Arsip Tag: ALFI

Layanan Logistik Efisien, Ekspor Impor Tumbuh

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI pada April 2021.

Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia.

“Kita harapkan kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud,” ujar Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

“Karenanya, sejak awal ALFI tetap berkomitmen mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.Dan tentunya hal ini akan meberikan efisiensi layanan logistik ekspor impor,” ucapnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menegaskan, komitmen Pemerintah RI yang saat ini terus mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia dapat segera terintegrasi dengan sistem NLE, patut di apresiasi dan didukung oleh semua stakeholders.

Kedelapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.

“Melalui implementasi NLE, layanan di pelabuhan ekspor impor tersebut bisa efisien karena dwelling time lebih cepat,” tuturnya.

Sebagaiamana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka ekspor maupun impor pada bulan April 2021 mengalami peningkatan signifikan.

Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, secara year on year (yoy), ekspor tumbuh 51,94% menjadi US$ 18,48 miliar. Adapun ekspor migas pada April 2021 mencapai US$ 0,96 miliar dan non-migas US$ 17,52 miliar yang berasal dari Pertanian US$ 0,34 miliar, Industri Pengolahan US$ 14,92 miliar, dan Pertambangan Lainnya  US$ 2,27 miliar.

Sedangkan untuk impor barang konsumsi pada bulan April 2021, BPS mencatat sebesar US$ 1,63 miliar atau naik 12,89% month to month (mom) dan secara tahunan juga naik 34,11% <span;>year on year (yoy).

“Bila dilihat, memang barang-barang konsumsi yang meningkat adalah barang yang dibutuhkan pada Ramadan. Jelang Idul Fitri,” ucapnya.

Suhariyanto merinci beberapa importasi yang mengalami peningkatan, seperti contohnya raw sugar dari India, bawang putih dari China, anggur segar dari China, juga daging tanpa tulang beku dari Australia.

Impor barang konsumsi ini memberikan kontribusi sebesar 10,00% pada nilai impor bulan April 2021 secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai impor pada bulan April 2021 tercatat sebesar US$ 16,29 miliar.(*)

Sektor Logistik Bakal Tumbuh 7% Tahun ini

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengestimasi aktivitas bisnis logistik pada tahun 2021, diharapkan bisa tumbuh mencapai 7 persen.

Kendati begitu, estimasi pertumbuhan tersebut tentunya masih belum sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang rerata bisa diatas 10 persen.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan kondisi bisnis logistik pada triwulan pertama tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan terutama ditopang oleh Konsumsi. Kitapun melihat Investasi sudah masuk kembali karena ada rasa optimistis dimana vaksinasi Covid 19 sudah berjalan.

“Sebagai pelaku bisnis logistik, kita berharap hal ini dapat terus ketingkat yang lebih baik.Tentunya belum sesuai yang kita harapkan tapi pertumbuhan di Logistik kita harapkan di akhir tahun 2021 bisa sekitar 7℅,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada hakekatnya bahwa pertumbuhan industri logistik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Oleh karenanya, meskipun kondisi Pandemi belum juga usai sampai sekarang ini, namun sektor logistik masih bisa bergerak tumbuh lantaran masuk dalam 11 sektor yang diijinkan tetap berjalan.

“Kecenderungan tumbuhnya bidang Logistik telah terlihat di semester akhir tahun 2020 lalu. Kendati pastinya belum kembali kepada titik sebelum Pandemi terjadi. Disisi lain kitapun masih menghadapi  permasalahan sulitnya mendapatkan kontainer 20 feet khususnya untuk eksport yang bukan saja Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia,” ucap Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Freigt Forwarders Association (AFFA).

Dia mengemukakan, optimismtis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini, juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengeluarkan proyeksi optimistis untuk perekonomian nasional di Triwulan I tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar (minus) 2,19% (y-on-y) dan membaik dari pertumbuhan Triwulan III 2020 sebesar (minus) 3,49% (y-on-y).

Seperti dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan perekonomian RI akan tumbuh 4,5 – 5,5% tahun ini. Dengan proyeksi Triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh 1,6% sampai 2,1%.

Reboundnya ekonomi Indonesia setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan atau logistik pada Triwulan IV 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar (minus) 13,42 persen.

Yukki mengatakan, berbagai capaian program dalam sistem logistik nasional (Sislognas) juga perlu diapresiasi, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Sislognas tersebut dilapangan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya usulan untuk menaikkan payung hukum Sislognas menjadi Undang-Undang dan pembentukan Kelembagaan Logistik Nasional. Alasannya, Sistem National Logistic Ecosystem (NLE) juga diharapkan dapat memicu perbaikan sektor logistik nasional kedepan.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian baru-baru ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah terdapat sejumlah capaian Sislognas antara lain; terbitnya Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sudah diubah dengan Perpres No:59 tahun 2020.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 46 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dan rel Kereta Api dengan investasi mencapai Rp.159 Triliun.

Capaian lainnya, sampai dengan 1 Februari 2021,telah ada 187 Pusat Logistik Berikat di 187 lokasi. Selain itu, indikator kinerja logistik yang membaik juga bisa dilihat dari dwelling time di pelabuhan yang semakin baik yakni pada Februari 2021 hanya 2,68 hari.

Namun, imbuh Yukki, kunci sukses dalam Sislognas masih perlu dikelola secara akurat, cepat serta terintegrasi melalui Badan Independen (Adhoc) yang berperan secara aktif dan terkoordinir dibawah kepemimpinan dan kewenangan khusus sehingga mampu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam menentukan kebijakan tehnis yang komprehensif.

“Karena itu, ALFI menilai sudah saatnya Indonesia memerlukan leading sector yang ngurusin soal logistik nasional,” ucap Yukki.(*)

Kerjasama Angkasa Pura I & ALFI

ALFIJAK – PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura I.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto dengan Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (1/3/2021) di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup penjajakan rencana kerja sama pada lima bidang yaitu ; pertama, Perlindungan keamanan terhadap pengguna layanan kargo udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I.

Kedua, peningkatan service level agreement (SLA), key performance index (KPI), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menangani kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Ketiga, Standardisasi pelayanan penanganan kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Keempat, Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan seperti lahan, warehousing, ruangan pelaku usaha logistik dan forwarder, cold storage, layanan fast track, dan lain-lain yang dapat meningkatkan volume kargo.

Kelima, Pelayanan logistik dan kargo tidak terbatas pada moda transportasi udara, namun  juga transportasi darat dan laut.  Selain itu, nota kesepahaman juga mencakup kegiatan pertukaran data dan informasi terkait pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik.

“Pada era yang makin kompleks dan serba tidak pasti ini, kolaborasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dibanding kompetisi. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi Angkasa Pura I dengan stakeholder kunci di sektor logistik yang juga bertujuan untuk turut mengakselerasi penerapan ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem yang di inisiasi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2020 lalu,” ujar Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, berkolaborasi lebih baik dibandingkan berkompetisi.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung implementasi National Logistic Ecosystem sehingga biaya logistik di Indonesia semakin kompetitif dan Indonesia dapat masuk 30 besar dunia dan 3 besar di ASEAN terkait logistic performance index pada 2024,” ujar Yukki

Dendi T. Danianto mengemukakan,kolaborasi ini juga merupakan upaya untuk mendukung strategi revenue enhancement Angkasa Pura I, khususnya pada area bisnis logistik dan kargo.

Pada masa pandemi, kinerja trafik kargo tahun 2020 dibanding 2019 di bandara Angkasa Pura I masih bisa tumbuh tipis 2,09% dibanding dengan trafik penumpang dan pesawat yang memang turun drastis.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan pertumbuhan trafik kargo yang pada 2021 diprediksi tumbuh tipis 2,1% menjadi sekitar 445.300 ton, Angkasa Pura I melakukan beberapa inisiatif, salah satunya rencana kerja sama dengan ALFI ini.

“Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung rencana pengoptimalan bisnis kargo perusahaan dalam jangka pendek dan menengah,” ujar Dendi.

Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I itu juga menjelaskan bahwa u<span;>ntuk menjaga dan memanfaatkan potensi pertumbuhan trafik kargo di bandara kelolaan, perseroan akan melakukan beberapa inisiatif seperti menginisiasi collaborative cargo and logistic development.

Hal itu bertujuan untuk mengajak Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan perdagangan di berbagai sektor industri yang secara tidak langsung dapat mendorong trafik kargo di bandara Angkasa Pura I.

Selain itu melaksanakan focus group discussion layanan kargo bersama stakeholder untuk mendiskusikan upaya perwujudan layanan kargo udara terpadu, implementasi single integrated IT platform sebagai upaya revenue safeguarding, dan cargo transhipment untuk menghindari penumpukan kargo di sisi udara serta upaya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.(#)

Tarif Sewa Gudang di Soetta Akan Naik, Biaya Logistik Bakal Meroket

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak manajemen PT Angkasa Pura 2 (AP2) untuk tidak menaikkan biaya sewa pergudangan di kawasan bandara Soekarno Hatta (Soetta), ditengah situasi sulit yang dialami pebisnis akibat Pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, asosiasinya menerima keluhan dan laporan dari sejumlah perusahaan logistik prihal rencana penaikkan biaya sewa fasilitas pergudangan di kawasan tersebut.

Padahal, kata dia, disisi lain pelayanan kargo udara di bandara Soetta itu hingga saat ini masih sangat tertinggal dari sisi volume maupun kecepatan, atau dinilainya belum efisien.

“Layanan kargo udara pada awal nya hanya merupakan supportting di Soetta dan bisa terlihat dari fasilitas gudang-gudang eksisting sudah sangat tertinggal. Tetapi angkutan layanan kargo udara sekarang ini menjadi pendapatan utama karena dampak pandemi Covid 19,” ujarnya.

Dia mengatakan, turunnya jumlah penumpang pada angkutan udara juga memengaruhi pendapatan pengelola bandar udara termasuk di Soetta. Sehingga tidak tepat jika manajemen AP2 justru mencari jalan pintas dengan menaikkan tarif sewa pergudangan kargo udara akibat merosotnya jumlah penumpang pesawat.

Semestinya, imbuh Yukki, dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini semua pihak menyadari bahwa mendorong digitalisasi, inovasi, kelancaran arus barang dan efisiensi merupakan kata kunci dalam kegiatan usaha agar bisa tetap berlangsung, bukan semata-mata menaikkan harga yang justru akan membebani masyarakat konsumen termasuk sekitar 298 perusahaan anggota ALFI yang berkegiatan di Soetta.

“Padahal selama ini, para pengelola/mitra kerja atau penyewa gudang kargo di Soetta sudah mengemukakan, jangankan mencari keuntungan. Bahkan untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 saja, perusahaan sudah megap-megap. Kok ditengah situasi seperti saat ini AP2 justru ingin menaikkan tarif sewa gudang ?,” ucap Yukki.

Yukki mengatakan, akibat tidak tepatnya kebijakan AP2 tersebut, pihaknya mendapat informasi bahwa para peserta tender pergudangan kargo yang diselenggarakan BUMN tersebut baru-baru ini justru lebih memilih mengundurkan diri lantaran tidak sanggup memenuhi persyaratan dalam tender, termasuk adanya kenaikan biaya sewa gudang hingga 80%.

“Menaikkan revenue sebagai korporasi memang itu wajar, tetapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini apakah langkah kebijakan seperti itu sudah tepat ?. Dan kita ini kalau ingin menjadi pemain di regional pola pikirnya bukan menaikkan sewa tapi ada adalah volume, sebab dengan naiknya volume dan kemudahan serta perbaikkan pelayanan pasti indikator lainnya ikut naik termasuk keuangan,” papar Yukki yang juga Chairman Asean Federation Forwarders Association (AFFA)

Perlu Dialog

ALFI juga mengingatkan,  peran AP2 sebagai landlord bukan berarti bisa berbuat sesukanya dalam hal menaikkan tarif sewa fasilitas pergudangan di Soetta tanpa adanya diskusi dan dialog terlebih dahulu dengan pengguna jasa maupun pelaku usaha.

“Diskusi dan dialog dalam hal ini sangat penting untuk membangun ekosistem logistik yang handal dan bisa bersaing,” tuturnya.

Namun, kata Yukki, akibat Pandemi Covid 19 saat ini, pendapatan AP2 diduga mengalami penurunan omzet sekitar 40% akibat merosotnya jumlah penumpang pesawat.

Sayangnya AP2 hanya melihat dari sisi pendapatan, tidak melihat volume trafik dan perbaikan pelayanan,” ujar Yukki.

Disisi lain, jelas Yukki, apabila ada operator atau peserta tender yang memenangi lelang, maka operator baru tersebut yang akan melakukan seluruh biaya investasi untuk level of service yang telah ditargetkan oleh AP2 yang kemungkinan nilainya bisa mencapai ratusan milyar, padahal masa kerjasama hanya berlangsung selama 4 tahun.

“Hal ini sulit bagi operator/mitra untuk menjustify investasi tersebut bila waktu kerjasama hanya 4 tahun dan tanpa jaminan perpanjangan,” tandas Yukki.

Dia menegaskan, dengan alasan apapun saat ini sulit bagi pelaku usaha untuk menerima penaikkan tarif sewa gudang di Soetta itu yang notabene terkesan dipaksakan ditengah situasi Pandemi Covid 19 saat ini.

Padahal pelayanan di Soetta selama ini telah berstandar IATA dan Airline juga sudah memenuhinya.

“Kita sebagai pengusaha, tentu ada perhitungan bisnisnya sebelum melakukan investasi. Kami justru menilai kenaikan tarif sewa gudang kargo udara di Soetta oleh AP2 tanpa memberi nilai tambah kepada end-user (eksportir dan importir) yang ujungnya harus membayar biaya sewa gudang ini. Kondisi seperti ini justru berpotensi membuat biaya logistik melambung, bahkan multiflier efeknya bisa  memperburuk pertumbuhan perekonomian nasional akibat banyak pelaku bisnis yang gulung tikar,” ujar Yukki.(#)

ALFI ingin Patimban jadi Integrated Supply Chain Port

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebutkan, pelabuhan Patimban diharapkan menjadi layanan rantai pasokan terintegrasi pertama atau the first integrated supply chain port di Indonesia, bukan saja dari sisi pelabuhannya tetapi dari operatornya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan dengan dukungan area dari sisi daratnya seluas sekitar 360 Ha, Pelabuhan Patimban bakal memberikan manfaat lebih bagi perusahaan/pengguna jasanya.

“Hal itu lantaran pada area tersebut akan menjadi kawasan logistic centre dan bisa menjadi areal terbuka untuk layanan kontainer termasuk membantu pelayanan bongkar muat kenadaraan/car terminal-nya itu sendiri,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya, pada Selasa, (24/11/2020).

Dia menegaskan, pelabuhan Patimban memiliki berbagai keunggulan, antaralain; Pertama, dapat sebagai fasilitas distribusi barang bukan saja untuk lingkup nasional tetapi juga berorientasi ekspor.

Kedua, Patimban secara kawasan sangat terintegrasi, mengingat hinterland atau daerah industri pendukungnya sudah mumpuni, apalagi jika akses tol langsung ke Patimban bisa direalisasikan pada akhir 2023.

Ketiga, Pelabuhan Patimban dapat berkolaborasi dengan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, mengingat 60% kegiatan ekspor yang melalui Tanjung Priok saat ini adalah dari hinterland Jawa barat dan sekitarnya.

Keempat, dengan beroperasinya Patimban, merupakan angin segar dalam upaya mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta yang selama ini terimbas atas aktivitas truk logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok

“Harapannya kemacetan di Jakarta bisa semakin terurai dengan adanya Patimban, sehingga ritase truk logistik yang selama ini turun separohnya akibat bottlenec bisa kembali normal. Dengan begitu, logistik bisa kembali efesien dan efektif, ” ucapnya.

Yukki yang juga menjabat chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menegaskan, kehadiran pelabuhan pelabuhan Patimban bukan sekedar untuk mendorong economic off skill tetapi juga menjadi economic off speed dalam melayani pengguna jasanya.

Apalagi, imbuhnya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Inpres National Logistic Ecosystem (NLE) pada bulan Juni lalu sebagai percepatan digitalisasi logistik.

“Sehingga orientasi Patimban yakni bagaimana mendorong Pelabuhan itu sebagai pelabuhan yang komplit dengan digitalisasi tetapi juga membangun ekosistem dengan keterlibatan masyarakat setempat termasuk pelaku usaha manufaktur unggulannya seperti otomotif, elektronik, alas kaki, food and baverage (makanan dan minuman) dan yang lainnya merupakan potensi yang sangat besar untuk masuk ke Patimban,” papar Yukki.

Dia menegaskan, oleh karenanya ALFI sangat mengapresiasi rencana Pemerintah Pusat maupun Pemprov setempat dalam percepatan Patimban.

Metropolitan

Namun, Yukki mengingatkan, jangan sampai adanya rencana membangun kota metropolitan di wilayah tersebut justru berakibat mengganggu aktivitas logistik dari dan ke pelabuhan Patimban.

“Oleh sebab itu, penetapan lokasi (penlok)-nya sebagai wilayah metropolitas menjadi sangat penting, jangan seperti di Priok, kita agak repot kini untuk membenahinya,” tuturnya.

Patimban secara hinterland bukan hanya melayani Jawa Barat, tetapi sebagian Jawa Tengah dengan hadirnya industrial estate yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah di daerah Batang.

“Kalau sudah ada akses Tol langsungnya dari dan ke Patimban maka jarak tempuhnya lebih singkat. Sehingga efisiensi bukan hanya dari sisi logistik itu sendiri, tetapi juga terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) solar angkutan/truk logistiknya,” tandas Yukki.

Dia mengatakan, kolaborasi antara Tanjung Priok dan Patimban menjadi hal penting untuk mendongkrak performance logistik di tanah air pada tingkat Asean, seperti yang dilakukan Tanjung Pelepas dan Singapura.

Apalagi, imbuh Yukki, kompetisi layanan logistik akan semakin ketat dan sengit karena pada tahun 2025 akan memasuki Asean Conectivity.

Kendati begitu, kata dia, biaya logistik di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sudah 13% terhadap Gross Domestic Product (GDP) sehingga sebetulnya sudah lebih efisien, dan diharapkan secara nasional bisa single digit dengan beroperasi Patimban.

“Dengan begitu harapannya, efisiensi logistik RI dimasa mendatang bisa menjadi tiga besar di Asean,” ujar Yukki. (red)

Logistik Cold Chain di Indonesia Semakin Tumbuh

ALFIJAK – Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4% hingga 6%.

Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.

“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman ndustri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi,” ujar Yukki dalam Seminar dan Pertemuan Dagang Cold Chain Brands Taiwan-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), secara Virtual pada Kamis (18/9/2020).

Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.

Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$ 1.070 milliar dan US$ 450 milliar. Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).

Perlu SOP

Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.

Oleh kareana itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.

Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics

“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% lantaran bermunculan permintaan baru,” ucapnya.

Berdasarkan karaktetistik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.

“Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini,” paparnya.

Dia juga mengatakan diperlukan standard operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.

Tantangan

Yukki menjelaskan, dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.

“Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10% dan 20%,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari Pemerintah, Industri, serta Lembaga Pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.

Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah RI untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian danperikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efiaiensi.

Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.

Ditataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.

“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama,” ujar Yukki.(red)

Agar Sesuai AFAMT, ALFI Minta Revisi Permendag 29/2017

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, agar disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT).

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Lampung, Zamzani Yasin mengatakan, oleh karenanya beleid tersebut perlu direvisi agar angkutan multimoda dapat diterapkan dan perdagangan antar pulau (domestik) mudah diintergrasikan dengan perdagangan internasional atau ekspor dan impor.

Di Pelabuhan Panjang, imbuhnya, sejak Maret 2019 sudah disinggahi kapal berbobot 4.000 twenty foot equivalent units (TEUs) dengan rute Panjang- Tanjung Priok-Intra Asia. Kapal curah sebesar 50.000 Ton dan juga kapal yang membawa sapi sebanyak 13.000 ekor.

“Ini membuktikan bahwa Pelabuhan di Provinsi Lampung ini berpotensi menjadi pusat alih muatan (transshipment) dari pelabuhan di sekitarnya,” ujar Zamzani Yasin, melalui keterangannya pada Jumat (7/8/2020).

Namun, lanjut dia, sistem dokumentasi barangnya masih belum terintegrasi sebagaimana best practice di negara-negara ASEAN , terutama barang- barang komoditas antar pulau yang akan dieskpor. Akibatnya, perusahaan logistik membuat kembali dokumennya, sehingga memerlukan waktu dan biaya.

“Untuk itu, Permendag No.29/2017 tidak perlu mengatur manifest domestik. Kalau manifest kan hanya daftar muatan. Idealnya yang diatur adalah dokumen angkutan perdagangan antar pulaunya, agar sistem angkutan multimoda di daerah-daerah dapat diterapkan,” ucap Zamzani.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan adanya dokumen angkutan barang (DAB) komoditi antar pulau memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” katanya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) dan ke Sekretariat ASEAN.

“Sedikitnya 291 perusahaan JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) di DKI Jakarta telah terdaftar di AFFA maupun Sekretariat ASEAN. Jumlah perusahaan yang didaftarkan akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta,” ujar Harry.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM.

“Pihak perbankan pun diuntungkan, karena kredit yang disalurkan sudah jelas transaksinya. Dampak selanjutnya perdagangan dalam negeri makin bergairah,” tandasnya.

Surianto, Ketua DPW ALFI Provinsi Sumatera Utara mencontohkan pengiriman jagung dari sentra produksi jagung di Karo, Diri dan Simalungun ke Pulau Jawa tidak dilaksanakan menggunakan sarana terpadu (angkutan darat-laut).

Padahal, imbuhnya, dengan menggunakan sistem angkutan terpadu (darat-laut-darat) biaya pengirimannya bisa lebih murah.

Oleh sebab itu, ALFI Sumatera Utara sangat mendukung bila Permendag No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan sistem angkutan.

“Hal ini supaya kegiatan perdagangan antar pulau atau domestik dapat tumbuh lebih baik,” ujarnya.

ALFI & Organda Soroti Peran Angkutan Multimoda

ALFIJAK – Kesiapan pelaku logistik nasional dalam berdaya saing global akan semakin berat seandainya pembentukan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) dilakukan secara tidak tepat fungsi dalam perannya.

“Jika itu yang terjadi maka pastinya akan menggerus kelangsungan usaha UMKM bidang forwarding dan angkutan barang darat yang selama ini telah berikan sumbangsih besar terhadap ketahanan ekonomi negara atas serangakaian resesi yang terjadi,” ujar Wakil ketua umum DPP ALFI bidang Supply chain dan multimoda – Trismawan Sanjaya, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (10/6/2020).

Dia mengatakan, kebijakan penerapan Multimoda Transport Operator (MTO) yang salah justeru akan buka peluang tata laksana single dokumen dikuasai oleh pelaku usaha asing semakin besar lagi karena mereka yang telah kuasai pasar dan punya jaringan usaha secara global.

Lebih mengkhawatirkan lagi, imbuhnya, jika BUAM hanya sebagai agen dari pelaku logistik asing tersebut untuk dapat berkegiatan di Indonesia tanpa harus buka perusahaan di Indonesia (non permanent establishment) dimana seandainya single dokumen yang digunakan berasal dari negara asal barang.

“Sebab, ini pasti bisa jadi peluang perusahaan asing dengan memanfaatkan situasi perdagangan bebas seperti AFTA, GATT dan GATS dalam menguasai kendali logistik dalam negeri semakin luas tanpa harus lakukan investasi langsung di dalam negeri,” ucapnya.

Trismawan mengatakan, saat ini biaya logistik nasional masih sangat tinggi dimana salah satu faktornya akibat lemahnya grand design logistik nasional dan sangat sedikit sekali pelaku usaha serta juga lembaga pemerintahan yang memiliki kompetensi untuk membangun ekosistem logistik yang berkeadilan bagi masyarakat luas.

Sehingga kebijakan dan prosedur yang terbentuk hanya fatamorgana tanpa bisa memberikan kepastian kegiatan usaha bagi pelaku usaha nasional secara luas apalagi terhadap UMKM.

Oleh karena itu, ALFI mengingatkan agar tidak terjebak lagi dalam kebijakan penerapan single dokumen yang akan diterapkan oleh BUAM ( Badan Usaha Angkutan Multimoda) maka perlu di evaluasi kembali peraturan tata laksana pembentukan operator angkutan multimoda (BUAM).

“Hal ini agar dapat lebih fokus mengurangi resiko populasi pelaku usaha lain yang akan jadi korban apalagi jika harus perekonomian negara juga yang bisa menjadi korban,” paparnya.

Usul Organda

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP ORGANDA , Adrianto Djokosoetono. Menurutnya hingga kini kegiatan usaha dibidang Logistik sangat memberatkan bagi pelaku usaha nasional.

Disisi lain, imbuhnya, ada ketidakadilan apabila dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha PMA ( Penanaman Modal Asing) seperti terkait proses perijinan usaha, fasilitas Master list dan sejenisnya. Tidak luput tumpang tindihnya kebijakan dan birokrasi antar lembaga/instansi antar pemerintah pusat dengan daerah.

Dia mencontohkan mengenai pengaturan operator angkutan multimoda (MTO) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 RUU masih perlu ditinjau kembali agar bemanfaat bagi pelaku usaha nasional serta sejalan dengan kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport).

Namun, dia menyayangkan lantaran yang terjadi saat ini ketentuan tata laksana MTO dalam peraturan yang ada bahwa sangat memberatkan dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan pola kegiatan layanan multimoda (door to door), diantaranya adalah pengusaha truk angkutan barang.

Adrianto mengusulkan menyederhanakan ketentuan layanan Multimoda dengan menggabungkan dalam peraturan terkait jasa pengurusan transportasi barang yang sudah ada sehingga tidak perlu membuat peraturan dan birokrasi baru yang terpisah dengan kegiatan usaha bidang logistik yang telah berjalan saat ini.

“Kemudian pemerintah dapat lebih fokus untuk mendorong serta mengembangkan pelaku usaha nasional bidang logistik dan angkutan barang agar dapat semakin berdaya saing global melalui kebijakan kemudahan berkegiatan usaha, kepastian dalam investasi usaha, kemudahan permodalan dan sebagainya,” ucapnya.(red)

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)