Arsip Kategori: Legal & Regulasi

Informasi seputar hukum dan aspek legal dalam regulasi di sektor logistik.

Sulit kejar dwelling time 2 hari

Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok
Kemenhub tak bisa kerja sendiri atasi dwell time Priok (foto:detik)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan lamanya waktu bongkar muat untuk barang atau peti kemas impor (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dapat dipangkas menjadi 2 hari. Namun, praktik di lapangan tak mudah untuk mengurangi dwell time.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator pelabuhan mengaku tak bisa bekerja sendiri untuk memperkecil angka dwell time, perlu kerja sama berbagai pihak seperti Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenhub).

Dwell time itu kan antar instansi, nggak bisa cuma Kementerian Perhubungan aja, ada Bea Cukai dan yang lain,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Boediono di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2016).

Saat ini dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok masih memakan waktu lebih dari 3 hari. Lamanya waktu bongkar muat ini belum menunjukkan perbaikan pesat sejak Presiden Jokowi sidak di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II (Persero) itu.

“Sekitar 3,6 kalau nggak salah. Itu nggak bisa secara cepat,” tutur Tonny.

Kendati denikian, pihaknya berharap agar para pemangku kebijakan dapat dusuk bersama memangkas waktu dwelling time lebih cepat lagi.

“Kita harus terpadu, kan ada Bea Cukai, ada Kementerian Perdagangan,” imbuh Tonny.

Inaportnet di 4 pelabuhan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menyebutkan empat pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Priok, dan Surabaya.

Tonny menargetkan pada September ini inaportnet akan diterapkan di Pelabuhan Makassar terlebuh dahulu.

“September tahun ini harus. Kami mulai dari Makassar karena Makassar merupakan pelabuhan kecil, kalau yang kecil beres otomatis daerah lainnya lebih gampang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Tonny mengatakan penerapan Inaportnet tersebut merupakan salah satu langkah awal setelah dirinya dilantik menjadi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

“Saya ditunjuk jadi koordinator pengawasan Inaportnet, jadi saya genjot. Kami tekankan kepada mereka kalau Inaportnet itu hukumnya wajib,” katanya.

Sistem berbasis internet tersebut dibutuhkan saat ini untuk mencegah berbagai penyimpangan, seperti pungutan liar. “Agen-agen pelayaran itu jangan dibiasakan face to face , nanti bisa pungli, kalau Inaportnet semua online, kecuali keadaan emergency ,” katanya.

Ke depannya, Tonny akan menerapkan Inaportnet untuk 50 pelabuhan, tetapi untuk percontohan empat pelabuhan terlebuh dahulu.

“Kalau ada kesalahan dipikirkan bersama dicari solusinya yang penting kita tahu business process-nya. Kalau kita tahu business processnya, kita cari kelemahannya, mulai dari awal sampai akhir nanti ketahuan,” katanya.

Dengan Inaportnet, nantinya seluruh perizinan akan melalui sistem online, termasuk pendaftaran kapal dan sertifikasi pelaut yang dimaksudkan agar data terpusat dan keterbukaan informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga cepat, mudah dan transparan.

Sistem tersebut juga mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal barang untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik yang melibatkan sistem-sistem layanan di Kantor Pusat Kemenhub.

Nantinya, Inaportnet tersebar di seluruh unit pelaksana teknis serta terintegrasi Badan Usaha Pelabuhan, seperti Pelindo I,II,IIIdan IV, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Karabtina Tumbuhan, Kantor Karantina Ikan dan Kantor Imigrasi di Pelabuhan.

Ditjen Perhubungan Laut telah memetakan ada 16 pelabuhan dalam waktu dekat ini yang akan diterapkan inaportnet, yakni:

  1. Pelabuhan Belawan
  2. Pelabuhan Batam
  3. Pelabuhan Tanjung Priok
  4. Pelabuhan Tanjung Perak
  5. Pelabuhan Makassar
  6. Pelabuhan Tanjung Emas
  7. Pelabuhan Bitung
  8. Pelabuhan Dumai
  9. Pelabuhan Panjang
  10. Pelabuhan Banten
  11. Pelabuhan Tanjung Uban
  12. Pelabuhan Balikpapan
  13. Pelabuhan Banjarmasin
  14. Pelabuhan Sorong
  15. Pelabuhan Manggar
  16. Pelabuhan Ambon.

    sumber: detik.com/bisnis.com/antara