Arsip Tag: Sahattua P. Simatupang

Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call

Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call
Kalibaru siap beroperasi, Makassar luncurkan direct call

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (28/8/2016).

Kunjungan ini didampingi oleh Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, Direktur Kepelabuhanan, Mauritz Sibarani, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut, Bay M Hasani, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Victor Vikki Subroto, dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Sugeng Wibowo.

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC menyambut dengan baik kunjungan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi beserta jajarannya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala OP Utama Tanjung Priok, Bapak I Nyoman Gde Saputra, dan Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt Sahattua P. Simatupang.

Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sekaligus untuk meninjau New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang merupakan fase 1A dari keseluruhan Proyek New Priok Container Terminal yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 lalu. Commercial Operation NPCT1 ini diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam waktu dekat.

NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.

Sebagai bagian dari Pelabuhan New Priok atau yang sering dikenal juga sebagai Pelabuhan Kalibaru, terminal ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan IPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCT1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk.

Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.

“Saat ini fokus IPC ada pada empat area, yakni meneruskan hal-hal yang baik (going concern), menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan (governance), menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan (pending matters), dan memperkenalkan hal-hal baru (business development).

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai upaya mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan terus menggiatkan berbagai program untuk modernisasi pelabuhan-pelabuhan eksisting maupun membangun pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai lokasi.

Kedepannya IPC akan terus berkomitmen pada sisi penawaran atau supply kapasitas kepelabuhanan dengan menjalankan berbagai proyek investasi besar sesuai dengan proyeksi permintaan pasar yang disesuaikan dengan kondisi terakhir.

Adapun empat proyek yang telah diinisiasi oleh IPC telah masuk dalam daftar proyek strategis yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tangal 8 Januari 2016, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Kijing,” ujar Elvyn G. Masassya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8/2016).

Untuk mencapai visi tersebut, manajemen IPC telah menyiapkan roadmap menuju visi yang ditajamkan untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia, unggul dalam operasional dan pelayanan, melalui tiga fase pertama yaitu fit in infrastructure, enhancement dan establishment.

Dimana IPC tahun ini memasuki fase pertama corporate roadmap, yaitu fit in infrastructure, dengan fokus pada penataan tata kelola atau governance yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan (fine-tuning) dalam semua aspek.

“Untuk mencapai hal ini tentu saja perusahaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya, pada kesempatan ini kami berterimakasih pada Kementerian Perhubungan khususnya, atas dukungan yang diberikan pada proyek-proyek kepelabuhanan kami.

Ke depan diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan yang belum terintegrasi.

Besar harapan kami bahwa kolaborasi antar institusi dan pelaku usaha di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dapat membawa kita semua ke langkah-langkah yang mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” pungkas Elvyn.

Direct call tak lewat Priok

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, tokoh nasional Surya Paloh, dan Dirut Pelindo IV Doso Agung melepas Merdeka Ekspor dengan mengapalkan langsung (direct call) 34 komoditi hasil bumi Sulawesi ke 54 negara diangkut 360 kontainer di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Sabtu (27/8).

Soft launching  Merdeka Ekspor 34 komoditas langsung ke negara tujuan tersebut masih dalam rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-71 RI.

“Bagi stakeholder yang melakukan ekspor tepat pada hari Sabtu kemarin, pihak Pelindo IV memberikan insentif antara 15 – 50 persen,” terang Corporate Sekretasis Pelindo IV Baharudin, Minggu (28/8).

Pemberian insentif tersebut sebagai bentuk aktualisasi, bagaimana BUMN Pelindo IV  memberikan “kemerdekaan” kepada stakeholder untuk melakukan ekspor langsung/direct call sekaligus sebagai daya rangsang bagi pelaku usaha lainnya.

Tokoh nasional sekaligus ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh mengaku sangat terkejut dan baru mengetahui jika Pelindo IV dan Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu atau bisa langsung melakukan ekspor ke negara tujuan tanpa harus melalui Surabaya atau Tanjung Priok Jakarta.

“Ini jelas dapat menghemat biaya dan waktu tempuh,” ujar Surya Paloh.

Dirut Pelindo IV Doso Agung dalam sambutannya menerangkan sejak akhir Desember 2015 BUMN yang dipimpinnya sudah melakukan direct call dari Pelabuhan Makassar, disusul pada bulan September di Balikpapan dan Papua.

Hingga kini, aktivitas pengiriman barang langsung ke luar negeri tersebut terus mengalami peningkatan. Awalnya hanya 48 kontainer per minggu, kini meningkat jadi 350kontainer per minggu dan 60 persen didominasi oleh komoditas rumput laut.

“Di Makassar, selain direct call, kami juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu. Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya,” jelas terang Doso.

Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Sulsel merupakan penyangga bagi daerah lainnya terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan terkenal sebagai penghasil berbagai komoditas seperti beras, gas, emas, timah, kakao, kopi, rumput laut, udang, ikan dan masih banyak lagi.

Syahrul menambahkan, momen “Merdeka Ekspor” ini merupakan terobosan terbesar yang selama ini dilakukan Pemprov Sulsel sejak 71 tahun Indonesia merdeka.

“Saya harapkan momen ini bisa mengulang kejayaan Pelabuhan Makassar di masa lalu, ekspor langsung dari Makassar,” kata Syahrul.

sumber: suara.com/harianterbit.com

Priok wajibkan dokumen VGM untuk petikemas ekspor

http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg
http://beritatrans.com/cms/wp-content/uploads/2016/05/kapal-terbalik.jpg

Terhitung mulai 1 Juli 2016, pihak otoritas pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan persyaratan berat kotor petikemas terverifikasi sebagaimana diatur dalam Amandemen SOLAS 1974 BAB VI Pasal 2 tentang Berat Kotor Terverifikasi atau Verified Gross Mass  of Container (VGM) yang mengatur perlunya penimbangan terhadap petikemas tujuan ekspor.

JAKARTA (alfijakarta): Dalam surat edaran yang diterima ALFI  minggu ini yang diteken Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, disebutkan tentang, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Terverifikasi Yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container / VGM).

“Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama Tanjung Priok dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/17/8/OP TPK-16 dan UM 003 /25/7/SYB TPK-16 tanggal 29 Juni tentang Pelaksanaan Penimbangan Berat Kotor Petikemas Terverifikasi (Verified Gross Mass of Container / VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok,” bunyi surat tersebut.

Dalam SE itu dijelaskan;

a. Setiap terminal yang melayani petikemas ekspor wajib menyediakan fasilitas penimbangan untuk petikemas isi (ekspor) baik yang belum dilengkapi VGM maupun yang sudah dilengkapi VGM.

b. Jika petikemas yang belum masuk terminal telah dilengkapi dengan VGM dan pada saat dilakukan penimbangan di terminal terjadi perbedaan berat kotor petikemas isi yang signifikan, maka akan diterbitkan VGM baru oleh terminal atas persetujuan dari pengirim barang (shipper) untuk di-declared  kembali berdasarkan toleransi yang disepakati antara pengguna dan penyedia jasa pada masing-masing terminal atau fasilitas penimbangan.

c. Untuk akurasi berat kotor petikemas terverifikasi,  disampaikan juga bahwa setiap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis tidak diijinkan mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan dengan menggunakan satu (satu) kendaraan bermotor pengankut sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

d. terminal tidak diperkenankan memberikan pelayanan terhadap kendaraan pengangkut petikemas / trailer / chasis yang mengangkut 2 (dua) petikemas secara bersamaan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

Surat Edaran tersebut ditandatangai oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sahattua P. Simatupang, MM, MH dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hasani, tertanggal 29 Juni 2016 di Jakarta.