Arsip Kategori: Legal & Regulasi

Informasi seputar hukum dan aspek legal dalam regulasi di sektor logistik.

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

 

BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance
BM, cukai & pajak mesti dibayar saat post clearance

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberlakukan deklarasi inisiatif untuk memfasilitasi sektor perdagangan serta mempercepat implementasi paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.

Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, Robert Leonard Marbun menyebutkan deklarasi inisiatif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.04/2016 pada 27 April 2016.

Menurutnya, pemberlakuan deklarasi inisiatif ini untuk mengakomodasi praktik bisnis internasional terutama bila beberapa komponen pembentuk harga barang untuk penghitungan bea masuk belum diketahui besaran nilainya secara pasti saat menyampaikan dokumen pabean. Praktik bisnis internasional tersebut termasuk transaksi berjangka pada bursa komoditas yang menggunakan harga futures, transaksi yang mengandung royalti, maupun transaksi proceeds.

Untuk itu, jelasnya, pada saat menyampaikan pemberitahuan impor barang, importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor sesuai dengan harga futures atau mengandung royalti atau proceeds, perkiraan harga serta, tanggal penyelesaian.

Selain itu, “importir memiliki tiga kewajiban saat post clearance yaitu pertama, melakukan pembayaran inisiatif berupa pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi,” jelas Robert melalui keterangan resmi DJBC yang diterima Senin (23/5).

Robert menegaskan, pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar.

Kedua, lanjut Robert, importir juga wajib menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada kantor bea cukai tempat pemasukan barang paling lambat tujuh hari sejak tanggal pembayaran inisiatif. Ketiga, menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif untuk kepentingan audit kepabeanan.

Dia menerangkan, DJBC menggunakan audit kepabenan tersebut sebagai pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif.

Berdasarkan data laporan hasil audit dari 2011 hingga 2016 terdapat tagihan hasil audit atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean karena royalti sebesar Rp203,12 miliar.

Sebagai informasi, pembayaran inisiatif tidak berlaku jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif, kecuali importir mengajukan pemberitahuan impor barang sebelum tanggal berlakunya PMK ini, dan belum dilakukan penetapan kembali oleh pejabat DJBC.

Dengan adanya peraturan ini, DJBC mengharapkan adanya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan pabean.

sumber: republika.co.id/cnnindonesia.com

Sulit kejar dwelling time 2 hari

Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok
Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok (foto:detik)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas impor (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dapat dipangkas menjadi 2 hari. Namun, praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator pelabuhan mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk memperkecil angka dwell time, perlu kerja sama berbagai pihak seperti Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenhub).

Dwell time itu kan antar instansi, nggak bisa cuma Kementerian Perhubungan aja, ada Bea Cukai dan yang lain,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Boediono di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2016).

Saat ini dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu lebih dari 3 hari. Lamanya waktu bongkar muat ini belum menunjukkan perbaikan pesat sejak Presiden Jokowi sidak di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II (Persero) itu.

“Sekitar 3,6 kalau nggak salah. Itu nggak bisa secara cepat,” tutur Tonny.

Kendati denikian, pihaknya berharap agar para pemangku kebijakan dapat dusuk bersama memangkas waktu dwelling time lebih cepat lagi.

“Kita harus terpadu, kan ada Bea Cukai, ada Kementerian Perdagangan,” imbuh Tonny.

Inaportnet di 4 pelabuhan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menyebutkan empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan Surabaya.

Tonny menargetkan pada September ini inaportnet akan diterapkan di Pelabuhan Makassar terlebuh dahulu.

“September tahun ini harus. Kami mulai dari Makassar karena Makassar merupakan pelabuhan kecil, kalau yang kecil beres otomatis daerah lainnya lebih gampang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Tonny mengatakan penerapan Inaportnet tersebut merupakan salah satu langkah awal setelah dirinya dilantik menjadi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

“Saya ditunjuk jadi koordinator pengawasan Inaportnet, jadi saya genjot. Kami tekankan kepada mereka kalau Inaportnet itu hukumnya wajib,” katanya.

Sistem berbasis internet tersebut dibutuhkan saat ini untuk mencegah berbagai penyimpangan, seperti pungutan liar. “Agen-agen pelayaran itu jangan dibiasakan face to face , nanti bisa pungli, kalau Inaportnet semua online, kecuali keadaan emergency ,” katanya.

Ke depannya, Tonny akan menerapkan Inaportnet untuk 50 pelabuhan, tetapi untuk percontohan empat pelabuhan terlebuh dahulu.

“Kalau ada kesalahan dipikirkan bersama dicari solusinya yang penting kita tahu business process-nya. Kalau kita tahu business processnya, kita cari kelemahannya, mulai dari awal sampai akhir nanti ketahuan,” katanya.

Dengan Inaportnet, nantinya seluruh perizinan akan melalui sistem online, termasuk pendaftaran kapal dan sertifikasi pelaut yang dimaksudkan agar data terpusat dan keterbukaan informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga cepat, mudah dan transparan.

Sistem tersebut juga mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal barang untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik yang melibatkan sistem-sistem layanan di Kantor Pusat Kemenhub.

Nantinya, Inaportnet tersebar di seluruh unit pelaksana teknis serta terintegrasi Badan Usaha Pelabuhan, seperti Pelindo I,II,IIIdan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Karabtina Tumbuhan, Kantor Karantina Ikan dan Kantor Imigrasi di Pelabuhan.

Ditjen Perhubungan Laut telah memetakan ada 16 pelabuhan dalam waktu dekat ini yang akan diterapkan inaportnet, yakni:

  1. Pelabuhan Belawan
  2. Pelabuhan Batam
  3. Pelabuhan Tanjung Priok
  4. Pelabuhan Tanjung Perak
  5. Pelabuhan Makassar
  6. Pelabuhan Tanjung Emas
  7. Pelabuhan Bitung
  8. Pelabuhan Dumai
  9. Pelabuhan Panjang
  10. Pelabuhan Banten
  11. Pelabuhan Tanjung Uban
  12. Pelabuhan Balikpapan
  13. Pelabuhan Banjarmasin
  14. Pelabuhan Sorong
  15. Pelabuhan Manggar
  16. Pelabuhan Ambon.

    sumber: detik.com/bisnis.com/antara