Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan
Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan (foto: Antara)

Pelaku usaha kepelabuhanan dan perkapalan menampuk harapan kepada direksi baru dari PT Pelabuhan Indonesia II dan III agar semakin transparan dalam mengelola keuangan.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan sangat mendukung jajaran direksi baru di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) maupun di Pelindo III.

Dia optimistis Pelindo akan semakin transparan karena kini dipimpin oleh dua orang direktur utama yang memiliki latar belakang keuangan.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masasya pernah menjadi Direktur Investasi PT Jamsostek juga Direktur PT Bank Permata, sedangkan Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak sebelumnya adalah Direktur Keuangan Pelindo II.

“Saya berharap dengan direksi baru baik di Pelindo II maupun Pelindo III bersama dirut-dirutnya yang baru bisa mengoreksi keuangan di perusahaannya masing-masing. Saya sangat harapkan harus lebih transparan apalagi beliau mantan Dirkeu di Pelindo II,” ungkap Carmelita.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perhubungan ini menyatakan Orias tentu sudah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan secara transparan selama bertugas di Pelindo II.

“Beliau sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir, justru beliau bisa lebih menggerakkan Pelindo III dengan lebih baik,” tutur Carmelita.

Menurut Carmelita, dengan jabatan baru sebagai direktur utama, Orias bertugas melanjutkan kinerja Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III sebelumnya yang sudah sangat bagus.

“Kinerja Pak Djarwo itu sudah sangat bagus, sehingga saya sangat berharap Pak Orias yang datangnya juga bukan dari luar, tetapi sama-sama dari tubuh Pelindo bisa meneruskan karya Pak Djarwo dengan lebih baik, karena seharusnya sudah memahami seluk beluk pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, direksi Pelindo II memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat dan harus segera dituntaskan yakni masalah hutang yang sejak lima tahun lalu tak selesai.

“Pelindo II juga harus ingat, tidak bisa lagi sekarang hanya mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok yang mulain ditinggalkan konsumen. Pelindo II harus mulai berorientasi pada pelayanan dengan biaya yang murah,” jelas Zaldy kepada Bisnis.

Senada dengan Carmelita, Zaldy berkomentar untuk jajaran direksi baru Pelindo III yang dinakhodai oleh Orias bisa mempertahankan reputasi baik yang sudah dibangun oleh Djarwo Surjanto. Zaldy menilai tingkat transparansi Pelindo III selama ini jauh lebih baik ketimbang Pelindo II.

“Pelindo III memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan usahanya oleh Pak Djarwo. Kami berharap Pak Orias, minimal, kinerjanya bisa sama dengan Pak Djarwo meskipun Pak Orias tak terlalu istimewa di Pelindo II,” ungkap Zaldy.

Zaldy pun menyatakan direksi Pelindo II dan III harus bisa menyusun strategi baru untuk bisa bersaing secara fair dengan industri kepelabuhanan dalam negeri dan luar negeri, tidak mengandalkan hak monopoli sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

 Obligasi dan IPO

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 1 triliun. Obligasi yang diterbitkan akan ditawarkan dalam 4 seri dengan jangka waktu jatuh tempo berbeda yakni 3, 5, 7 dan 10 tahun.

Pelindo I menawarkan bunga sebesar 8,25-9 persen untuk kupon dengan tenor 3 tahun, bunga 9-9,5 persen untuk kupon dengan tenor 5 tahun, 9,25-10 persen untuk tenor 7 tahun dan bunga 9,5-10,25 persen untuk tenor 10 tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir ada 22 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan, yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal. Hingga Mei 2016, jumlahnya mencapai Rp14,1 triliun.

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK, I B Aditya Jayaantara, mengatakan, potensi pemanfaatan dana masyarakat lewat pasar modal oleh perusahaan sektor maritim masih akan bertumbuh, seiring dengan bertumbuhnya minat perusahaan sektor maritim untuk go public.

“Saat ini, OJK sedang memproses dua perusahaan sektor maritim yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering) sebagai sumber pendanaannya,” katanya.

sumber: bareksa.com/bisnis.com

Isuzu sayangkan pemerintah buka kran impor truk bekas

Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas
Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengeluhkan langkah pemerintah‎ yang membuka kran impor langsung truk bekas ke Indonesia.

Terhitung Januari 2016 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru mulai memperbolehkan impor langsung truk bekas ke Indonesia.

“Kami sebagai produsen truk di Indonesia sangat menyayangkan keputusan itu,” kata Vice President Director IAMI Ernando Demily di pabrik Isuzu Karawang Plant, Bekasi, Rabu (11/5/2016).

Menurut Ernando, Isuzu dalam memasarkan truk di Indonesia terlebih dahulu melakukan investasi pembangunan pabrik dan telah membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

Alhasil, kebijakan impor truk bekas ke depan dapat menggangu keberlangsungan bisnis produsen truk dalam negeri.

‎”Kami keberatan, kami minta impor truk bekas dihentikan, kami sedang audiensi dengan Kementerian Perindustrian,” ucapnya.

“Kita menyayangkan keputusan itu. Kita pelaku industri, telah investasi pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita juga punya 100 suplier tier 1. Jumlah karyawan kami ribuan. Kami sebagai produsen otomotif berharap industri domestik yang diprioritaskan. Kami sudah menyampaikan ke Kemenperin,” ucap Ernando, Rabu (11/5/2016).

Menanggapi peraturan tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang berlaku efektif sejak diundangkan 25 Februari lalu.

Peraturan tersebut diterbitkan dilatarbelakangi untuk membantu industri dalam negeri yang tengah mengalami kesulitan modal di saat ekonomi lesu.

Stop impor ban

Di tempat terpisah, pengusaha ban dalam negeri meminta agar impor ban dihentikan apalagi banyak ban impor ilegal yang terus berdatangan sehingga dikhawatirkan menghancurkan industri ban dometik.

Impor ban ilegal harus ditekan, agar industri ban di tanah air bisa menyedot investasi. baru sebesar 400-450 juta dolar AS atau setara Rp5,94 triliun. Pemerintah diharapkan mampu memberantas dan menghentikan produk-produk ban impor ilegal yang masuk ke dalam negeri, dengan menindak tegas oknum pelakunya.

“Sebenarnya sudah banyak investor yang menyatakan minatnya, tapi mereka mundur lagi melihat banyak ban impor yang masuk secara ilegal. Untuk itu kita harus berbenah. Tidak saja untuk menarik kembali investor, tetapi juga untuk memperbaiki pasar ban di dalam negeri,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane baru-baru ini.

Aziz mencatat, pasar ban di dalam negeri dibanjiri setidaknya 2 juta ban impor ilegal per tahun. Ban-ban impor ilegal tersebut umumnya berasal dari negara-negara produsen yang memiliki stok produksi melimpah akibat melemahnya permintaan di pasar global.

Indonesia sangat potensial untuk dijadikan sasaran pengalihan pasar setelah permintaan ban dari Eropa dan Timur Tengah menurun drastis.

Dia menyebutkan, maraknya ban impor ilegal membuat ban produksi lokal kehilangan daya saing. Padahal, ban lokal diproduksi dengan kualitas mengikuti standar pemerintah dan menggunakan karet alam dari petani di dalam negeri.

Sementara ban impor ilegal yang masuk belum teruji kualitasnya dan sebagian di antaranya menggunakan bahan baku dari carbon black yang tentunya jauh di bawah standar, serta berpotensi membahayakan konsumen pengguna ban tersebut.

“Mereka bisa jual murah karena kualitasnya tidak diperhatikan, asal murah saja. Ini yang merusak pasar kita,” ujar Aziz.

Pemberantasan ban impor ilegal, tambah dia, akan membuka potensi masuknya investasi baru di industri ban dalam negeri untuk mensubstitusi produk-produk ilegal tersebut.

Pasalnya, investor sebenarnya banyak yang berminat untuk masuk ke industri ban. Tetapi membanjirnya produk ban impor ilegal yang merusak pasar ban di dalam negeri membuat mereka enggan untuk merealisasikan rencananya.

Aziz meyakini, jika pemerintah mampu bertindak tegas untuk meredam maraknya peredaran ban impor ilegal, investasi akan kembali melirik industri ban nasional. “Kita punya bahan baku dan potensi pasar kita besar. Kita bisa mensubstitusi produk-produk yang masuk secara ilegal tersebut jika pemerintah bisa menertibkannya,” ujar dia.

Dia memaparkan, jika setiap tahunnya ban impor yang masuk ke dalam negeri mencapai sekitar 2 juta ton, artinya akan ada peluang investasi baru untuk memproduksi ban dengan jumlah tersebut.

“Sebagai gambaran, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik berkapasitas 2 juta ton per tahun bisa mencapai 400-450 juta dolar AS,” kata Aziz.

Petani karet

Investasi tersebut, lanjut dia, juga akan berimbas positif terhadap petani karet alam. Karena selama ini, industri ban merupakan pengguna terbesar karet alam di dalam negeri.

“Adanya investasi sebesar itu bisa menambah penggunaan 120 ribu ton karet alam. Dan selama ini kami ambil karet langsung dari petani, bukan industri. Jadi imbasnya juga akan dirasakan petani karet alam di sini,” tutur dia.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Harjanto sebelumnya mengatakan, industri ban merupakan salah satu andalan industri manufaktur yang mampu menyerap bahan baku dalam negeri.

Secara keseluruhan, industri ban menyerap sebanyak 258 ribu ton karet alam, atau 44% konsumsi karet alam nasional. Selain itu, 14 produsen ban nasional telah mampu memproduksi berbagai tipe dan ukuran ban mobil penumpang, truk, bus dan. kendaraan berat dengan kapasitas produksi 77 juta ban mobil, truk dan bus, serta 64 juta ban sepeda motor.

Hasil produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan domestik, dan khusus ban mobil penumpang. Produsen ban nasional juga telah lama dipercaya sebagai original eguipment manufacturer (OEM) yang memasok ban ke pabrikan otomotif multinasional seperti Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, dan lain-lain.

“Selain untuk lokal, sebagian besar untuk ekspor dengan negara tujuan antar lain Amerika Serikat (AS), Jepang, Asia, Australia dan Eropa dengan nilai ekspor mendekati 2 miliar dolar AS per tahun,” katanya.

sumber: tribunnews.com/detik.com/poskotanews.com