ALFI Dukung Konsep Kawasan Industri Terpadu di KEK Sei Mangkei

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung konsep kawasan industri terpadu (KIT) Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, konsep tersebut selain dapat memberikan akselarasi bagi pelaku usaha industri juga mengintegrasikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung logistik dan transportasi di wilayah itu.

“Termasuk bakal lebih mendorong volume angkutan kargo melalui Pelabuhan Kuala Tanjung ,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (1/5/2021).

Yukki menyakini konsep KTI di KEK Sei Mangkei yang dicanangkan Pemerintah itu bisa lebih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Sumut maupun secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat (30/4).

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 hektare, ternyata baru 5 tenant yang ada dan baru menempati 10 persen lahan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi sehingga dampak ganda akan diperoleh.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” kata Bahlil.

Kesiapan Pemda

Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” kata Radiapo.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya sembilan bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” kata Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031 mendatang.(*)

UNESCAP – ALFI Institute, Tingkatkan Kompetensi SDM Logistik

ALFIJAK – United Nations Economic and Social Commission for Asia and tha Pacific (Uneccap) bekerjasama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta ALFI Institute untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha logistik di Indonesia dan Asean.

Kerjasama tersebut diwujudkan dengan menggelar seminar secara virtual selama dua hari, yakni pada 12 s/d 13 April 2021.

Kegiatan secara virtual itu juga didukung para anggota Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), anggota ALFI maupun alumni ALFI Institute di seluruh Indonesia serta para pemangku kepentingan di bidang logistik /stkeholders.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum DPP ALFI/AFFA Chairman Yukki Nugrahawan Hanafi, dengan menampilkan Pembicara dari UNECSAP/Chairman AFFA Logistics Institute Mr. Somsak Wisetruangrot.

Pada kesempatan itu, Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan bahwa dalam skala pembangunan ekonomi secara utuh khususnya terhadap pergerakan barang antar negara di Asean perlu dukungan antar negara dikawasan itu yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, Asean mengembangkan dan mendorong Perusahaan Logistik Services Providers agar terus tumbusuh dan berkembang walupun dalam situasi sulit imbas Covid-19 yang masih melanda didunia global saat ini.

“Harus kita akui, bahwa dampak Covid-19 mengakibatkan berbagai perubahan ekonomi yang signifikan di hampir semua negara di dunia. Begitupun imbasnya terhadap kegiatan logistik yang mengalami perubahan hampir disemua moda transportasi (darat, laut dan udara) serta shortage container maupun perilaku konsumen,” ujar Yukki.

Untuk itulah, imbuh Yukki, UNESCAP, ASEAN Secretariat, AFFA dan ALFI memiliki tanggung jawab yang besar dan berupaya berjuang semaksimal mungkin mendukung upaya pengembangan kapasitas & kapabilitas pelaku logistik melalui peningkatan kualitas SDM.

Dia menegaskan, pengembangan kompetensi SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pelaku Logistik yakni salah satunya melalui training dan seminar ataupun webinar.

Yukki berharap dengan diselenggarakan kegiatan ino oleh UNESCAP dan ALFI, maka pelaku logistik dapat lebih beradaptasi dan mengambil langkah dalam perubahan dan dinamika yang cukup signifikan dalam kegiatan Logistik.

Peserta seminar juga diharapkan dapat mengupdate perkembangan di AFFA melalui working group yang telah dilaksanakan bulan Desember 2020 lalu yang melakukan inisiatif dan agreement dalam percepatan pergerakan barang di Asean serta mengadopsi adanya AFFA STC (Standard Trading Condition) bagi Penyedia jasa logistik anggota Asean.

Direktur ALFI Institute, M Supriyanto mengatakan, sebagai penyelenggara acara tersebut pihaknya sangat memperhatikan upaya pemerataan dan informasi yang up-date terhadap perkembangan logistik khususnya di Asean.

Dia berharap melalui program ini dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dan pengetahuan sehingga memberikan optimalisasi dalam perkembangan pelaku Logistics Services  Provider di Indonesia melalui perkuatan SDM dalam bidang Logistik dan supply chain.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 120 peserta dari AFFA member state, AFFA TOT, Anggota ALFI sebagai pelaku logistik di seluruh Indonesia dan Pengajar dan Alumni ALFI Institute di seluruh Indonesia.

“Usai webinar ini para peserta akan mendapatkan e-certificate dari UNESCAP,” ujar M. Supriyanto.(*)

Sektor Logistik Bakal Tumbuh 7% Tahun ini

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengestimasi aktivitas bisnis logistik pada tahun 2021, diharapkan bisa tumbuh mencapai 7 persen.

Kendati begitu, estimasi pertumbuhan tersebut tentunya masih belum sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang rerata bisa diatas 10 persen.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan kondisi bisnis logistik pada triwulan pertama tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan terutama ditopang oleh Konsumsi. Kitapun melihat Investasi sudah masuk kembali karena ada rasa optimistis dimana vaksinasi Covid 19 sudah berjalan.

“Sebagai pelaku bisnis logistik, kita berharap hal ini dapat terus ketingkat yang lebih baik.Tentunya belum sesuai yang kita harapkan tapi pertumbuhan di Logistik kita harapkan di akhir tahun 2021 bisa sekitar 7℅,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada hakekatnya bahwa pertumbuhan industri logistik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Oleh karenanya, meskipun kondisi Pandemi belum juga usai sampai sekarang ini, namun sektor logistik masih bisa bergerak tumbuh lantaran masuk dalam 11 sektor yang diijinkan tetap berjalan.

“Kecenderungan tumbuhnya bidang Logistik telah terlihat di semester akhir tahun 2020 lalu. Kendati pastinya belum kembali kepada titik sebelum Pandemi terjadi. Disisi lain kitapun masih menghadapi  permasalahan sulitnya mendapatkan kontainer 20 feet khususnya untuk eksport yang bukan saja Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia,” ucap Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Freigt Forwarders Association (AFFA).

Dia mengemukakan, optimismtis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini, juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengeluarkan proyeksi optimistis untuk perekonomian nasional di Triwulan I tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar (minus) 2,19% (y-on-y) dan membaik dari pertumbuhan Triwulan III 2020 sebesar (minus) 3,49% (y-on-y).

Seperti dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan perekonomian RI akan tumbuh 4,5 – 5,5% tahun ini. Dengan proyeksi Triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh 1,6% sampai 2,1%.

Reboundnya ekonomi Indonesia setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan atau logistik pada Triwulan IV 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar (minus) 13,42 persen.

Yukki mengatakan, berbagai capaian program dalam sistem logistik nasional (Sislognas) juga perlu diapresiasi, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Sislognas tersebut dilapangan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya usulan untuk menaikkan payung hukum Sislognas menjadi Undang-Undang dan pembentukan Kelembagaan Logistik Nasional. Alasannya, Sistem National Logistic Ecosystem (NLE) juga diharapkan dapat memicu perbaikan sektor logistik nasional kedepan.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian baru-baru ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah terdapat sejumlah capaian Sislognas antara lain; terbitnya Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sudah diubah dengan Perpres No:59 tahun 2020.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 46 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dan rel Kereta Api dengan investasi mencapai Rp.159 Triliun.

Capaian lainnya, sampai dengan 1 Februari 2021,telah ada 187 Pusat Logistik Berikat di 187 lokasi. Selain itu, indikator kinerja logistik yang membaik juga bisa dilihat dari dwelling time di pelabuhan yang semakin baik yakni pada Februari 2021 hanya 2,68 hari.

Namun, imbuh Yukki, kunci sukses dalam Sislognas masih perlu dikelola secara akurat, cepat serta terintegrasi melalui Badan Independen (Adhoc) yang berperan secara aktif dan terkoordinir dibawah kepemimpinan dan kewenangan khusus sehingga mampu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam menentukan kebijakan tehnis yang komprehensif.

“Karena itu, ALFI menilai sudah saatnya Indonesia memerlukan leading sector yang ngurusin soal logistik nasional,” ucap Yukki.(*)

Dengan NLE, Biaya Logistik Ditargetkan Turun Sebelum 2024

ALFIJAK – Masih tingginya persentase biaya logistik nasional terhadap angka produk domestik bruto (PDB) menjadi perhatian serius Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya.

Dia menginginkan penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No.18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

“Saya ingin hal itu dapat kita percepat capaiannya. Demikian juga dengan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kita selesaikan sebelum 2024,” ujar Menko Luhut.

Dia mencontohkan, peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada pekan lau merupakan sebuah awal untuk melakukan penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya di Batam. Hal ini guna mempersingkat waktu layanan, dan berlaku 24/7 atau 24 jam per minggu.

Menko Luhut berharap BLE mampu mendorong lebih banyak investasi masuk, sehingga akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Batam, secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Luhut tak memungkiri saat ini terdapat banyak pelabuhan, bandara, stasiun, pergudangan, tetapi belum dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien.

“Kemudian masalah kapasitas infrastruktur di Jawa dan kekurangan infrastruktur di luar Jawa. Hingga belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Menko Luhut, fokus area BLE ini dari skema Business to Government to Government (B2G2G) adalah integrasi izin usaha dan izin konsumsi, Layanan terpadu STS/FSU, penerapan autogate system.

Sementara untuk skema Government to Business to Business (G2B2B) adalah layanan pemesanan trucking, layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan warehouse (gudang) hingga layanan pembayaran.

Luhut mengungkapkan, Pemerintah akan mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia juga kita masukkan sistem National Logistic Ekosystem (NLE).

Ke delapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.(*)

ALFI DKI Keberatan Pembatasan Jam Operasional Truk Logistik di Jakut

ALFIJAK –  Pelaku bisnis forwarder dan logistik menyayangkan adanya pemberlakuan pengaturan jam operasional truk logistik di wilayah Jakarta Utara.

Selain berpotensi menghambat arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, hal itu juga justru bisa membuat biaya logistik nasional melambung.

“Disatu sisi, Pemerintah dan stakeholders sedang fokus berupaya membuat cost logistik nasional efisien. Namun dilain sisi ada aturan lokal wilayah yang semangatnya justru bertentangan dengan efisiensi logistik nasional.Ini tentunya yang menjadikan pelaku usaha bingung,” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, pada Kamis (25/3/2021).

Dia menegaskan, dari sisi aktivitas logistik dan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok mesti beroperasi 24/7 atau nonstop 24 jam sehari dalam seminggu.

“Pengaturan jam operasional truk logistik di jalan eksisting bisa dilakukan  jika sudah ada jalan khusus untuk kegiatan distribusi ekspor impor dan domestik dari dan ke Priok. Disisi lain Pemerintah dan stakeholders saat ini sedang mendorong ekonomi nasional bisa bangkit kembali akibat hantaman Pandemi Covid-19,” tutur Adil Karim.

Untuk itu ALFI DKI Jakarta, imbuhnya, berharap supaya rencana Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, melakukan uji coba pemberlakuan jadwal operasional trucking di wilayahnya dapat ditinjau ulang.

“Kami sebagai pelaku usaha logistik sangat keberatan dengan rencana itu, seharusnya ada solusi lain tanpa mengorbankan kepentingan bisnis logistik,” tandas Adil.

Sebelumnya, melalui siaran pers-nya, Pemkot Jakut akan menguji coba jam operasional truk logistik guna mengurangi tingkat kemacetan dan menciptakan kelancaran lalu lintas di wilayah Jakarta Utara (Jakut).

Pengaturan tersebut sebagai upaya Pemkot Jakut mengedepankan kepentingan masyarakat luas pengguna jalan serta meminimalisir terjadinya kecalakaan lalu lintas.

“Ini sebagai bentuk apresiasi Pemkot Jakut mengakomodir kepentingan masyarakat demi keamanan dan kenyaman masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Jakut, H. Juani melalui siaran pers Pemkot Jakut yang diperoleh redaksi.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pelabuhan Tanjung Priok, Pemkot Jakut juga menekankan optimalisasi tempat penampungan sementara atau buffer trucking sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah (Perda) No:1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Berikut Penerapan Jadwal Waktu Operasional Truk Kontainer :
– Pada Jalan Raya Plumpang s/d Simpang Lima Semper.
– Jalan Cilincing Raya dan Kecamatan Cilincing.
–  Pada Pagi Hari pukul 06.00 – 09.00 Wib.
–  Pada Sore Hari pukul 16.00 – 21.00 Wib.
–  Penerapan Jadwal waktu dimulai pada Rabu 24 Maret 2021.
– Pada jalan Cilincing Raya Diterapkan pada tahap selanjutnya.

ALFI DKI, Mendahulukan Kepentingan Anggota

ALFIJAK : Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, merupakan salah satu asosiasi pelaku usaha yang cukup aktif memberikan masukan dan cukup kritis kepada Regulator serta stakeholder terhadap kondisi maupun pengembangan bisnis di sektor transportasi & logistik di tanah air, khususnya di DKI Jakarta.

Pada periode 2019-2024, Kepengurusan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPW ALFI DKI Jakarta di amanahkan oleh anggota ALFI DKI Jakarta kepada KETUA UMUM: Adil Karim SE,  SEKRETARIS UMUM: Fauzan Musa, dan BENDARA UMUM: Qadar Zafar.

Selain kepada anggota, DPW ALFI DKI Jakarta juga memiliki sejumlah program strategis dalam melindungi serta mengembangkan kompetensi perusahaan anggotanya. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari kordinasi dan kerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI.

Sejarah

Sebelum bernama ALFI atau ILFA, nama asosiasi ini adalah GAFEKSI (Gabungan Forwarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Indonesia) atau INFA (Indonesian Forwarders Associations) yang merupakan Asosiasi hasil peleburan atau fusi dari ketiga Asosiasi sebelumnya yaitu:

1. GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia) dibawah naungan Ditjen Hubla – Dephub.

2. INFFA (Indonesian Freight Forwarders Association) dibawah naungan Departemen Perdagangan; dan

3. AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) dibawah naungan Ditjen Hubud – Dephub.

Proses peleburan/fusi ini memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Sejak tahun 1986 dimana pada masa transisi tersebut para Pimpinan/Pengurus dari GAVEKSI, INFFA. AEMPU membentuk Dewan Jasa Pengurusan Transportasi Indonesia atau Indonesian Freight Forwarders Council yang merupakan wadah/tempat dialog dan musyawarah untuk mencari mufakat dalam rangka menindak lanjuti himbauan dan maksud positif dari Departemen Perhubungan yang menghendaki bahwa Asosiasi – asosiasi yang sejenis agar bergabung dan melebur menjadi satu demi untuk mempermudah pembinaannya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan: KM-10 Tahun 1988 tertanggal 26 Januari 1988 tentang Legalitas Pendirian Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; dan KM-10 Tahun 1989 Tanggal 22 Februari 1989 tentang pelimpahan wewenang memberikan ijin usaha Jasa Pengurusan Transportasi Kepada Kantor Wilayah. Departemen Perhubungan yang menandatangani atas nama Menteri Perhubungan.

Setelah itu ketiga Asosiasi tersebut mempersiapkan secara bersama perangkat-perangkat yang diperlukan demi terwujudnya Fusi (peleburan). Dan pada tanggal 10 Juni 1989 Fusi (peleburan) terlaksana dan sekaligus telah dirampungkannya Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sementara GAFEKSI (INFA).

Pengukuhan GAFEKSI (INFA) oleh Menteri Perhubungan telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.4/AU.001/Phb-89 dimana dinyatakan GAFEKSI (INFA) merupakan satu-satunya organisasi wadah bagi perusahaan Forwarder/Ekspedisi Muatan di Indonesia, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. IM.5/HK/207/PHB-89 tanggal 28 Desember 1989.

GAFEKSI (INFA) Sebagai Anggota Badan-Badan Nasional dan Internasional: Kamar Dagang dan Industri (KADIN), AFFA (Asean Federation of Forwarder Associations), FAPAA (Federation of Asia Pacific Aircargo Association), FIATA (International Federation of Freight Forwarder Associations).

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Denpasar, Bali pada 10 Juli 2010 itu, Gafeksi sepakat untuk mengubah nama asosiasi menjadi ALFI/ILFA, berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KP 781 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012.(red)

Pacu Kompetensi SDM, Platform Edukasi Ruang Maritim Diluncurkan

Alfijak –  Indonesia pernah mencapai masa keemasan di bidang pada zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan lainnya, bhkan sejak Kerajaan Kutai disekitar abad ke-4.  Sejak dahulu, karaktetistik masyarakat sudah memanfaatkan laut untuk aktivitas perdagangan dan pelayaran lantaran 3/4 wilayah RI merupakan berbentuk kepulauan yang terkoneksikan dengan perairan.

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT) serta pengetahuan dibidang kemaritiman yang terus bergerak cepat, saat ini dibutuhkan edukasi  yang mumpuni mengenai hal itu.

Untuk itulah, sejumlah praktisi, pegiat maupun pengamat yang konsen pada Kemaritiman di Indonesia meluncurkan platform edukasi berbasis portal yakni ‘Ruang Maritim’ (ruangmaritim.com).

“Platform tersebut memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas pengetahuan terhadap pendidikan yang berkhusus pada sektor maritim yang berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapan saja dan di mana saja,” ujar Amar Hertanto, CEO Ruang Maritim, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (20/3/2021).

Dia menjelaskan, ada pilihan tiga kelas edukasi yang ditawarkan di platform edukasi Ruang Maritim kepada peserta, yakni;  Kelas Gratis, yang bisa diakses oleh semua orang yang mengunjungi web ini.

Kemudian, Kelas Regular yang hanya bisa diakses dengan cara membuat akun. Serta Kelas Premium, yang hanya bisa diakses dengan cara membuat akun dan mengupgrade akun ke akun premium.(***)

Strategi dan Kebijakan Digitalisasi Logistik dengan NLE

ALFIJAK – Kementetian Perhubungan mengungkapkan strategi dan kebijakan instansi itu dalam mendukung digitalissi logistik dengan national single window atau NLE.

Sistem NLE itu telah diluncurkan secara virtual pada akhir September 2020.Bahkan untuk mendukung NLE, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE).

Dengan sistem NLE itu, juga diharapkan menjadi sistem yang mendukung mata rantai pasok aktivitas ekspor, impor serta logistik domestik.

Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan, dalam Webinar  bertema ‘Innovation Supply Chain’, pada Kamis (18/3/2021), memaparkan bahwa Kemenhub telah menyiapkan empat strategi digitalisasi logistik dan dukungan terhdap NLE.

Pertama, menggabungkan seluruh platform logistik yang meliputi skema Government to Government (G to G),  Business to Government (B to G), maupun Business to Business  (B to B).

Kedua, Simplifikasi Proses Bisnis Pre-Clearance melalui Program Single Submission Pengangkut.

Ketiga, Penerapan One Billing One Gate pada pelabuhan utama.

Keempat, Joint Inspection Karantina dan Bea Cukai.

National Logistic Ecosystem (NLE) menggunakan teknologi TIK (tecnologi, information dan comunication) yang memungkinkan tiap entitas berkolaborasi tanpa menghilangkan hak dan kewenangan setiap pihak, tetapi justru menambah opportunity .

“Manfaat NLE selain untuk menurunkan biaya logistik, sharing kapasitas logistik dan menumbuhkan ekonomi digital, serta meningkatkan  transparansi layanan,” ujar Cris Kuntadi.

Selain itu, NLE dapat menghubungkan sistem yang ada diantara Kementerian dan Lembaga (K/L). Dengan sistem tersebut juga diyakini dapat mengurangi mata rantai logistik, tidak ada duplikasi dan repetisi, serta menghilangkan proses manual.

Platform secara terpadu tersebut diyakini mampu mengefisiensikan layanan logistik nasional.

ALFI Mendukung

Sebelumnya Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak awal asosiasinya aktif mendukung NLE.

Pasalnya, NLE  dinilainya bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik, sebab platform secara terpadu tersebut diyakini mampu mengefisiensikan layanan logistik nasional.

Disisi lain, imbuhnya, Indonesia akan memasuki Asean Connectivity pada tahun 2025, sehingga nantinya tidak hanya orang, tapi juga goods yang terhubung dan hal ini merupakan tantangan yang cukup besar.

Berbagai macam survei, kata dia, menyebut Indonesia akan masuk dalam tujuh kekuatan besar ekonomi pada 2030. Maka program NLE menurutnya, merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor. Jadi ini bukan sebuah badan atau organisasi baru,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight & Forwarder Association/AFFA. (sumber: logistiknews.id)

KEMENHUB GO-LIVE LAYANAN PERIZINAN TERSUS DAN TUKS MELALUI APLIKASI SEHATI

ALFIJAK – Di era serba cepat seperti saat ini, ketersediaan layanan berbasis online menjadi tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal perizinan. Melalui layanan perizinan online maka proses pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, menghemat waktu, biaya, tenaga, serta seluruh proses dapat diawasi kapan saja dan di mana saja.

Melihat begitu besarnya manfaat yang diperoleh dari adanya layanan online, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya mengembangkan layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), termasuk di bidang kepelabuhanan melalui Layanan Perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) secara online diluncurkan pada hari ini.

“Upaya ini tentunya sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu menjamin efisiensi penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan yang andal dan berdaya saing. Selain itu juga menjadi bukti bahwa Ditjen Perhubungan Laut terus mengikuti arus perkembangan zaman salah satunya melalui digitalisasi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat meluncurkan sekaligus memberikan sambutan pada acara Go-Live SEHATI Layanan Perizinan Tersus dan TUKS di  Jakarta, Senin (15/3).

Dirjen Agus mengatakan bahwa penyediaan infrastruktur pelabuhan adalah kewajiban Pemerintah. Di sisi lain, permintaan pelayanan masyarakat terhadap jasa pelabuhan semakin tinggi. Maka di tengah keterbatasan Pemerintah untuk membangun pelayanan jasa pelabuhan yang beragam tersebut, Pemerintah memberikan ruang kepada pelabuhan secara mandiri untuk membangun Tersus dan TUKS.

Dari tahun ke tahun, lanjut Dia, jumlah permohonan perizinan pembangunan dan pengembangan Tersus/TUKS di Indonesia terus meningkat. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, semua proses layanan dituntut untuk seba cepat, praktis dan akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Demikian juga dalam pengurusan perizinan Tersus/TUKS harus cepat dan tidak berbelit-belit.

“Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan perizinan layanan Tersus/TUKS secara online melalui Aplikasi SEHATI,” tutur Dirjen Agus. “Tidak ada biayanya semua ini tuh kecuali PNBP, semua free. Salah kalo ngurus ini tuh susah dan sebagainya semua tidak ada biaya hanya PNBP saja dan cepat,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Dia, pihaknya terus berupaya untuk mengedukasi pemilik Tersus dan TUKS karena banyak sekali yang belum memahami tentang perizinan Tersus dan TUKS.

Lebih lanjut, Dirinya mengungkapkan bahwa peluncuran layanan perizinan Tersus dan TUKS dalam Aplikasi SEHATI ini pun bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir, sehingga dirasa manfaat yang diberikan kepada badan usaha dan masyarakat terasa lebih signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk membantu upaya Pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, dengan mengurangi frekuensi pemberian layanan secara tatap muka.

“Kedepannya, saya harap SEHATI terus dikembangkan dan menjadi salah satu layanan yang dapat digunakan secara optimal dengan terus berinovasi untuk melahirkan layanan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” kata Dirjen Agus. “Saya juga minta agar para Kepala Kantor UPT Ditjen Hubla dan anggota SMRT (Social Media Response Team) dapat mensosialisasikan hal ini kepada para pengelola Tersus dan TUKS di wilayah kerja masing-masing,” sambungnya.

Dalam kesempatan terakhir, Dirjen Agus juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada segenap jajaran Ditjen Perhubungan Laut beserta seluruh pihak, yang telah bekerja keras melakukan inovasi dan integrasi pelayanan melalui Aplikasi SEHATI ini.

Sebelumnya, Direktur Kepelabuhanan Subagiyo mengatakan dalam laporannya bahwa pada Tahun 2020, terdapat 24 layanan dalam SEHATI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terkait layanan di bidang Perkapalan Dan Kepelautan, Kepelabuhanan, Kenavigasian, KPLP, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP). “Selanjutnya pada tahun 2021, terdapat tambahan 10 layanan di bidang kepelabuhanan terkait layanan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS),” tuturnya.

10 Layanan

Adapun 10 layanan online Tersus dan TUKS tersebut bisa langsung diakses oleh pengguna jasa pada alamat domain https://sehati.hubla.dephub.go.id/ di antaranya Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus, Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus, Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus, Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Pengoperasian Terminal Khusus, Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan /Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Terminal Khusus, Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Selanjutnya, Subagiyo juga melaporkan bahwa sebaran Tersus dan TUKS sampai dengan Tahun 2020 kurang lebih mencapai 1.925 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah permohonan pada tahun 2020 mencapai 833 permohonan, dengan jumlah yang telah ditetapkan sebanyak 722 dan yang dikembalikan karena masih belum lengkap sebanyak 111.

“Mengingat cukup besarnya jumlah permohonan izin yang diajukan oleh Badan Usaha, maka kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan perizinan Tersus dan TUKS secara online melalui Aplikasi SEHATI sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan dan realtime,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. Aneka Tambang Tbk, Para Pengelola Tersus dan TUKS serta turut hadir secara daring Para Kepala Kantor UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(red)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya