Arsip Tag: kpk

KPK: banyak pungli libatkan BC di Priok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan maraknya penyimpangan yang terjadi di wilayah kepabeanan. Terutama menyangkut masuknya barang-barang di pelabuhan.

Berdasar kajian terkait importasi kepabeanan, KPK menyebut masih banyak pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Tak hanya itu, masih banyak petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang menjadi beking pengusaha nakal.

“Kita sudah kaji importasi kepabeanan. Ada banyak hal yang kita temui di lapangan seperti di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya pungli dan masih ada oknum (Ditjen) Bea dan Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi nakal. Itu fakta tidak bisa dimungkiri,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pemaparan hasil kajian di sektor kepabeanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan, berbagai penyimpangan itu membuat produksi dalam negeri terganggu, disparitas harga semakin mencolok dan merugikan masyarakat secara umum. Meski demikian, Alex, sapaan Alexander Marwata enggan membeberkan modus maupun para petugas yang terlibat pungli di pelabuhan ini.

Dikatakan Alex, untuk memberantas pungli dan berbagai persoalan lain di kepabeanan dan importasi ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor, seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI serta pelaku usaha importasi.

“‚ÄéKami tadi panggil pihak-pihak terkait importasi, dan kepabeanan, seperti pertanian, perhubungan. Kami undang juga penegak hukum dari unsur Kepolisian dan TNI. Karena kan mereka yang bertanggungjawab terhadap pengamanan kepabeanan. Tujuannya, supaya ke depan mampu benahi yang selama ini salah,” kata Alex.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi langkah KPK untuk membenahi persoalan di kepabeanan dan importasi. Heru mengakui berbagai persoalan di kepabeanan dan importasi memiliki persoalan yang kompleks dan perlu diatasi secara bersama-sama oleh para pihak terkait.

“Impor ilegal multidimensi faktornya. Karena itu memang memberantasnya harus menggandeng sejumlah pihak,” katanya.

Heru mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi di sektor kepabeanan dan importasi. Dari sisi regulasi, terdapat 18 pemangku kewenangan terkait kepabeanan dan importasi yang harus dikoordinasikan.

Selain itu, para pelaku usaha seharusnya mengikuti sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi jalannya sistem ini diharapkan tidak menjadi beking dari pengusaha yang nakal.

“Karena itu kami meminta juga aparat penegak hukum mendukung praktik-praktik yang benar dan memberantas yang tidak benar mengenai kepabeanan. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan internal,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

 

tmp_21371-571472996595-2077678884