebut merupakan kondisi nyata dunia usaha saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir 18 bulan terakhir ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi. Arsjad mengatakan ada beberapa masukkan kepada pemerintah, yaitu:

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kedua, mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional serta tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dengan catatan karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksinasi minimal dua kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kemenperin.

Ketiga, pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.

Keempat, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha, selain kesehatan dan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang kuat terhadap sejumlah kebijakan, seperti implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat (fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Rilis Media

Penyiapan Infrastruktur Logistik Mesti Didukung Semua Pihak Terkait

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai bahwa sorotan Presiden Jokowi terhadap akses infrastruktur yang tidak mendukung kinerja pelabuhan sudah tepat.

Pasalnya, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki N. Hanafi, kondisi yang disampaikan Presiden itu juga tidak hanya dialami oleh pelabuhan tetapi juga bandar udara (bandara) terkait akses jalan dan pengelolaanya yang belum baik.

Kendati begitu, ujar Yukki,  tanggung jawab akses jalan ke infrastruktur logistik itu bukan cuma menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan saja tetapi melibatkan instansi terkait lainnya.

Dia juga menepis bahwa sorotan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu berkaitan dengan akses ke pelabuhan Patimban.

“Sesuai informasi yang saya peroleh dari media masa, akses Patimban akan mulai dibangun tahun ini,” ucap Yukki dalam Power Lunch, CNBC Indonesia, pada Rabu, (02/06/2021).

Dia juga menyebutkan kelangkaan kontainer khususnya yang berukuran 40 feet menjadi salah satu persoalan industri logistik yang terjadi di masa pandemi, akibatnya ongkos logistik meningkat hingga 200%-300%.

“Saat ini eksportir UMKM seperti furniture dan tekstil menjadi sektor yang maling merasakan dampak dari langkanya kontainer utamanya untuk pengiriman jarak jauh,” jelas Yukki.

Rilis Media

ALFI Dukung Konsep Kawasan Industri Terpadu di KEK Sei Mangkei

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung konsep kawasan industri terpadu (KIT) Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, konsep tersebut selain dapat memberikan akselarasi bagi pelaku usaha industri juga mengintegrasikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung logistik dan transportasi di wilayah itu.

“Termasuk bakal lebih mendorong volume angkutan kargo melalui Pelabuhan Kuala Tanjung ,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (1/5/2021).

Yukki menyakini konsep KTI di KEK Sei Mangkei yang dicanangkan Pemerintah itu bisa lebih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Sumut maupun secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat (30/4).

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 hektare, ternyata baru 5 tenant yang ada dan baru menempati 10 persen lahan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi sehingga dampak ganda akan diperoleh.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” kata Bahlil.

Kesiapan Pemda

Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” kata Radiapo.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya sembilan bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” kata Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031 mendatang.(*)

Rilis Media

ALFI Apresiasi Komitmen KL Terkait NLE

ALFIJAK – Sistem logistik nasional belum kompetitif lantaran biaya logistik Indonesia masih tinggi dibanding dengan 5 negara ASEAN, yaitu sekitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak awal asosiasinya aktif terlibat mendukung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

Indonesia, imbuhmya akan memasuki Asean Connectivity pada tahun 2025, sehingga nantinya tidak hanya orang, tapi juga goods yang terhubung dan hal ini merupakan tantangan yang cukup besar.

Berbagai macam survei, kata dia, menyebut Indonesia akan masuk dalam tujuh kekuatan besar ekonomi pada 2030. Maka program NLE menurutnya, merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor. Jadi ini bukan sebuah badan atau organisasi baru,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (25/9/2020).

Dia memgatakan, adapun pelayanan yang dilakukan oleh NLE mencakup antara lain; Delivery Order Online (DO Online) dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2), memfasilitasi penggunaan layanan (pemilik kargo/ penerima barang dan freight forwarder) dalam membuat DO Online dan SP2 maupun informasi kedatangan kapal secara real time dan terintegrasi dalam kegiatan pengiriman barang.

“NLE merupakan hasil kerja sama besar antara Kementerian dan Lembaga (K/L) serta dunia usaha. Hal itu membuktikan, kolaborasi lebih baik dibandingkan kompetisi, makanya kita mempunyai komitmen bersama. Karena itu ALFI mendukung penuh,” ujar dia.

Kementerian & Lembaga

Yukki memyampaikan, ALFI sangat mengapresiasi semua Kementetrian dan Lembaga (KL) yang berkomitmen dalam mendukung untuk mengeksekusi implementasi NLE sesuai Inpres 5/2020 itu.

Sebelumnya, dalam jumpa pers bersama secara virtual soal NLE yang digelar Kamis (4/9), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan mendukung penataan NLE yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dukungan tersebut dilaksanakan melalui konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan dengan mengintegrasikan insfrastruktur dengan simpul transportasi, yakni antara pelabuhan, bandara, stasiun kereta apai, terminal, pusat distribusi dan jaringan transportasi.

Dukungan penuh terhadap implementasi Inpres 5/2020 juga disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penataan NLE dalam meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

NLE juga dapat mempercepat proses ekspor-impor sehingga menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus lalu lintas dokumen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, upaya untuk terus memperbaikinya diperlukan kerjasama dari semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan Inpres 5/2020 tentang NLE tersebut.

Menkeu menegaskan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, melalui penataan ekosistem logistik nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan dupilkasi.

“Sistem NLE ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan,” ucapnya.

Menkeu menyebutkan, NLE merupakan bagian dari reformasi logistik yang dilakukan pemeritah sehingga diharapkan kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat.

Terkait itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional, salahsatunya dengan memperbaiki ekosistem logistik nasional.

“Eksekusi pelaksanaan NLE ini sangat penting. Stakeholders harus duduk bersama, dan monitoring NLE juga agar dilakukan simultan, ” ujar Menko Luhut.

Rilis Media

ALFI Apresiasi Beleid Penataan Sislognas

ALFIJAK- Pemerintah Indonesia kian serius membangun ketertinggalan di bidang infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia.

Hal itu ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional, menunjukkan Pemerintah Republik Indonesia sangat serius membenahi system logistik nasional.

Inpres ini mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait.

Beleid itu juga mengakomodir peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas dan menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik san Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, sangat mengapresiasi terbitnya Inpres tersebut.

Menurutnya, National Logistic Ecosystem (NLE) ini sudah saatnya di luncurkan dan di gunakan oleh para pemangku kepentingan terlebih di masa pandemi ini digitalisasi telah menjadi suatu keharusan.

“Dengan NLE ini akan tercipta efisiensi dan transparansi dan harapannya akan mengurangi biaya logistik yang saat ini terbilang tinggi,” ujar Yukki, kepada wartawan pada Kamis (18/6/2020).

Dia menegaskan, National Logistc Ecosystem (NLE) ini adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).

Yukki mengatakan, diperlukan inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi sekarang ini, lantaran digitalisasi sangat membantu dan memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya.

“Kita saat ini juga sudah melakukan meeting online, tanpa tatap muka secara langsung, harusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana Pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents)”, ucapnya.

Saat ini pengembangan digitalisasi selain modul impor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery, IoT (Internet of Things), pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan serta asuransi untuk menunjang Trade Financing untuk kemudahan anggota ALFI.

“Tentunya semua itu tidak melupakan aspek keamanan digital,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi yang juga elaku Ketua Umum DPP ALFI dan juga Chairman AFFA (ASEAN Federation for Forwarder Association).

Mengingat pentingnya kolaborasi digital platform sehingga menjadi satu ecosystem, ALFI terus mendorong digitalisasi akan membuat seamless synergy di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta.(md)