Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id