Arsip Kategori: Peluang Usaha

Segala peluang usaha yang terkait dengan logistik

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat
Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyarankan pemerintah tak berpaku pada produk obat dan vaksin impor yang cenderung mahal.

Alasannya, masyarakat belum sepenuhnya menjangkau obat-obat bermerek. Bahkan, kata dia, ada sebagian masyarakat yang masih memilih berobat melalui jasa dukun.

Menurut Tulus, kondisi masyarakat Indonesia yang seperti itu membutuhkan pendekatan lain dari pemerintah. Keterjangkauan masyarakat Indonesia terhadap obat dikatakan paling rendah di banding negara lain se-ASEAN.

Sehingga, Tulus beranggapan, pemerintah, melalui Biofarma selaku Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi vaksin, perlu memberikan ruang bagi produk lokal dan global.

“Biofarma juga harus meningkatkan kualitasnya,” ujar Tulus.

Peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit swasta, menurut Tulus, harus menjadi catatan serius pemerintah maupun industri farmasi.

Ia meminta pemerintah melarang impor vaksin, karena barang yang dipalsukan dalam kasus vaksin belakangan produk impor dan mahal.

“Sebenarnya ada mafia impor bahan baku obat,” kata dia dalam Diskusi publik “Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat” di Restoran Piring Jahit, Plaza Festival, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juli 2016.

Berangus ke akarnya

Meskipun aparat kepolisian dan pemerintah telah berani menjamin tidak akan ada lagi peredaran vaksin palsu di Rumah Sakit maupun Bidan terdaftar, masyarakat masih tetap merasa khawatir ketika berniat mengimunisasi anak mereka.

Untuk itu, Legislator Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta pemerintah dan aparat hukum membuktikan ucapannya dengan memberangus peredaran vaksin palsu hingga ke akarnya.

“Ini kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Kelangkaan? Kenapa bisa langka padahal Biofarma bisa mengekspor ke luar negeri vaksinnya? Karna yang diminati vaksin impor? Cari cara supaya masyarakat percaya dengan vaksin dalam negeri,” ujar Arsul kepada Kriminalitas.com saat dihubungi Kriminalitas.com, Minggu (24/7).

Untuk itu pemerintah dapat betul-betul mencari akar masalahnya dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan itu.

“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Orang-orang di Rumah Sakit yang terlibat harus ditindak tegas. Jangan sampai gaduh terus korban vaksin dengan pihak rumah sakit kelahi terus menerus. Biar pemberantasan, aparat hukum yang bereskan. Biar ditangkap-tangkapi. Pemerintah fokus cari sumber masalah dan solusinya,” terang Arsul.

RS swasta tak selektif

Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI), Iing Ichsan Hanafi, mengakui jika rumah sakit umumnya tidak dapat menyeleksi keaslian vaksin yang masuk. ARSI menegaskan jika rumah sakit bertindak sebagai pengguna vaksin.

“Kami hanya bertindak sebagai pengguna. RS tidak memiliki kemampuan memastikan apakah vaksin yang masuk itu asli atau tidak,” ujar Iing di Jakarta, Ahad (24/7).

Meski demikian, lanjut Iing, masing-masing RS memiliki ketentuan standar untuk menyeleksi vaksin yang masuk. Sebelum vaksin diterima RS, ada pengajuan pengadaan vaksin yang mesti dibuat.

Pengajuan itu ditujukan kepada para distributor vaksin. Setelah disetujui dan vaksin akan dikirim ke rumah sakit, ada standar kefarmasian yang harus dipenuhi para distributor.

Terkait masuknya vaksin palsu ke 14 RS, Iing menduga ketiadaan stok menjadi salah satu faktor pendorong utama.

“Stok di pasar tidak ada, sementara kebutuhan vaksin impor tinggi. Saat itu mungkin ada RS yang ditawari beberapa distributor. Sayangnya, RS tidak jeli ketika ada distributor yang tidak resmi,” ucap dia.

Ketidakjelian tersebut, lanjut Iing, diduga disebabkan sistem peredaran vaksin palsu yang seolah dibuat memenuhi standar kefarmasian yang ada. Standar yang dimaksud antara lain, distributor yang telah  berbadan hukum dan sistem pendataan vaksin yang sesuai persyaratan RS.

Pada 14 Juli lalu,  Kemenkes membuka identitas 14 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penerima vaksin palsu. Mayoritas fasyankes berada di Bekasi.

Adapun 14 fasyankes yang dimaksud adalah RS DR Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Cikarang, Bekasi), Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, Karya Medika (Tambun, Bekasi), Kartika Husada (Bekasi), Sayang Bunda (Bekasi)  , Multazam (Bekasi), Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Cikarang, Bekasi), Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Elizabeth (Bekasi), Hosana (Cikarang) dan Hosana (Bekasi).

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F Moeloek, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan adanya rumah sakit (RS) swasta lain yang menerima vaksin palsu. Menurut Menkes, dugaan keterlibatan RS lain masih  menanti hasil pendalaman dari Bareskrim Mabes Polri.

sumber: tempo.co/republika.co.id/kriminalitas.com

Terminal perlu dioptimalkan, SDM bongkar muat belum kompeten

Terminal perlu dioptimalkan, SDM bongkar muat belum kompeten
Terminal perlu dioptimalkan, SDM bongkar muat belum kompeten

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyempurnakan peraturan pengunaan terminal khusus di Pelabuhan agar dapat melayani kepentingan umum secara maksimal.

Terminal khusus dapat melayani kepentingan umum dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri Perhubungan, keadaan darurat tersebut dapat berupa adanya bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan pelabuhan tidak berfungsi.

“Untuk kondisi ini, izin penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tersebut diberikan dengan jangka waktu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hemi Pamuraharjo di Jakarta, Kamis (21/7).

Hemi juga menjelaskan apabila di suatu daerah tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai, serta pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.

Car terminal

PT.Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)-anak usaha Pelindo II/IPC yang mengelola dan operasikan fasilitas terminal khusus mobil atau car terminal di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menargetkan perluasan lahan penumpukan menjadi 21,5 Ha hingga tahun 2022.

Dirut IKT/IPC Car Terminal, Armen Amir mengatakan, saat ini IKT sudah mengoperasikan lahan penumpukan seluas  23 Ha dengan kapasitas tampung 750 ribu unit kendaraan setiap tahunnya.

“Targetnya hingga lima tahun mendatang luas lahan penumpukan di IKT bisa mencapai 21,5 Ha. Saat ini terminal kami juga melayani operasional domestik dan internasional untuk kegiatan pengapalan kendaraan niaga maupun alat berat,sparepart dan sejenisnya,”ujarnya saat acara Halal Bihalal PT.IKT, di Jakarta, Rabu (20-7-2016).

Hadir pada kesempatan tersebut al: kalangan pelaku usaha dan mitra bisnis IKT, asosiasi terkait dipelabuhan Priok yakni Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta dan Angkutan Khusus Pelabuhan Organda DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut pengelola terminal khusus mobil di Pelabuhan Priom juga meluncurkan semboyan ‘IKT Tangguh’.

“Saat ini fasilitas IKT di Priok sudah menjadi terminal andalan untuk kegiatan bongkar muat dan pengapalan bagi produk dari industri otomotif domestik maupun internasional,” paparnya.

Armen menyebutkan, hingga saat ini karakteristik kegiatan distribusi produk otomotif sebanyak 39%-nya dilakukan melalui jalur transportasi laut.

Dalam kesempatan acara itu selain dilakukan santunan kepada puluhan anak yatim disekitar pelabuhan Priok serta dilakukan penandatangangan kerjasama (MoU) antara PT.IKT dengan PT.Serasi Shipping Indonesia, PT.Garasindo Automobile dan PT.Admiral Line.

MoU tersebut berkaitan dengan kerjasama pelayanan terminal dan menyiediakan lahan port stock di IKT, seta penetapan tarif pelayanan terminal cargo empty can.

Armen mengatakan, produktifitas IKT saat ini sudah mampu melayani bongkar muat 150 unit kendaraan/jam.

Dengan total aset mencapai Rp.165 milliar saat ini,kata dia, IKT juga sudah melakukan inovasi terkait layanan trucking secara elektronik/online atau mobile truck announcment (MTA) bekerjasama dengan PT. Integrasi Logistk Cipta Solusi (ILCS)-yang juga merupakan anak usaha yang didirikan oleh Pelindo II/IPC dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).

Armen mengatakan, mobile truck announcement (MTA) menjadi solusi layanan trucking yang didesain untuk pengelolaan planning operasional terminal.
“Sehingga dengan sistem ini  order truk operasional IKT menjadi lebih mudah, cepat dan real time,”ujarnya.

Dirut ILCS, Yusron Hariyadi mengatakan, aplikasi mobile ini berfungsi sebagai aplikasi pendukung Car Terminal Operating System (CarTOS) , dan merupakan aplikasi yang pertama kalinya digunakan oleh trucking company dan truck driver yang akan berkunjung ke PT. Indonesia kendaraan Terminal (IKT), di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

“Hal ini merupakan solusi tehnologi dan layanan bagi komunitas logistik Indonesia,”ujar Yusron.
Belum kompeten

Dari 2.900-an buruh bongkar muat atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang terdaftar di Pelabuhan Tanjung Priok, ternyata hanya sekitar 3% yang mengantongi sertifikat kompetensi di bidang bongkar muat.

Masih minimnya pemegang sertifikat kompetensi buruh bongkar muat di pelabuhan Priok itu sangat memengaruhi tingkat produktivitas bongkar muat maupun kepercayaan kalangan dunia usaha di Pelabuhan terutama terkait faktor keselamatan dan kecelakaan kerja.

“Padahal kewajiban sertifikasi kompetensi buruh bongkar muat di pelabuhan telah diamanatkan dalam Permenhub No:60/2014.Hal ini juga dalam rangka mendongkrak produktivitas kerja di pelabuhan dalam era persaingan masyarakat ekonomi Asean saat ini,” ujar Ketua Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Profesi Bongkar Muat Indonesia (LSP-BMI) Sodik Harjono, kepada Bisnis.com, Selasa (19/7/2016).

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No:60/2014 tentang penyelenggaran dan pengusahaan bongkar muat dari dan ke kapal, khuausnya pada pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di hidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat resmi.

“Namun hingga akhir Juli tahun ini baru sekitar 3% atau tidak lebih 100 buruh pelabuhan di Priok yang sudah mengantongi sertifikasi kompetensi bongkar muat tetsebut.Padahal di Pelabuhan Priok tercatat ada 2.900-an buruh pelabuhan,”paparnya.

Sodik mengatakan dari sekitar 3% buruh yang sudah mengantongi sertifikasi kompetensi bongkar muat itupun mayoritas merupakan buruh yang bekerja di terminal peti kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal-1 (NPCT1).

Dia mengatakan Lembaga Serifikasi Kompetenai Profesi Bongkar Muat Indonesia (LSPBMI) sebagai pemegang lisensi  Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sudah dilengkapi dengan 10 tenaga penguji ahli di bidangnya.

LSPBMi juga sudah melakukan MoU  dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang membawahi sekitar 2.000-an buruh di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini untuk melakukan sertifikasi dan uji kompetensi buruh pelabuhan.

“Direncanakan pada bulan depan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi anggota Koperasi TKBM di Priok itu bisa dilaksanakan,sehingga setidaknya hingga akhir tahun ini ada 500 TKBM lagi yang sudah tersertifikasi,” ujar dia.

 Ancaman kongesti
Pengusaha Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya menyatakan tidak keberatan jika tarif pelayanan kegiatan bongkar muat peti kemas internasional atau container handling charges (CHC) di terminal 3 pelabuhan Priok,JICT dan TPK Koja dilakukan penyeragaman.
Ketua DPC INSA Jaya, C.Alleson mengatakan kepadatan pada kegiatan delivery peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yang  terjadi setiap akhir pekan (jumat dan sabtu) di terminal 3 Pelabuhan Priok dinilai belum sampai mengakibatkan kongesti pada layanan sisi lautnya atau bongkar muat kapal internasional didermaga pelabuhan terbesar di Indonesia itu.
“Kalau mau diseragamkan seluruh tarif layanan peti kemas internasional/CHC di Priok silahkan saja,tetapi apakah itu memungkinkan karena fasilitasnya berbeda beda. Namun INSA tegaskan kondisi Priok saat ini belum sampai kongesti pada kegiatan layanan kapal di dermaga, karena yang terjadi adalah kepadatan disisi darat saat delivery karena semerawutnya pengaturan lalu lintas atau akses keluar masuk ke terminal 3 Priok,, ujarnya kepada Bisnis disela-sela acara Halal Bihalal DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta dan DPC INSA Jaya, di Jakarta, Kamis (21-7-2016).
Alleson mengatakan,INSA mendesak instansi terkait di Pelabuhan Priok dan Pelindo II selaku pengelola terminal 3 Pelabuhan Priok segera mengambil langkah antisipasi agar melakukan pengaturan lalu lintas barang yang lebih baik  guna menghindari kepadatan saat delivery barang yang bisa berpotensi kongesti pada layanan jasa kepelabuhan.
Ditempat yang sama Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Bay M.Hasani tetap memberikan ultimatum waktu sepekan kepada Pelindo II/IPC untuk membenahi kegiatan di terminal 3 Pelabuhan Priok tersebut.
“Kalau hingga pekan depan masih terjadi kepadatan disisi darat yang berpotensi kongesti pada layanan kapal dan bongkar muat, OP Tanjung Priok akan melarang kapal internasional di layani diterminal 3 Priok dan direlokasi ke terminal petikemas lainnya di Priok,”ujarnya.

Bay mengatakan,apapun alasannya kelancaran arus barang tidak boleh terganggu apalagi kondisi seperti ini terjadi berulang-ulang.

“Sudah saya sampaikan dua opsi ke Pelindo II untuk membenahi masalah di terminal 3 Priok itu,” paparnya.

Kedua opsi tersebut,imbuhnya, pertama, meminta agar Pelindo II mengatur ulang waktu layanan bongkar muat atau berthing window terhadap kapal-kapal berukuran besar yang di lakukan di terminal 3 pelabuhan Priok yakni terhadap kapal NYK Line dan Maersk Line.

NYK Line dan Maersk Line sebelumnya di layani di TPK Koja dan JICT, namun saat ini dilayani di terminal 3 pelabuhan Priok pada waktu yang bersamaan yakni pada setiap akhir pekan (Jumat dan Sabtu).

Kondisi inilah yang menyebabkan antrean dan kemacetan trucking di akses masuk pelabuhan pada setiap akhir pekan.

Bay, menyarankan kepada Pelindo II untuk menjadwal ulang pelayanan bongkar muat kedua kapal tersebut supaya tidak menggangu kegiatan ekspor impor lainnya di TPK Koja dan JICT akibat kapasitas lapangan penumpukan atau container yard di terminal 3 Pelabuhan Priok terbatas.

Adapun opsi kedua, jika jadwal berthing window kedua kapal peti kemas itu tidak memungkinkan di rubah karena sudah adanya kontrak dengan operator terminal, maka di sarankan supaya kegiatan bongkar muatnya dialihkan ke terminal peti kemas lainnya di Priok.

“Saya akan paksa dan perintahkan untuk dipindahkan layanan kapal tersebut ke terminal lain,dan OP punya kewenangan untuk itu,”tegasnya.

Wakil Dirut PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II yang mengelola fasilitas terminal 3 Priok, M.Aji mengatakan tidak mempersoalkan jika tarif layanan di terminal 3 Priok diseragamkan dengan terminal lainnya yang melayani ekspor impor.

“Tetapi kan ada mekanismenya antar penyedia dan pengguna jasa terlebih dahulu kemudian disetujui pemerintah,” ujarnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Operasi PT Pelindo II/IPC, Prasetiadi mengatakan, urusan tarif CHC di masing-masing terminal peti kemas Priok saat ini juga masih bersifat business to business (b to b).

“Tetapi tarif ditetapkan oleh Pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Pelabuhan.Jadi kalau soal penyeragaman tarif kita kembalikan ke pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.

Namun, Prasetiadi mengatakan, untuk mengurangi kepadatan di terminal 3 Pelabuhan Priok dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat akan dilakukan pengaturan lalu lintas/trafic angkutan barang pada setiap akhir pekan.

“Rata-rata setiap akhir pekan itu ada sekitar 3.500 truk pengangkut peti kemas yang masuk pelabuhan Priok secara bersamaan.Ini yang harus di antisipasi agar kegiatan delivery barang tidak terganggu,”paparnya.

Sedangkan program jangka mengenah atau ditargetkan pada triwulan ke empat tahun ini sudah diimplementasikan vehicle booking system (VBS) terhadap seluruh armada truk yang melayani pelabuhan Priok.

“Nanti semua truk yang mau ngambil dan ngantar muatan ke Priok itu harus booking dulu tidak seperti sekarang waktunya terkesan sporadis dan bersamaan.Ini yang bikin pelabuhan mampet,”ujar dia.

sumber: bisnis.com/koran-jakarta.com

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), operator Pelabuhan Tanjung Priok, diminta segera menyelesaikan persyaratan izin operasi bagi New Priok Container Terminal 1 atau terminal peti kemas Kalibaru.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan izin operasi belum keluar karena masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Saya sudah buat surat ke Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (18/7/2016).

Namun, dia yakin PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II telah memiliki dokumen tersebut, tetapi lupa dilampirkan pada saat pengajuan izin operasi.

Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M. Hasani mengaku telah meminta pihak Pelindo II untuk segera melengkapi syarat-syarat dokumen yang belum dilampirkan secepatnya.

“Kalau tidak dilengkapi nanti untuk full operation saya keberatan. Maksudnya kalau belum dilengkapi, saya tidak akan ajukan izin pengoperasiannya, berarti bisa tertunda lagi,” ungkapnya, Senin (18/7/2016).

Untuk operasi terminal peti kemas Kalibaru, dia menegaskan pihak Pelindo II harus mengajukan kepada Otoritas Pelabuhan untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala OP kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Sebenarnya, surat pengajuan izin operasi ini telah dikirimkan pada 3 Juni 2016 oleh Otoritas Pelabuhan. Akibat kekurangan surat kelengkapan, Dirjen Perhubungan Laut melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2016 yang meminta Pelindo II melengkapi lampiran beberapa dokumen yang kurang.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Pelindo II. Dalam rapat pada Jumat lalu (15/7), pihak Pelindo II telah berjanji akan segera melengkapi persyaratan dokumen tersebut pada minggu ini.

Adapun syarat yang diminta lampirannya a.l. dokumen berita acara selesainya pekerjaan pembangunan terminal, sistem pengelolaan lingkungan, sistem prosedur pelayanan terminal dan tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang mememenuhi kualifikasi dan potensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sementara itu, Direksi PT NPCT 1 yang mewakili pemegang saham pemerintah Suparjo mengatakan semua kelengkapan dokumen sudah disiapkan dan akan diserahkan besok kepada Dirjen Perhubungan Laut.

“Kebetulan besok saya dipanggil oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sudah ada dan sudah kita lengkapi. Kita siap mengajukan besok,” tegasnya.

Sebelumnya, M Qadar Zafar, Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok mengungkapkan, pada hari Jumat hingga Sabtu malam kondisinya di Tanjung Priok sangat parah dan menciptakan kongesti.

Pada hari Minggu (17/7) situasi baru mulai mencair, meskipun kemacetan masih terlihat.

“Lapangan penumpukan di Terminal 3 internasional yang terbatas menimbulkan tumpukan kontainer. Ini yang kemudian menyebabkan macet di Priok semakin parah,” katanya Senin (18/7).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” jelas Siswanto (18/7).

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat, sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal.

Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, Siswanto menambahkan, sudah banyak perusahaan pelayaran (shipping) yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri.

“Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu.

Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena pinalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

sumber: bisnis.com/kontan.co.id

 

Priok makin padat, subsidi agar dialihkan dari penumpang ke kargo

Priok makin padat, subsidi agar dialihkan dari penumpang ke kargo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Dirut Pelindo II R.J. Lino (kanan) menjelaskan soal perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6). Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan tol laut selesai dalam waktu empat tahun dengan terkoneksinya lima pelabuhan besar di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/kye/15.

Pelaku usaha forwarder dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak Otoritas Pelabuhan dan Manajemen PT Pelindo II/IPC melakukan pengaturan/tata kelola operasional yang ideal di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Forum Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M.Qadar Zafar mengatakan telah terjadi kepadatan parah atau kondisi nyaris kongesti di pelabuhan Priok pada akhir pekan ini atau tepatnya pada Jumat hingga Sabtu Malam, pekan ini (15-16 Juli 2016) dan kondisi baru bisa mencair pada Minggu pagi hari ini (17/7).

“Banyak forwarder mengeluh karena pengurusan untuk barang ekspor terlambat masuk pelabuhan begitupun pengeluaran barang impor mampet karena kondisi dilapangan padat dan truk trailer tidak bisa keluar masuk sehingga kongesti tidak bisa dihindari. Pengusaha dirugikan atas kondisi tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (17/7).

Qadar mengatakan salah satu penyebab kongesti di Priok selain mulai aktifnya kegiatan ekspor impor pascalibur lebaran juga membeludaknya kegiatan penanganan peti kemas internasional di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

“Setahu saya akses dan lapangan penumpukan di terminal 3 Priok itu terbatas kapasitasnya sehingga banyak barang yang harus dipindah lokasi penumpukan.Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan apalagi jika berbarengan dengan waktu akhir pengapalan ekapor atau closing time,” paparnya.

Pelaku usaha logistik di Priok, kata dia, berharap ada ketegasan dari OP Tanjung Priok dan Manajemen Pelindo II mengenai fasilitas terminal mana saja yang melayani kegiatan ekspor impor dan domestik.

Direktur Eksekutif The Maritim National Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok seharusnya mendesak para operator di pelabuhan itu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Pelayanan di pelabuhan tidak boleh terganggu hanya karena adanya libur bersama, karena dapat mengganggu sistem logistik di Tanah Air.

Pernyataan Siswanto tersebut menanggapi kemacetan total yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok di akhir pekan ini.

Akibat belum normalnya jam kerja para operator pelabuhan, banyak terjadi penumpukan kontainer yang mengakibatkan pelayanan menjadi semakin semrawut.

“Dalam situasi apapun layanan pelabuhan harus tetap optimal. Apalagi Tanjung Priok sebagai gerbang utama perekonomian harus tetap dijaga standar layanannya,” ujar Siswanto.

Selain jadwal kerja yang belum normal, kongesti (kemacetan) yang terjadi di Pelabuhan Priok akhir pekan ini juga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal besar yang melakukan bongkar muat kontainer.

Tercatat sejumlah kapal seperti Maersk Line dan NYK Line tengah melakukan bongkar muatan.

“Pelabuhan tidak boleh libur, apalagi Tanjung Priok yang menjadi pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Pelayanannya harus tetap dijaga untuk beroperasi 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari.

Jika operator tidak menjalankan komitmennya untuk beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan, Otoritas Pelabuhan, sebagai pemerintah, harus bertindak tegas kepada operator yang belum bekerja penuh,” tutur Siswanto.

Menurutnya, sebagai pemerintah, sudah menjadi ranah OP untuk mengatur operasional di pelabuhan untuk bekerja optimal. Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok merupakan wajah dari pelayanan logistik di Indonesia. Dengan demikian, pelabuhan tidak boleh libur atau mengurangi kinerjanya apapun alasannya.

“Pelayanan di pelabuhan itu sudah sama seperti di bandara, rumah sakit, kantor polisi, yang tidak boleh libur. Mall saja buka saat Lebaran, karena harus melayani konsumennya,” tutur Siswanto.

Dia menambahkan, kebijakan pelarangan truk melintas saat musim mudik-balik Lebaran itu tidak lazim di negara-negara lain. Hal ini akan mengganggu pengapalan barang, sehingga dampaknya akan mengganggu jadwal pelayaran.

Dengan kurang optimalnya kinerja di pelabuhan Tanjung Priok selama musim libur ini, ujarnya, sudah banyak perusahaan pelayaran yang mengeluh karena kurang terlayani ketika tiba di pelabuhan.

Shipping yang paling dirugikan apalagi perusahaan yang berasal dari luar negeri. “Perusahaan shipping ini berasal dari zona waktu yang berbeda. Jika terhambat di salah satu pelabuhan, akan mengganggu kinerja kapal itu. Shipping harus tepat waktu, perusahaan pelayaran akan terkena finalti dari pemilik barang yakni dapat beralih ke perusahaan pelayaran lainnya. Ini tentunya sangat merugikan shipping,” ujar Siswanto.

Sementara itu, Kepala OP Tanjung Priok Bay Hasani mengatakan instansi dan stakeholder terkait sudah melakukan pengaturan dilapangan demi kelancaran layanan ekspor impor pasca lebaran.

“Saya memang dapat informasi terjadi kepadatan namun tidak sampai terjadi kongesti.Ini karena kondisi pasca libur lebaran,mudah-mudahan awal pekan depan sudah normal kembali,” ujarnya.

Subsidi agar dialihkan ke barang

Asosiasi Logistik Indonesia mengimbau pemerintah untuk serius mengoperasikan tol laut dan menyarankan agar subsidi jalur tersebut lebih dioptimalkan guna menurunkan biaya logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan subsidi untuk tol laut menunjukkan minimnya dana infrastruktur yang dimilikin pemerintah. Hal itu berbanding terbalik dengan banyaknya proyek infrastruktur yang disusun oleh pemerintah.

“Sekarang pemerintah tidak menaikkan subsidi atau bahkan mencabut subsidi tol laut, itu menunjukkan postur pendanaan proyek infrastruktur kita sebenarnya terbatas, sementara pemerintah tidak menyusun program prioritas untuk perbaikan logistik secara matang,” ungkap Zaldy kepada Bisnis, Minggu (17/7).

Di lain pihak, Zaldy menyatakan banyak investor asing yang menahan investasi pada sektor kepelabuhanan karena masih menunggu arah prioritas pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Sekarang pemerintah harus jelas memilih mau membangun logistik di darat atau di laut, kalau mau semua sektor dibangun sia-sia, karena realistis saja uangnya tidak ada,” jelas Zaldy.

Sebelumnya, dalam rapat evaluasi tol laut di Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI menegaskan pemerintah ingin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) untuk subsidi dan bantuan dana program Tol Laut lebih tepat sasaran.

“Terkait subsidi pengadaan kapal yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pengangkutan di masa depan dan juga kebutuhan kita untuk mengurangi harga di wilayah Timur atau wilayah yang sulit dijangkau, maka kami lebih ingin atau lebih tepat bukan menambah subsidinya,” ujar Bambang dalam konferensi pers Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Tol Laut, Mei 2016 lalu.

Bambang mencontohkan, dukungan dana untuk angkutan laut sebagian besar masih dialokasikan ke angkutan laut penumpang. Padahal saat ini peran transportasi udara dan angkutan barang melalui moda laut semakin besar. Hal itu mendorong pemerintah mengurangi porsi dana bantuan atau subsidi angkutan penumpang serta mengalihkan dananya ke angkutan barang dan ternak.

sumber:  bisnis.com

BPS yakin harga daging tak akan turun meski impor kerbau India

Pemerintah berencana akan melakukan impor daging kerbau dari India. Apabila tak ada hambatan, bulan ini daging kerbau impor akan mulai dijual dengan harga Rp60 ribu per kg.  Pemerintah pun telah menugaskan Perum Bulog mendatangkan 10.000 daging kerbau impor dengan tujuan mampu menekan lonjakan harga daging sapi. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih bertengger di atas Rp100.000 per kg.  Namun, kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak pada penurunan harga daging sapi. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, impor daging kerbau ini tidak akan berdampak langsung terhadap penurunan harga daging sapi. Penyebabnya adalah tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi daging kerbau ini.  [Baca juga: Bulan Ini, Daging Kerbau Impor Mulai Dijual Seharga Rp60 Ribu]  "Konsumsi kerbau kan enggak banyak, paling hanya di Jawa Tengah. Jadi enggak signifikan," kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/7/2016).  Menurut Sasmito, pemerintah seharusnya harus lebih mewaspadai daging ayam dibandingkan daging sapi. Sebab, konsumsi daging ayam ini selalu meningkat pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada daging sapi.  "Kita yang paling besar itu konsumsi ayam. Ayam ini juga banyak dari luar seperti Thailand. Ini juga harus diperhatikan harganya," tutupnya.

Pemerintah berencana akan melakukan impor daging kerbau dari India. Apabila tak ada hambatan, bulan ini daging kerbau impor akan mulai dijual dengan harga Rp60 ribu per kg.

Pemerintah pun telah menugaskan Perum Bulog mendatangkan 10.000 daging kerbau impor dengan tujuan mampu menekan lonjakan harga daging sapi. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih bertengger di atas Rp100.000 per kg.

Namun, kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak pada penurunan harga daging sapi.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, impor daging kerbau ini tidak akan berdampak langsung terhadap penurunan harga daging sapi. Penyebabnya adalah tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi daging kerbau ini.

“Konsumsi kerbau kan enggak banyak, paling hanya di Jawa Tengah. Jadi enggak signifikan,” kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/7/2016).

Menurut Sasmito, pemerintah seharusnya harus lebih mewaspadai daging ayam dibandingkan daging sapi. Sebab, konsumsi daging ayam ini selalu meningkat pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada daging sapi.

“Kita yang paling besar itu konsumsi ayam. Ayam ini juga banyak dari luar seperti Thailand. Ini juga harus diperhatikan harganya,” tutupnya.

Usul revisi UU

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Amran ingin agar revisi UU itu membolehkan impor sapi siap potong.

“Kami usulkan UU ini direvisi,” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (14/7/2016).

Saat ini, UU itu tidak memperbolehkan pemerintah mengimpor sapi siap potong. Pemerintah hanya boleh mengimpor sapi bakalan atau sapi yang mesti melalui proses penggemukan terlebih dahulu di dalam negeri.

Awalnya, tujuan UU itu dibuat adalah untuk menjaga harga daging sapi tetap terjangkau. Selain itu, agar impor sapi tidak mematikan peternak lokal.

Namun, menurut Amran, yang terjadi kini, sapi-sapi bakalan malah lebih mahal daripada sapi siap potong.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya,” ujar Amran.

Amran memastikan, jika UU tersebut direvisi dan pemerintah diperbolehkan mengimpor sapi siap potong, kebijakan itu tidak akan mematikan peternak lokal.

“Kami akan tetap melindungi peternak kecil. Impor itu diisi di Jabodetabek dulu, jumlahnya itu 90 persen. NTT dan NTB tidak mungkin kami kirimi sapi impor, di sana lumbung sapi kok. Jadi impor ini diprioritaskan di Jabodetabek,” ujar Amran.

Amran menegaskan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan swasembada protein. Oleh sebab itu, impor sapi siap potong sekaligus menggenjot konsumsi protein selain daging, merupakan aksi jangka pendek.

Presiden geram

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terhadap satu undang-undang dan satu peraturan menteri pertanian yang dinilai menghambat perkembangan peternakan, serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan harga daging di pasar menjadi lebih mahal.

“Ini tidak betul, ada peraturan seperti ini, dan harus segera direvisi. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membeli daging dengan harga mahal dan tidak kompetitif,” kata Presiden Jokowi sambil menunjukkan dua foto kopi peraturan itu kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan sejumlah redaktur media massa, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan juru bicara Johan Budi.

Presiden tidak bersedia menyebutkan peraturan apa yang dimaksud. “Nanti biar Pak Menteri Pertanian yang menjelaskan,” katanya.

Dikatakannya, saat ini penguasaan peternakan, khususnya sapi dan daging sapi, sangat luar biasa karena sudah dikuasai oleh sejumlah pihak mulai dari hulu ke hilir hingga ke kapal.

Saat ini banyak peraturan, menurut Presiden Jokowi, sangat tidak masuk akal, seperti adanya ketentuan larangan impor sapi siap potong, sementara sapi bakalan siap impor.

“Harusnya kan sapi bakalan dan sapi siap potong boleh diimpor. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu?,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dalam waktu dekat akan merevisi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan peternakan di Indonesia sehingga untuk mencegah monopoli pihak tertentu sehingga bisa terjadi suatu persaingan yang adil.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mempertanyakan alasan dilarangnya impor jeroan sapi karena dianggap berasal dari ternak sapi yang tidak sehat di negara asalnya.

Lha wong jeroan yang diimpor juga berasal dari sapi yang kita impor dari negara sama. Masa’ di negara asal jeroan mengandung penyakit lalu tiba di Indonesia tidak mengandung penyakit? Aneh-aneh saja,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Amran, apabila dua peraturan tersebut direvisi, maka sejumlah harga sapi, daging dan jeroan bisa alami penurunan cukup signifikan.

Dia memperkirakan, dampak adanya revisi, maka harga sapi siap potong yang saat ini senilai Rp27.000 per kilogram dan sapi bakalan yang saat ini Rp40.000 per kilogram akan turun masing-masing 33 persen.

Demikian juga harga daging sapi dipasaran yang saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram hingga Rp120.000 per kilogram, dengan adanya revisi dua peraturan bisa turun menjadi Rp75.000 per kilogram, ujarnya.

Untuk harga jeroan yang sekarang ini harganya Rp60.000 per kilogram bisa turun menjadi Rp20.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram, jika peraturan itu aturannya direvisi, demikian Amran Sulaiman.

Feedloter perlu dicarikan saingan

Pemerintah telah membuka ‘keran’ impor daging sapi beku untuk memangkas turun harga daging sapi, namun harga daging sapi segar rupanya belum juga bergeming dan tetap di atas Rp 100.000/kg.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menyebut harga daging segar yang masih tinggi dipicu oleh tidak efisiennya industri penggemukan sapi (feedloter).

“Kenapa tidak efisien, bagaimana bisa turun kalau harga sapi hidup dari feedloter masih Rp 43.000/kg, karena feedloter yang banyak jumlahnya ini sebenarnya mengerucut hanya dikuasai segelintir pemain. Nggak ada pesaing ini feedloter,” ujarnya kepada detikFinance, Jumat (15/7/2016).

Menurut Syarkawi, kebijakan pemerintah dinilai sangat tepat untuk melakukan impor daging sapi beku secara luas, kemudian daging kerbau India, jeroan, sampai yang terbaru berupa revisi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang akan mengizinkan impor sapi siap potong.

“Ada sapi siap potong, daging beku, dan kerbau ini menciptakan pesaing bagi feedloter. Supaya mereka juga terdorong lebih efisien dalam proses penggemukan. Kalau andalkan kondisi saat ini tanpa impor, mimpi daging bisa turun. Orang Presiden bilang sendiri swasembada paling cepat 9-10 tahun, itu juga kalau konsisten programnya,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, pengusaha juga tak bisa disalahkan sendiri atas ketidakefisienan proses penggemukan sapi di dalam negeri.

“Banyak pungutan buat feedloter sejak dari pelabuhan seperti bea masuk, karantina, dan sebagainya. Kemudian aturan kuota impor ditetapkan per tiga bulan, harusnya setahun sekali, sehingga feedloter bisa fleksibel mengimpor sapi dari luar,” ungkap Syarkawi.

Selain itu, sambungnya, utak-atik aturan impor tak akan sukses jika kemudian tata niaga yang terbentuk baru dengan daging impor masih dikuasai pemain-pemain lama.

“Nah ini yang kita juga akan awasi, pemain-pemain yang dapat kuota harus fair. Jangan seperti sekarang, beda perusahaan pemilik sama, atau owner beda dan perusahaan beda, tapi yang modalin orangnya sama. Akhirnya kuota hanya dikuasai segelintir pemain. Itu yang kita amati dari sidang kartel yang lalu,” kata Syarkawi.

sumber: okezone.com/detik.com/kompas.com/Antara

 

Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah
Kebijakan impor jeroan sapi ditolak, aturan masih bisa dirubah

Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan untuk mengimpor daging sapi kategori secondary cut dan jeroan. Impor ini dilakukan untuk menekan harga daging sapi yang tak kunjung turun. YLKI menolak  keputusan impor jeroan  itu.

“Impor dilakukan tidak lagi menggunakan pola country base tapi zona base. Karena itu, kami menolak impor jeroan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Pos Kota, Rabu (13/7).

Selain merugikan konsumen,  impor daging jenis jeroan juga adalah bentuk kebijakan yang merendahkan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab, jeroan di negara Eropa justru untuk pakan anjing, dan tidak layak dikonsumsi untuk manusia.

Impor daging jenis jeroan merugikan konsumen, karena kandungan residu hormon pada jeroan sapi di negara yg membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Sehingga, tidak layak untuk konsumsi, karena membahayakan kesehatan manusia.

Apalagi di beberapa negara jerohan sapi diperlakukan sebagai sampah dan hanya membolehkan ekspor jeroan sapi hanya untuk keperluan konsumsi non manusia (do not human consumtion). Jadi, silakan pemerintah impor jeroan tapi bukan untuk konsumsi manusia.

Yang terpenting diketahui, lanjut Tulus, impor jeroan sapi berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen berupa pertumbuhan tidak normal, karena kandungan hormannya sangat tinggi.

Ia meminta pemerintah jangan mengalihkan ketidakmampuannya menurunkan harga daging sapi dengan cara impor jeroan! “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli/mengonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor karena membahayakan kesehatan manusia,” ujarnya.

Tak relevan

“Dulu dilarang impor jeroan alasannya karena jeroan makanan anjing dan kucing, bukan makanan manusia, impor jeroan dilarang karena dianggap merendahkan martabat dan harga diri bangsa, kok sekarang dibuka?” Ketua umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas kepada detikFinance, Rabu (13/7/2016).

Menurut Thomas, selama ini pemerintah melarang impor jeroan karena alasan harga diri bangsa. Padahal, menurutnya, hal tersebut tak ada kaitannya.

“Mana ada harga diri bangsa diukur dari apa yang kita makan. Itu nggak ada kaitannya harga diri jatuh karena makanan yang dimakan,” tambahnya.

Dia mencontohkan, orang Perancis terkenal hobi mengonsumsi bekicot. Namun, di Indonesia, bekicot jarang peminatnya.

“Anda mau makan daging bekicot? Nggak mau kan? Orang sini tak mau makan bekicot, lah di supermarket Perancis bekicot jadi barang mahal. Berarti orang Perancis makan bekicot harga dirinya jatuh dong?” tandas Thomas.

“Orang China apa saja jadi makanan, toh martabat dan harga diri mereka nggak jatuh. Malah kita yang menghina bangsa sendiri, kaya dulu ada kebijakan raskin, beras buat orang miskin,” lanjutnya.

Sebelumnya, jeroan sapi jadi salah satu komoditas yang bisa diimpor menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2011.

Namun kemudian jeroan dilarang diimpor pada tahun lalu oleh Menteri Perdagangan saat itu, Rachmat Gobel, dan juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Alasan keduanya, karena impor jeroan dianggap menjatuhkan harga diri bangsa karena jeroan merupakan makanan hewan.

Hanya sementara

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan pembukaan ‘keran’ impor jeroan merupakan kebijakan sementara. Program jangka panjang berupa swasembada daging, menurutnya, masih tetap sesuai koridor.

“Pertimbangannya, tentu setiap aturan bisa diubah sesuai situasi dan kondisi. Dulu (jeroan) dibatasi, bahkan tidak diizinkan. Dengan dibuka (impor) karena memang kenyataan daging nggak bisa dipenuhi,” ujarnya kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Sebagaimana keluarnya larangan impor jeroan pada tahun lalu, jelas Agung, jeroan impor bisa dilarang kembali jika kebutuhan daging sapi, baik beku maupun segar sudah tercukupi.

“Yang jelas aturan bisa berubah sesuai kondisi. Bisa saja tahun depan kita larang lagi sesuai situasional. Seperti jagung tahun lalu kita tak bisa larang impor, sekarang kita bisa katakan untuk menutup impor karena produksi cukup,” ucap Agung.

Dia mengungkapkan, program swasembada dalam jangka panjang masih terus dikebut, seperti inseminasi buatan, impor indukan sapi, dan sentra peternakan rakyat (SPR).

“Siapa yang mau impor kalau bisa mencukupi sendiri, kebijakan impor kita tetap akan mengurangi kuota setiap tahun. Inseminasi buatan, SPR, dan pulau karantina untuk impor indukan tetap sesuai target 2019. Semua tetap jalan terus,” pungkas Agung.

sumber: poskotanews.com/detik.com

 

BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi

BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi
BUMN & BUMD diuntungkan dari impor daging sapi

Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) melihat intervensi pengendalian harga daging sapi yang dilakukan pemerintah dengan membuka keran impor merupakan bentuk cari untung.

Ketua Bidang Ekspor Impor APDI Asnawi mengatakan, bila ditanyakan apakah harga daging sapi bisa Rp80.000 per kg secara logika memang bisa. Pasalnya, harga Rp80.000 per kg adalah harga pemerintah dengan cara impor daging sapi beku.

“Jadi jelas mungkin. Secara logika berdagang itu kan bisnis dan tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan. Karena ini (impor) bisnis nonsense kalau enggak ada untungnya,” tutur Asnawi saat dihubungi Okezone.

Dirinya mencontohkan, ketika mengimpor daging sapi beku dari India, kisaran harga Rp45.000-Rp55.000 per kg dengan segala macam hitungan maksimal harga itu dijual Rp60.000 per kg. Kemudian, daging sapi beku dari Australia rata-rata Rp63.000-Rp73.000 per kg.

“Bila pemerintah jual Rp80.000 per kg jelas bisa dan apakah ini menguntungkan jual jenis daging sapi beku, jelas menguntungkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam menstabilkan harga daging nasional selama 2016, pemerintah memutuskan membuka keran impor daging sapi beku sebanyak 27.400 ton.

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak Rp10.000 ton, PT Berdikari 5 ribu ton dan PT Darmajaya (BUMND DKI Jakarta) 500 ton dan sisanya swasta.

Tak halal

Keinginan pemerintah untuk menekan harga daging sapi hingga mencapai Rp 80 ribu per kilogram dengan mengimpor daging beku justru membuat sebagian masyarakat resah. Selain kualitas, kehalalan cara menyembelih sapi juga membuat masyarakat khawatir.

Ita salah satunya, ibu rumah tangga asal Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, mengaku khawatir proses penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. ”Katanya murah, tapi apa iya itu halal. Takutnya penyembelihan sapinya tidak sesuai syariat Islam,” ujarnya, Sabtu (11/6) siang.

Baginya, daging segar akan lebih enak bila dibandingkan dengan daging beku. ”Jelas enak daging segarlah menurut saya, mungkin daging seperti itu lebih cocok untuk dibuat makanan kemasan seperti sosis atau mungkin nugget,” tuturnya.

Ungkapan serupa juga dikatakan Maruwan. Penjual bakso khas Solo ini juga tetap memilih daging segar bila dibandingkan dengan daging beku impor. ”Masih tetap enak daging segar, lebih baik mahal sedikit tapi tapi kita tidak kehilangan pelanggan,” katanya.

Harga daging di Pangkalan Banteng memang sudah turun tipis menjadi Rp 125 ribu per kilogram, namun pihaknya berharap harga daging bisa kembali seperti dulu di kisaran Rp 115 ribu per kilogram. ”Di Kalimantan untuk harga Rp 80 ribu per kilogram akan sulit, idealnya Rp 115 ribu sudah cukup bagi kita,” harapnya.

Terkait masalah diragukannya kehalalan daging sapi impor, Kepala Seksi (kasi) Pengembangan Produksi Ternak Distanak Kobar Dedi Mulyadi menjelaskan, pemerintah pasti melakukan cek lapangan dan sangat mungkin di klausul perjanjian impor daging itu disertakan tata cara penyembelihan sapi secara halal.

”Kalau masalah kehalalannya tentu pemerintah sudah memikirkan hal itu. Dan setahu saya daging impor itu dari Australia. Di sana juga sudah ada semacam MUI yang melakukan verifikasi terkait kehalalan daging dan juga cara penyembelihannya sesuai syariat Islam,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, masyarakat tidak perlu resah. Peluang Kobar untuk mendapatkan jatah daging beku impor sangatlah kecil. ”Informasi yang saya terima, sepertinya hanya sampai provinsi saja (Palangka Raya). Kalau di Kobar belum tentu dapat,” katanya.

Tolak daging impor

Pedagang pasar Pagi Pemalang menolak masuknya daging sapi impor ke pasar tersebut lantaran akan mengganggu penjualan daging sapi lokal.

Daging sapi impor, menurut beberapa pedagang, juga bisa membuat pelanggan mereka kecewa lantaran kualitasnya tidak lebih baik dari daging sapi lokal. Heru, salah satu pedagang daging Pasar Pagi mengatakan, beberapa pedagang sudah kedatangan pemasok daging sapi impor sejak adanya berita mengenai impor daging sapi dan sapi bakalan oleh pemerintah. ” Pemasoknya sudah datang kemarin untuk menawarkan daging sapi impor, tapi kami menolak,” ujarnya.

Menurut dia, daging sapi impor tidak bisa dipajang dengan cara digantung ataupun diletakkan di meja dagang. Daging sapi impor membutuhkan alat pendingin karena lebih cepat membusuk. ” Daging sapi impor juga mengandung banyak air sehingga apabila digantung ataupun ditaruh di meja maka meja dan lantai akan basah oleh air sehingga los dagangan tidak sehat,” terangnya.

Selain itu, warna daging sapi impor juga tidak menarik lantaran pucat, berbeda dari daging sapi lokal yang warnanya lebih segar. Daging sapi impor juga mudah dikerubuti lalat sehingga pembeli akan merasa jijik.

Tidak mau jual

Selain itu, pada saat dimasak, misalnya untuk dibuat bakso, daging sapi impor tidak bisa dibentuk bulat-bulat sebagaimana umumnya bakso.

Karena itu, banyak pedagang yang tidak mau menjual daging tersebut apalagi sebagian besar pembelinya adalah pedagang bakso. Di Pasar Pagi, los daging bangunannya berbeda dari los pada umumnya, berkesan lebih eksklusif. Menurut Heru, karena los daging harus sehat dan menarik.

Karena itu, meja yang digunakan terbuat dari keramik agar lebih mudah dibersihkan dan tidak bau. Setiap hari di pasar tersebut Heru mampu menjual daging sapi lokal 2,5 kuintal. Harga daging sapi beragam bergantung pada campurannya.

Daging sapi yang mengandung banyak tulang dijual mulai Rp 60.000, sedangkan daging murni Rp 110.000-Rp 120.000.

Kepala Pelaksana Tugas Pasar Pagi Pemalang Nuradi saat dihubungi mengatakan, sampai Sabtu (11/6) kemarin daging sapi impor belum masuk ke pasar tersebut.

” Tidak ada daging impor di Pasar Pagi, adanya daging sapi lokal dengan harga rata-rata Rp 115.000,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

sumber: suaramerdeka.com/procal.co/okezone.com

 

MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor

MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor
MEA dicurigai hanya modus agar RI perbesar impor

Bangsa Indonesia harus berani menolak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dicurigai, penerapan MEA hanyalah modus agar Indonesia memperbesar semangat impor barang.

“Semangat impor harus mulai kita kurangi. Kita harus mulai berpikir mampu memproduksi apapun di Indonesia,” tegas Ketua Komisi IV, Edi Prabowo, ketika ditemui di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui bersama, pembentukan pasar tunggal yang berlaku mulai Januari tahun ini tersebut memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara yang sepakat dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau MEA sehingga kompetisi akan makin ketat.

MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara dan akuntan.

Namun, kader Partai Gerindra ini mengatakan, undang-undang pangan Indonesia mengatur perlindungan pada petani dalam negeri dan juga menerapkan ketahanan pangan sebagai bagian pertahanan negara.

“Pasar kita besar. MEA sebaiknya tidak usah kita ikuti. Bagi saya dan Gerindra, enggak jelas (MEA). Dari dulu kami sarankan tidak ikut, demi lindungi pasar dalam negeri, petani kita, melindungi pedagang kita,” ucapnya.

“Saya pikir kita belum siap dengan MEA. Sekarang urusan paling berat, menjaga kedaulatan pangan dalam negeri,” lanjut Edi.

Dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri, pemerintah harus hadir dalam sistem distribusi pangan. Politisi Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu pernah terjadi kelangkaan bawang merah.

Ketika itu, pemerintah serta-merta berniat melakukan impor bawang merah. Sementara pada saat yang sama di Provinsi Jawa Barat terjadi surplus bawang merah.

Karena Pemda Jabar tanggap, mereka kemudian melaporkan surplus yang terjadi di daerahnya ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementrian Perdagangan. Mendapat laporan Pemda Jabar, pemerintah yang tadinya berniat mengimpor bawang merah akhirnya membatalkannya.

“Seperti itu berarti uang kita tidak lari, devisa kita tidak kabur. Larinya ke mana, larinya ke kita juga. MEA itu sebaiknya tidak kita ikuti,” tekannya.

Ekspor kerupuk

Kerupuk tak hanya populer dan digemari orang Indonesia saja.

Buktinya, masyarakat negeri ginseng Korea memesan kerupuk udang dan negeri tirai bambu China memesan kerupuk ikan.

Pesanan kerupuk dua negara tersebut mencapai total transaksi senilai 950 ribu dollar AS atau Rp 12,90 miliar (kurs Rp 13.580,50 per dollar AS).

Pesanan kerupuk dari kedua negara itu terjadi dalam pameran makanan dan minuman (mamin) Asia THAIFEX 2016 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 25-29 Mei 2016.

Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Perindustrian bersinergi di pameran mamin terbesar di Asia ini.

“Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, PT Indonesia Selamat Sejahtera mendapat pesanan kerupuk udang 15 kontainer dari RRT dan 20 kontainer kerupuk ikan dari Korea,” kata Atase Perdagangan Bangkok Rita Tri Mutiawati, melalui siaran pers ke Kompas.com.

Pameran ini dianggap sangat penting bagi produk-produk mamin Indonesia. Menurut Rita, Thailand merupakan ekportir produk halal ke-5 di dunia.

“THAIFEX merupakan pintu ekspor mamin ke pasar negara lain. Peluang ini tidak boleh disia-siakan untuk produsen produk mamin Indonesia,” jelas Rita.

Rita menambahkan, tidak hanya kerupuk Indonesia yang laris di THAIFEX 2016. Beberapa perusahaan partisipan juga sukses menggaet buyer dan distributor.

Produk seafood PT Fresh On Time mendapat buyer dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Eropa. Produk ikan dan udang PT Medan Tropical mendapat distributor untuk Thailand dan Eropa.

Sementara Everlife mendapat distributor untuk Thailand dan Malaysia serta akan membuka kantor cabang di Thailand. Sedangkan untuk Kemenperin, mendapat distributor untuk wilayah ASEAN, china, dan Korea.

Paviliun Indonesia mengakomodasi 41 perusahaan, antara lain 21 perusahaan dari Kemenperin, 10 perusahaan dari Atdag Bangkok, 4 perusahaan dari Disperindag Jawa Tengah, dan 6 perusahaan mandiri Indonesia.

Kesepuluh perusahaan dari Atdag Bangkok yaitu PT Medan Tropical Canning; CV UD Utami; PT Bintang Kupu–Kupu; Uil Coffee Roastery; PT Gunung Subur; PT Fresh On Time Seafood; CV Aldanah Mas, PT Enerlife Pte Ltd; PT Medan Tropical Canning & Frozen Industry, dan La Mente Indonesia.

Perusahaan-perushaan ini memamerkan abon, seafood, bumbu masak instan, produk confectionery, sambal, kopi, obat herbal, biskuit, makanan ringan, wafer, teh hijau, dan kacang mede.

THAIFEX 2016 diselenggarakan oleh Koelnmesse Pte. Ltd bekerja sama dengan Department of International Trade Promotion (DITP), The Thai Chamber of Commerce (TCC), dan Expolink Global Network Limited dalam area seluas 80 ribu m2.

Tahun ini, THAIFEX mengambil tema “World Of Food Asia“. Lebih dari 955 perusahaan dari 37 negara turut berpartisipasi dalam THAIFEX 2016. Selain itu, 964 perusahaan lokal juga tidak ketinggalan unjuk gigi.

Selain pameran, juga dilaksanakan one-to-one business matching antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Thailand, Chamber Of Commerce Thailand, dan perusahaan asal negara lain.

Perdagangan Indonesia-Thailand    

Pada 2015, perdagangan Indonesia-Thailand didominasi impor senilai 12,7 miliar dollar. Untuk ekspor produk makanan pada periode Januari-April 2016, tercatat sekitar 8,49 juta dollar ASdan menunjukkan peningkatan.

Meskipun demikian, total perdagangan Indonesia-Thailand cenderung fluktuatif dengan tren positif sebesar 30 persen selama lima tahun terakhir.

Dengan target ekspor makanan olahan sebesar 183,2 juta dollar AS atau tumbuh 4,21 persen, diharapkan defisit perdagangan Indonesia-Thailand dapat berkurang pada 2016.

Perang pangan

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Tak salah bila disebut-sebut kekayaan alam Indonesia tersebut menjadi incaran negara asing.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ancaman asing tersebut telah disadari oleh presiden-presiden Indonesia mulai dari jaman Presiden Soekarno dulu.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat memberi pembekalan kepada peserta Apel Mitra Informasi Garuda Sewasana di Bogor, dalam siaran pers Puspen TNI yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016).

“Itu semua, sekarang sudah menjadi kenyataan. Dengan demikian, maka kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan oleh negara-negara asing,” kata Gatot.

“Perang ke depan adalah perang pangan, air dan energi, diistilahkan perang ekonomi dan lokasinya di Indonesia, inilah ancaman bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gatot, pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan pasokan pangan, air, dan energi. Ia memprediksi energi akan habis pada 2043. Kondisi tersebutlah yang dapat memicu perang di masa depan.

“Ke depan, energi itu bisa digantikan dengan hayati dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,” ujarnya.

Acara pembekalan tersebut turut dihadiri Dankodiklat TNI AD, Pangdam III/Slw, para Asisten Mabes TNI dan Angkatan serta Kapuspen TNI.

sumber: sumutdaily.com/kompas.com/detik.com

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

 

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Sterilisasi DKT wajibkan stiker pada kargo udara

Pengusaha jasa titipan dan freight forwarder mengeluhkan tidak adanya sosialisasi atas Surat Edaran dari PT Angkasa Pura II terkait tata tertib memasuki Daerah Keamanan Terbatas Terminal Kargo pada 17 Mei 2016 yang menimbulkan gangguan proses pengiriman barang.

Suharso, Shipping Manager PT Pan Brothers Tbk. yang berlokasi di Boyolali, Sragen, Jawa Tengah mengeluhkan barang yang dikirimkan melalui truk-nya mendapatkan larangan masuk ke lini satu Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Terminal Kargo pada Senin, (23/5/2016) dengan alasan tidak memiliki pass atau stiker.

“Angkasa Pura baru memberlakukan aturan itu pada 17 Mei 2016, padahal aturan ini sudah lama ada tetapi tidak ada sosialisasi dan implementasi yang baik. Kami memandang aturan ini menjadi tidak konsisten karena angkutan selama ini dibiarkan bebas masuk kesana sekarang tiba-tiba diatur lagi tanpa sosialisasi,” keluh Suharso kepada Bisnis, Selasa (24/5/2016).

Koordinator Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Tangerang ini menyatakan pekan lalu pada tanggal 17–19 Mei 2016 memang tengah dilakukan audit dari European Union (EU) di Bandara Soekarno Hatta. Audit tersebut membuat Angkasa Pura II (AP II) dan Otoritas Bandara lekas-lekas mengetatkan kembali aturan yang sebanrnya sudah diberlakukan sejak 2015.

“Sebelum audit EU, aturan itu tak terlalu tegas. Otomatis pelaku usaha dari luar Jakarta atau yang tidak memiliki gudang di kawasan kargo Soetta jadi kelimpungan, ini secara otomatis mengganggu arus logistik akibat penundaan ekspor-impor kami,” terang Suharso.

Suharso mengakui ketergesaan ini membuatnya juga harus segera menghubungi klien truk untuk mengurus izin pass masuk ke lini satu. Dia juga mengimbau jika aturan tersebut ingin diberlakukan dengan baik, seharusnya ada mekanisme ideal bagaimana mendaftarkan truk atau mobil masuk ke kawasan kargo.

Suharso menolak jika aturan hanya mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu adalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta. Hal itu dipandang tidak adil bagi perusahaan lain yang berlokasi di luar kota Jakarta.

“Otoritas Bandara harus memikirkan implikasi dari kecerobohan implementasi aturan ini. Harusnya ada sosialisasi dengan waktu yang cukup, tidak dadakan. Otoritas Bandara juga harus menjamin apakah pass itu bisa mengamankan lini satu dengan steril? Kami dukung aturan asal jangan mengacaukan rantai logistik,” tutur Suharso.

Suharso mengingatkan kecerobohan pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta membuat kerugian bagi perusahaan. “Perusahaan saya tentu merugi, karena harus menunggu proses pembuatan pass, kalau lama barang harus dititip dan ada biaya sewa gudang, biaya sewa gudang per malam sekitar Rp1.250 per kilo,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno-Hatta Arman Yahya menyatakan AP II dan Otoritas Bandara seharusnya tidak melakukan diskriminasi dengan mengizinkan truk yang bisa masuk ke lini satu hanyalah truk dari perusahaan kargo yang berlokasi di Soetta.

“Hal itu diskriminasi namanya, harusnya ada pilihan yang diberikan bagi perusahaan di luar kawasan Soetta juga,” tutur Arman.

Hal senada juga dialami oleh Hari Sugiandi, pemilik PT Rush Cargo Nusantara. Kepada Bisnis, Hari menceritakan pihaknya mengalami kesulitan untuk memasukkan barang ke lini satu pada Selasa, 24 Mei 2016, akibat tidak ada sosialisasi aturan pass atau stiker masuk ke DKT.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Herson mengatakan aturan dengan Surat Edaran (SE) Nomor PEN.12.03./00.16.3/05/2016/0010 itu sudah lama diberlakukan.

Pasalnya SE tentang Tata Tertib Memasuki Kawasan DKT di Area Terminal Kargos sebelumnya bernomor 12.03/00.16.3/09/2015/1156 dikeluarkan pada 28 September 2015 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2015. SE itu sudah menyebutkan aturan tersebut disusun sesuai Peraturan Menteri No.33/2015 tentang pengendalian jalan masuk (access control) ke DKT.

“Tanda izin masuk berupa stiker bagi kendaraan pribadi maupun pengangkut kargo dan pos itu sudah lama. Mungkin implementasinya belum optimal. Saya juga yang sebelumnya sebagai Otban di Kualanamu kaget dan risih karena aturan itu di Soetta tidak terimplementasi dengan baik,” ungkap Herson.

Herson yang baru resmi menjadi Kepala Otban Soetta sejak 19 Mei 2016 lalu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisais kepada semua stakeholder terkait tentang implementasi aturan tersebut secara lebih serius.

“Kami menyambut baik kritik dari audit European Union bahwa area lini satu itu harus steril. Kami jadi mendapatkan PR bahwa yang terjadi di gudang kargo bandara Soekarno Hatta ini belum sesuai dengan aturan internasional dan kami akan berusaha memperbaiki dengan implementasi serius,” tambahnya.

Herson mengakui kritik dari pihak European Union sangat penting mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki era Open Sky, oleh sebab itu pengelola bandara harus memperhatikan sterilisasi kawasan dengan baik.

“Saya mau semua ini dibereskan, terutama soal tatanan kargo. Karena selanjutnya akan ada pengiriman barang keluar negeri, akan sulit pihak luar negeri menerima barang dari Jakarta kalau DKT tidak steril, makanya kami undang Uni Eropa dan ICAO melalukan audit,” jelasnya.

sumber: bisnis.com