Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi

Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi
Cara kerja sektor logistik perlu direvolusi

Di antara negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya logistik tertinggi, yaitu 26% dari total PDB di tahun 2015. Biaya logistik Malaysia dan India hanya 14% dari PDB, sementara China mencapai 18%.

“Transformasi dari industri ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban biaya logistik. Selain itu transormasi model operasi dan pengembangan pelabuhan sangat dibutuhkan. Pasalnya transformasi ini bisa menekan biaya logstik menjadi 9% pada 2035. Baik sektor publik maupun swasta diharapkan bisa bekerja sama untuk mengurangi beban tersebut, “jelas Anthonie Versius, Managing Partner Roland Berger.

Ia juga menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan sistem jaringan hub-and-spoke, memperbaiki regulasi, dan menambah kapasitas jalan dan kereta api saat ini. Menurutnya, Indonesia timur memiliki peranan penting dalam pengembangan rute maritim. Harapannya, rute ini bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawes iserta mampu meningkatkan manfaat pelabuhan juga pengiriman yang berbasis di Jawa Timur.

Apabila infrastruktur dan pengembangan pelabuhan di Jawa Timur ditingkatkan, maka operator logistik daerah ini akan bisa merebut pangsa pasar Tanjung Priok. Pelabuhan paling ramai di Jakarta Utara ini menjadi pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia. Sayangnya, penanganan kepabeanan masih cenderung lambat karena kapasitas pelabuhan yang terbatas. “Kita perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja,” jelas Max Ward, CEO OpenPort.

Teknologi dan proses yang baru akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif. Juga, memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri. Salah satunya dengan munculnya multi-shipper platformberbasis cloud yang dapat diadopsi dengan biaya minimal dan dapat diakses melalui smartphone.

Terobosan aplikasi mobile terintegrasi juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk amat diperlukan. Mengingat biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Openport, merupakan platform berbasis mobile untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang. Mereka menghubungkan pengiriman dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasisupply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Hal ini memungkinkan platform ini untuk manajemen supply chain secara in-house. Ini dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan. Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%. Ini juga dapat memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset perusahaan.

World Class Port Operator

Asosiasi pengusaha freight forwarder mendukung direksi baru di jajaran PT Pelabuhan Indonesia II menjadi operator kepelabuhanan tingkat internasional dengan kualitas terbaik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan perubahan jajaran direksi di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) yang kini dipimpin oleh Elvyn G Masassya mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, membawa angin harapan baru untuk perbaikan kualitas layanan operator pelabuhan.

“Kami menaruh harapan besar dengan direktur utama Pelindo II yang baru agar bisa melakukan perbaikan. Direksi baru ini membawa angi segar bagi perbaikan layanan Pelindo. Misalnya, dengan pengalaman Pelindo II mengelola sekitar 12 pelabuhan di Indonesia ALFI mendorong Pelindo II menjadi World Class Port Operator,” ungkap Yukki kepada Bisnis, Kamis (19/5/2016).

Yukki mengatakan ALFI mendorong Pelindo untuk bisa bersaing di tingkat internasional termasuk untuk melakukan ekspansi di pelabuhan luar negeri. Hal ini dapat diraih oleh Pelindo II, yang diyakini Yukki salah satunya dengan lengkah Pelindo untuk kembali fokus ke core business-nya.

“Tingkat pelayanan kepelabuhan menjadi prioritas utama, tidak hanya menghasilkan keuntungan usaha. Bagi para direksi ini diharapkan membentuk tim kerja yang solid, jauh dari kepentingan politik, serta di dalam pengambilan keputusan tidak ada tawar menawar politik, seperti yang terjadi di masa yang lalu,” ungkap Yukki.

Dengan misi tersebut, Yukki optimistis, Pelindo II bisa lebih obyektif sesuai dengan tujuan utamanya dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi sangat mengharapkan adanya perubahan positif jasa kepelabuhanan dalam negeri melalui tangan dingin Elvyn G Masasya. Perubahan itu penting mengingat 65% volume ekspor-impor di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

“Direksi baru IPC harus mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan kelas dunia atau world class port dan pelabuhan hub alias hub port. Pelabuhan tersebut harus bisa dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Pelabuhan Singapura,” kata Setijadi kepada Bisnis.

Setijadi mencatat pada 2015 lalu, Pelabuhan Singapura menangani lebih dari 30,6 juta TEUs kontainer, 30 juta ton kargo konvensional, 200 ribu ton minyak bumi, dan 15 juta tonkargo curah nonmigas. Bahkan, Pelabuhan tersebut dirancang menjadi pelabuhan kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas 65 juta TEUs per tahun.

Menurut Setijadi, Pelindo II harus fokus sebagai operator pelabuhan sesuai dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Peningkatan kapasitas dan produktivitas harus dilakukan denganmengembangkan dan meningkatkan kinerja kepelabuhanan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan mekanik pelabuhan yang handal. Adapun peningkatan juga perlu dilakukan dalam melaksanakan seluruh kegiatan bisnis kepelabuhan berkaitan dengan layanan kapal, layanan barang, dan layanan enumpang.

Setijadi pun mengingatkan agar direksi baru Pelindo II perlu memberikan perhatian dalam peningkatan manajemen, operasional, dan standardisasi kepelabuhanan, termasuk mendorong profesionalisme tenaga kerja bongkar muat. Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut membutuhkan kerja sama, sinergi, dan koordinasi yang baik dengan semua instansi di pelabuhan, termasuk koordinasi yang erat dengan Otoritas Pelabuhan.

“Hubungan dengan para pengguna yang selama ini bersifat transaksional harus berubah menjadi transformasional dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk dalam penetapan tarif layanan kepelabuhanan,” tandasnya.

Dengan keterbatasan lahan dan kendala akses akibat kepadatan lalu lintas dari atau menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II harus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan feeder di barat dan timur Jakarta, termasuk optimalisasi penggunaan Cikarang Dry Port (CDP) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Gede Bage.

Selain dengan mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan trucking, rencana penggunaan kereta pelabuhan harus diteruskan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berkaitan dengan kepadatan lintasan kereta, peningkatan volume barang kereta pelabuhan harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas (panjang rangkaian) dan frekuensi kereta, termasuk operasionalisasi pada malam hari.

Tak hanya itu, Setijadi berpesan bahwa Pelindo II akan berperan penting dalam implementasi Program Tol Laut. Kata Setijadi, diiperlukan inisiatif direksi baru Pelindo II dalam membangun sinergi dengan Pelindo I, Pelindo III, Pelindo IV, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta untuk mengembangkan standardisasi infrastruktur dan prosedur kepelabuhanan, serta integrasi sistem informasi antar pelabuhan.

Pengembangan strategis dan operasional Pelindo II harus memperhatikan regulasi yakni UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Permenneg BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik) pada BUMN, serta melibatkan para pemangku kepentingan secara sinergis.

sumber: swa.co.id/bisnis.com

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan

Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan
Pelindo agar lebih transparan dalam keuangan (foto: Antara)

Pelaku usaha kepelabuhanan dan perkapalan menampuk harapan kepada direksi baru dari PT Pelabuhan Indonesia II dan III agar semakin transparan dalam mengelola keuangan.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan sangat mendukung jajaran direksi baru di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) maupun di Pelindo III.

Dia optimistis Pelindo akan semakin transparan karena kini dipimpin oleh dua orang direktur utama yang memiliki latar belakang keuangan.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masasya pernah menjadi Direktur Investasi PT Jamsostek juga Direktur PT Bank Permata, sedangkan Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak sebelumnya adalah Direktur Keuangan Pelindo II.

“Saya berharap dengan direksi baru baik di Pelindo II maupun Pelindo III bersama dirut-dirutnya yang baru bisa mengoreksi keuangan di perusahaannya masing-masing. Saya sangat harapkan harus lebih transparan apalagi beliau mantan Dirkeu di Pelindo II,” ungkap Carmelita.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perhubungan ini menyatakan Orias tentu sudah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan secara transparan selama bertugas di Pelindo II.

“Beliau sudah punya pengalaman. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir, justru beliau bisa lebih menggerakkan Pelindo III dengan lebih baik,” tutur Carmelita.

Menurut Carmelita, dengan jabatan baru sebagai direktur utama, Orias bertugas melanjutkan kinerja Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III sebelumnya yang sudah sangat bagus.

“Kinerja Pak Djarwo itu sudah sangat bagus, sehingga saya sangat berharap Pak Orias yang datangnya juga bukan dari luar, tetapi sama-sama dari tubuh Pelindo bisa meneruskan karya Pak Djarwo dengan lebih baik, karena seharusnya sudah memahami seluk beluk pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, direksi Pelindo II memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat dan harus segera dituntaskan yakni masalah hutang yang sejak lima tahun lalu tak selesai.

“Pelindo II juga harus ingat, tidak bisa lagi sekarang hanya mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok yang mulain ditinggalkan konsumen. Pelindo II harus mulai berorientasi pada pelayanan dengan biaya yang murah,” jelas Zaldy kepada Bisnis.

Senada dengan Carmelita, Zaldy berkomentar untuk jajaran direksi baru Pelindo III yang dinakhodai oleh Orias bisa mempertahankan reputasi baik yang sudah dibangun oleh Djarwo Surjanto. Zaldy menilai tingkat transparansi Pelindo III selama ini jauh lebih baik ketimbang Pelindo II.

“Pelindo III memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan usahanya oleh Pak Djarwo. Kami berharap Pak Orias, minimal, kinerjanya bisa sama dengan Pak Djarwo meskipun Pak Orias tak terlalu istimewa di Pelindo II,” ungkap Zaldy.

Zaldy pun menyatakan direksi Pelindo II dan III harus bisa menyusun strategi baru untuk bisa bersaing secara fair dengan industri kepelabuhanan dalam negeri dan luar negeri, tidak mengandalkan hak monopoli sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

 Obligasi dan IPO

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 1 triliun. Obligasi yang diterbitkan akan ditawarkan dalam 4 seri dengan jangka waktu jatuh tempo berbeda yakni 3, 5, 7 dan 10 tahun.

Pelindo I menawarkan bunga sebesar 8,25-9 persen untuk kupon dengan tenor 3 tahun, bunga 9-9,5 persen untuk kupon dengan tenor 5 tahun, 9,25-10 persen untuk tenor 7 tahun dan bunga 9,5-10,25 persen untuk tenor 10 tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir ada 22 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan, yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal. Hingga Mei 2016, jumlahnya mencapai Rp14,1 triliun.

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK, I B Aditya Jayaantara, mengatakan, potensi pemanfaatan dana masyarakat lewat pasar modal oleh perusahaan sektor maritim masih akan bertumbuh, seiring dengan bertumbuhnya minat perusahaan sektor maritim untuk go public.

“Saat ini, OJK sedang memproses dua perusahaan sektor maritim yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering) sebagai sumber pendanaannya,” katanya.

sumber: bareksa.com/bisnis.com

Isuzu sayangkan pemerintah buka kran impor truk bekas

Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas
Isuzu Sayangkan Ada Impor Truk Bekas

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengeluhkan langkah pemerintah‎ yang membuka kran impor langsung truk bekas ke Indonesia.

Terhitung Januari 2016 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru mulai memperbolehkan impor langsung truk bekas ke Indonesia.

“Kami sebagai produsen truk di Indonesia sangat menyayangkan keputusan itu,” kata Vice President Director IAMI Ernando Demily di pabrik Isuzu Karawang Plant, Bekasi, Rabu (11/5/2016).

Menurut Ernando, Isuzu dalam memasarkan truk di Indonesia terlebih dahulu melakukan investasi pembangunan pabrik dan telah membuka lapangan kerja bagi ribuan orang.

Alhasil, kebijakan impor truk bekas ke depan dapat menggangu keberlangsungan bisnis produsen truk dalam negeri.

‎”Kami keberatan, kami minta impor truk bekas dihentikan, kami sedang audiensi dengan Kementerian Perindustrian,” ucapnya.

“Kita menyayangkan keputusan itu. Kita pelaku industri, telah investasi pabrik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita juga punya 100 suplier tier 1. Jumlah karyawan kami ribuan. Kami sebagai produsen otomotif berharap industri domestik yang diprioritaskan. Kami sudah menyampaikan ke Kemenperin,” ucap Ernando, Rabu (11/5/2016).

Menanggapi peraturan tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru yang berlaku efektif sejak diundangkan 25 Februari lalu.

Peraturan tersebut diterbitkan dilatarbelakangi untuk membantu industri dalam negeri yang tengah mengalami kesulitan modal di saat ekonomi lesu.

Stop impor ban

Di tempat terpisah, pengusaha ban dalam negeri meminta agar impor ban dihentikan apalagi banyak ban impor ilegal yang terus berdatangan sehingga dikhawatirkan menghancurkan industri ban dometik.

Impor ban ilegal harus ditekan, agar industri ban di tanah air bisa menyedot investasi. baru sebesar 400-450 juta dolar AS atau setara Rp5,94 triliun. Pemerintah diharapkan mampu memberantas dan menghentikan produk-produk ban impor ilegal yang masuk ke dalam negeri, dengan menindak tegas oknum pelakunya.

“Sebenarnya sudah banyak investor yang menyatakan minatnya, tapi mereka mundur lagi melihat banyak ban impor yang masuk secara ilegal. Untuk itu kita harus berbenah. Tidak saja untuk menarik kembali investor, tetapi juga untuk memperbaiki pasar ban di dalam negeri,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane baru-baru ini.

Aziz mencatat, pasar ban di dalam negeri dibanjiri setidaknya 2 juta ban impor ilegal per tahun. Ban-ban impor ilegal tersebut umumnya berasal dari negara-negara produsen yang memiliki stok produksi melimpah akibat melemahnya permintaan di pasar global.

Indonesia sangat potensial untuk dijadikan sasaran pengalihan pasar setelah permintaan ban dari Eropa dan Timur Tengah menurun drastis.

Dia menyebutkan, maraknya ban impor ilegal membuat ban produksi lokal kehilangan daya saing. Padahal, ban lokal diproduksi dengan kualitas mengikuti standar pemerintah dan menggunakan karet alam dari petani di dalam negeri.

Sementara ban impor ilegal yang masuk belum teruji kualitasnya dan sebagian di antaranya menggunakan bahan baku dari carbon black yang tentunya jauh di bawah standar, serta berpotensi membahayakan konsumen pengguna ban tersebut.

“Mereka bisa jual murah karena kualitasnya tidak diperhatikan, asal murah saja. Ini yang merusak pasar kita,” ujar Aziz.

Pemberantasan ban impor ilegal, tambah dia, akan membuka potensi masuknya investasi baru di industri ban dalam negeri untuk mensubstitusi produk-produk ilegal tersebut.

Pasalnya, investor sebenarnya banyak yang berminat untuk masuk ke industri ban. Tetapi membanjirnya produk ban impor ilegal yang merusak pasar ban di dalam negeri membuat mereka enggan untuk merealisasikan rencananya.

Aziz meyakini, jika pemerintah mampu bertindak tegas untuk meredam maraknya peredaran ban impor ilegal, investasi akan kembali melirik industri ban nasional. “Kita punya bahan baku dan potensi pasar kita besar. Kita bisa mensubstitusi produk-produk yang masuk secara ilegal tersebut jika pemerintah bisa menertibkannya,” ujar dia.

Dia memaparkan, jika setiap tahunnya ban impor yang masuk ke dalam negeri mencapai sekitar 2 juta ton, artinya akan ada peluang investasi baru untuk memproduksi ban dengan jumlah tersebut.

“Sebagai gambaran, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik berkapasitas 2 juta ton per tahun bisa mencapai 400-450 juta dolar AS,” kata Aziz.

Petani karet

Investasi tersebut, lanjut dia, juga akan berimbas positif terhadap petani karet alam. Karena selama ini, industri ban merupakan pengguna terbesar karet alam di dalam negeri.

“Adanya investasi sebesar itu bisa menambah penggunaan 120 ribu ton karet alam. Dan selama ini kami ambil karet langsung dari petani, bukan industri. Jadi imbasnya juga akan dirasakan petani karet alam di sini,” tutur dia.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Harjanto sebelumnya mengatakan, industri ban merupakan salah satu andalan industri manufaktur yang mampu menyerap bahan baku dalam negeri.

Secara keseluruhan, industri ban menyerap sebanyak 258 ribu ton karet alam, atau 44% konsumsi karet alam nasional. Selain itu, 14 produsen ban nasional telah mampu memproduksi berbagai tipe dan ukuran ban mobil penumpang, truk, bus dan. kendaraan berat dengan kapasitas produksi 77 juta ban mobil, truk dan bus, serta 64 juta ban sepeda motor.

Hasil produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan domestik, dan khusus ban mobil penumpang. Produsen ban nasional juga telah lama dipercaya sebagai original eguipment manufacturer (OEM) yang memasok ban ke pabrikan otomotif multinasional seperti Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Mitsubishi, dan lain-lain.

“Selain untuk lokal, sebagian besar untuk ekspor dengan negara tujuan antar lain Amerika Serikat (AS), Jepang, Asia, Australia dan Eropa dengan nilai ekspor mendekati 2 miliar dolar AS per tahun,” katanya.

sumber: tribunnews.com/detik.com/poskotanews.com