Arsip Tag: DPP ALFI

ALFI Dukung Konsep Kawasan Industri Terpadu di KEK Sei Mangkei

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung konsep kawasan industri terpadu (KIT) Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, konsep tersebut selain dapat memberikan akselarasi bagi pelaku usaha industri juga mengintegrasikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung logistik dan transportasi di wilayah itu.

“Termasuk bakal lebih mendorong volume angkutan kargo melalui Pelabuhan Kuala Tanjung ,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (1/5/2021).

Yukki menyakini konsep KTI di KEK Sei Mangkei yang dicanangkan Pemerintah itu bisa lebih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Sumut maupun secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat (30/4).

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 hektare, ternyata baru 5 tenant yang ada dan baru menempati 10 persen lahan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi sehingga dampak ganda akan diperoleh.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” kata Bahlil.

Kesiapan Pemda

Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” kata Radiapo.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya sembilan bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” kata Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031 mendatang.(*)

ALFI: Biaya Pelabuhan Mesti Efisien Sesuai Komoditi Yang Ditanganinya

ALFIJAK : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan biaya-biaya pelabuhan di Indonesia harus lebih efisien sesuai dengan komoditi yang ditanganinya.

Pelabuhan juga harus menjadi pintu gerbang perekonomian yang lebih efektif serta menambah nilai daya saing terhadap barang-barang yang dikirim via pelabuhan.

“Kalau ada yang menyebut biaya pelabuhan harus murah, saya lebih suka bilang bahwa biaya pelabuhan harus lebih efisien sesuai komoditinya. Sebab, kedepan pemilik barang akan terus menuntut biaya yang lebih efisien dan pelayanan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Yukki saat menjadi nara sumber dalam Webinar Nasional bertema ‘Peran Pelabuhan Sebagai Katalisator Pemulihan Perekonomian Setelah Pandemi Covid 19’, yang digelar secara virtual pada Sabtu (20/2/2021).

Webinar yang bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) <span;>Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan dibuka secara virtual oleh Menhub Budi Karya Sumadi itu juga merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 6 ABUPI.

Narasumber lainnya pada Webinar itu antara lain; Ketua Umum ABUPI, Febri Aulia Fatwa,Ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto  yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan, Wakil Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Asaociation (ISAA) Reinhard LB Tobing, Sahat Simatupang dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Pasoroan Herman Harianja (INAMPA), serta Pengurus HKI.

Pada kesempatan itu, Yukki juga mengingatkan supaya pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah semestinya mengarah pada green port.

“Kita harus sudah masuk pada green port, bukan sekedar urban logistic centre di pelabuhan utuk situasi dan kondisi yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengingatkan bahwa kata kunci pertumbuhan dari sisi kaca mata logistik itu bisa dilihat jika<span;> pertumbuhan tersebut penyebaran merata secara ekonomi diseluruh wilayah RI.

Sebab, imbuhnya, pertumbuhan atau produk domestik bruto (GDP) berdasarkan pada dua aspek yakni investasi dan konsumsi.

“Kita sering mengalami imbas gejolak krisis global tersebut. Sebut saja pada tahun 2018 dimana krisis ekonomi global akibat perdagangan dan energi yang nyata dilihat dari tekanan suply dan demand-nya,” ujarnya.

Kemudian di tahun 2019, RI juga mengalami imbas krisis global akibat perang dagang Amerika dan China. Sedangkan pada 2020 krisis global terjadi akibat Pandemi Covid 19 yang bersumber pada krisis kesehatan dan pada akhirnya menekan perekonomian dunia.

“Situasi dan kondisi ini mengagetkan serta menekan kondisi perekonomian kita. Hal ini karena dunia belum berpengalaman menangani krisis global yang disebabkan masalah kesehatan yang menyebabkan Pandemi tersebut, sehingga harus memberikan kreativitas bagi kita semua supaya bisa tetap bertahan kedepan,” paparnya.

Peluang

Kondisi Pandemi saat ini, kata Yukki, juga memaksa kita semua untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang sedang berjalan dipercepat termasuk dari sisi digitalisasi maupun big data.

“Makanya menghadapi Pandemi ini saya mau mengatakan bukan hanya w<span;>elcome to the new normal, tetapi juga welcome to the new opportunity,” sergahnya.

Pada kesempatan itu, Yukki <span;>juga mengajak semua pihak untuk menghapuskan ego sektoral guna mewujudkan National Logistik Ekosistem (NLE) sebagai platform besar bersama dalam mengefisiensikan logistik nasional.

“Sebab rasanya ego sektoral bukan hanya di pemerintah tetapi juga ada di kita sebagai pelaku usaha, oleh karenanya kita mesti berkolaborasi,” tuturnya.

Tak ketinggalan, Yukki juga kembali mengingatkan bahwa pada 2025, RI akan masuk pada Asean Conectivity, dan oleh sebab itu perlu menyiapkan segala sesuatuya. “Kita masih punya waktu menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju Asean Conectivity 2025,” ujar Yukki.(*)

ALFI Dukung Integrasi Pelabuhan Kontainer & Pelabuhan Perikanan di KTI

ALFIJAK – Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung program Pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana guna memacu perekonomian di Indonesia Timur dengan mendorong pengembangan industri pengolahan ikan dan pembangunan pelabuhan terpadu di kawasan itu.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ALFI siap mendukung konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk didalamnya ada kawasan industri dan logistik di kawasan tersebut.

Menurutnya, potensi sumber daya alam dikawasan Timur Indonesia sangat banyak dan beragam, salah satunya sumberdaya perikanan yang bisa diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional maupun ekspor.

“Untuk mendukung hal itu diperlukan sarana dan prasaran yang memadai. Sehingga yang berkaitan dengan layanan logistik maupun distribusinya bisa semakin lancar dan efisien. Selain itu komoditi dari industri perikanan tersebut juga bisa lebih berdaya saing global,” ujar Yukki pada Selasa (16/2/2021).

Dia mengatakan, ALFI juga mengapresiasi program Pemerintah berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pelabuhan terpadu di KTI itu guna membangun ekosistem dan sumber ekonomi baru di kawasan tersebut.

“Oleh sebab itu, ALFI sangat mendukung konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk didalamnya ada kawasan industri dan logistik di wilayah tersebut,” ucapnya.

Yukki yang merupakan Chairman Asean Federation of  Forwarders Association (AFFA) itu menilai  target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendirikan fasilitas pengolahan ikan di KTI, cukup realistis.

KKP menargetkan setidaknya akan berdiri sebanyak 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di KTI.

Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran persnya (14/2), menyebutkan bahwa tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

“Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh disana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” jelasnya.

Dia mengemukakan pemerintah terus memantapkan pengembangan program LIN di Maluku antara lain melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu.

Dia menjelaskan potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Maluku dinilai sangat banyak.

“Peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019, maka jika kita memanfaatkan 25 persen saja atau 579 ribu ton maka diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya,” ucapnya.

Menteri Trenggono juga mengungkapkan keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana. Pembangunan ini penting untuk meminimalkan impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.

Bahlil meyakini bahwa program tersebut bakal membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku.

“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” ujar Bahlil.(*)

Pelabuhan Patimban Diapresiasi

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan telah membeberkan beberapa keunggulan dan daya tarik Pelabuhan Patimban saat menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban,kepada para pelaku usaha pada Kamis (7/1/2021).

Pelabuhan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diharapkan menjadi wajah modern pelabuhan di Indonesia serta mampu mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan mengapresiasi komitmen dan keseriusan pemerintah saat ini dalam menyiapkan infrastruktur strategis untuk layanan logistik di tanahk air, termasuk pelabuhan Patimban.

“Untuk menggapai efisiensi dalam layanan logistik, kita memerlukan infrastruktur yang mumpuni, termasuk pelabuhan yang modern dan berbasis digitalisasi dalam layanannya terhadap pengguna jasa,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (8/1/2021).

Yukki juga telah menyampaikan hal tersebut dan berbicara pada saat digelarnya <span;>Public Expose Pelabuhan Patimban, pada Kamis (7/1) yang juga menampilkan narasumber Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, Taufik Bawazier dan Dirjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi.

Yukki mengatakan, pelabuhan Patimban disiapkan untuk menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang mengintergrasikan seluruh mata rantai pasok sekaligus menjadi Pelabuhan baru bersekala international yang saat ini telah beroperasi.

Selanjutnya, Patimban diharapkan dapat menjadi bagian dari pelayanan logistik dan transportasi di Indonesia yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara umum serta memberikan multiplyer effect , yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Lokasi Patimban yang lebih dekat pada sentra industry di propinsi jawa barat diharapkan memberikan kontribusi kepada efisien biaya logistik para pelaku industri,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA).

Dia mengatakan, Pelabuhan Patimban dapat mendukung pertumbuhan aktivitas logistik dan ekonomi nasional dan pelabuhan itu diharapkan menjadi layanan rantai pasokan terintegrasi pertama atau the first integrated supply chain port di Indonesia, bukan saja dari sisi pelabuhannya tetapi dari operatornya.

“Dengan beroperasinya Patimban, merupakan angin segar dalam upaya mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta yang selama ini terimbas atas aktivitas truk logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok,” ucap Yukki.

Dikawal

Sementara itu, Pegiat dan Pengamat dari Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi mengemukakan, upaya Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan dalam memacu hadirnya Pelabuhan Patimban, perlu diapresiasi namun juga perlu di awasi dan dikawal bersama-sama.

“Kita perlu apresiasi hadirnya Patimban, karena bagi pebisnis itu bisa menjadi alternatif pilihan. Namun perlu di kawal step by step progres pembangunannya, jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan, apalagi jika sampai idle atau berubah tidak sesuai peruntukkannya di kemudian hari,” ujar Achmad Ridwan yang merupakan Sekjen IMLOW, melalui keterangan  pers-nya pada Kamis (7/1/2020).

Dia mengingatkan, supaya apa yang pernah dialami oleh Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dimasa lalu tidak terjadi di pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia termasuk di pelabuhan Patimban.

“Jangan sampai seiring dengan waktu ketika terjadi peralihan Pejabat , kemudian juga merubah rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal seperti ini jangan terjadi lagi kedepannya, makanya perlu kita kawal bersama termasuk oleh stakeholders terkait,” ucap Ridwan.

Dia mengatakan, untuk mampu meraih market share, para operator pelabuhan termasuk di Pelabuhan Patimban hendaknya mampu memberikan layanan terbaiknya, bahkan harus tetap berinovasi mengedepankan layanan berbasis digital agar lebih efisien dan efektif bagi customernya.

Efisiensi layanan logistik secara keseluruhan juga akan berdampak pada menurunnya harga barang yang berimbas mendorong daya beli dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian.

“Pada prinsipnya jika layanan suatu pelabuhan lebih efisien otomatis akan meraih market share yang lebih baik,” ucap Ridwan.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (7/1/2020), Kementerian Perhubungan menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Kemenhub bersama stakeholder terkait menyampaikan profil, keunggulan, dan daya tarik Pelabuhan Patimban kepada para pelaku usaha.

Melalui kegiatan Public Expose “Pelabuhan Patimban : Wajah Modern Pelabuhan di Indonesia”  yang dihadiri oleh para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan para pemangku kepentingan tentang Pelabuhan Patimban  dan kesiapan Pelabuhan Patimban dalam memberikan layanan logistik nasional dan internasional.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kami untuk mempersiapkan  Pelabuhan Patimban, sebagai infrastruktur strategis untuk  memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional. Yakni ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, untuk menghadapi era tahun 2045,” jelas Menhub Budi Karya.

Menhub menyampaikan, Pelabuhan Patimban nantinya akan dapat menampung 7,5 juta TEUs/tahun dan terminal otomotif 600.000 Completely Built Up (CBU) per tahun. Kemudian, dengan kedalaman air pada alur pelabuhan yang mencapai 10 meter memungkinkan kapal-kapal besar berbobot hingga 35.000 DWT  bisa bersandar di sini.

“Pelabuhan Patimban akan dibangun hingga 2027, dan kita akan berupaya percepat penyelesaiannya karena potensinya yang luar biasa. Keberadaan Pelabuhan Patimban bisa membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan secara global.(admin)

Konggres AFFA : Peran Industri Logistik Didorong ke Kancah Global

JAKARTA (Alfijak) – ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) telah melakukan konggres/general mreting ke 30 yang berlangsung pada 16 Desember 2020.

Konggres yang digelar secara virtual itu mengacu kepada peraturan organisasi, meskipun di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini.

Pada kesempatan tersebut, s<span;>emua negara anggota yang hadir mengikuti konggres menyetujui untuk bersama-sama memainkan peran yang lebih besar pada industri logistik di kancah regional dan global untuk memastikan pemulihan ekonomi setelah terdampak covid-19.

Untuk memastikan rencana tersebut berjalan dengan baik, semua anggota AFFA sepakat untuk memilih kembali Yukki Nugrahawan Hanafi dari Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan/Chairman AFFA untuk yang ketiga kalinya.

Semua anggota berpendapat, peran AFFA
<span;>selama 4 tahun terakhir sangatlah signifikan di dalam pengembangan industri logistik termasuk di dalam mendukung pergerakan ekonomi selama masa pandemic Covid-19.

Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan logistik. Arus barang masuk dan keluar sangatlah besar. Artinya kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan industri secara keseluruhan. Apabila ada penurunan atau kenaikan aktivitas industri, maka kegiatan logistik juga akan sangat terpengaruh” kata Yukki. melalui keterangan pers-nya pada Rabu (30/12/2020).

Adopsi STC

Pada konggres itu, semua anggota AFFA juga menyepakati untuk mengadopsi STC (Standard Trading Condition) AFFA sebagai acuan standar di dalam melakukan bisnis logistik dan transportasi di regional ASEAN.

Dengan mengadopsi ketentuan ini, kata Yukki, semua anggota memiliki keseragaman aturan, tanggung jawab dan kewajibannya di dalam melakukan bisnis logistik dan multimoda untuk mendukung Konektivitas ASEAN 2025.

Kongress ini juga membahas peran nyata anggota AFFA di setiap negara di dalam mendukung pemerintah masing-masing di dalam menangani Covid-19, dalam hal ini mereka berperan langsung di dalam mengurus keluar masuk barang bantuan Covid-19 dan yang terbaru di dalam kegiatan distribusi vaksin Covid-19.

Tim kerja AFFA juga melaporkan perkembangan fasilitasi perdagangan antar negara ASEAN serta melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor logistik melalui AFFA Logistics Institute dengan program pendidikan dan pelatihan vokasional.

Yukki mengatakan, persoalan kelangkaan kontainer juga menjadi topik hangat di dalam pertemuan AGM ke 30, di mana hal ini di alami negara-negara di Asia termasuk di kawasan ASEAN yang notabene disebabkan adanya penurunan perdagangan global yang disebabkan Covid-19, termasuk adanya pengaruh turunnya volume ekspor dari Amerika Serikat.

“Kondisi itu mengakibatkan perusahaan pelayaran banyak melakukan langkah antisipasi seperti menunda pelayaran dan bahkan mengurangi jadwalnya,” ujar Yukki.

Yukki yang juga sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) itu juga menegaskan, permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena volume antara impor dan ekspor Amerika Serikat tidak seimbang, sehingga mengakibatkan kontainer eks impor berhenti atau menumpuk di negara tersebut dan terjadilah kelangkaan kontainer di kawasan lainnya.

“Bagaimanapun, di balik banyaknya permasalahan dan tantangan yang terjadi selama massa pandemi Covid-19 ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan menjadikannya sebagai motivasi, khususnya bagi pelaku logistik di dalam menghadapi tahun mendatang” ucap Yukki.(red)

Catatan Akhir Tahun Sektor Logistik : Merajut Asa di Tengah Pandemi

Selama dekade 10 tahun terakhir (2008 s/d 2019), gejolak ekonomi dunia pada umumnya bersumber dari sektor keuangan, energi maupun perdagangan. Tetapi, gejolak ataupun krisis-krisis itu tidak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (demand and supply).

Namun, dipenghujung 2019 atau memasuki awal 2020, hampir seluruh negara di dunia tersentak karena berhadapan dengan wabah corona virus (Covid-19), dimana gejolak ini bersumber dari sektor kesehatan dan melumpuhkan perekonomian karena menekan kinerja sisi demand and supply.

“Kondisi tersebut mengkhawatirkan karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani Covid-19,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi.

Dia mengutarakan, ditengah persoalan kedaruratan kesehatan yang disebabkan Covid-19 tersebut, sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia kini tetap mencanangkan optimisme dengan komitmen menerapkan protokol kesehatan agar perekonomian akan kembali membaik dimasa-masa mendatang.

Bahkan, pihak dana moneter internasional (International Monetery Fund/IMF) melalui Worl Economic Outloook- nya pada medio Oktober 2020 telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari sebelumnya -5,5% menjadi -4,4% karena perjalanan perekonomian di tahun depan masih agak rumit (a long and difficult accent).

Sementara itu, kinerja ekonomi dunia pada tahun 2020, hanya Cina yang tumbuh positif sementara 5 negara Asean (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia) masih negatif.

“Oleh karenanya kita harus optimistis dan berusaha sekuat tenaga secara bersama-sama agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu kembali bangkit pada tahun 2021,” ujar Yukki.

Anatomi Resesi

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menjabarkan, bahwa secara teori, anatomi resesi yang diakibatkan Pandemi Covod-19 sangatlah berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya karena dampak yang ditimbulkan juga berbeda terutama terhadap sektor manufaktur.

Sementara itu, dari sisi keuangan perbankan, dana pihak ketiga di perbankan (BUMN dan Swasta) meningkat tajam, sementara kredit menurun. Hal ini menunjukkan kecenderungan berinvestasi menurun.

Kendati begitu, imbuhnya, tidak semua sektor mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 itu. Adapun sektor yang justru mengalami pertumbuhan seperti sektor informasi dan tehnologi (IT), komunikasi, kesehatan dan pertanian. Bahkan sejak Agustus 2020, sektor-sektor tersebut justru alami pertumbuhan signifikan meskipun pada bulan-bulan sebelumnya sempat menghadapi tekanan imbas Covid-19.

“Imbas Covid-19 juga telah memengaruhi perilaku industri logistik dimana bacward and forward linkage sektor logistik kepada industri sangat kuat. Ini artinya, jika ada penurunan atau kenaikan aktivitas industri, maka aktivitas logistik akan mengalami penurunan atau kenaikan yang lebih besar,” ucap Yukki.

Daya Saing & Isue Strategis

Pada pertengahan Oktober 2020, telah ditandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh 15 negara yang terdiri dari 10 negqra Asean ditambah Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

RCEP juga menyampaikan ukuran-ukuran ekonomi dari fakta ke 15 negara tersebut, antara lain; merepresentasikan 29,6% populasi dunia, 27,4% perdagangan dunia dan 30,2% PDB dunia serta 29,8% FDI dunia.

Dikatakan Yukki, hal tersebut menunjukkan market size yang sangat besar, termasuk oppurtunity yang juga besar, sehingga isue-isue mengenai daya saing menjadi keniscayaan.

Sementara itu, memasuki kwartal terakhir di tahun 2020, pebisnis logistik dan stakeholders dikejutkan dengan persoalan international shipment yang dipicu masalah kelangkaan peti kemas/kontainer.

Padahal selama ini, imbuhnya, international shipment sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari dan ke USA. Sementara disisi lain, angkutan intra Asia dianggap kurang menguntungkan (shallow margin) sehingga secara urutan daya tarik angkutan adalah menuju USA, Eropa, baru kemudian Intra Asia.

Kelangkaan peti kemas juga dialami sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia yang disebabkan (salah satunya) akibat faktor menurunnya perdagangan global termasuk aktivitas ekspor USA mengakibatkan industri shipping global merasionalisasi biaya dengan melakukan pending shipment/omission.

Yukki memaparkan, persoalan tersebut semakin rumit, tatkala importasi oleh USA yang tidak diimbangi dengan kegiatan ekspornya, sehingga mengakibatkan peti kemas eks-impor tertahan di negara itu dan terjadi kelangkaan peti kemas secara global, termasul di Indonesia.

Disisi lain, wacana intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan peti kemas tersebut kurang efektif apabila menggunakan insentif karena memerlukan biaya besar.

“Pasalnya, kondisi semacam ini secara alami akan normal lagi pada saat perdagangan duna sudah pulih kembali sesuai mekanisme pasar,” kata Yukki.

Dia juga mengungkapkan, mahalnya angkutan untuk international shipment atau incompetitiveness angkutan dari dan ke Indonesia, cenderung dipengaruhi perilaku industri dan perdagangan Indonesia, dimana importasinya adalah heavy cargo yang menggunakan peti kemas berukuran 20 feet, sementara untuk ekspor umumnya menggunakan peti kemas 40 feet seperti pada pengapalan komoditi alas kaki, elektronik dan furniture.

Sehingga setiap kali kegiatan impor harua merepo peti kemas 20 feet dan untuk keperluan ekspor harus mendatangkan peti kemas kosong 40 feet yang semuanya diperhitungkan dalam tatif angkut atau freight.

“Namun, dibalik semua tantangan dan persoalan yang telah sama-sama kita hadapi di sepanjang tahun 2020, dapat diambil hikmahnya sebagai modal motivasi pelaku usaha khususnya disektor logistik dalam melangkah pada tahun depan,” ucapnya.(red)

Patimban Mulai Beroperasi Layani Ekspor, ALFI Sampaikan Apresiasi

SUBANG – Pelabuhan Patimban resmi beroperasi dan langsung melayani kegiatan ekspor perdana produk otomotif sebanyak 140 unit kendaraan.

Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung di Pelabuhan Patimban menyaksikan dilakukannya Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12/2020).

Dalam soft launching tersebut, Presiden dan Menhub turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Suzuki ke dalam Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

“Di tengah pandemi, salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan. Alhamdulillah,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan juga secara nasional.

“Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saya yakin Pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan industri, manufaktur, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor,” ungkap Presiden.

Presiden berharap, Pelabuhan Patimban juga mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi seperti UMKM, sektor pertanian, industri kreatif,dan lain-lain sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu Menhub mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik. Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif,” tutur Menhub Budi.

Dalam proses membangun Pelabuhan, selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban, Kemenhub juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan melakukan aksi sosial dan secara aktif memberikan pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian program keahlian bagi para Nelayan sekitar.

“Untuk para nelayan, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan kapal-kapal yang disalurkan melalui koperasi,” ungkap Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan soft launching itu antara lain; Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan stakeholder terkait lainnya.

Respon ALFI

Kehadiran pelabuhan Patimban juga direspon positif oleh kalangan pelaku usaha logistik.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, dengan telah beroperasinya pelabuhan Patimban dapat mendokung pertumbuhan aktivitas logistik dan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dia menyebutkan pelabuhan Patimban diharapkan menjadi layanan rantai pasokan terintegrasi pertama atau the first integrated supply chain port di Indonesia, bukan saja dari sisi pelabuhannya tetapi dari operatornya.

“Dengan dukungan area dari sisi daratnya seluas sekitar 360 Ha, Pelabuhan Patimban bakal memberikan manfaat lebih bagi perusahaan/pengguna jasanya.Hal itu lantaran pada area tersebut akan menjadi kawasan logistic centre dan bisa menjadi areal terbuka untuk layanan kontainer termasuk membantu pelayanan bongkar muat kendaraan/car terminal-nya itu sendiri,” ujar Yukki, yang juga menjabat chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu.

Dikatakan Yukki, setidaknya terdapat empat keunggulan pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang Jawa Barat itu.

Pertama, dapat sebagai fasilitas distribusi barang bukan saja untuk lingkup nasional tetapi juga berorientasi ekspor.

Kedua, Patimban secara kawasan sangat terintegrasi, mengingat hinterland atau daerah industri pendukungnya sudah mumpuni, apalagi jika akses tol langsung ke Patimban bisa direalisasikan pada akhir 2023.

Ketiga, Pelabuhan Patimban dapat berkolaborasi dengan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, mengingat 60% kegiatan ekspor yang melalui Tanjung Priok saat ini adalah dari hinterland Jawa barat dan sekitarnya.

Keempat, dengan beroperasinya Patimban, merupakan angin segar dalam upaya mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta yang selama ini terimbas atas aktivitas truk logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok

Tiga Tahapan

Secara keseluruhan, Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 fase 1, yaitu meliputi pembangunan area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses, dan jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs, Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif sebesar 600.000 CBU, dan Roro Terminal seluas 200 m2.

Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 5,5jt TEUs. Sedangkan tahap 3 akan dilaksanakan pada tahun 2026-2027 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 7,5jt TEUs.(red)

Ini Yang Menjadi Angin Segar Bagi Pebisnis Logistik

ALFIJAK – Pebisnis Logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan upaya penyediaan vaksin Covid 19 oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera menghentikan laju Pandemi virus Corona di tanah air, menjadi angin segar bagi dunia usaha.

Disamping itu, komitmen pemerintah dan kementerian maupun lembaga terkait untuk mengimplementasikan National Logistic Ecosystem (NLE) terhadap kegiatan logistik juga menjadi magnet tersendiri guna memacu daya saing nasional.

Sekjen DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, kedua aspek upaya pemerintah itu patut di apresiasi lantaran solusi kesehatan sangat penting ditengah Pandemi saat ini, dan mendorong efisiensi logistik serta pertumbuhan ekonomi juga terjaga.

“ALFI mengapresiasi percepatan penyediaan vaksin Covid-19 oleh Menteri BUMN. Begitupun dengan komitmen implementasi NLE yang sejak awal memang kami dukung,” ujar Akbar melalui keterangannya, pada Rabu (30/9/2020).

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai upaya memberikan kepastian dunia usaha dan masyarakat ditengah Pandemi sehingga aspek kesehatan bisa tetap terjaga dan harapannya ekonomi mampu segera dipulihkan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19. Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac dan jika hasil uji klinis fase ketiga berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini.

Kemampuan PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun, juga bisa memberikan kepastian dunia usaha untuk mengakselerasi kembali perekonomian di tanah air.

“Pelaku bisnis logistik berharap semua pihak memdukung upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut agar Pandemi ini bisa segera teratasi,” ucap Akbar.

Hambatan

Akbar juga menyinggung soal kemampuan bertahan bisnis perusahaan logistik di Indonesia ditengah Pandemi saat ini, termasuk hambatan yang masih terjadi.

Berdasarkan hasil survey ALFI, yang melibatkan 1.256 responden, sebanyak 12,6% responden menyatakan hanya sanggup bertahan kurang dari tiga bulan kedepan, dan hanya 35,4% responden yang menyatakan sanggup bertahan 3-6 bulan kedepan, serta 51,9% responden menyatakan mampu bertahan dalam kurun waktu 6-12 bulan kedepan.

Survey ALFI yang dilakukan pada periode Agustus s/d September 2020 itu juga menyebutkan, sebanyak 52,9% responden menyatakan mengalami hambatan pengurusan dan pengiriman barang, dan 47,1% menyatakan tidak mengalami hambatan.

Adapun hambatan terjadi di Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 41,5%, hambatan di jalan raya 21,1% serta hambatan yang menyangkut perizinan dan biaya tambahan 37,4%.

“Hambatan-hambatan semacam inilah yang mesti menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan oleh otoritas di pelabuhan maupun bandar udara,” ungkap Akbar Johan.

Sekjend DPP ALFI itu juga berharap, agar secara paralel hambatan usaha logistik bisa segera diatasi. “Sehingga saat vaksin Covid 19 sudah bisa digunakan di dalam negeri, maka psikologis kesehatan masyarakat dan dunia usaha bisa langsung tancap gas mengejar pemulihan ekonomi terutama yang berasal dari sektor usaha transportasi dan logistik,” ucap Akbar.(redaksi)

ALFI Gelar Survey Imbas Pandemi Terhadap Usaha Logistik

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan survey dampak Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini terhadap usaha logistik di Indonesia.

Survey tersebut ditargetkan melibatkan seluruh perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, maksud dan tujuan dilakukannya survey itu guna mendata lebih detail dampak Pandemi saat ini sebagai bahan analisis yang akan disampaikan ALFI kepada Pemerintah dan instansi terkait dalam penyiapan kebijakan yang lebih komprehensif di sektor logistik saat ini maupun pasca Pandemi.

Selain itu, kegiatan survey tersebut juga dapat dijadikan bahan rujukan internal anggota dan asosiasi memgenai sejauh mana dampak Pandemi itu, seberapa banyak perusahaan yang kemungkinan berhenti operasional atau berapa banyak perusahaan yang justru alami pertumbuhan.

“Hasil Survey tersebut akan kami rekapitulasi terlebih dahulu sebelum kami sampaikan sebagai masuka ke Pemerintah. Survey ini telah kami lakukan sejak awal bulan Agustus ini dan rencananya berlangsung selama satu bulan. Kami berharap dan mengimbau perusahaan anggota ALFI turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan survey tersebut,” ujar Yukki.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA) itu menambahkan, kegiatan logistik sudah dipastikan akan berkontraksi paling dalam secara persentase akibat Pandemi Covid-19, lantaran aktivitaa logistik berkaitan erat dengan hampir semua kegiatan ekonomi.

Kendati begitu, imbuhnya, kegiatan logistik tetap harus jalan dalam kondisi apapu dan idealnya tidak ada pembatasan, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan

“Kami bisa lihat di bidang pariwisata saja logistik yang mendukung kegiatan ini bisa dilihat sangat tajam penurunannya, bahkan kedua terbesar setelah bidang transportasi dan pergudangan,”ujarnya.

Dia mengatakan, sektor transportasi menjadi penekan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020, kegiatan transportasi berkontraksi karena menjadi akumulasi dari penurunan seluruh sektor yang menurun.

Disisi lain, moda transportasi angkutan udara yang terbesar diikuti kereta api, angkutan laut, dan darat. Khusus angkutan darat secara persentase mengalami penurunan 35 persen.

Yukki menegaskan bahwa kesehatan memang yang terpenting, tetapi menjaga perekonomian masih tetap berjalan juga penting. Pasalnya, tidak ada jalan lain bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi.

Disisi lain, kata dia, daya beli masyarakat menjadi kunci yang harus dijaga pertumbuhannya. Dengan begitu, efek domino akan terjadi dan seluruh sektor lapangan usaha kembali meningkat.

“Selain itu kemudahan dalam berinvestasi bagi pengusaha nasional perlu dikedepankan,” ucap Yukki.(red)