Arsip Tag: Budi Karya Sumadi

Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan

Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan
Kongesti di Priok tambah parah, Kemenhub perlu cepat turun tangan

Tak banyak yang tahu, aktivitas Terminal III Tanjung Priok, Jakarta, sempat lumpuh pada Sabtu (30/7/2016). Pengusaha pengguna jasa pelabuhan tersebut pun sempat gundah dan kalang kabut. Sebab, gangguan yang terjadi di Terminal III Tanjung Priok ini bisa merugikan pengusaha.

Jakarta (Persbiro): Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyatakan, kepadatan arus peti kemas yang terjadi Terminal 3 Tanjung Priok tersebut terjadi karena adanya persaingan usaha.

Adanya perbedaan tarif penanganan peti kemas yang lebih murah di Terminal 3 Tanjung Priok yang menjadi pemicunya.

Karena tarif lebih murah, alhasil Terminal III Tanjung Priok diserbu oleh perusahaan yang ingin menaruh peti kemasnya.

“Untuk itu, kami berharap pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah saja, tapi juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan,” kata Carmelita Hartoto saat dihubungi KONTAN, Minggu (31/7/2016).

Menurut Carmelita, tarif Terminal Handling Charges (THC) di JICT, TPK Koja, dan Mustika Alam dipatok 95 dolar AS per peti kemas dengan ukuran 20 feet.

Dalam tarif tersebut, pemilik kapal menikmati surcharges 12 dolar per boks, sementara, pengelola terminal peti kemas memperoleh 83 dolar AS per peti kemas sebagai biaya Container Handling Charges (CHC).

Berbeda dengan perincian tarif THC di Terminal 3 Tanjung Priok. Dari tarif 95 dolar AS per kontainer, pengelola terminal mengenakan CHC sebesar 73 dolar AS per peti kemas dan sebesar 22 dolar AS per peti kemas merupakan surcharges kepada pemilik pelayaran. C

armelita menilai, perbedaan tarif tersebut menandakan tarif THC sejatinya bisa diturunkan oleh pengelola peti kemas di pelabuhan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Achmad Ridwan Tento, Sekretaris Jenderal GINSI menyatakan, kepadatan arus barang di Terminal III yang terjadi beberapa waktu lalu telah merugikan mereka.

Menurut Achmad, penyebab kepadatan yang terjadi di Terminal III tersebut karena banyaknya arus peti kemas yang menuju Terminal 3 ketimbang terminal JICT atau TPK Koja. Tingginya arus peti kemas yang menuju Terminal III tersebut berujung pada penumpukan.

“Alhasil kami merasa kesulitan, karena pengiriman satu hari menjadi dua hari,” kata Achmad kepada KONTAN, Minggu (31/7).

Seharusnya, kata Achmad, ada pengaturan trafik sehingga Terminal III milik PT Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengalami kepadatan seperti yang terjadi Sabtu (30/7).

Ia bilang, kepadatan yang terjadi di pelabuhan tersebut menimbulkan efek domino bagi masyarakat, pengguna jasa logistik serta pengusaha pemilik barang. Contoh, biaya pengiriman yang semula diprediksi satu hari, akhirnya membengkak menjadi dua hari.

Sementara itu, manajemen PT Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, masalah yang terjadi Terminal III merupakan siklus yang biasa terjadi di jam-jam padat.

Rima Novianti, Direktur Komersial PT Pelabuhan Tanjung Priok menjelaskan, antrean truk memang terjadi di jam-jam tertentu. Namun begitu, Rima berjanji akan melakukan pengaturan agar arus peti kemas bisa berjalan dengan lancar.

“Kami akan mengatur antrean truk yang masuk ke Terminal III,” tandas Rima kepada KONTAN, Minggu (31/7).

Namun demikian, Rima tak setuju jika ada yang menyebut kepadatan tersebut sebagai kongesti atau banyaknya penumpukan barang tertimbun di suatu tempat. Alasannya adalah, kejadian tersebut hanya terjadi di hari-hari tertentu, bukan sepanjang hari.

Rima menambahkan, saat ini kendala yang dialami Terminal III adalah, kebutuhan buffer area untuk mengurangi kepadatan truk. Namun buffer area sulit terealisasi karena lahan terbatas.

Maka itu, Rima berharap, pengembangan terminal New Priok bisa terlaksana. Adanya New Priok akan menambah lahan penumpukan peti kemas.

 Pelindo janjikan keseragaman tarif

PT Pelabuhan Indonesia II/IPC akan menyesuaikan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas atau container handling charges (CHC) ekspor impor di terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok menjadi seragam dengan yang berlaku di terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersebut.

Dirut Pelindo II, Elvyn G.Masassya mengatakan, BUMN itu juga akan menata ulang operasional fasilitas terminal di pelabuhan Priok menjadi spesialisasi terminal, membedakan terminal peti kemas domestik dengan internasional.

“Dalam waktu dekat tarif layanan bongkar muat di terminal 3 Priok akan disesuaikan dengan terminal peti kemas lainnya di Priok seperti di JICT dan TPK Koja,”ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/8/2016).

Elvyn mengatakan hal itu merespons terus terulangnya ancaman kongesti di terminal 3 Pelabuhan Priok setiap akhir pekan yang menyebabkan banyak delivery barang impor terlambat sampai di pabrik.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat empat fasilitas terminal yang melayani peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan termil 3 Pelabuhan Priok.

Namun, tarif CHC diterminal 3 Priok berbeda dengan di JICT,MAL dan TPK Koja. Adapun besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar US$ 95 dollar per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar US$ 73 adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau US$ 22 merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan, jika di JICT,TPK Koja dan MAL dengan THC US$ 95/peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges US$ 12/bok dan selebihnya atau US$ 83 merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.‎‎

“Selain akan menyeragamkan tarif CHC di semua terminal peti kemas Priok, kami juga menyiapkan trucking manajement ,dan dalam jangka menengah akan menata ulang terminal menjadi spesialisasi (peti kemas internasional dan domestik). Sehingga persaingan lebih bersifat kualitas service, bukan tarif,” paparnya.

Kesalahan Manajemen

Sekjen DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Oggy Hargianto mengatakan, ancaman kongesti yang terus terulang di terminal 3 Priok pada setiap akhir pekan, karena kesalahan manajemen Pelindo II sebelumnya dalam mengambil kebijakan bisnis terminal.

“Ini karena kebijakan sebelumnya hanya memikirkan bagaimana mengambil bisnis bukan menciptakan  persaingan dalam pelayanan yang profesional. Terkesan cuma bagaimana mengambil bisnis pihak lain dan ini juga terjadi bagaimana BUMN itu mau memonopoli bongkar muat di Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/8/2016).

Oggy mengatakan, sudah saatnya Pelindo II berfikir fokus bagaiman menyediakan fasilitas serta management traffic yg baik di pelabuhan Tanjung Priok.

“Jadi jangan hanya berpikir bagaimana merebut bisnis pihak lain demi meraup keuntungan tapi berdampak ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat,”tuturnya.

Kemenhub agar turun tangan

Kemacetan parah kembali terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sejak Sabtu (30/7) hingga Senin (31/7), ratusan truk pengangkut peti kemas ekspor impor terlihat mengular sehingga menyebabkan kemacetan.

Kondisi semakin parah karena gate in dan gate out di Terminal 3 Priok hanya disiapkan masing-masing satu gate. Terkait kondisi tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera mengatasi hal tersebut.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap kepadatan arus barang peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mendapat perhatian Kemenhub selaku regulator yang bertanggung jawab di bidang transportasi, khususnya laut.

“Kami melihat dibawah kepemimpinan Pak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan, Red), Kemenhub dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Kami melihat beliau mau mendengarkan masukan dunia usaha dan berkomitmen memperbaiki kebijakan yang menyulitkan dunia usaha,” ujarnya, kemarin.

Pihaknya juga telah menyampaikan lebih dari 27 masukan di bidang regulasi pelayaran dan maritim kepada Kemenhub. Ini agar bisa menjadi pertimbangan dan dijadikan keputusan sehingga dalam mempermudah iklim usaha di tanah air.

Lebih lanjut Carmelita mengatakan, kepadatan arus peti kemas terjadi dikarenakan persaingan usaha dan hal ini biasa terjadi. Mungkin ada satu pengelola terminal peti kemas memberikan tarif dan layanan yang bagus, sehingga pemiliki peti kemas senang menggunakan jasa mereka.

“Untuk ini kami mengharapkan para pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah, namun juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan,” jelas Carmelita.

Saat ini di Pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok. Namun, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu, JICT, TPK Koja dan MAL.

Operator pelabuhan agar tingkatkan pelayanan

Carmelita Hartoto mengatakan bahwa kepadatan arus peti kemas ini terjadi dikarenakan persaingan usaha dan hal ini biasa terjadi.

Mungkin ada satu pengelola terminal peti kemas memberikan tarif dan layanan yang bagus sehingga pemiliki peti kemas senang menggunakan jasa mereka.

“Untuk ini kami mengharapkan para pengelola peti kemas meningkatkan pelayanan, bukan hanya memberikan tarif yang lebih murah namun juga memberikan pelayanan yang cepat, tepat‎ dan memuaskan,” kata Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8).

Saat ini ‎di Pelabuhan Priok terdapat empat fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Namun, terdapat perbedaan tarif penanganan petikemas di Terminal 3 Tanjung Priok dan tiga terminal lainnya yaitu JICT, TPK Koja dan MAL.

Adapun besaran tarif terminal handling charges (THC) di Terminal 3 sebesar 95 dolar AS per kontainer. Dari jumlah itu, sebesar 73 dolar AS adalah biaya container handling charges (CHC) yang dibebankan oleh pengelola terminal dan sisanya atau 22 dolar AS merupakan surcharges pelayaran.

Sedangkan jika di JICT,TPK Koja dan MAL dengan THC 95 dolar AS per peti kemas ukuran 20 feet, pelayaran hanya menikmati surcharges 12 dolar AS per boks dan selebihnya atau 83 dolar AS merupakan CHC yang diperoleh pengelola terminal peti kemas.

“Dan dengan terjadi perbedaan tarif antara satu pengelola peti kemas kami melihat masih ada peluang agar THC untuk diturunkan. Hal ini agar bisa menekan biaya logistik sekaligus menarik minat pelanggan,” katanya.

Seperti yang diketahui, sejak Sabtu (30/7)‎ pagi hingga Ahad (31/7) ratusan truk pengangkut peti kemas ekspor impor terlihat mengular sehingga menyebabkan kemacetan di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu yang berpotensi kongesti.

Kondisi semakin diparah karena gate in dan gate out di Terminal 3 Priok hanya disiapkan  masing-masing satu gate.

sumber: tribunnews.com/bisnis.com/jawapos.com/republika.co.id

 

Budi perlu lebih memperhatikan angkutan barang

Budi perlu lebih memperhatikan ke angkutan barang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Presiden Joko Widodo melakukan perombakan terhadap 12 menteri dan satu kepala badan dalam Kabinet Kerja. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berharap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan perhatian lebih dengan mendorong terciptanya dinamisasi kegiatan angkutan barang untuk mendukung konektivitas transportasi dan logistik sebagaimana yang ditargetkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kendati fokus program Kemenhub terkait keselamatan dan kenyamanan angkutan penumpang umum cukup penting. Namun, hendaknya Kemenhub tidak mengesampingkan kebutuhan para pelaku usaha logistik demi terciptanya usaha angkutan barang yang lebih baik dan efisien.

“Terkait dengan hal tersebut, Aptrindo siap memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada Kemenhub. Saya juga sampaikan ucapan selamat bekerja untuk Menhub Budi Karya Sumadi dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ignasius Jonan yang selama ini juga sudah memberikan sumbangsihnya pada perkembangan usaha angkutan barang nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/7/2016).

Gemilang mengatakan Aptrindo juga berharap hasil reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK jilid II yang diumumkan kemarin (27/7), dapat memberikan angin segar berupa kebijakan baru dalam mendorong kinerja pelayanan yang jauh lebih baik di sektor transportasi dan logistik.

“Selama ini yang kami rasakan regulasi Kemenhub masih berpihak pada angkutan penumpang dan umum, padahal angkutan barang juga sama pentingnya, karena itu harus ada terobosan demi konektivitas logistik yang ideal,” tuturnya.

Dia mengatakan perbaikan pelayanan angkutan barang dalam menekan biaya logistik ini pengaruhnya sangat besar mendorong pertumbuhan perekonomian nasional lantaran kelancaran dan keamanan arus barang sangat berpengaruh langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

“Kalau arus barang lancar dan tanpa ada pungutan liar di jalan dan saat distribusi barang tentu saja hal tersebut dapat menekan cost logistic dan membuat harga barang semakin bisa bersaing sehingga daya beli masyarakat juga bertambah,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan saat ini pengusaha truk, khususnya di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius terkait adanya kebijakan berupa Perda DKI Jakarta No. 5/2014 tentang pembatasan usia kendaraan maksimal 10 tahun.

Padahal, kata dia, di Jakarta terdapat pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan dan tersibuk di Indonesia dengan volume arus barang ekspor impor dan domestik mencapai lebih dari 65% secara nasional.

Gemilang menyebutkan kegiatan truk di Jakarta secara umum adalah mengangkut barang/kontainer dari Tanjung Priok ke Jabodetabek atau sebaliknya, dengan rata rata jarak tempuh setiap hari di Jakarta adalah 150 km dengan hari kerja 25 hari dalam sebulan.

Benahi bandara & pelabuhan

PT Pelabuhan Indonesia II menyusun strategi untuk memperbaiki rantai pasokan angkutan barang di pelabuhan guna menurunkan biaya logistik dengan melakukan sejumlah perbaikan.

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Dani Rusli Utama menyatakan pihaknya secara serius melakukan perbaikan infrastruktur dan suprastruktur untuk meningkatkan produktivitas kinerja kepelabuhan.

“Kami sudah melakukan peningkatan produktivitas misalnya di Pelabuhan Panjang yang bongkar muat 40000 ton membutuhkan waktu 21 hari sekarang bisa dikerjakan hanya dalam 5 hari. Ada save cost dari 16 hari,” ucap Dani di BUMN Executive Club, Kamis (28/7/2016).

Hal sama juga dilakukan di Pelabuhan Palembang, yang 300 ton pada awalnya membutuhkan 10 hari, kini bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Berkat perubahan itu pupuk yang dikirim melalui Pelabuhan Panjang mengalami peningkatan kapasitas. Awalnya hanya 70.000 ton per hari, kini bisa menangkut 150.000 ton.

Dani optimistis penurunan biaya logistik akan tercapai dengan beroperasinya Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Container Terminal.

“Kita sekarang sudah bisa melayani 18.000 TEUs di Terminal Kalibaru . Beberapa project yang akan kami selesaikan dalam waktu dekat terkait masterplan dan penggunaan Inaportnet serta custom,” jelas Dani lagi.

Dani menyatakan Pelindo II tengah memastikan terciptanya mekanisme supply-chain yang terintegrasi. Kini pemerintah sudah mewujudkan pengangkutan barang door to door melalui pusat logistik berikat (PLB). Oleh sebab itu, pelabuhan harus berubah wujud menjadi rangkaian supply chain yang terpadu.

Sementara itu Faik Fahmi, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura II (AP II) menyatakan pertumbuhan penerbangan bergerak signifikan sekitar 10%, dan penambahan bandara pun semakin signifikan.

“Misalnya saja Garuda dan Lion hampir setiap bulan mendatangkan pesawat baru, tetapi marginnya belum stabil. Persoalan lain yang muncul di bisnis penerbangan adalah keterbatasan kapasitas,” ungkap Faik.

4 Tantangan besar

Empat tantangan besar masih mengadang bisnis sejumlah operator pelabuhan di Asia hingga akhir tahun ini, terutama bagi pelabuhan alih muat atau transshipment.

Tantangan tersebut a.l. pertumbuhan ekonomi global yang belum membaik, rendahnya harga komoditas, tingginya komitmen belanja modal (capital expenditure/capex) dan industri pelayaran yang dilanda isu kelebihan kapasitas (overcapacity).

Ray Tay, VP Senior Analyst Moodys, mengatakan kendati pemangkasan biaya operasional dan optimalisasi pasar dominan telah dilakukan, pelabuhan Asia tetap ditantang ketahananya terhadap empat isu di atas.

“Sektor ini tengah bergulat dengan pertumbuhan negatif kargo China, sementara pelambatan ekonomi eropa dan rendahnya harga komoditas masih melanda,” ujarnya dalam laporan Moody’s, Kamis (28/7/2016).

Di sisi lain, operator pelabuhan di Asia ini umumnya mengenjot belanja modal mereka untuk pembangunan fasilitas dalam rangka menarik lebih banyak kapal berukuran besar untuk masuk.

Sementara itu, industri pelayaran yang tengah dilanda overcapacity justru membawa dampak bagi pelabuhan menggerakan capex mereka untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan pelayaran.

Dari masalah ini, Moody’s melihat pelabuhan transshipment menjadi pelabuhan yang banyak terkena dampak.

“PSA Corporation dan Hutchison Port Holdings yang merupakan pelabuhan alih muat ke kapal baru lebih banyak terkena dampak dibandingkan dengan pelabuhan akhir/masuk seperti Pelabuhan Adani dan Special Economic Zone,” ujar Ray.

Alasannya, dia menuturkan pelabuhan transshipment tersebut lebih rentan akan tekanan kompetisi. Banyaknya sebaran kapal berukuran besar telah membuat pelabuhan transshipment harus meningkatkan fasilitas mereka, jika ingin tetap melayani pelayaran sebagai pelabuhan hub.

Rendahnya harga bahan bakar juga berdampak bagi pelabuhan transshipment karena kapal yang biasanya mampir akhirnya memilih untuk berlayar langsung ke tempat tujuan.

Yang tidak kalah berpengaruh, inisiatif China ‘One Belt, One Road’ yang banyak mengalirkan dana investasi ke kawasan yang lebih kecil, seperti Asia Tenggara, telah mengalihkan bisnis beberapa pelabuhan transshipment yang sudah ada.

Lebih lanjut, transshipment juga terpengaruh dengan konsolidasi perusahaan pelayaran karena merger antar perusahaan dapata memicu grup dengan saham lebih besar memilih pelabuhan yang berbeda sebagai hub-nya.

Sementara itu, pelabuhan akhir/masuk (gateway port) layaknya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak yang masing-masing dikelola Pelindo II dan Pelindo III memiliki permintaan pasar yang pasti karena pelabuhan jenis ini melayani wilayah dengan populasi besar dan kawasan industri.

“Namun pada saat yang bersamaan, gateway port lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik.”

Berkaitan dengan volume barang (throughput), Moody’s memperkirakan arus kontainer akan di pelabuhan Asia akan mengalami tekanan sepanjang dua tahun ke depan.

Namun, Ray melihat pelabuhan milik APSEZ di India akan tetap kuat, mengingat joint venture yang dilakukan perusahaan dan kerja samanya dengan perusahaan pelayaran besar. Selain itu, pelabuhan di sekitarnya tengah menghadapi hambatan kapasitas.

sumber: bisnis.com