Arsip Kategori: Peluang Usaha

Segala peluang usaha yang terkait dengan logistik

BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi

BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi
BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) melihat intervensi pengendalian harga daging sapi yang dilakukan pemerintah dengan membuka keran impor merupakan bentuk cari untung.

Ketua Bidang Ekspor Impor APDI Asnawi mengatakan, bila ditanyakan apakah harga daging sapi bisa Rp80.000 per kg secara logika memang bisa. Pasalnya, harga Rp80.000 per kg adalah harga pemerintah dengan cara impor daging sapi beku.

“Jadi jelas mungkin. Secara logika berdagang itu kan bisnis dan tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan. Karena ini (impor) bisnis nonsense kalau enggak ada untungnya,” tutur Asnawi saat dihubungi Okezone.

Dirinya mencontohkan, ketika mengimpor daging sapi beku dari India, kisaran harga Rp45.000-Rp55.000 per kg dengan segala macam hitungan maksimal harga itu dijual Rp60.000 per kg. Kemudian, daging sapi beku dari Australia rata-rata Rp63.000-Rp73.000 per kg.

“Bila pemerintah jual Rp80.000 per kg jelas bisa dan apakah ini menguntungkan jual jenis daging sapi beku, jelas menguntungkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam menstabilkan harga daging nasional selama 2016, pemerintah memutuskan membuka keran impor daging sapi beku sebanyak 27.400 ton.

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak Rp10.000 ton, PT Berdikari 5 ribu ton dan PT Darmajaya (BUMND DKI Jakarta) 500 ton dan sisanya swasta.

Tak halal

Keinginan pemerintah untuk menekan harga daging sapi hingga mencapai Rp 80 ribu per kilogram dengan mengimpor daging beku justru membuat sebagian masyarakat resah. Selain kualitas, kehalalan cara menyembelih sapi juga membuat masyarakat khawatir.

Ita salah satunya, ibu rumah tangga asal Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, mengaku khawatir proses penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. ”Katanya murah, tapi apa iya itu halal. Takutnya penyembelihan sapinya tidak sesuai syariat Islam,” ujarnya, Sabtu (11/6) siang.

Baginya, daging segar akan lebih enak bila dibandingkan dengan daging beku. ”Jelas enak daging segarlah menurut saya, mungkin daging seperti itu lebih cocok untuk dibuat makanan kemasan seperti sosis atau mungkin nugget,” tuturnya.

Ungkapan serupa juga dikatakan Maruwan. Penjual bakso khas Solo ini juga tetap memilih daging segar bila dibandingkan dengan daging beku impor. ”Masih tetap enak daging segar, lebih baik mahal sedikit tapi tapi kita tidak kehilangan pelanggan,” katanya.

Harga daging di Pangkalan Banteng memang sudah turun tipis menjadi Rp 125 ribu per kilogram, namun pihaknya berharap harga daging bisa kembali seperti dulu di kisaran Rp 115 ribu per kilogram. ”Di Kalimantan untuk harga Rp 80 ribu per kilogram akan sulit, idealnya Rp 115 ribu sudah cukup bagi kita,” harapnya.

Terkait masalah diragukannya kehalalan daging sapi impor, Kepala Seksi (kasi) Pengembangan Produksi Ternak Distanak Kobar Dedi Mulyadi menjelaskan, pemerintah pasti melakukan cek lapangan dan sangat mungkin di klausul perjanjian impor daging itu disertakan tata cara penyembelihan sapi secara halal.

”Kalau masalah kehalalannya tentu pemerintah sudah memikirkan hal itu. Dan setahu saya daging impor itu dari Australia. Di sana juga sudah ada semacam MUI yang melakukan verifikasi terkait kehalalan daging dan juga cara penyembelihannya sesuai syariat Islam,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, masyarakat tidak perlu resah. Peluang Kobar untuk mendapatkan jatah daging beku impor sangatlah kecil. ”Informasi yang saya terima, sepertinya hanya sampai provinsi saja (Palangka Raya). Kalau di Kobar belum tentu dapat,” katanya.

Tolak daging impor

Pedagang pasar Pagi Pemalang menolak masuknya daging sapi impor ke pasar tersebut lantaran akan mengganggu penjualan daging sapi lokal.

Daging sapi impor, menurut beberapa pedagang, juga bisa membuat pelanggan mereka kecewa lantaran kualitasnya tidak lebih baik dari daging sapi lokal. Heru, salah satu pedagang daging Pasar Pagi mengatakan, beberapa pedagang sudah kedatangan pemasok daging sapi impor sejak adanya berita mengenai impor daging sapi dan sapi bakalan oleh pemerintah. ” Pemasoknya sudah datang kemarin untuk menawarkan daging sapi impor, tapi kami menolak,” ujarnya.

Menurut dia, daging sapi impor tidak bisa dipajang dengan cara digantung ataupun diletakkan di meja dagang. Daging sapi impor membutuhkan alat pendingin karena lebih cepat membusuk. ” Daging sapi impor juga mengandung banyak air sehingga apabila digantung ataupun ditaruh di meja maka meja dan lantai akan basah oleh air sehingga los dagangan tidak sehat,” terangnya.

Selain itu, warna daging sapi impor juga tidak menarik lantaran pucat, berbeda dari daging sapi lokal yang warnanya lebih segar. Daging sapi impor juga mudah dikerubuti lalat sehingga pembeli akan merasa jijik.

Tidak mau jual

Selain itu, pada saat dimasak, misalnya untuk dibuat bakso, daging sapi impor tidak bisa dibentuk bulat-bulat sebagaimana umumnya bakso.

Karena itu, banyak pedagang yang tidak mau menjual daging tersebut apalagi sebagian besar pembelinya adalah pedagang bakso. Di Pasar Pagi, los daging bangunannya berbeda dari los pada umumnya, berkesan lebih eksklusif. Menurut Heru, karena los daging harus sehat dan menarik.

Karena itu, meja yang digunakan terbuat dari keramik agar lebih mudah dibersihkan dan tidak bau. Setiap hari di pasar tersebut Heru mampu menjual daging sapi lokal 2,5 kuintal. Harga daging sapi beragam bergantung pada campurannya.

Daging sapi yang mengandung banyak tulang dijual mulai Rp 60.000, sedangkan daging murni Rp 110.000-Rp 120.000.

Kepala Pelaksana Tugas Pasar Pagi Pemalang Nuradi saat dihubungi mengatakan, sampai Sabtu (11/6) kemarin daging sapi impor belum masuk ke pasar tersebut.

” Tidak ada daging impor di Pasar Pagi, adanya daging sapi lokal dengan harga rata-rata Rp 115.000,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

sumber: suaramerdeka.com/procal.co/okezone.com

 

MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor

MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor
MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor

Bangsa Indonesia harus berani menolak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dicurigai, penerapan MEA hanyalah modus agar Indonesia memperbesar semangat impor barang.

“Semangat impor harus mulai kita kurangi. Kita harus mulai berpikir mampu memproduksi apapun di Indonesia,” tegas Ketua Komisi IV, Edi Prabowo, ketika ditemui di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui bersama, pembentukan pasar tunggal yang berlaku mulai Januari tahun ini tersebut memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara yang sepakat dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau MEA sehingga kompetisi akan makin ketat.

MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara dan akuntan.

Namun, kader Partai Gerindra ini mengatakan, undang-undang pangan Indonesia mengatur perlindungan pada petani dalam negeri dan juga menerapkan ketahanan pangan sebagai bagian pertahanan negara.

“Pasar kita besar. MEA sebaiknya tidak usah kita ikuti. Bagi saya dan Gerindra, enggak jelas (MEA). Dari dulu kami sarankan tidak ikut, demi lindungi pasar dalam negeri, petani kita, melindungi pedagang kita,” ucapnya.

“Saya pikir kita belum siap dengan MEA. Sekarang urusan paling berat, menjaga kedaulatan pangan dalam negeri,” lanjut Edi.

Dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri, pemerintah harus hadir dalam sistem distribusi pangan. Politisi Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu pernah terjadi kelangkaan bawang merah.

Ketika itu, pemerintah serta-merta berniat melakukan impor bawang merah. Sementara pada saat yang sama di Provinsi Jawa Barat terjadi surplus bawang merah.

Karena Pemda Jabar tanggap, mereka kemudian melaporkan surplus yang terjadi di daerahnya ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementrian Perdagangan. Mendapat laporan Pemda Jabar, pemerintah yang tadinya berniat mengimpor bawang merah akhirnya membatalkannya.

“Seperti itu berarti uang kita tidak lari, devisa kita tidak kabur. Larinya ke mana, larinya ke kita juga. MEA itu sebaiknya tidak kita ikuti,” tekannya.

Ekspor kerupuk

Kerupuk tak hanya populer dan digemari orang Indonesia saja.

Buktinya, masyarakat negeri ginseng Korea memesan kerupuk udang dan negeri tirai bambu China memesan kerupuk ikan.

Pesanan kerupuk dua negara tersebut mencapai total transaksi senilai 950 ribu dollar AS atau Rp 12,90 miliar (kurs Rp 13.580,50 per dollar AS).

Pesanan kerupuk dari kedua negara itu terjadi dalam pameran makanan dan minuman (mamin) Asia THAIFEX 2016 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 25-29 Mei 2016.

Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Perindustrian bersinergi di pameran mamin terbesar di Asia ini.

“Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, PT Indonesia Selamat Sejahtera mendapat pesanan kerupuk udang 15 kontainer dari RRT dan 20 kontainer kerupuk ikan dari Korea,” kata Atase Perdagangan Bangkok Rita Tri Mutiawati, melalui siaran pers ke Kompas.com.

Pameran ini dianggap sangat penting bagi produk-produk mamin Indonesia. Menurut Rita, Thailand merupakan ekportir produk halal ke-5 di dunia.

“THAIFEX merupakan pintu ekspor mamin ke pasar negara lain. Peluang ini tidak boleh disia-siakan untuk produsen produk mamin Indonesia,” jelas Rita.

Rita menambahkan, tidak hanya kerupuk Indonesia yang laris di THAIFEX 2016. Beberapa perusahaan partisipan juga sukses menggaet buyer dan distributor.

Produk seafood PT Fresh On Time mendapat buyer dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Eropa. Produk ikan dan udang PT Medan Tropical mendapat distributor untuk Thailand dan Eropa.

Sementara Everlife mendapat distributor untuk Thailand dan Malaysia serta akan membuka kantor cabang di Thailand. Sedangkan untuk Kemenperin, mendapat distributor untuk wilayah ASEAN, china, dan Korea.

Paviliun Indonesia mengakomodasi 41 perusahaan, antara lain 21 perusahaan dari Kemenperin, 10 perusahaan dari Atdag Bangkok, 4 perusahaan dari Disperindag Jawa Tengah, dan 6 perusahaan mandiri Indonesia.

Kesepuluh perusahaan dari Atdag Bangkok yaitu PT Medan Tropical Canning; CV UD Utami; PT Bintang Kupu–Kupu; Uil Coffee Roastery; PT Gunung Subur; PT Fresh On Time Seafood; CV Aldanah Mas, PT Enerlife Pte Ltd; PT Medan Tropical Canning & Frozen Industry, dan La Mente Indonesia.

Perusahaan-perushaan ini memamerkan abon, seafood, bumbu masak instan, produk confectionery, sambal, kopi, obat herbal, biskuit, makanan ringan, wafer, teh hijau, dan kacang mede.

THAIFEX 2016 diselenggarakan oleh Koelnmesse Pte. Ltd bekerja sama dengan Department of International Trade Promotion (DITP), The Thai Chamber of Commerce (TCC), dan Expolink Global Network Limited dalam area seluas 80 ribu m2.

Tahun ini, THAIFEX mengambil tema “World Of Food Asia“. Lebih dari 955 perusahaan dari 37 negara turut berpartisipasi dalam THAIFEX 2016. Selain itu, 964 perusahaan lokal juga tidak ketinggalan unjuk gigi.

Selain pameran, juga dilaksanakan one-to-one business matching antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Thailand, Chamber Of Commerce Thailand, dan perusahaan asal negara lain.

Perdagangan Indonesia-Thailand    

Pada 2015, perdagangan Indonesia-Thailand didominasi impor senilai 12,7 miliar dollar. Untuk ekspor produk makanan pada periode Januari-April 2016, tercatat sekitar 8,49 juta dollar ASdan menunjukkan peningkatan.

Meskipun demikian, total perdagangan Indonesia-Thailand cenderung fluktuatif dengan tren positif sebesar 30 persen selama lima tahun terakhir.

Dengan target ekspor makanan olahan sebesar 183,2 juta dollar AS atau tumbuh 4,21 persen, diharapkan defisit perdagangan Indonesia-Thailand dapat berkurang pada 2016.

Perang pangan

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Tak salah bila disebut-sebut kekayaan alam Indonesia tersebut menjadi incaran negara asing.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ancaman asing tersebut telah disadari oleh presiden-presiden Indonesia mulai dari jaman Presiden Soekarno dulu.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat memberi pembekalan kepada peserta Apel Mitra Informasi Garuda Sewasana di Bogor, dalam siaran pers Puspen TNI yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016).

“Itu semua, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara-negara asing,” kata Gatot.

“Perang ke depan adalah perang pangan, air dan energi, diistilahkan perang ekonomi dan lokasinya di Indonesia, inilah ancaman bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gatot, pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan pasokan pangan, air, dan energi. Ia memprediksi energi akan habis pada 2043. Kondisi tersebutlah yang dapat memicu perang di masa depan.

“Ke depan, energi itu bisa digantikan dengan hayati dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,” ujarnya.

Acara pembekalan tersebut turut dihadiri Dankodiklat TNI AD, Pangdam III/Slw, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan serta Kapuspen TNI.

sumber: sumutdaily.com/kompas.com/detik.com

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

 

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Pengusaha jasa titipan dan freight forwarder mengeluhkan tidak adanya sosialisasi atas Surat Edaran dari PT Angkasa Pura II terkait tata tertib memasuki Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo pada 17 Mei 2016 yang menimbulkan gangguan proses pengiriman barang.

Suharso, Shipping Manager PT Pan Brothers Tbk. yang berlokasi di Boyolali, Sragen, Jawa Tengah mengeluhkan barang yang dikirimkan melalui truk-nya mendapatkan larangan masuk ke lini satu Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Terminal Kargo pada Senin, (23/5/2016) dengan alasan tidak memiliki pass atau stiker.

“Angkasa Pura baru memberlakukan aturan itu pada 17 Mei 2016, padahal aturan ini sudah lama ada tetapi tidak ada sosialisasi dan implementasi yang baik. Kami memandang aturan ini menjadi tidak konsisten karena angkutan selama ini dibiarkan bebas masuk kesana sekarang tiba-tiba diatur lagi tanpa sosialisasi,” keluh Suharso kepada Bisnis, Selasa (24/5/2016).

Koordinator Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Tangerang ini menyatakan pekan lalu pada tanggal 17–19 Mei 2016 memang tengah dilakukan audit dari European Union (EU) di Bandara Soekarno Hatta. Audit tersebut membuat Angkasa Pura II (AP II) dan Otoritas Bandara lekas-lekas mengetatkan kembali aturan yang sebanrnya sudah diberlakukan sejak 2015.

“Sebelum audit EU, aturan itu tak terlalu tegas. Otomatis pelaku usaha dari luar Jakarta atau yang tidak memiliki gudang di kawasan kargo Soetta jadi kelimpungan, ini secara otomatis mengganggu arus logistik akibat penundaan ekspor-impor kami,” terang Suharso.

Suharso mengakui ketergesaan ini membuatnya juga harus segera menghubungi klien truk untuk mengurus izin pass masuk ke lini satu. Dia juga mengimbau jika aturan tersebut ingin diberlakukan dengan baik, seharusnya ada mekanisme ideal bagaimana mendaftarkan truk atau mobil masuk ke kawasan kargo.

Suharso menolak jika aturan hanya mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu adalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta. Hal itu dipandang tidak adil bagi perusahaan lain yang berlokasi di luar kota Jakarta.

“Otoritas Bandara harus memikirkan implikasi dari kecerobohan implementasi aturan ini. Harusnya ada sosialisasi dengan waktu yang cukup, tidak dadakan. Otoritas Bandara juga harus menjamin apakah pass itu bisa mengamankan lini satu dengan steril? Kami dukung aturan asal jangan mengacaukan rantai logistik,” tutur Suharso.

Suharso mengingatkan kecerobohan pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta membuat kerugian bagi perusahaan. “Perusahaan saya tentu merugi, karena harus menunggu proses pembuatan pass, kalau lama barang harus dititip dan ada biaya sewa gudang, biaya sewa gudang per malam sekitar Rp1.250 per kilo,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya menyatakan AP II dan Otoritas Bandara seharusnya tidak melakukan diskriminasi dengan mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu hanyalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta.

“Hal itu diskriminasi namanya, harusnya ada pilihan yang diberikan bagi perusahaan di luar kawasan Soetta juga,” tutur Arman.

Hal senada juga dialami oleh Hari Sugiandi, pemilik PT Rush Cargo Nusantara. Kepada Bisnis, Hari menceritakan pihaknya mengalami kesulitan untuk memasukkan barang ke lini satu pada Selasa, 24 Mei 2016, akibat tidak ada sosialisasi aturan pass atau stiker masuk ke DKT.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Herson mengatakan aturan dengan Surat Edaran (SE) Nomor PEN.12.03./00.16.3/05/2016/0010 itu sudah lama diberlakukan.

Pasalnya SE tentang Tata Tertib Memasuki Kawasan DKT di Area Terminal Kargos sebelumnya bernomor 12.03/00.16.3/09/2015/1156 dikeluarkan pada 28 September 2015 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2015. SE itu sudah menyebutkan aturan tersebut disusun sesuai Peraturan Menteri No.33/2015 tentang pengendalian jalan masuk (access control) ke DKT.

“Tanda izin masuk berupa stiker bagi kendaraan pribadi maupun pengangkut kargo dan pos itu sudah lama. Mungkin implementasinya belum optimal. Saya juga yang sebelumnya sebagai Otban di Kualanamu kaget dan risih karena aturan itu di Soetta tidak terimplementasi dengan baik,” ungkap Herson.

Herson yang baru resmi menjadi Kepala Otban Soetta sejak 19 Mei 2016 lalu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisais kepada semua stakeholder terkait tentang implementasi aturan tersebut secara lebih serius.

“Kami menyambut baik kritik dari audit European Union bahwa area lini satu itu harus steril. Kami jadi mendapatkan PR bahwa yang terjadi di gudang kargo bandara Soekarno Hatta ini belum sesuai dengan aturan internasional dan kami akan berusaha memperbaiki dengan implementasi serius,” tambahnya.

Herson mengakui kritik dari pihak European Union sangat penting mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Open Sky, oleh sebab itu pengelola bandara harus memperhatikan sterilisasi kawasan dengan baik.

“Saya mau semua ini dibereskan, terutama soal tatanan kargo. Karena selanjutnya akan ada pengiriman barang keluar negeri, akan sulit pihak luar negeri menerima barang dari Jakarta kalau DKT tidak steril, makanya kami undang Uni Eropa dan ICAO melalukan audit,” jelasnya.

sumber: bisnis.com

Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com

Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok

Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok
Logistik asal Shanghai minati halal hub di Priok

Satu perusahaan industri Logistik Cina Sanghai Origin Supply Chain Management Co.Ltd. berminat untuk memanfaatkan fasilitas fasilitas halal hub di Pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung kargo ekspor dan impor dari dan ke Cina.

JAKARTA (alfi): Hal tersebut diungkapkan Edy Purwanto, Direktur Keuangan & Penunjang IPC Logistik PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) seusai menerima kunjungan kerja delegasi dari Indonesia Chamber of Commerce in China (INACHAM), hari ini.

Kunjungan delegasi ini, kata dia, dalam rangka menjajaki peluang kerjasama logistik dengan PT MTI khususnya dalam penanganan produk halal yang akan diekspor ke China melalui fasilitas halal hub yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Edy mengatakan delegasi yang dipimpin Iskandar Tanuwijaya mengikutsertakan Shanghai Origin Supply Chain Management Co Ltd,sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri logistik (dengan spesifikasi menangani produk otomotif, perdagangan ekspor impor, dan distribusi consumer good) tersebut mendapat penjelasan mengenai profile PT MTI serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT MTI sebagai perusahaan yang saat ini fokus pada jasa logistik.

“Pasar produk halal sangat besar di China terutama untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim yang berada dibeberapa daerah di China namun hingga saat ini untuk memenuhinya belum ada yang bisa masuk, tutur Iskandar Tanuwijaya.

Karena itu menurut Iskandar, dengan adanya fasilitas halal hub yang dimiliki PT MTI ini dapat dimanfaatkan untuk pengiriman cargo produk halal dari Indonesia ke China.

Iskandar mengatakan salah satu misi kunjungan INACHAM ke Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk memperkenalkan Indonesia kepada para pelaku usaha China yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia melalui joint venture dengan perusahaan yang berada di Indonesia.

Edy Purwanto menambahkan bahwa PT MTI juga sedang mencari partner usaha untuk pengembangan fasilitas dan penanganan produk halal yang saat ini disiapkan oleh PT MTI, dan berharap dengan adanya kunjungan INACHAM ini nantinya bisa diwujudkan sinergi sehingga pengiriman produk halal ke China bisa dilaksanakan tanpa menemukan hambatan.

“Pertemuan ini perlu ditindaklanjuti lebih intens untuk melihat kesiapan kerjasama khususnya dalam penanganan komoditi halal. Ini segmen baru yang peminatnya sangat besar”, kata Edy. (ams)