Arsip Tag: Budi Karya Sumadi

ALFI: pembatasan truk perlambat pergerakan arus barang

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan pergerakan arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok melambat akibat kebijakan pembatasan jam operasional truk atau angkutan barang golongan III, IV dan V, di jalan tol Jakarta-Cikampek.

JAKARTA (alfijak): Pada ruas jalan tersebut juga diterapkan kebijakan ganjil genap kendaraan pribadi, serta pemberlakuan lajur khusus bus, sejak 12 Maret 2018.

“Pergerakan arus barang dan logistik yang hendak keluar maupun masuk pelabuhan Priok jadi ikut melambat. Bahkan untuk barang yang hendak keluar di pagi hari terpaksa ditunda agar tidak terkena aturan pembatasan operasional itu, hal ini menyebabkan biaya penumpukan bertambah,” ujar Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim kepada Bisnis, Rabu (14/3/2018).

ALFI: pembatasan truk perlambat pergerakan arus barang
ALFI: pembatasan truk perlambat pergerakan arus barang

Dia mengatakan, ALFI justru mengusulkan pembatasan operasional jangan diterapkan terhadap angkutan barang dan logistik, tetapi hanya pada angkutan mobil pribadi saja.

“Kalau mau ekstrem aturan ganjil genap mobil pribadi berlaku sepanjang hari saja, jangan hanya tiga jam seperti saat ini hanya dari jam 6.00 sampai 9.00. Kalau seperti ini tidak signifikan mengurai kemacetan,” paparnya.

Adil mengatakan, angkutan logistik tidak boleh dihambat dengan alasan apa pun sebab angkutan logistik untuk menggerakkan roda perekonomian.

“Kalau dibatasi [angkutan logistik] otomatis pergerakan ekonomi juga terbatasi. Biarkan saja truk-truk pengangkut logistik itu berjalan meskipun lambat di jalan tol. Kalau mau dibatasi total lewat ganjil genap seharian penuh bisa dilakukan terhadap mobil pribadi,” tuturnya.

ALFI menilai aturan ganjik genap kendaraan pribadi selama tiga jam dan pembatasan truk barang di ruas tol Jakarta-Cikampek saat ini tidak efektif mengurangi kebiasaan pemakaian mobil pribadi.

“Justru lebih berdampak pada aktivitas logistik. Kita lihat saja nanti dalam satu bulan ke depan, dengan kondisi adanya aturan ini justru akan mengubah pola bisnis logistik yang sudah ada selama ini, apalagi di ruas tol Jakarta-Cikampek selama ini kan merupakan jalur distribusi dan delivery lebih dari 50% kargo dari dan ke Priok,” ujar dia.

Overload ditilang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan instansinya akan melakukan penindakan tilang atau menurunkan muatan terhadap truk yang kedapatan overload atau muatannya berlebihan.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2018.

Menhub menegaskan instansinya akan menerapkan sistem tilang atau menurunkan barang sebagian terhadap pelanggaran overloading sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu Kemenhub akan mengaktifkan kembali jembatan timbang untuk mencegah truk bermuatan lebih melintas di jalan raya.

Pasalnya, kendaraan overload sangat merugikan karena merusak jalan terutama untuk truk ankle yang mengangkut lebih dari 20 ton.

“Untuk itu, tindakan tegas akan diberikan melalui tilang atau menurunkan barang sebagian bagi truk yang membawa muatan berlebih (overloading), khusus untuk pelanggaran overdimensi agar berkoordinasi dengan kepolisian untuk penindakan tegasnya,” ujarnya hari ini Rabu (14/3/2018)

Pada acara itu pula, menteri perhubungan   melakukan dua Penandatanganan Kesepakatan Bersama yaitu pertama antara Ditjen Perhubungan Darat dengan PT XL Axiata  terkait Aksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Indonesia.

Sementara itu penandatangan kesepakatan bersama yang kedua antara Ditjen Perhubungan Darat dengan PT  Robert Bosch tentang Program Aksi Keselamatan Jalan.

Kegiatannya yaitu kegiatan off air/pameran keselamatan, sosialisasi keselamatan jalan, safety riding, safety driving, talkshow keselamatan, dukungan dalam pelaksanaan kegiatan hari Lebaran (Idul Fitri), Natal dan Tahun Baru, perkembangan program kendaraan berkeselamatan serta monitoring dan evaluasi.  (bisnis.com/ac)

ALFI luncurkan smart port, kapasitas Priok diperbesar

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengimbau anggotanya untuk dapat memanfaatkan fasilitas smart port yang akan dirilis ALFI awal April mendatang.

JAKARTA (alfijak); “Sistem tersebut direncanakan akan di pre-launch di akhir Maret atau paling lambat awal April 2018, saat ini serangkaian uji coba sedang dilaksanakan,” kata Yukki dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan, smart port ini akan memberikan akses kepada lebih dari 53 Pelayaran Ocean Going, dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal unlimited dari 130 negara, terhubung dengan manifest Jepang, Amerika dan Kanada, track and trace container.

“Selain itu juga pengguna bisa mem-booking slot kapal yang dituju beserta pengajuan pembuatan dokumen pengapalannya. Sistem ini akan bisa diakses melalui website ALFI yang sedang di kembangkan,” jelasnya.

Sistem smart port ini juga diklaim Yukki dapat membantu implementasi Permenhub 120/2017 soal implementasi dokumen delivery order (DO) secara daring.

“Integrasi merupakan keniscayaan yang akan membawa kemudahan bagi pemerintah maupun para pelaku usaha logistik, dan tentunya akan menjadi referensi sumber data,” jelasnya.

Hasil blusukan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingin membuat aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menjadi lebih ramah, dengan cara membuatnya menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan murah.

Salah satunya, dengan memperbesar pelabuhan sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar setiap hari.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyatakan, Pelabuhan Tanjung Priok kini sudah lebih mudah, cepat dan transparan, namun harus disikapi lagi agar lebih murah, salah satunya dengan memasifkan aktivitas kargo.

“Masih banyaknya kontainer yang stay lama di sini, bukan karena Priok atau tim dari kita yang menunda. Tapi karena kargo owner itu memiliki tempat yang sedikit, bahkan Sabtu Minggu mereka libur,” tuturnya di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT), Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Oleh karena itu, dia akan mengajak pemilik kargo besar untuk membuat kesepakatan bersama, dengan tetap beraktivitas pada saat akhir pekan.

Selain itu, langkah selanjutnya adalah konsolidasi kargo secara nasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Menhub Budi Karya menjelaskan, pelabuhan akan diperbesar sehingga kapal besar yang bisa masuk ke sana bisa lebih banyak.

“Kita akan buat kapal-kapal besar datang lebih rutin. Kalau sekarang kan seminggu sekali, kita mau seminggu dua kali, dua hari sekali, setiap hari, sampai bisa sehari tiga kali,” jelas dia.

Dengan demikian, akan menekan harga logistik di Tanah Air.

“Karena dengan rutinnya kapal-kapal ke tujuan destinasi yang akhir, itu membuat waktu dan harga daripada logistik yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok jadi lebih baik,” pungkasnya. (kontan.co.id/liputan6.com)

 

DO online diberlakukan di Priok, 381 importir dapat kemudahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggeber perbaikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka akan menjadikan perbaikan tersebut sebagai pilot project perbaikan arus barang di pelabuhan lain.

JAKARTA (alfjak): Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, perbaikan arus barang tersebut akan dilakukan dengan banyak cara.

Pertama, dengan menerapkan pelayanan bukti penyerahan barang secara elektronik (DO Online) atas barang impor di Pelabuhan Priok.

“Akhir Februari ini akan ada dedikasi DO Online,” katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Kedua, mengoreksi tarif pelayanan di pelabuhan. Budi mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Maklum saja, kalau dilakukan, kebijakan pengurangan tarif akan berdampak kepada penurunan target penerimaan negara bukan pajak sektor perhubungan.

Sementara, langkah ketiga, menambah waktu pelayanan. Menurut Budi, selama ini, waktu pelayanan di pelabuhan hanya lima hari. “Kami ingin dilakukan tujuh hari, ruang yang masih kosong kami minta dioptimalkan,” katanya.

Diberi kemudahan

Pemerintah berjanji akan mempermudah proses importasi bagi 381 perusahaan importir yang selama ini patuh dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Kemudahan akan diberikan dalam bentuk penghapusan verifikasi barang impor yang tergolong dilarang atau terbatas (lartas) dari pelabuhan ke lokasi importir masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan lartas yang diperiksa di pelabuhan dan rencananya mulai digulirkan besok (1/2).

Dengan langkah ini, 381 perusahaan tersebut bisa menghemat biaya logistik dan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

“Kami mempelajari perusahaan besar yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia, di mana ada 381 perusahaan yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran aneh-aneh. Mereka layak impornya untuk tidak diperika di pelabuhan,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Pemerintah rencananya akan mengurangi jumlah barang golongan lartas dari 5.229 HS code sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) menjadi 2.371 HS code mulai esok hari.

Dengan demiklian, verifikasi barang impor ini tidak dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melainkan di gudang importir masing-masing dan diverifikasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Meski demikian, menurut Darmin, jumlah HS code yang disederhanakan bagi 381 perusahaan ini berbeda dengan jumlah HS code yang disederhanakan mulai Februari nanti.

Sehingga, ini memperkecil jumlah barang yang masuk kategori lartas di Indonesia.

Melengkapi ucapan Darmin, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebut, perusahaan-perusahaan importir yang dianggap bereputasi tinggi rata-rata bergerak di sektor otomotif, kimia, dan perbaikan pesawat.

Beberapa diantaranya adalah PT Astra Daihatsu Motor dan PT Garuda Maintenance Facility Tbk. (kontan.co.id/bontangpost.id/ac)

Yukki: tarif jasa labuh RI termahal ASEAN

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (DPP ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengungkapkan, tarif jasa labuh di Indonesia merupakan yang termahal di Asia Tenggara. Melalui pemangkasan tarif, kemungkinan besar produk Tanah Air akan lebih kompetitif.

JAKARTA  (alfijak); “Hal ini tentu akan menaikkan daya saing ke pelabuhanan kita. Jadi kalau kita ingin bersaing di tingkat regional hal ini harus dilakukan, di mana dan kita ketahui bersama dari data yang ada memang kita lebih tinggi dibanding pelabuhan lain di Asean,” kata Yukki di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Lebih lanjut Yukki menjelaskan, ada dua tarif pelabuhan, yaitu laut dan darat. Dari sisi laut tentu hubungannya dengan kapal. Sedangkan dari sisi darat, berhubungan erat dengan pelaku logistik.

 Yukki yang juga menjabat Ketua Umum AFFA, asosiasi forwarder ASEAN,  juga menjelaskan, rata-rata tarif pelabuhan di Indonesia lebih mahal 25-35 persen ketimbang pelabuhan di ASEAN.

Yukki juga mengingatkan, bahwa kegiatan utama di pelabuhan adalah bongkar muat, bukan sebagai tempat penyimpanan (storage).

Dirinya berharap, agar rencana ini segera direalisasikan karena berdampak signifikan pada biaya logistik nasional. Pekerjaan rumah selanjutnya bagi operator pelabuhan adalah meningkatkan level pelayanannya.

 Yukki juga mendukung Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik atau Delivery Order Online (DO Online) Barang Impor di Pelabuhan.

Menurutnya aturan ini mempercepat distribusi logistik.

Yukki: sinergi BUMN & swasta perlu kejar Konektivitas ASEAN 2025

“Kita sudah harus masuk dalam satu kesatuan sistem (one dashboard). Kecepatan proses, data visibility, dan integritas data yang accountable,” harapnya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan berencana memangkas tarif jasa labuh sebesar 40%. Pemangkasan tarif ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi biaya logistik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan selain tarif jasa labuh, beberapa jenis tarif yang menjadi komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga bakal dipangkas.

“Range penurunannya cukup banyak, mungkin bisa 40%,” ujar Budi Karya.

Budi Karya mengakui, pemangkasan tarif bakal menurunkan penerimaan PNBP di kementerian yang dia pimpin.

Oleh karena itu, Kemenhub bakal segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait dampak kebijakan penurunan tarif tersebut.

Yukki: KA barang masih lebih mahal dari truk

Dia memperkirakan, dalam jangka pendek, penerimaan dari pungutan PNBP bakal berdampak cukup signifikan bila tarif dipangkas.

Untuk diketahui, Kemenhub merupakan salah satu kementerian/lembaga yang menyumbang PNBP terbesar.

Pada 2017, kontribusi PNBP dari Kemenhub mencapai Rp 9,28 triliun atau nomor dua terbesar setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun, dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, jumlah PNBP Kemenhub mencapai Rp 7 triliun. (tribunnews.com/ac)

Hubla & JICA garap PEDIE untuk Inaportnet

Pemerintah Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan sistem layanan kapal online Inaportnet.

JAKARTA (alfijak): JICA akan memberikan bantuan teknis selama dua tahun dalam proyek bertajuk Port Electronic Data Interchange Enhancement (PEDIE).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Inaportnet merupakan terobosan yang perlu dilakukan oleh pelabuhan di Indonesia agar lebih kompetitif.

“Ini soal mindset, mau door to door tanda tangan satu per satu atau ingin lompat dengan sistem baru yang menyelesaikan semua hal,” jelasnya di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Budi Karya menambahkan Inaportnet akan membuat layanan kapal lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan sistem konvensional.

Selain itu, Inaportnet juga terhubung dengan sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW). Walhasil, arus barang diharapkan bisa berjalan lebih cepat.

Menhub memastikan penerapan Inaportnet secara terpadu akan dimulai pada akhir Februari di Pelabuhan Tanjung Priok.

Seluruh pemangku kepentingan bakal diwajibkan menggunakan sistem ini, mulai dari otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya. Adapun, saat ini Inaportnet sudah berjalan (go live) di 16 pelabuhan.

Sebagai gambaran, layanan kapal dengan sistem Inaportnet bisa dilakukan hanya 30 menit hingga 60 menit, mencakup seluruh layanan mulai dari kedatangan kapal hingga kapal keluar dari pelabuhan.

Inaportnet bisa melayani tujuh dokumen administrasi, mulai dari Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Surat Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), dan Pemberitahuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (PRKBM).

Selain itu, Inaportnet juga bisa memproses dokumen Perencanaan dan Penetapan Penyandaran Kapal (PPPK), Laporan Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Inaportnet juga menggabungkan beberapa layanan antara lain Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA),

Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). (bisnis.com/ac)


Truk barang overload & overdimension langsung ditilang

Kementerian Perhubungan akan menerapkan sejumlah langkah dalam rangka mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek akibat kendaraan pengangkut barang yang melebihi muatan. 

JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan rencana jangka pendek pertama adalah pemberlakuan tilang terhadap kendaraan barang yang melebihi kapasitas muatan (overload) ataupun yang melanggar dimensi (over dimension).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran dengan alat timbang portabel akan diberlakukan serentak pada besok, Senin, 22 Januari 2018, di tiga titik, yakni di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dan kilometer 68 ruas jalan tol Tangerang. Pengukuran dilakukan pukul 09.00-14.00.

Pengukuran muatan akan dilakukan dengan alat timbang, yakni jembatan timbang dan alat timbang portabel yang terdapat di sejumlah titik jalan.

“Karena efeknya (overload) banyak sekali. Remnya blong. Kecepatan dari biasanya 70 kilometer per jam jadi tidak mungkin lebih dari 40 kilometer per jam,” kata Budi di kantor PT Jasa Marga, gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat, Ahad, 21 Januari 2018.

Budi akan meminta Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan tilang ini setiap hari mulai besok, Senin, 22 Januari 2018. Dia beralasan, dari uji coba alat timbang portabel yang dilakukan hari ini di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 18, kelebihan muatan terjadi pada sekitar lima truk yang melintas yang dia periksa langsung.

“Kendaraan tadi tidak ada yang sesuai, bahkan ada yang dua kali lipat,” ujarnya.

Truk barang overload & overdimension langsung ditilang
Truk barang overload & overdimension langsung ditilang

Kendati begitu, Budi mengakui denda yang dikenakan dari tilang ini belum memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur denda maksimal kepada kendaraan barang yang overload, yakni Rp 500 ribu. Hakim, kata dia, kerap memutuskan denda lebih kecil dari angka tersebut.

Langkah kedua yang akan dilakukan adalah memberlakukan empat lajur di jalan tol. Lajur satu diperuntukkan untuk bus, lajur dua untuk truk, serta lajur tiga dan empat untuk kendaraan lain.

Budi mengatakan bus mendapatkan prioritas demi menarik penumpang untuk menggunakan moda ini.

Adapun langkah ketiga adalah mengkaji ihwal pembatasan waktu melintas kendaraan barang.

“Kami harapkan (pukul) 6 sampai 8 (pagi) atau 6 sampai 9 (pagi) akan kami larang kendaraan berat melalui jalan ini,” ucapnya.

Budi melanjutkan, Kementerian juga akan memanggil pelaku usaha angkutan barang untuk sosialisasi terkait dengan hal ini.

Dia berujar sejumlah aturan ini diberlakukan bukan untuk menghambat bisnis, melainkan demi menjamin keamanan dan level pelayanan jalan tol (safety and level of service).

Langkah selanjutnya, Budi menambahkan, adalah menegakkan hukum bagi pengendara angkutan barang yang melanggar.

Penegakan hukum di jalan tol akan dilakukan operator, semisal Jasa Marga untuk jalan tol Jakarta-Cikampek, serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jalan arteri. Selain itu, rencana jangka pendek ini akan dilakukan hingga dua pekan mendatang.

Adapun terkait dengan rencana jangka panjang, Budi mengatakan pihaknya akan mengkaji rencana penerapan nomor polisi ganjil genap di jalan tol. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian ihwal kapasitas produksi ban dalam negeri.

Menurut informasi yang dia terima, kata Budi, ban dalam negeri dibuat sekuat mungkin sehingga memungkinkan kendaraan mengangkut muatan melebihi kapasitas, di antaranya yang digunakan di jalan tol.

Dua langkah lainnya adalah menerapkan uji kir kendaraan pengangkut barang serta membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi.

Hati-hati

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi kendaraan yang kelebihan muatan.

Namun, di satu sisi pemberian sanksi ini diharapkan tidak asal tebas, tetapi juga mempertimbangkan jenis beban yang dibawa.

Ketua ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan khusus untuk komoditas hasil bumi pemerintah sebaiknya berhati hati dalam menerapkan kebijakan.

Yukki menilai jika sanksi ini tidak dipertimbangkan secara matang maka akan berdampak pada harga akhir masyarakat.

“Kami prinsipnya mendukung segala penindakan pelanggaran. Namun, pemerintah perlu berhati hati dalam menerapkan kebijakan ini terutama terhadap komoditi hasil bumi. Khawatir langsung diterapkan akan berdampak pada harga akhir dari kebutuhan masyarakat tersebut,” ujar Yukki saat dihubungi Republika, Ahad (21/1).

Namun, Yukki menjelaskan untuk barang yang memang diperuntukkan ekspor impor terjamin tidak akan melebihi kuota. Sebab, kata Yukki barang tersebut ditimbang dan dialokasikan sesuai kebutuhan yang ada.

Yukki menjelaskan aturan ini juga sebaiknya disosialisasikan kepada pihak industri juga. Sebab hal ini berkaitan dengan ambang batas dan pengaturan industri dalam mendistribusikan barang.

“Untuk industri perlu disosialisasikan kepada pemilik barang terutama distribusi nasional. Dikarenakan dan dipastikan akan mengalami kenaiikan pada beberapa produk dalam hal angkutan nya bila diterapkan hal ini,” ujar Yukki.

Tindak tegas

Kementerian Perhubungan mulai menindak tegas kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan. Penindakan kali ini dilakukan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, yakni di rest area kilometer 19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih itu.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) tersebut datang ke lokasi, dengan mengenakan baju kerja kementerian lengkap.


Menhub sempat menyapa dan berbincang dengan salah satu sopir truk yang tengah ditilang lantaran kendaraannya kelebihan muatan. Menhub menanyakan perihal asal perusahaan angkutan yang mengoperasikan truk tersebut.


Menhub juga sempat menyaksikan penggunaan timbangan portable oleh para petugas Kementerian Perhubungan, untuk memeriksa bobot muatan sejumlah truk.

Terlihat hadir juga di rest area ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Seusai meninjau implementasi timbangan muatan portable di Tol Jakarta-Cikampek, Menhub lalu bergegas ke Kantor Cabang Jasa Marga di Cikampek. (tempo.co/republika.co.id/kumparan.com/ac)

PNBP kelautan turun, tarif logistik di pelabuhan bakal ikut turun

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan. Artinya, sejumlah tarif seperti logistik di pelabuhan akan turun.

 

JAKARTA (alfijak): Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi yang membahas kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

“Tarif ini harus dilakukan dengan consider (pertimbangan), bagaimana pun kita harus reduce (kurangi) itu, bagaimana pun kami sudah sepakat untuk turunkan tarif-tarif itu, baik yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka itu jadi kompetitif. Kalau ada perbedaan ya tidak perlu banyak,” katanya.

Peran logistik dalam anomali perekonomian Indonesia

Budi Karya mengatakan, penurunan tarif ini bakal mempengaruhi target PNBP. Namun, dengan turunnya tarif ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah perdagangan di sektor pelabuhan.

“PNBP, nanti untuk angkanya, karena saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik, makanya tadi Pak Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo) setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu,” katanya.

Saat ini, Budi Karya mengaku masih belum bisa merinci berapa tarif yang diturunkan ini. Dia hanya mengatakan bahwa penurunan ini akan diterapkan pada awal tahun 2018 ini. “Tahun ini. Jadi saya akan ada pengurangan PNBP, makanya mulai tahun ini,” kata dia.

Dengan adanya penurunan tarif ini, dirinya berharap para pelaku usaha akan semakin tertarif untuk berusaha di Indonesia. Dengan begitu, maka peringkat EoDB akan terus naik.

“Yang penting secara kualitas saya berusaha untuk meningkatkan. Kalau itu kita perbaiki, pasti meningkatnya signifikan, seperti yang terjadi di Soekarno-Hatta, kita tidak omong akan naik dari 65 ke 43 tapi kami lakukan semaksimal mungkin dan dia turun. Juga soal level of service di udara, itu kami tingkatkan. Kalau kami targetkan naik dua, naik tiga, dan ini naiknya akan signifikan kalau bisa kami selesaikan,” tukasnya.

Menumpuk

Budi Karya mengatakan pula, pihaknya mencoba untuk terus memberi kemudahan di berbagai hal, di antaranya ialah aturan layanan pengiriman pesanan elektronik (delivery order online/DO online) untuk barang impor di pelabuhan.

Dia mengatakan, walau aturan tersebut telah terbit, tapi masih dinilai belum efektif dalam menekan dwelling time atau waktu bongkar muat.

Dia mengaku, waktu keluar masuk barang di pelabuhan masih menjadi satu masalah yang rumit, walaupun dwelling time sudah ditetapkan untuk di bawah tiga hari.

“Masalah waktu ada sedikit komplikasi, karena ketika kami sudah buat dwelling time tiga hari, sebenarnya (masih) ada 30%-40% barang-barang yang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya,” katanya.

Dia menambahkan, masalah penumpukan barang inilah yang disampaikannya kepada Darmin Nasution dalam rapat kemudahan berinvestasi atau EoDB.

“Saya sudah lapor Pak Menko (Darmin Nasution) untuk kolaborasi dengan tim Bea Cukai untuk melakukan kerja bersama, karena nyatanya ada barang-barang tetap di sana. Yang penting kualitas, kualitas 40% setelah dwelling time seperti apa mengaturnya. Jadi sudah ada dwelling time dia masih mau di sana banyak,” katanya.

Budi Karya juga mengatakan, aturan DO Online sendiri sejatinya sudah mulai dijalankan oleh para pelaku usaha di pelabuhan. Hanya saja, efektifnya delivery order online berkaitan dengan masalah waktu, di mana masih banyak barang yang ternyata belum dipindahkan oleh pelaku usaha.

“Sekarang sudah ada online kita buat dan sudah dirasakan oleh shipping line, meski belum semua. Jadi sekarang harus melakukannya lebih baik dan banyak,” pungkasnya. (medanbisnisdaily.com/ac)

Budi luncurkan Quick Wins 2018 untuk benahi Priok

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan tujuh program prioritas, atau quick wins untuk tahun 2018. Quick wins itu ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan.

JAKARTA (alfijak): Instruksi ini telah disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melantik 66 pejabat Eselon II, III, dan IV beberapa waktu yang lalu.

Tujuh program prioritas itu antara lain diterapkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, agar merealisasikan pengoperasian jembatan timbang dan skema kerjasama dengan pihak swasta.

Ditjen Perhubungan Laut diberi tugas untuk segera mendorong implementasi layanan modern Smart Port, dan mengalihkan semua layanan menual menjadi berbasis online di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelabuhan Tanjung Priok juga harus dijadikan model pelabuhan yang berintegritas, bebas dari korupsi, bebas pungutan liar (pungli), serta mudah dan murah.

Selain melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana, Pelabuhan Tanjung Priok juga harus mengimplementasikan inovasi layanan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya di pelabuhan tersebut.

Sementara untuk Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub akan segera melaksanakan skema kerjasama pemanfaatan (KSP) Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya.

Lebih lanjut untuk Ditjen Perkeretaapian, ditugaskan  mempersiapkan pengelolaan Light Rail Transit (LRT) di Sumatra Selatan.

Rencana pengelolaan ini harus mempertimbangkan aspek jangka panjang, termasuk mempertahankan supaya tidak ada penurunan load factor setelah pelaksanaan Asian Games 2018.

Sementara itu, untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar dapat mempersiapkan implementasi Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas yang didukung oleh pelayanan yang profesional dan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Menhub meminta agar menyiapkan kegiatan sekolah jarak jauh bagi masyarakat.

Dengan menghilangkan batasan temu muka tersebut, maka jarak geografis tidak lagi menjadi kendala dan kemanfaatan lembaga pendidikan kita akan memiliki jangkauan yang lebih luas.

Demikian pula untuk Badan Litbang Perhubungan, ditugaskan untuk mencari pelaku stratup dari kalangan mahasiswa dan mengeksplorasi potensi demi perbaikan kinerja Kemenhub di masa mendatang.

“Saya minta para Pejabat Eselon I terkait agar dapat mengupayakan arahan dimaksud dapat direalisasikan dalam kurun waktu dua bulan pertama di tahun 2018,” tegas Budi Karya.

Program prioritas ini, kata Budi harus segera dilaksanakan agar dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan kegiatan sejenisnya di kemudian hari. (gatra.com/ac)

Menhub bantah jual aset negara ke pihak asing

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing disamakan dengan menjual aset negara.

JAKARTA (alfijak): Budi menjelaskan pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui skema kerja sama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya menciptakan daya saing layanan publik dan solutif.

Hal ini dalam menyikapi keterbatasan dana APBN, serta efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal.

“Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN, dan risiko pemerintah, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/11).

Menanggapi pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan kerja sama dengan pihak BUMN/ BUMS usaha patungan (joint venture) swasta nasional dan asing pada bandara dan pelabuhan saat ini, Budi kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Selain itu, diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.

Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.

“Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan mengerjasamakan dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung,” katanya.

Dia menuturkan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi, telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Cina, hingga Inggris.

Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini, maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional.

Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu dinilai juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan.

“Itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing, sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan Kuala Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal,” ujarnya.

Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan sehingga APBN dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.

Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi transportasi  yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati.

“Jadi bukan APBN lagi,” katanya.

Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir dimana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik.

“Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif,” katanya. (republika.co.id/ac)