Depalindo nilai pelimpahan hub internasional ke Priok tak tepat

Ketua Umum Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara Hendrik H Sitompul menilai, kebijakan pelimpahan status pelabuhan hub internasional peti kemas wilayah barat Indonesia dari Kuala Tanjung, Sumatera Utara ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tidak tepat.

“Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konsep tol laut dan nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” kata Hendrik.

Menurut dia seperti dikutip Antara, alasan naiknya biaya karena penggunaan transportasi darat juga tidak tepat. Karena, transportasi ke Kuala Tanjung dengan kapal laut yang berarti akan mendorong “short sea shipping”.

Lebih lanjut dia mengatakan seperti dalam konsep tol laut, sistem logistik laut dan darat harus terintegrasi dengan cara menggabungkan rute berlayar kapal dengan jaringan rel kereta api.

“Jadi, kalau alasan naiknya biaya adalah tidak tepat,” ujarnya.

Peralihan status pelabuhan pengumpul atau hub internasional itu melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Tahun 2016.

Kebijakan tersebut menyebutkan, Pelabuhan Kuala Tanjung yang semula ditetapkan sebagai pelabuhan hub internasional kini hanya sebagai pelabuhan internasional saja.

Keputusan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu dengan menimbang bahwa wacana Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional peti kemas tidak tepat.

Penyebabnya, penerapan kebijakan semua arus peti kemas ekspor dan impor melalui pelabuhan di Sumatera itu akan menyebabkan biaya total transportasi meningkat 1,31 persen akibat arus lalu lintas truk yang lebih tinggi yang mengakses Pelabuhan Kuala Tanjung dari Jawa dan Sumatera.

Hendrik berpendapat, RIPN yang baru diterbitkan itu bertentangan dengan Perpres No 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Silognas).

Di dalam Silognas, katanya yang menjadi acuan para menteri.

“Juga dijelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional khususnya perekonomian di Sumatera Utara,” kata Hendrik, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan.

Sumber: netralnews.com

 

Menhub alihkan hub internasional ke Priok pada Pebruari

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta akan menjadi pelabuhan pengumpul atau hub internasional menggantikan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Kajian pengalihan ini akan diputuskan pada Februari mendatang.

“Ya, sesuai Sislognas (Sistem Logistik Nasional), Tanjung Priok nanti jadi hub internasional supaya produktivitas transshipment (alih barang) kita salurkan ke Priok, sekarang ini kita minta untuk mengintensifkan,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Budi mengatakan realisasi Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional akan dilakukan pada tahun ini, dan akan dilakukan “Harus (tahun ini), mestinya bisa (Semester I ini), itu kan konsolidasi barang saja dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” katanya.

Dia mengimbau kepada seluruh Pelindo I, II, II dan IV untuk melakukan pengalihan barang (transshipment) langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Paling sederhana untuk Pelindo II, dia kan punya Pelabuhan Panjang, jangan dikirim kemana-mana transhipment-nya, ke sini (Tanjung Priok). Untuk Pelindo III juga dari Tanjung Mas juga ke sini, tapi Pelindo juga harus mempersiapkan beberapa hal juga,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono mengatakan seluruh proses pengiriman barang untuk impor dan ekspor dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

“Seperti di Singapura, semua untuk impor dan ekspor juga termasuk,” katanya dilansir Antara.

Sumber: harianterbit.com

 

 

Menhub dukung Priok jadi pelabuhan transhipment Asteng

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan Tanjung Priok bisa menjadi transhipment terkemuka di Asia Tenggara.

Hal tersebut diungkapkan sehubungan dengan konsep Transhipment Port yang sempat menjadi polemik.

Konsep transhipment akan memotong jalur ekspor impor yang selama ini harus melewati Singapura atau Malaysia sebagai pelabuhan transhipment.

Pengiriman dari daerah dapat dilakukan langsung dari pelabuhan Tanjung Priok ke negara tujuan asal.

Hingga produk-produk dari daerah seperti Panjang, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok akan dikirimkan menggunakan kapal roro ke Priok untuk kemudian langsung diekspor.

“Saya mau dorong Pelindo II sebagai hub untuk meningkatkan kapasitas dari 6 juta peti kemas menjadi 10 juta peti kemas. Selain itu juga perlu didorong kapal Roro untuk Panjang (Pelabuhan Panjang, Lampung), Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Lombok,” ucap Budi.

Menurut Budi, integrasi kapal Roro tersebut untuk membantu pengiriman logistik beberapa daerah terbaik dari dan ke Tanjung Priok.

Konsep ini sekaligus akan mendukung segmen Tol Laut sekitar Jawa.

“Pengiriman via laut untuk dengan kapal Roro dari Panjang (Lampung), Semarang, Surabaya, Bali dan Lombok lebih murah daripada via darat,” jelasnya.

Dengan konsep Transhipment Port tersebut maka Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pintu masuk impor dan ekspor.

Saat ini Tanjung Priok sudah mampu melayani 70 persen ekspor dan 60 persen impor. Demikian menurut data dari Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif Namarin (The National Maritim Institute).

“Konsolidasi dengan Kapal Roro dapat menumbuhkan volume Priok sekitar 50 persen per tahun. Jika hal ini dijalankan Priok bisa menjadi Transhipment terkemuka di Asia Tenggara.”

Konsep Transhipment tersebut merupakan bagian terintegrasi dari Tol Laut yang dicanangkan oleh Jokowi pada masa kampanyenya.

Tol laut segmen sekitar Jawa diwujudkan dengan mengoperasikan kapal RORO untuk berkeliling dari pelabuhan di Lampung-Jakarta-Semarang-Surabaya-Bali-Lombok.

Upaya tersebut untuk meningkatkan volume perdagangan dari dan ke kota-kota tersebut.

Ditambah dengan konsep transhipment, Tol Laut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui perdagangan domestik maupun impor dan ekspor.

Sumber: merdeka.com

 

 

BC Priok gagalkan sabu via kontainer LCL

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok bersama Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan kapal barang.

Sabu tersebut berada di dalam kontainer yang tercampur di dalam barang lain atau less container load (LCL).

Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Fadjar Donny mengatakan barang haram tersebut masuk setelah diimpor oleh dua orang berinisial H dan LJ.

“Barang ini diimpor dari negara Tiongkok dan Hongkong. Para pelaku memasukkan sabu ke pompa dan dinding tas wanita,” kata Fadjar di KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sabu tersebut berada dalam 10 karton pompa air Nebula dan tiga karton tas wanita.Total sabu yang berhasil didapatkan seberat 3.868 gram.

“Dari jumlah total 10 karton water pump, terdapat lima karton yang berisi 19 bungkus berwarna biru. Untuk segmen kedua, dari tiga karton yang total berisi 96 tas, 18 tas diantaranya berisikan kristal bening yang disembunyikan,” ujarnya.

Sabu yang disembunyikan dalam pompa air memiliki total jumlah 2.542 gram, sementara dari tas wanita 1.326 gram.

“Kalau dirupiahkan totalnya bisa mencapai Rp 5,4 miliar,” ujarnya.

Polisi terbilang kesulitan mencari jejak kedua pelaku importir barang haram itu, H dan LJ.

“Ini masih kami dalami dan masih memburu kedua pelaki itu. Karena berdasarkan melalui pengembangan yang ada, alamat dan nama-nama pengirimnya ini sering kali fiktif. Selain itu, ada kemungkinan, pengiriman importasi 3,8 kilogram methampethamine yang modus operandinya menyimpan di Water Pump, serta lady hand bag ini, ada kaitannya kasus-kasus yang sudah diungka oleh kami dan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok,” kata Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Komisaris Polisi Mohammad Dafi Bastomi.

Diketahui, tersangka importir berinisial H, kata Dafi, beralamatkan di Pasar Gembrong Kios 5, Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Diakui Dafi, alamat tersebut fiktif.

Tujuan alamat itu agar barang haram yakni 10 gasoline engine water pump yang dikirim dari pelabuhan GuangZhou. Di dalam water pump itu berisi 2.542 gram sabu. Sementara pelaku berinisial LJ, beralamat di Jalan Baru, RT 001/002 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Alamat ini juga fiktif. Barang yang akan dikirim itu berupa lady hand bag dari wilayah Pelabuhan di Hongkong. Di dalam tas itu juga berisi methampethamine seberat 1.326 gram, kata Dafi.

Dijelaskan Dafi, apabila kedua pelaku tersebut tertangkap, akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subsider Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ia menyebut, kurungan penjara itu selama seumur hidup atau hukuman mati, atau selama 20 tahun.

Sumber: tribunnews.com

 

tmp_10804-04042016_bea-cukai_20160404_1715581317179933

Menhub usul PPN & PNBP dihapus dari angkutan KA

Kementerian Perhubungan sedang mengevaluasi kemungkinan untuk menghilangkan Pajak Pertambahan Nilai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang membuat biaya angkutan barang dengan KA tidak setara dengan truk.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kemenhub sedang mengevaluasi kemungkinan menghilangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kereta api (KA) barang dengan instansi-instansi pemerintah terkait.

Sembari menunggu evaluasi tersebut, dia berharap para pengusaha mengambil kesempatan menggunakan KA dalam mengangkut barang-barang miliknya mengingat harga yang ditawarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak jauh berbeda.

“Kalau dia perhitungkan secara detail, maka menggunakan trucking akan lebih mahal. Jadi, ambil dulu,” kata Budi, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dia menambahkan, pihaknya akan sulit mendorong penghapusan beban-beban tersebut jika para pengusaha tidak menggunakan KA angkutan barang tersebut.

“Bagaimana kita punya dorongan untuk me-wave itu. Nanti, sudah di-wave, [yang menggunakan KA angkutan barang] enggak ada lagi,” katanya.

Dia menuturkan, pemerintah mengapresiasi langkah KAI yang telah memberikan biaya angkutan barang dengan menggunakan KA dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Gedebage, Bandung atau sebaliknya dengan harga murah.

Sumber: bisnis.com

 

130703_pelabuhan-tanjung-priok-1

 

 

Mendag: KA peti kemas perlu dioptimalkan

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban
Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

Distribusi barang dengan logistik yang efisien menjadi perhatian serius Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, terutama dalam mendorong peningkatan ekspor nonmigas.

Kini moda transportasi Kereta Api (KA) Peti Kemas Gedebage (Bandung)-Tanjung Priok, bisa menjadi alternatif baru agar kegiatan ekspor impor lebih efisien, tepat waktu, dan aman.

Imbauan pemanfaatan KA Peti Kemas ini disampaikan pada acara “Sosialisasi Kereta Api Angkutan Peti Kemas Jalur Tj. Priok-Gedebage” yang berlangsung pada Jumat (13/1/2017), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Penggunaan kereta peti kemas jalur Tanjung Priok-Gedebage harus dioptimalkan untuk membawa berbagai komoditas ekspor agar terjadi peningkatan efisiensi logistik, mengurangi waktu bongkar muat (dwelling time), serta meningkatkan kelancaran arus barang dan daya saing ekspor,” tegas Mendag.

Mendag menyatakan bahwa pemanfaatan kereta peti kemas ini menjadi salah satu pilihan solusi yang tepat.

“Tarif kereta api lebih murah, lebih tepat waktu, keamanan barang lebih terjaga, serta relatif aman dari dampak kemacetan arus lalu lintas di jalan raya,” jelas Mendag.

Kereta peti kemas jalur Tanjung Priok-Gedebage sudah dapat dimanfaatkan sejak Juni 2016 pada saat kereta Pelabuhan Tanjung Priok resmi beroperasi.

Sebelumnya, jalur kereta peti kemas Gedebage hanya sampai stasiun Pasoso. Jalur peti kemas ini dibangun atas kerja sama PT. Kereta Api Indonesia dengan PT. Mitra Adira Utama, PT. KA Logistik, dan PT. Multi Terminal Indonesia.

Sekilas Pelabuhan Darat Gedebage Pelabuhan darat (dry port) Gedebage berada pada ketinggian +672 m di ujung timur Kota Bandung.

Pelabuhan darat ini merupakan salah satu pelabuhan darat pertama yang dibangun di Indonesia dengan menggunakan moda transportasi kereta api sebagai sarana pengangkut peti kemas untuk keperluan ekspor maupun impor dari daerah penyuplai kebutuhan masyarakat kota (hinterland area).

Stasiun kereta peti kemas di Pelabuhan Darat Gedebage memiliki dua jalur khusus untuk bongkar muat kontainer yang memiliki depo guna merawat puluhan gerbong.

Di kawasan stasiun ini juga terdapat Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB). Sarana angkutan yang digunakan adalah gerbong berjenis GD/Gerbong Datar dengan macam-macam kapasitas angkut mulai dari 30 ton-45 ton. Barang yang diangkut antara lain barang elektronik hingga mobil.

TPK Gedebage memiliki daerah operasional terutama di sekitar kota Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya.

Secara administratif TPKB terletak di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan menempati daerah seluas 15.000 m2 dengan fasilitas Container Yard seluas 9.800 m2, penimbangan truk dan kontainer, custom clearance untuk produk ekspor, container handling (loading on dan loading off), jalur rel KA, karantina kontainer, dan pengurusan dokumen perjalanan (ekspor-impor).

Sumber: suara.com

 

BM Mesir naik 6x lipat, ekspor RI terkendala

Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Liputan6.com, Jakarta Ekspor Indonesia akan lebih terkendala masuk ke Mesir. Sebabnya, Pemerintah Mesir menaikkan bea masuk barang impor hingga 6 kali lipat mulai 1 Desember 2016.

Ketentuan ini diberlakukan setelah keluar Peraturan Presiden No. 538 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Mesir pada 30 November 2016.

Peraturan ini dapat menghadang ekspor nasional ke negeri piramida itu karena harga produk akan semakin tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dody Edward menjelaskan peraturan tersebut berdampak langsung, baik terhadap importir/konsumen di Mesir maupun terhadap eksportir Indonesia yang akan sudah atau akan melakukan ekspor ke Mesir.

“Para eksportir diharapkan dapat mengambil langkah-langkah antisipatif, terutama terkait dengan harga sehingga dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada, mengingat selama ini neraca perdagangan Indonesia dengan Mesir masih menunjukkan nilai yang positif,” ujar dia di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Peraturan ini menaikkan tarif bea masuk impor dari semula 10 persen-40 persen menjadi 20 persen-60 persen atau naik 2-6 kali lipat dari tarif sebelumnya yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016.

Namun, penetapan bea masuk baru tersebut tidak berlaku bagi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Mesir seperti Uni Eropa, negara-negara Arab, Turki, dan negara anggota The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA).

Pemerintah Mesir beralasan bahwa kenaikan tarif bea masuk impor ini bertujuan mendorong industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan menekan angka impor sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan Mesir.

Walaupun masih terdapat pro dan kontra di dalam negeri, kata Dody, Pemerintah Mesir akan tetap menerapkan peraturan ini. Hal ini dilatarbelakangi pelemahan mata uang Mesir terhadap Dolar Amerika Serikat, penurunan pendapatan di sektor wisata, penurunan minat investasi asing, dan penurunan pendapatan Terusan Suez.

Dody menegaskan Pemerintah Indonesia akan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait ekspor-impor yang dikeluarkan Mesir, terutama karena pada 2016 Pemerintah Mesir cukup banyak mengeluarkan kebijakan pengetatan impor.

“Sebelumnya Mesir menetapkan kewajiban pendaftaran eksportir tujuan Mesir ke General Organization for Export and Impor Control (GOEIC) dan penerapan kebijakan value added tax (VAT) sebesar 13 persen yang akan naik menjadi 14 persen pada Juli 2017,” imbuhnya.

Sebab itu, Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Kemendag memastikan akan terus memantau perkembangan terbaru peraturan ini dengan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir dan Atase Perdagangan Mesir.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak eksportir, apakah terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku importir/konsumen di Mesir sebagai akibat kenaikan bea masuk ini. Apabila ke depan peraturan ini berpeluang menjadi hambatan, kami bersama pihak yang menangani hambatan tarif akan melakukan pembelaan dalam kerangka WTO,” pungkas Direktur DPP Pradnyawati.

Selama lima tahun terakhir (2011-2015), tren ekspor nonmigas Indonesia ke Mesir menurun sebesar 0,72 persen. Sedangkan pada 2016 (Januari-Oktober), ekspor nonmigas tercatat US$ 895,4 ribu atau menurun 8,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 978,9 ribu.

Sumber: liputan6.com

 

KKP: dwelling time nasional 3,7 hari

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) bekerja sama dengan PT Pelindo II dan Ditjen Bea Cukai untuk terus mendorong perbaikan waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.

Kepala BKIPM KKP, Rina mengatakan waktu tunggu layanan atau dwelling time secara nasional adalah 3,7 hari. BKIPM berkontribusi dari jumlah tersebut sebanyak 0,03 hari.

Rina menjelaskan BKIPM Medan II melalui pelabuhan Belawan memberikan kontribusi selama 8,42 menit dari waktu tunggu layanan nasional selama 3,9 hari dan BKIPM Jakarta II memberikan kontribusi selama 37,8 menit dari waktu tunggu nasional selama 2,07 hari.

“Sementara itu BKIPM Surabaya II melalui pelabuhan Tanjung Perak memberikan kontribusi selama 26,2 menit dari waktu tunggu Iayanan nasional selama 3,4 hari,” ujar Rina di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (11/1).

Untuk BKIPM Semarang melalui pelabuhan Tanjung Emas memberikan kontribusi selama 76 menit dari waktu tunggu nasional selama 5,19 hari.

“Dwelling time beda di beberapa tempat, untuk di Semarang lama karena beberapa tahapan yang belum bisa diringkas. Untuk Kesiapan setiap pelabuhan yang paling siap itu Priok karena pelayanan ekspor impor paling banyak di sana,” jelasnya.

Sementara itu, dalam bidang Pelayanan Publik, BKIPM berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menerapkan ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk pelayanan publikdan ISO 17025 yang merupakan standar internsional Iaboratorium penguji di 47 Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

“Kita juga terapkan pula ISO 17020, standar internasional pada lembaga inspeksi di 23 UPT dan implementasi e-payment dengan penggunaan electronic data capture(EDC) di 47 UPT BKIPM,” pungkasnya.

Sumber: merdeka.com

 

kkp-sebut-dwelling-time-nasional-sudah-capai-37-hari

 

Truk kontainer bisa gunakan akses tol priok Maret tahun ini

Setelah pengerjaan konstruksi fisik sejak tahun 2013 lalu, pembangunan Akses jalan Tol Tanjung Priok (ATP) sepanjang 16,67 Kilometer (km) di wilayah kota administrasi Jakarta Utara akan segera rampung pada awal 2017 ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menargetkan akses jalan yang dikhususkan untuk memperlancar akses keluar masuk truk kontainer dapat mulai dioperasionalkan pada Maret 2017 mendatang.

Kepala Bidang Pelaksanaan II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Ditjen Bina Marga Kempupera, Bambang Nurhadi, mengatakan, progres pengerjaan infrastruktur ATP saat ini sudah mencapai 98 persen.

“Sekarang ini sisa pengerjaan hanya di bagian seksi E2 yang jika semua dikerjakan sesuai target dapat diresmikan pada Maret mendatang,” ujar Bambang, Selasa (10/1).

Untuk proses konstruksi, lanjutnya, sudah rampung sepenuhnya, termasuk rekonstruksi sejumlah pilar yang sempat di bangun ulang karena ada sejumlah struktur sesuai dengan standar kontraktor proyek asal Jepang itu.

“Sekarang hanya tinggal pemasangan railing dan pelapisan aspal jalan saja, apalagi sejumlah paket lainnya seperti NS Link, NS Direct yang bermuara di Jalan Jampea itu sudah rampung sejak tahun lalu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, untuk ATP memiliki 4 akses keluar (ramp off) yakni depan Kantor Walikota Jakarta Utara, Pasar Waru, Makam Mbah Priok, dan Semper.

Sedangkan pintu masuk akses tol (ramp on) ada enam, yakni KBN, Bogasari, Jalan Dobo, RSUD Koja, Kebon Bawang, Semper.

Sebagai informasi, pengerjaan pembangunan Tol Akses Tanjung Priok dengan panjang 16,67 kilometer (km) secara keseluruhan terbagi dalam 5 paket.

1. Seksi East 1 (E1) dengan rute Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer.

2. Seksi East 2 (E2) dengan rute Cilincing-Jampea sepanjang 2,74 kilometer.

3. Seksi East 2-A (E2A) dengan rute Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 kilometer.

4. Seksi North-South Link (NS Link) dengan rute Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 kilometer.

5. Seksi North-South Direct Ramp (NS Direct) sepanjang 1,1 kilometer.

Sumber: beritasatu.com

 

1484028975

 

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya