Arsip Tag: ALFI DKI JAKARTA

ALFI DKI, Mendahulukan Kepentingan Anggota

ALFIJAK : Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, merupakan salah satu asosiasi pelaku usaha yang cukup aktif memberikan masukan dan cukup kritis kepada Regulator serta stakeholder terhadap kondisi maupun pengembangan bisnis di sektor transportasi & logistik di tanah air, khususnya di DKI Jakarta.

Pada periode 2019-2024, Kepengurusan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPW ALFI DKI Jakarta di amanahkan oleh anggota ALFI DKI Jakarta kepada KETUA UMUM: Adil Karim SE,  SEKRETARIS UMUM: Fauzan Musa, dan BENDARA UMUM: Qadar Zafar.

Selain kepada anggota, DPW ALFI DKI Jakarta juga memiliki sejumlah program strategis dalam melindungi serta mengembangkan kompetensi perusahaan anggotanya. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari kordinasi dan kerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI.

Sejarah

Sebelum bernama ALFI atau ILFA, nama asosiasi ini adalah GAFEKSI (Gabungan Forwarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Indonesia) atau INFA (Indonesian Forwarders Associations) yang merupakan Asosiasi hasil peleburan atau fusi dari ketiga Asosiasi sebelumnya yaitu:

1. GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia) dibawah naungan Ditjen Hubla – Dephub.

2. INFFA (Indonesian Freight Forwarders Association) dibawah naungan Departemen Perdagangan; dan

3. AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) dibawah naungan Ditjen Hubud – Dephub.

Proses peleburan/fusi ini memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Sejak tahun 1986 dimana pada masa transisi tersebut para Pimpinan/Pengurus dari GAVEKSI, INFFA. AEMPU membentuk Dewan Jasa Pengurusan Transportasi Indonesia atau Indonesian Freight Forwarders Council yang merupakan wadah/tempat dialog dan musyawarah untuk mencari mufakat dalam rangka menindak lanjuti himbauan dan maksud positif dari Departemen Perhubungan yang menghendaki bahwa Asosiasi – asosiasi yang sejenis agar bergabung dan melebur menjadi satu demi untuk mempermudah pembinaannya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan: KM-10 Tahun 1988 tertanggal 26 Januari 1988 tentang Legalitas Pendirian Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; dan KM-10 Tahun 1989 Tanggal 22 Februari 1989 tentang pelimpahan wewenang memberikan ijin usaha Jasa Pengurusan Transportasi Kepada Kantor Wilayah. Departemen Perhubungan yang menandatangani atas nama Menteri Perhubungan.

Setelah itu ketiga Asosiasi tersebut mempersiapkan secara bersama perangkat-perangkat yang diperlukan demi terwujudnya Fusi (peleburan). Dan pada tanggal 10 Juni 1989 Fusi (peleburan) terlaksana dan sekaligus telah dirampungkannya Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sementara GAFEKSI (INFA).

Pengukuhan GAFEKSI (INFA) oleh Menteri Perhubungan telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.4/AU.001/Phb-89 dimana dinyatakan GAFEKSI (INFA) merupakan satu-satunya organisasi wadah bagi perusahaan Forwarder/Ekspedisi Muatan di Indonesia, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. IM.5/HK/207/PHB-89 tanggal 28 Desember 1989.

GAFEKSI (INFA) Sebagai Anggota Badan-Badan Nasional dan Internasional: Kamar Dagang dan Industri (KADIN), AFFA (Asean Federation of Forwarder Associations), FAPAA (Federation of Asia Pacific Aircargo Association), FIATA (International Federation of Freight Forwarder Associations).

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Denpasar, Bali pada 10 Juli 2010 itu, Gafeksi sepakat untuk mengubah nama asosiasi menjadi ALFI/ILFA, berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KP 781 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012.(red)

291 JPT di DKI Jakarta Telah Terdaftar di AFFA

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan sebanyak 291 perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta telah terdaftar di ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) maupun Sekretariat ASEAN.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan 291 perusahaan JPT yang terdaftar itu berklasifikasi melayani kegiatan international.

“Comfirm, ada 291 perusahaan yang telah didaftarkan oleh DPP ke sekretariat Asean dan AFFA,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI, Harry Sutanto, menyakini bahwa jumlah perusahaan JPT yang didaftarkan ke AFFA dan Sekretariat Asean akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta.

Dia juga mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen angkutan barang (DAB) antarpulau atau domestik memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan DAB tersebut memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” ujarnya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) dan ke Sekretariat ASEAN.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).(red)

ALFI DKI :  PM 42/2020 tentang DO Online, Gairahkan Pebisnis

ALFIJAK – Pada 15 Januari 2020, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan /PM No:42/2020 sebagai perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan.

Beleid yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi itu, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan dalam pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyatakan, asosiasinya mengapresiasi kehadiran PM 42/2020 tersebut sebagai pedoman pelaku usaha dalam implementasi DO Online.

“Selama ini persoalan DO Online menjadi isue strategis yang terus menerus dibahas pemerintah dan stakeholders, karena belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya beleid itu kami sangat mengapresiasi dan berharap semua pihak terkait dapat mematuhinya.,” ujar Adil Karim, pada Selasa (30/6/2020).

Dia mengatakan, ALFI, selama ini terlibat cukup intensif dengan pihak kementrian dan lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi lainnya dalam memberikan rekomendasi terkait pelayanan otomasi import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online tersebut.

Adil mengatakan, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Mengenai DO Online ini merupakan upaya mewujudkan NLE tersebut dan menjadikan INWS sebagai panglima dalam digitalisasi layanan logistik nasional,” paparnya.

Adil mengatakan, kehadiran PM 42/2020, untuk memberikan kemudahan berusaha di bidang pengiriman barang pada pelabuhan, khususnya pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor sehingga mendongkrak daya saing.

“Dengan adanya beleid itu, pelaku bisnis kini memiliki kepastian dalam berusaha,” paparnya.

Dalam PM 42/2020 disebutkan, pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengajukan permohonan DO Online kepada perusahaan angkutan laut melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau pihak lain.

Adapun perusahaan angkutan laut wajib mengirimkan elemen data DO Online yang diterbitkan ke sistem INSW.

Sedangkan badan usaha pelabuhan (BUP) selaku pengelola terminal wajib menyediakan sistem yang memungkinkan untuk menerima elemen data DO Online dari sistem INSW.(md)

Berikut Point PM 42/2020:

● Pasal 3
(1) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut harus menerapkan sistem pelayanan DO Online untuk Barang Impor

(2) Pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi harus menggunakan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal atau perusahaan angkutan laut dapat bekerja sama dengan penyedia jasa sistem informasi elektronik dalam hal belum memiliki sistem pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

ALFI Apresiasi Inpres 5/2020, Dunia Usaha Siap Songsong NLE

ALFIJAK – Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) tidak hanya sekedar membangun digitalisasi untuk logistik saja.

Apalagi, para pegiat logistik yang bernaung di ALFI selama ini telah mengusung konsep penataan ekolognas tersebut, bahkan di inisiasi semenjak program Minilab Kemenkeu pada tahun 2014.

Kala itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), bersama dengan Asosiasi Jalur Perusahaan Prioritas (APJP) dan Indonesia National Ship-owner (INSA) beserta sektor pemerintah duduk bersama untuk menghasilkan suatu rekomendasi terkait pelayanan otomasi terkait import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online.

Dalam perkembangannya, otomasi tersebut bisa dilakukan end to end sampai dengan ke empty depo dan pergudangan, dan regulasi menyangkut DO Online masih disempurnakan oleh Kemenhub.

Kini, para pelaku logistik di tanah air mendapat angin segar dengan terbitnya Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekolognas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2020.

Sebab, beleid itu mempertegas peran dan fungsi para Kementerian terkait dalam merealisasikan National Logistik Ecosystem (NLE), sekaligus menjadikannya Indonesia National Single Window (INSW) sebagai panglima dalam konektivitas layanan ekspor impor.

Lagi-lagi, soal NLE itupun pernah diungkapkan ALFI jauh hari sebelumnya.

ALFI menilai, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Olehkarenanya, kita terus mendorong supaya NLE Indonesia itu bisa diwujudkan,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, pada Rabu (24/6/2020).

Adil mengatakan, platform logistik yang bertumpu pada NLE itu diharapkan memperkuat para pelaku bisnis di sektor ini dalam menghadapi persaingan global termasuk memperluas jaringan/networkingnya.

Langkah seperti itu, imbuhnya, sudah ditempuh para pebisnis shipping, pelabuhan maupun logistik di sejumlah negara di dunia yang secara bersama-sama kini membangun networking  bisnisnya secara global.

Adil mengatakan bahwa Inpres 5 Tahun 2020 ini sudah cukup detail, karena dalam beleid tersebut juga dicantumkan timeline dan masing – masing Kementerian yang bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

Sebab, kata Adil, jika kita bicara terkait juklak teknis, outputnya harus dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan, di juklak teknis tersebut tentunya akan di atur lebih detil implementasinya.

Dikatakan Adil, perlu diketahui di dalam Inpres 5/2020, ini, mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L),

Selain itu, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait, peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas.

Juga meliputi penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas, di mana di dalamnya terlibat Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI dan instansi penerbit ijin lainnya.

“Jika kita bicara tolak ukur, outputnya di kementerian tersebut di atas, Inpres itu hanya sebagai payung hukum agar kementerian – kementerian tersebut saling berkoordinasi untuk mendukung point – point yang disebutkan di dalam inpres tersebut,” ucap Adil.

Itulah sebabnya, mengapa ALFI sangat mengapresiasi, terbitnya Inpres 5/ 2020 ini,bahkan kini mengajak seluruh stakeholders perlu mengawal implementasi aturan itu dilapangan.

Karena itu, NLE ini sudah seyogyanya menjadi system yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai.

Disisi lain, perusahaan pergudangan, depo dan platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga terciptanya saling sinergi antara pemerintah dan swasta.

“Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik dan pelayaran serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi dengan adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” ujar Adil yang juga menjabat Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Tata Niaga Impor KADIN DKI Jakarta.(md/sumber:beritakapal.com)

ALFI Sosialisasikan Protokol Pengendalian Covid Saat PSBB Transisi Jakarta

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mensosialisasikan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran dan tempat kerja pada masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi di Ibukota.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK bernomor 1363 tahun 2020 itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada 5 Juni 2020.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan asosiasinya sudah menyosialisasikan sekaligus mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta itu.

Merespon SK bernomor 1363 tahun 2020 itu, DPW ALFI juga telah menerbitkan surat bernomor :079/DPW/DKI/VI/20 pada 8 Juni 2020 yang ditandangani Ketua Umum Adil Karim dan Sekretaris Umum Fauzan Azim Musa yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Anggota asosiasi itu untuk melakukan dua hal;

Pertama, melaksanakan ceklis protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada masa transisi.

Kedua, pimpinan perusahaan membuat pakta integritas bermaterai Rp.6.000 dengan menyatakan janji dan komitmen mematuhi kebijakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No: 1363/2020.

“Ini kita lalukan agar perusahaan anggota ALFI menerapkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat saat PSBB transisi saat ini ketika hendak menyambut New Normal,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa (9/6/2020).

Adapun penetapan PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta telah diberlakukan sejak 4 Juni hingga 18 Juni 2020.

Adil mengatakan, sampai akhir Desember 2019, DPW ALFI DKI Jakarta menaungi anggota sebanyak 1.418 perusahaan yang berkegiatan di Ibukota.(sumber: beritakapal.com)

Sejumlah Anggota ALFI, Bebaskan Biaya Handling Impor Untuk Bantu Tangani Covid 19

ALFIJAK – Enam perusahaan forwarder dan logistik anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut berpartisipasi membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembebasan biaya handling itu, sebagai komitmen dari sejumlah perusahaan anggota ALFI yang berada di DKI Jakarta khususnya maupun di Jabodetabek pada umumnya.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan/bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu disarankan di dokumen impornya pengiriman menyebutkan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Sebagaimana diketahui, bahwa untuk penanganan barang impor Covid 19 yang menyebutkan penerimanya BNPB maka dibebaskan dari bea masuk dan cukainya, tidak dipungut PPN dan PPnBM, dikecualikan PPh pasal 22 impor, dan menerima pengecualian tata niaga impor.

Adil mengatakan, beberapa perusahaan anggota ALFI yang membebaskan biaya handling impor untuk penanganan Covid-19 itu yakni terdapat di Bandara Soekarno Hatta (dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics (cp: Didi 0812-9327-7780) dan PT Green Air Pacific (cp:Maritha 0816-726-350).

Kemudian, di Bandara Halim Perdanakusumah, yakni PT Halim Trans Cargo (cp:Kris 0816-1331-723) dan PT Transaka (cp:Susan 0811-898-257), sedangkan di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama (cp: Muhyan 0815-9564-546).

Dilokasi lainnya di Jabodetabek juga ada yang ditangani PT Fourway Logistik (cp:Adit 0838-1328-8111) berada di Depo container di Marunda.

“Di Bandara Halim Perdanakusumah, kita juga siapkan Posko bersama ALFI dengan BNPB untuk penanganan Covid 19,” kata Adil.

Sebagaimana diketahui, organisasi kesehatan dunia/word health organization (WHO) telah menyatakan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Pemerintah RI hingga kini terus berupaya maksimal dalam penanganan maupun mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Hingga Selasa (7/4/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui secara total ada 2.738 kasus Covid-19 di Indonesia.(rd)

ALFI DKI Himbau Anggotanya Cegah Meluasnya Virus Corona

Alfijak – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan himbauan agar para perusahaan forwarder dan logistik di DKI Jakarta turut mencegah meluasnya virus Corona (Covid-19) yang menurut WHO kini sudah menjadi pandemi di Indonesia.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, himbauan itu telah disampaikan kepada para Pimpinan sekitar 1400 perusahaan anggota asosiasi itu di Jakarta, melalui surat DPW ALFI DKI pada 18 Maret 2020 yang ditandatangani Adil Karim (Ketua) dan Sekretaris Umum Wilayah, Fauzan A Musa.

“Kita mengimbau agar perusahaan anggota ALFI di DKI turut mencegah dan mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19 itu, sesuai dengan himbauan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran virus itu,” ujar Adil Karim.

Dalam imbauan ALFI DKI itu, disebutkan supaya perusahaan forwarder anggota ALFI dapat menerapkan sementara waktu sistem piket bagi karyawannya dan apabila dimungkinkan menerapkan sistem kerja dari rumah /work form home (WFH).

Kemudian, perusahaan anggota ALFI agar menyiapkan cairan antiseptik dan masker di masing-masing perusahaan dan senantiasa menjaga kebersihan pada fasilitas-fasilitas maupun peralatan yang sering tersentuh saat melayani publik.

Selain itu, tetap berupaya untuk menghindari kontak langsung dengan yang mengalami deman dan batuk serta menhindari kerumunan.

“Kami juga imbau supaya para karyawan perusahaan anggota ALFI untuk menjaga kebersihan diri dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan antiseptik untuk mencegah makin meluasnya penyebaran virus Corona tersebut di Jabodetabek khusunya dan di Indonesia pada umumnya,” ucap Adil.(#)

ALFI Minta Tak Ada Pembatasan Truk Logistik di Jelang Nataru

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA- Pengusaha forwarder dan logistik di DKI Jakarta mengharapkan tidak ada pembatasan operasional truk di ruas jalan tertentu menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, saat ini pengusaha logistik sedang giat-giatnya memacu aktivitas ekspor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Biasanya delivery kegiatan ekspor itu terjadi di akhir pekan.Jangan sampai ada pembatasan operasional truk logistik di akhir pekan apalagi menjelang Natal dan akhir tahun seperti ini,”ujar Adil Karim pada Senin (2/12/2019).

Sebagaimana diberitakan, menjelang musim Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Perhubungan kembali merencanakan pembatasan operasi angkutan barang selama periode puncak Nataru itu.

Rencananya, pembatasan dilakukan selama 5 hari terhadap angkutan barang san logistik di jalan tol dan jalan nasional selama Nataru.

Pembatasan dilakukan pada Jumat–Sabtu, 20-21 Desember 2019; Rabu, 25 Desember 2019; serta Selasa, 31 Desember 2019- Rabu,1 Januari 2020.

Adapun, lokasi pembatasan operasional truk logistik tersebut yakni; pada Rabu, 25 Desember 2019 atau hari Natal berada di ruas Tol Cikampek-Jakarta (arah menuju Jakarta).

Pembatasan berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang pengangkutan bahan galian (tanah, pasir, batu), bahan tambang, bangunan.

Sementara itu, pembatasan operasional tidak berlaku bagi mobil pengangkut BBM, barang ekspor dan impor dan dan menuju pelabuhan, air minum dalam kemasan, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta barang-barang pokok.

Adil Karim mengungkapkan, sebanyak 22 kawasan industri tersebar di wilayah Jakarta sampai dengan Cikampek.

“Kalau mau membuat kebijakan pembatasan truk logistik, pada ruas Jakarta-Cikampek mesti juga memberikan solusi terhadap keberlangsungan aktivitas industri tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pembatasan operasi angkutan barang setiap musim Nataru sangat menyulitkan operasional pengusaha truk.

“Kami sudah mengusulkan tidak adanya pelarangan atau pembatasan angkutan barang selama musim puncak Nataru itu. Kita siap tidak beroperasi pada tanggal merah atau waktu libur saja,”ucap Gemilang.

Menurut Gemilang, adanya pembatasan opeasional truk di luar tanggal merah atau hari libur justru membuat pengemudi/sopir truk enggan bekerja.

“Pada akhirnya Sopir enggak mau narik lagi dan memilih libur ketimbang harus masuk selang-seling.Akibatknya pengusaha truk kesulitan cari Sopir pengganti,sehingga pada gilirannya truk pun berhenti tidak operasional,”paparnya.(sumber:beritakapal.com)

BC Priok Mengantisipasi Lonjakan Arus Barang Nataru, Ini Kata ALFI

Dwi Teguh Wibowo

JAKARTA-Alfijak : Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, instansinya memprediksikan akan ada peningkatan arus barang dan peti kemas melalui pelabuhan Tanjung Priok pada bulan depan.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, proyeksi itu berkaitan adanya persiapan distribusi barang menjelang hari raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Kendati begitu, instansinya siap melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan arus barang impor maupun ekspor pada saat Nataru itu.

“Memang mulai ada terlihat pergerakan dan kecenderunganya arus barang impor melalui pelabuhan Priok meningkat memasuki Desember mendatang. Namun Bea dan Cukai Priok sudah siapkan antisipasinya jika lonjakan itu terjadi,”ujarnya, disela-sela deklarasi penerapan ecoport di pelabuhan Tanjung Priok, pada Rabu (20/11/2019).

Dwi Teguh mengatakan, antisipasi penanganan arus barang menjelang Nataru itu nantinya juga akan melibatkan semua stakeholdera terkait di pelabuhan Priok.

“Belum bisa kami sampaikan sekarang seperti apa tehnisnya, tetapi yang jelas antisipasi terhadap lonjakan arus barang seperti ini telah secara rutin dipersiapkan,”paparnya.

Saat disinggung soal masih menumpuknya ratusan kontainer importasi yang diduga berisi limbah plastik mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Priok hingga saat ini, Dwi Teguh menyatakan instansinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan eksekusi.

“Sudah akan dibentuk tim Satgas (satuan tugas) penanganan kontainer limbah B3 di Priok. Kita tunggu saja hasil periksa dari KLHK soal itu,” ucapnya.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta mengatakan instansinya akan mengundang semua stakholders di pelabuhan Priok dalam rangka tetap menjamin kelancaran arus barang maupun penumpang selama masa libur Nataru.

“Akan kami libatkan stakeholders terkait, apalagi program kesiapan menghadapi Nataru seperti ini sudah rutin kita laksanakan di pelabuhan Priok,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan meskipun terdapat hari-hari libur nasional saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), diharapkan pelayanan jasa kepelabuhanan maupun kepabeanan dan cukai di Tanjung Priok tetap beroperasi 24/7.

“Jangan sampai ada barang impor yang gak bisa delivery keluar pelabuhan. Begitupun untuk ekspor tetap mesti berjalan meskipun saat Nataru itu,”ujar Adil.

Dia mengatakan, saat ini situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, karenanya optimalisasi pelayanan ekspor impor perlu terus di galakkan.(ri)