Arsip Tag: bea cukai

Kemenkeu agar sidik permainan di BC

tmp_10804-04042016_bea-cukai_20160404_1715581317179933

 

Kementerian Keuangan didesak untuk menyelidiki dengan tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang masih marak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dikhawatirkan, kondisi ini bakal menggangu iklim investasi dan dunia usaha secara keseluruhan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama aparat hukum harus bisa aktif dan bersikap tegas terhadap dugaan praktik pungli di lembaga tersebut.

Satgas Sapu Bersih Pungli yang dibentuk Presiden juga harus menelusuri hal ini dan memeriksa orang-orang yang berwenang di pelabuhan maupun Kantor Pusat Bea dan Cukai.

“Kalau ternyata penundaan izin reekspor ini misalnya gak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus bisa menindak tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas, sampai ke Dirjen misalnya,” kata Uchok di Jakarta Jumat (21/10).

Dia menambahkan jangan sampai investor dan pengusaha jadi enggan lagi berhubungan dengan Bea dan Cukai yang masih melakukan praktik kotor itu.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Uchok menduga ada keganjilan yang perlu diusut tuntas.

Apalagi jika rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

“Ini kan pembangkangan terhadap perintah atasan. Kantor Pusat BC mesti mempertanyakan hal ini, jika tidak, kuat diduga ada permainan,” serunya.

Seperti diketahui, PT Mitra Perkasa Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang.

Kasus yang bermula dari kesalahan pengiriman barang impor awal Mei lalu, namun penahanan barang masih berlanjut meskipun rekomendasi izin reekspor sudah didapat sejak tanggal 25 Juli lalu.

Hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna reekspor.

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengakui, selama ini indeks di beberapa struktur kepabeanan, baik ekspor atau impor masih belum baik.

Sementara terkait reekspor sendiri, pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas PLB (pusat logistik berikat).

Fasilitas ini dipercaya mampu memberikan added value hingga US$ 5 juta alias Rp 64 miliar (estimasi kurs Rp12.991/USD) bagi perusahaan.

“Memang standar operational prosedur (SOP) harus memberi kepastian usaha dan harus ada kepastian dalam mengurus surat izin reekspor,” ucapnya.

Menurutnya, untuk re-ekspor juga PLB ini tidak ada tarif lagi.

“Karena ini yang timbulkan ranking kita kalah sama mereka, maka kita harapkan pemaksimalan PLB bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejalan dengan target Presiden memerangi pungli, pihaknya juga berencana memberantas segala praktir pungli di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di bea cukai.

Untuk kasus reekspor, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengakui, Kantor Pusat BC sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin reekspor barang yang diimpor oleh PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Hanya, sesuai prosedur, walaupun rekomendasi sudah diterbitkan kantor pusat, keputusan terakhir ada kantor pelayanan teknis yang bersangkutan yakni di Tanjung Priok setelah diteliti,” ujarnya.

Deni mengatakan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai sejauh ini belum menemukan kejanggalan dari proses yang ditempuh oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Namun, dia meyakini hal ini tak terkait dengan pungutan liar (pungli) yang sedang ramai diperbincangkan.

Kerangkanya ini bukan pungli, ini hanya masalah perizinan reekspor barang yang perlu diteliti. Kami di kantor Pusat belum menemukan kejanggalan dari proses tersebut,” tuturnya.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri, diakuinya pihak Kepolisian memang sudah meminta keterangan dari pihak KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Tindakan khusus dari Kantor Pusat belum ada. Kami hanya ikut mengasistensi proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian,” lanjutnya.

Sumber: tribunnews.com

Sri perlu evaluasi kinerja Dirjen BC

Aparat penegak hukum di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung harus tegas menindak para

Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menegaskan, praktik pungli di Ditjen Bea dan Cukai sudah berlangsung lama dan telah menjadi ‘penyakit menahun’. Makanya, harga barang dari dalam negeri kalah saing dengan barang dari negara lain.

“Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain,” katanya ketika dikontak, Kamis (20/10).

Hal itu juga yang dirasanya membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan kategori yang memiliki high cost economy. “Karena jelas dari aspek distribusi jadi ada biaya tambahan,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan kajian bahwa masih banyak pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Bahkan, ada oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang melindungi importir dan eksportir.

Berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Sarmuji mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

SMI menurutnya harus memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan permasalahan ditubuh Bea Cukai.

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

Mulai dari praktik pungli, hingga dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat penyelundupan minuman keras.

“Apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti,” demikian Sarmuji yang juga Wasekjen Partai Golkar ini.

Terpisah, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pencopotan Heru Pambudi penting dilakukan seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran Kementerian/Lembaga yang terlibat pungli.

“Ini memalukan karena Ditjen Bea Cukai melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu,” ketus Uchok.

Sumber: rmol.com

Polisi periksa pejabat BC Priok terkait ijin reekspor

Penyidik Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) mengagendakan pemeriksaan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok terkait dugaan penyalahgunaan wewenang perizinan reekspor yang diajukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

Kapolrestro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/10/2016), membenarkan pejabat berinisial Dn menjadi terlapor yang diadukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Pasti akan ditindaklanjuti laporannya,” kata Kombes Daniel Bolly Tifaona.

Bolly menyatakan penyidik kepolisian akan menelusuri alasan pihak KPUBC Tipe A Tajung Priok tidak menerbitkan izin reekspor padahal PT Mitra Perkasa Mandiri telah mengantongi rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan penyidik kepolisian juga harus menelusuri dugaan maladministrasi yang berkaitan dengan masalah penundaan izin reekspor tersebut.

“Sebab dugaan mal administrasi dapat saja muncul jika dikaitkan dengan penggunaan kewenangan yang salah,” tutur Adrianus.

Sebelumnya, manajemen PT Mitra Perkara Mandiri melaporkan seorang pejabat KPUBC Tipe A Tanjung Priok terkait penyalahgunaan wewenang ke Polres Metro Jakarta Utara.

Bahkan PT Mitra Perkasa Mandiri kembali melayangkan Surat Nomor 0031/SP-MPM/X/2016, namun pihak KPUBC Tipe A Tanjung Priok tidak pernah menerbitkan persetujuan reeskpor.

Laporan itu berawal ketika manajemen PT Mitra Perkasa Mandiri memesan barang “plastic resin” (PP Homopolymer) HP401H, 4.800 kilogram per bags dengan kuantitas mencapai 120.00 MT kepada Bizaffinitity PTE Ltd Singapore pada 6 Mei 2016.

Berdasarkan pesanan itu, Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan barang melalui Pelayaran Pacific International Lines (PTE) LTD ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 30 Mei 2016.

Saat pengiriman barang terjadi kesalahan sehingga Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan surat kepada PT Mitra Perkasa Mandiri pada 2 Juni 2016 yang menginformasikan pengiriman kontainer tertukar dengan konsumen Bizaffinity PTE LTD di Filipina.

Selanjutnya, PT Mitra Perkasa Mandiri mengajukan permohonan pembatalan BC 2.3 melalui Surat Pelapor Nomor 005/SP/MPM/VI/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Tangerang pada 3 Juni 2016.

Pelapor juga mengirimkan permohonan reekspor kepada KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat Nomor 0001/MPM-SP/VI/2016.

Petugas P2 Ditjen Bea Cukai memeriksa muatan barang pada kontainer itu pada 3-25 Juli 2016 kemudian isi barang diserahkan kepada PT Mitra Perkasa Mandiri importir untuk selanjutnya dilakukan reekspor dengan pengawasan KPUBC Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Nomor S-329/BC.10/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

Pihak perusahaan itu kembali mengajukan reekspor barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui Surat Nomor 0020/MPM-SP/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016.

Sumber: tribunnews.com

 

 

 

 

 

 

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

KPK: banyak pungli libatkan BC di Priok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan maraknya penyimpangan yang terjadi di wilayah kepabeanan. Terutama menyangkut masuknya barang-barang di pelabuhan.

Berdasar kajian terkait importasi kepabeanan, KPK menyebut masih banyak pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Tak hanya itu, masih banyak petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang menjadi beking pengusaha nakal.

“Kita sudah kaji importasi kepabeanan. Ada banyak hal yang kita temui di lapangan seperti di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya pungli dan masih ada oknum (Ditjen) Bea dan Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi nakal. Itu fakta tidak bisa dimungkiri,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai pemaparan hasil kajian di sektor kepabeanan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan, berbagai penyimpangan itu membuat produksi dalam negeri terganggu, disparitas harga semakin mencolok dan merugikan masyarakat secara umum. Meski demikian, Alex, sapaan Alexander Marwata enggan membeberkan modus maupun para petugas yang terlibat pungli di pelabuhan ini.

Dikatakan Alex, untuk memberantas pungli dan berbagai persoalan lain di kepabeanan dan importasi ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor, seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI serta pelaku usaha importasi.

“‎Kami tadi panggil pihak-pihak terkait importasi, dan kepabeanan, seperti pertanian, perhubungan. Kami undang juga penegak hukum dari unsur Kepolisian dan TNI. Karena kan mereka yang bertanggungjawab terhadap pengamanan kepabeanan. Tujuannya, supaya ke depan mampu benahi yang selama ini salah,” kata Alex.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi langkah KPK untuk membenahi persoalan di kepabeanan dan importasi. Heru mengakui berbagai persoalan di kepabeanan dan importasi memiliki persoalan yang kompleks dan perlu diatasi secara bersama-sama oleh para pihak terkait.

“Impor ilegal multidimensi faktornya. Karena itu memang memberantasnya harus menggandeng sejumlah pihak,” katanya.

Heru mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi di sektor kepabeanan dan importasi. Dari sisi regulasi, terdapat 18 pemangku kewenangan terkait kepabeanan dan importasi yang harus dikoordinasikan.

Selain itu, para pelaku usaha seharusnya mengikuti sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi jalannya sistem ini diharapkan tidak menjadi beking dari pengusaha yang nakal.

“Karena itu kami meminta juga aparat penegak hukum mendukung praktik-praktik yang benar dan memberantas yang tidak benar mengenai kepabeanan. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan internal,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

 

tmp_21371-571472996595-2077678884

 

 

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

 

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance
BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberlakukan deklarasi inisiatif untuk memfasilitasi sektor perdagangan serta mempercepat implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.

Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, Robert Leonard Marbun menyebutkan deklarasi inisiatif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.04/2016 pada 27 April 2016.

Menurutnya, pemberlakuan deklarasi inisiatif ini untuk mengakomodasi praktik bisnis internasional terutama bila beberapa komponen pembentuk harga barang untuk penghitungan bea masuk belum diketahui besaran nilainya secara pasti saat menyampaikan dokumen pabean. Praktik bisnis internasional tersebut termasuk transaksi berjangka pada bursa komoditas yang menggunakan harga futures, transaksi yang mengandung royalti, maupun transaksi proceeds.

Untuk itu, jelasnya, pada saat menyampaikan pemberitahuan impor barang, importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor sesuai dengan harga futures atau mengandung royalti atau proceeds, perkiraan harga serta, tanggal penyelesaian.

Selain itu, “importir memiliki tiga kewajiban saat post clearance yaitu pertama, melakukan pembayaran inisiatif berupa pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi,” jelas Robert melalui keterangan resmi DJBC yang diterima Senin (23/5).

Robert menegaskan, pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar.

Kedua, lanjut Robert, importir juga wajib menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada kantor bea cukai tempat pemasukan barang paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembayaran inisiatif. Ketiga, menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif untuk kepentingan audit kepabeanan.

Dia menerangkan, DJBC menggunakan audit kepabenan tersebut sebagai pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif.

Berdasarkan data laporan hasil audit dari 2011 hingga 2016 terdapat tagihan hasil audit atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean karena royalti sebesar Rp203,12 miliar.

Sebagai informasi, pembayaran inisiatif tidak berlaku jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif, kecuali importir mengajukan pemberitahuan impor barang sebelum tanggal berlakunya PMK ini, dan belum dilakukan penetapan kembali oleh pejabat DJBC.

Dengan adanya peraturan ini, DJBC mengharapkan adanya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan pabean.

sumber: republika.co.id/cnnindonesia.com