Arsip Tag: Layanan Logistik

Dengan NLE, Biaya Logistik Ditargetkan Turun Sebelum 2024

ALFIJAK – Masih tingginya persentase biaya logistik nasional terhadap angka produk domestik bruto (PDB) menjadi perhatian serius Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya.

Dia menginginkan penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No.18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

“Saya ingin hal itu dapat kita percepat capaiannya. Demikian juga dengan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kita selesaikan sebelum 2024,” ujar Menko Luhut.

Dia mencontohkan, peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada pekan lau merupakan sebuah awal untuk melakukan penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya di Batam. Hal ini guna mempersingkat waktu layanan, dan berlaku 24/7 atau 24 jam per minggu.

Menko Luhut berharap BLE mampu mendorong lebih banyak investasi masuk, sehingga akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Batam, secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Luhut tak memungkiri saat ini terdapat banyak pelabuhan, bandara, stasiun, pergudangan, tetapi belum dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien.

“Kemudian masalah kapasitas infrastruktur di Jawa dan kekurangan infrastruktur di luar Jawa. Hingga belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Menko Luhut, fokus area BLE ini dari skema Business to Government to Government (B2G2G) adalah integrasi izin usaha dan izin konsumsi, Layanan terpadu STS/FSU, penerapan autogate system.

Sementara untuk skema Government to Business to Business (G2B2B) adalah layanan pemesanan trucking, layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan warehouse (gudang) hingga layanan pembayaran.

Luhut mengungkapkan, Pemerintah akan mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia juga kita masukkan sistem National Logistic Ekosystem (NLE).

Ke delapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.(*)

Kerjasama Angkasa Pura I & ALFI

ALFIJAK – PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura I.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto dengan Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (1/3/2021) di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup penjajakan rencana kerja sama pada lima bidang yaitu ; pertama, Perlindungan keamanan terhadap pengguna layanan kargo udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I.

Kedua, peningkatan service level agreement (SLA), key performance index (KPI), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menangani kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Ketiga, Standardisasi pelayanan penanganan kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Keempat, Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan seperti lahan, warehousing, ruangan pelaku usaha logistik dan forwarder, cold storage, layanan fast track, dan lain-lain yang dapat meningkatkan volume kargo.

Kelima, Pelayanan logistik dan kargo tidak terbatas pada moda transportasi udara, namun  juga transportasi darat dan laut.  Selain itu, nota kesepahaman juga mencakup kegiatan pertukaran data dan informasi terkait pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik.

“Pada era yang makin kompleks dan serba tidak pasti ini, kolaborasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dibanding kompetisi. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi Angkasa Pura I dengan stakeholder kunci di sektor logistik yang juga bertujuan untuk turut mengakselerasi penerapan ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem yang di inisiasi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2020 lalu,” ujar Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, berkolaborasi lebih baik dibandingkan berkompetisi.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung implementasi National Logistic Ecosystem sehingga biaya logistik di Indonesia semakin kompetitif dan Indonesia dapat masuk 30 besar dunia dan 3 besar di ASEAN terkait logistic performance index pada 2024,” ujar Yukki

Dendi T. Danianto mengemukakan,kolaborasi ini juga merupakan upaya untuk mendukung strategi revenue enhancement Angkasa Pura I, khususnya pada area bisnis logistik dan kargo.

Pada masa pandemi, kinerja trafik kargo tahun 2020 dibanding 2019 di bandara Angkasa Pura I masih bisa tumbuh tipis 2,09% dibanding dengan trafik penumpang dan pesawat yang memang turun drastis.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan pertumbuhan trafik kargo yang pada 2021 diprediksi tumbuh tipis 2,1% menjadi sekitar 445.300 ton, Angkasa Pura I melakukan beberapa inisiatif, salah satunya rencana kerja sama dengan ALFI ini.

“Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung rencana pengoptimalan bisnis kargo perusahaan dalam jangka pendek dan menengah,” ujar Dendi.

Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I itu juga menjelaskan bahwa u<span;>ntuk menjaga dan memanfaatkan potensi pertumbuhan trafik kargo di bandara kelolaan, perseroan akan melakukan beberapa inisiatif seperti menginisiasi collaborative cargo and logistic development.

Hal itu bertujuan untuk mengajak Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan perdagangan di berbagai sektor industri yang secara tidak langsung dapat mendorong trafik kargo di bandara Angkasa Pura I.

Selain itu melaksanakan focus group discussion layanan kargo bersama stakeholder untuk mendiskusikan upaya perwujudan layanan kargo udara terpadu, implementasi single integrated IT platform sebagai upaya revenue safeguarding, dan cargo transhipment untuk menghindari penumpukan kargo di sisi udara serta upaya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.(#)

ALFI: Biaya Pelabuhan Mesti Efisien Sesuai Komoditi Yang Ditanganinya

ALFIJAK : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan biaya-biaya pelabuhan di Indonesia harus lebih efisien sesuai dengan komoditi yang ditanganinya.

Pelabuhan juga harus menjadi pintu gerbang perekonomian yang lebih efektif serta menambah nilai daya saing terhadap barang-barang yang dikirim via pelabuhan.

“Kalau ada yang menyebut biaya pelabuhan harus murah, saya lebih suka bilang bahwa biaya pelabuhan harus lebih efisien sesuai komoditinya. Sebab, kedepan pemilik barang akan terus menuntut biaya yang lebih efisien dan pelayanan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Yukki saat menjadi nara sumber dalam Webinar Nasional bertema ‘Peran Pelabuhan Sebagai Katalisator Pemulihan Perekonomian Setelah Pandemi Covid 19’, yang digelar secara virtual pada Sabtu (20/2/2021).

Webinar yang bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) <span;>Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan dibuka secara virtual oleh Menhub Budi Karya Sumadi itu juga merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 6 ABUPI.

Narasumber lainnya pada Webinar itu antara lain; Ketua Umum ABUPI, Febri Aulia Fatwa,Ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto  yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan, Wakil Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Asaociation (ISAA) Reinhard LB Tobing, Sahat Simatupang dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Pasoroan Herman Harianja (INAMPA), serta Pengurus HKI.

Pada kesempatan itu, Yukki juga mengingatkan supaya pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah semestinya mengarah pada green port.

“Kita harus sudah masuk pada green port, bukan sekedar urban logistic centre di pelabuhan utuk situasi dan kondisi yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengingatkan bahwa kata kunci pertumbuhan dari sisi kaca mata logistik itu bisa dilihat jika<span;> pertumbuhan tersebut penyebaran merata secara ekonomi diseluruh wilayah RI.

Sebab, imbuhnya, pertumbuhan atau produk domestik bruto (GDP) berdasarkan pada dua aspek yakni investasi dan konsumsi.

“Kita sering mengalami imbas gejolak krisis global tersebut. Sebut saja pada tahun 2018 dimana krisis ekonomi global akibat perdagangan dan energi yang nyata dilihat dari tekanan suply dan demand-nya,” ujarnya.

Kemudian di tahun 2019, RI juga mengalami imbas krisis global akibat perang dagang Amerika dan China. Sedangkan pada 2020 krisis global terjadi akibat Pandemi Covid 19 yang bersumber pada krisis kesehatan dan pada akhirnya menekan perekonomian dunia.

“Situasi dan kondisi ini mengagetkan serta menekan kondisi perekonomian kita. Hal ini karena dunia belum berpengalaman menangani krisis global yang disebabkan masalah kesehatan yang menyebabkan Pandemi tersebut, sehingga harus memberikan kreativitas bagi kita semua supaya bisa tetap bertahan kedepan,” paparnya.

Peluang

Kondisi Pandemi saat ini, kata Yukki, juga memaksa kita semua untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang sedang berjalan dipercepat termasuk dari sisi digitalisasi maupun big data.

“Makanya menghadapi Pandemi ini saya mau mengatakan bukan hanya w<span;>elcome to the new normal, tetapi juga welcome to the new opportunity,” sergahnya.

Pada kesempatan itu, Yukki <span;>juga mengajak semua pihak untuk menghapuskan ego sektoral guna mewujudkan National Logistik Ekosistem (NLE) sebagai platform besar bersama dalam mengefisiensikan logistik nasional.

“Sebab rasanya ego sektoral bukan hanya di pemerintah tetapi juga ada di kita sebagai pelaku usaha, oleh karenanya kita mesti berkolaborasi,” tuturnya.

Tak ketinggalan, Yukki juga kembali mengingatkan bahwa pada 2025, RI akan masuk pada Asean Conectivity, dan oleh sebab itu perlu menyiapkan segala sesuatuya. “Kita masih punya waktu menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju Asean Conectivity 2025,” ujar Yukki.(*)

Pemerintah Beberkan Keunggulan Pelabuhan Patimban

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan pada Kamis (7/1), menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kemenhub bersama stakeholder terkait menyampaikan profil, keunggulan, dan daya tarik Pelabuhan Patimban kepada para pelaku usaha.

Melalui kegiatan Public Expose “Pelabuhan Patimban : Wajah Modern Pelabuhan di Indonesia”  yang dihadiri oleh para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan para pemangku kepentingan tentang Pelabuhan Patimban  dan kesiapan Pelabuhan Patimban dalam memberikan layanan logistik nasional dan internasional.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kami untuk mempersiapkan  Pelabuhan Patimban, sebagai infrastruktur strategis untuk  memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional. Yakni ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, untuk menghadapi era tahun 2045,” jelas Menhub Budi Karya.

Menhub menyampaikan, Pelabuhan Patimban nantinya akan dapat menampung 7,5 juta TEUs/tahun dan terminal otomotif 600.000 Completely Built Up (CBU) per tahun. Kemudian, dengan kedalaman air pada alur pelabuhan yang mencapai 10 meter memungkinkan kapal-kapal besar berbobot hingga 35.000 DWT  bisa bersandar di sini.

“Pelabuhan Patimban akan dibangun hingga 2027, dan kita akan berupaya percepat penyelesaiannya karena potensinya yang luar biasa. Keberadaan Pelabuhan Patimban bisa membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan dunia,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, Untuk mewujudkan suatu pelabuhan yang premium, diperlukan konektivitas yang terhubung baik pada kegiatan industri dan perdagangan internasional serta harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kecepatan, akses, peralatan modern, dan friendliness dengan layanan yang serba otomatis berbasiskan teknologi dan digitalisasi.

“Pelabuhan patimban dirancang melalui konsep sustainable, green , smart dan integrated international port. Jika kita bisa sinergikan dengan Tanjung Priok dengan baik, maka Patimban diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang menghubungkan dunia atau World Connecting Port,” ujar Menhub.

Dengan selesainya konstruksi terminal otomotif tahap pertama, yang segera disusul terminal petikemas tahap pertama, maka pada Desember mendatang pelabuhan Patimban dapat mulai berbagi dengan pelabuhan Tanjung Priok berdasar prinsip-prinsip efisiensi biaya dan waktu.

Kedepannya, Pelabuhan Patimban yang dibangun melalui pendanaan Official Development Assistance (ODA) Loan dari Pemerintah Jepang ini akan memiliki sejumlah keunggulan lainnya seperti : didukung keberadaan Bandara Kertajati, akses jalan tol dan kereta api, dekat dengan kawasan industri di Karawang, Subang, Purwakarta, Majalengka dan sekitarnya. Kawasan pendidikan kepelautan, dan sejumlah fasilitas lainnya.

Lebih jauh lagi, kehadiran pelabuhan Patimban dan dukungan infrastruktur lainnya akan berdampak positif, yaitu Secara simultan dapat menciptakan jutaan kesempatan kerja baru dan kesempatan berusaha UMKM.

“Dengan telah beroperasinya Pelabuhan Patimban, membuktikan walau di kondisi pandemi, kita tetap selalui semangat berbuat untuk bangsa. Ini merupakan komitmen kami mendukung Visi Misi Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi untuk Indonesia Maju,” tandas Menhub.

Sementara itu, Minister of Economic Affairs of The Embassy of Japan Tadayuki Miyashita juga mengatakan Pelabuhan Patimban sangat baik untuk perkembangan kegiatan logistik karena dapat menekan biaya operasional dan juga kemacetan di Jakarta.  Ia juga setuju bahwa pelabuhan yang premium diperlukan adanya infrastruktur pendukung yang memadai.

Turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, Taufik Bawazier dan Dirjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi.(#)

Layanan Logistik di Jatim Dipastikan Lancar

ALFIJAK – Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya menyatakan bahwa pelayanan logistik di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya tetap dapat berjalan dengan lancar pasca insiden tenggelamnya kapal MV. Mentari Crystal di Pelabuhan Teluk Lamong pada hari Minggu (15/11).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Arif Toha, mengungkapkan bahwa kejadian tenggelamnya kapal MV. Mentari Crystal tersebut dapat ditangani dengan baik berkat kerjasama dan sinergi antara instansi dan stakeholder terkait di Surabaya.

“Posisi saat ini kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak tidak terganggu dengan tenggelamnya kapal. Kegiatan logistik tetap berjalan dengan lancar,” demikian disampaikan oleh Arif di Surabaya.

Arif mengungkapkan, bahwa Kapal MV. Mentari Crystal yang tenggelam di Dermaga Domestik Terminal Teluk Lamong pada Minggu malam tersebut merupakan kapal milik PT. Mentari Mas Multimoda (3M), yang sudah menjadi customer Terminal Teluk Lamong sejak bulan Mei Tahun 2020.

“Kapal sandar di Terminal Teluk Lamong pada hari Minggu, 15 November 2020 pada pukul 8.30 pagi dengan estimasi selesai melakukan kegiatan pada hari yang sama pukul 16.00,” jelas Arif.

Pada saat beroperasi di Terminal Teluk Lamong, Kapal MV. Mentari Crystal, lanjut Arif mengangkut sebanyak 137 box petikemas yang baru saja selesai dimuat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya, Capt. Sudiono, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan PLP Tanjung Perak, Basarnas, dan POLAIR dengan menurunkan kapal patroli untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan melokalisir container yang hanyut dibawa menuju ke dermaga terdekat.

“Seluruh awak kapal sebanyak 18 orang dalam kondisi selamat dan kami terus melakukan upaya sehingga alur pelayaran tidak terganggu. Sejauh ini, kapal masih bisa keluar dan masuk Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Capt. Sudiono.

Sudiono menambahkan, pihaknya juga telah memasang oil boom di sekitar kapal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran atau tumpahan minyak. Namun demikian, menurutnya sampai dengan saat ini belum terdapat indikasi terjadinya pencemaran.

Selain itu, menurut Sudiono, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Disnav Surabaya untuk memasang rambu tanda bahaya di sekitar lokasi kerangka kapal serta membuat Notice to Marine untuk menginformasikan kepada seluruh kapal di Sekitar Jawa Timur, bahwa terdapat kapal tenggelam di koordinat tersebut.

“Selanjutnya kami akan segera melakukan kerjasama dengan pemilik kapal untuk mengevakuasi/ mengangkat kerangka kapal sesegera mungkin sehingga dapat menjamin aspek keselamatan pelayaran dan kapal-kapal yang ingin menuju ke dermaga domestik dapat melintas,” terang Sudiono.

Adapun terkait dengan penyebab kecelakaan kapal, Sudiono mengatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian karena saat ini masih dalam proses investigasi oleh KNKT.

“Kami masih melakukan penyidikan dan proses BAP, selain proses investigasi yang akan dilakukan oleh tim dari KNKT,” tutup Sudiono.(red)

ALFI Apresiasi Komitmen KL Terkait NLE

ALFIJAK – Sistem logistik nasional belum kompetitif lantaran biaya logistik Indonesia masih tinggi dibanding dengan 5 negara ASEAN, yaitu sekitar 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE).

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak awal asosiasinya aktif terlibat mendukung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

Indonesia, imbuhmya akan memasuki Asean Connectivity pada tahun 2025, sehingga nantinya tidak hanya orang, tapi juga goods yang terhubung dan hal ini merupakan tantangan yang cukup besar.

Berbagai macam survei, kata dia, menyebut Indonesia akan masuk dalam tujuh kekuatan besar ekonomi pada 2030. Maka program NLE menurutnya, merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor. Jadi ini bukan sebuah badan atau organisasi baru,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (25/9/2020).

Dia memgatakan, adapun pelayanan yang dilakukan oleh NLE mencakup antara lain; Delivery Order Online (DO Online) dan Surat Penyerahan Petikemas (SP2), memfasilitasi penggunaan layanan (pemilik kargo/ penerima barang dan freight forwarder) dalam membuat DO Online dan SP2 maupun informasi kedatangan kapal secara real time dan terintegrasi dalam kegiatan pengiriman barang.

“NLE merupakan hasil kerja sama besar antara Kementerian dan Lembaga (K/L) serta dunia usaha. Hal itu membuktikan, kolaborasi lebih baik dibandingkan kompetisi, makanya kita mempunyai komitmen bersama. Karena itu ALFI mendukung penuh,” ujar dia.

Kementerian & Lembaga

Yukki memyampaikan, ALFI sangat mengapresiasi semua Kementetrian dan Lembaga (KL) yang berkomitmen dalam mendukung untuk mengeksekusi implementasi NLE sesuai Inpres 5/2020 itu.

Sebelumnya, dalam jumpa pers bersama secara virtual soal NLE yang digelar Kamis (4/9), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan mendukung penataan NLE yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dukungan tersebut dilaksanakan melalui konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan dengan mengintegrasikan insfrastruktur dengan simpul transportasi, yakni antara pelabuhan, bandara, stasiun kereta apai, terminal, pusat distribusi dan jaringan transportasi.

Dukungan penuh terhadap implementasi Inpres 5/2020 juga disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penataan NLE dalam meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

NLE juga dapat mempercepat proses ekspor-impor sehingga menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus lalu lintas dokumen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan masalah logistik nasional ini merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, upaya untuk terus memperbaikinya diperlukan kerjasama dari semua instansi atau institusi yang telah melaksanakan Inpres 5/2020 tentang NLE tersebut.

Menkeu menegaskan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, melalui penataan ekosistem logistik nasional.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan dupilkasi.

“Sistem NLE ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan,” ucapnya.

Menkeu menyebutkan, NLE merupakan bagian dari reformasi logistik yang dilakukan pemeritah sehingga diharapkan kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat.

Terkait itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional, salahsatunya dengan memperbaiki ekosistem logistik nasional.

“Eksekusi pelaksanaan NLE ini sangat penting. Stakeholders harus duduk bersama, dan monitoring NLE juga agar dilakukan simultan, ” ujar Menko Luhut.

Logistik Cold Chain di Indonesia Semakin Tumbuh

ALFIJAK – Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4% hingga 6%.

Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.

“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman ndustri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi,” ujar Yukki dalam Seminar dan Pertemuan Dagang Cold Chain Brands Taiwan-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA), secara Virtual pada Kamis (18/9/2020).

Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.

Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$ 1.070 milliar dan US$ 450 milliar. Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).

Perlu SOP

Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.

Oleh kareana itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.

Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics

“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% lantaran bermunculan permintaan baru,” ucapnya.

Berdasarkan karaktetistik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.

“Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini,” paparnya.

Dia juga mengatakan diperlukan standard operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.

Tantangan

Yukki menjelaskan, dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.

“Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10% dan 20%,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari Pemerintah, Industri, serta Lembaga Pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.

Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah RI untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian danperikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efiaiensi.

Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.

Ditataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.

“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama,” ujar Yukki.(red)

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)