Diskon 35% Tarif Handling Peti Kemas di Pelindo III

 

SURABAYA (Alfijak): Perusahaan pelayaran mendapatkan diskon tarif handling (penanganan) peti kemas transshipment (alih pengapalan) antar-terminal di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 35%, menyusul penerapan tarif khusus di pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia III itu.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebenarnya sudah memberlakukan tarif khusus di Tanjung Perak, tetapi baru diterapkan di satu terminal saja. Dengan kebijakan baru ini, tarif handling peti kemas di pelabuhan itu menjadi 65% dari tarif normal (paket handling peti kemas domestik).

“Pemangkasan tarif ini sebagai bentuk komitmen Pelindo III dalam menekan biaya logistik nasional dan pemenuhan tugas sebagai agen pembangunan,” kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung pada acara Kerjasama Pelindo III dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat Konektivitas dan Penyederhanaan Sistem Pembayaran (Single Billing) di Surabaya, Senin (14/1).

Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Perak saat ini mengemban peran sebagai penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia sehingga menjadi transshipment port peti kemas domestik.

Dengan tarif khusus itu, tutur Doso, perusahaan pelayaran mendapat diskon handling peti kemas transhipment sebesar 35%. “Ini baru diberlakukan di lingkungan Pelindo III atau bisa disebut sebagai yang pertama di pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Doso, peti kemas transhipment di Tanjung Perak berasal dari wilayah Sumatera, Jakarta, dan sekitarnya.  Ada juga dari Kalimantan yang selanjutnya akan diangkut ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebaliknya.

“Dengan meningkatnya arus peti kemas transshipment domestik, Pelabuhan Tanjung Perak semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghubung wilayah Indonesia bagian barat dan timur, dengan didukung sekitar 72 rute pelayaran peti kemas domestik,” jelas Doso.

Berdasarkan data Pelindo III, selama tiga tahun terakhir arus peti kemas transshipment di Pelabuhan Tanjung Perak terus meningkat. Pada 2016, arus peti kemas transshipment tercatat 33.374 boks, naik menjadi 35.131 boks pada 2017, dan mencapai 36.980 boks pada 2018.

Perusahaan pelayaran domestik yang melayani rute transshipment di antaranya Meratus, Tanto, Salam Pacific Indonesia Lines, Tempuran Emas, Mentari Sejati Perkasa, dan Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan.

Pelayanan peti kemas domestik juga dilayani oleh seluruh terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk yang dioperatori oleh anak perusahaan Pelindo III seperti Terminal Petikemas Surabaya, BJTI Port dan Terminal Teluk Lamong.(ri)

Aksi Lanjutan SPJICT: Sampaikan Tuntutan di Depan Istana Negara

JAKARTA (Alfijak): Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan pekerja pelabuhan Indonesia melakukan aksi lanjutan gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan keadilan bagi pekerja.

Kali ini aksi lanjutan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dalam aksi tersebut, pekerja masih membawa payung hitam dan simbol hitung mundur sebagai tanda matinya keadilan bagi pekerja dan berlarutnya proses hukum kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja.

Dalam aksi tersebut, SP JICT bersama pekerja peabuhan nasional kembali menyampaikan empat hal tuntutannya.

Pertama, Presiden harus segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi pelabuhan nasional yang menurut BPK merugikan negara Rp 14,86 triliun.

“Jika dibiarkan berlarut maka akhirnya rakyat Indonesia terancam menanggung beban* akibat korupsi sistemik di pelabuhan,”kata Sekjen SPJICT, M. Firmansyah melalui keterangan tertulisnya.

Kedua, lanjutnya, dalam kasus JICT, kontrak Hutchison yang akan berakhir pada 27 Maret 2019. Audit investigatif BPK menemukan pelanggaran Undang-Undang dalam kasus JICT-Koja seperti tidak ada izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RJPP-RKAP dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sehingga ada indikasi kerugian negara mencapai minimal hampir Rp 6 triliun,”ucapnya.

Padahal, imbuh Firmansyah, jika dikelola mandiri baik SDM, peralatan dan teknologi sangat mumpuni. Pasar pun tidak bergantung Hutchison.

Ketiga, selain kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, ada masalah ketenagakerjaan serius. PHK non prosedural pekerja JICT dan PHK massal 400 pekerja outsourcing (SPC) JICT, kriminalisasi aktivis SP JICT.

“42 pelaut juga turut dipecat di anak usaha Pelindo II, Jasa Armada Indonesia (JAI) karena berserikat,” ujar Firmansyah.

Oleh karenanya, dia mendesak 400 pekerja outsourcing JICT (SPC) dan 42 pelaut PT JAI harus segera dipekerjakan kembali. Mereka pun layak diangkat sebagai pekerja tetap sesuai hasil investigasi alur produksi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.

Keempat, Pekerja JICT tegaskan tidak anti investasi asing, tetapi investasi Hutchison di JICT-Koja terbukti melanggar hukum dan merugikan negara. Dalam jangka panjang akan membahayakan ekonomi dan kedaulatan negara.

Firmansyah menegaskan Hutchison bisa menggarap pelabuhan lain. Bukan aset negara yang untung seperti JICT-Koja dan siap kembali ke negara tahun ini.

“Pelabuhan Petikemas TPS Surabaya sudah berhasil kembali dari Dubai, kenapa JICT dan Koja tidak bisa?,”tuturnya.

Menurutnya, negara harus menjamin kepastian hukum kasus kontrak JICT-Koja dan keadilan bagi pekerja pelabuhan nasional yang telah berkontribusi terhadap produktivitas pelabuhan.

“Pekerja pelabuhan akan aksi di depan istana sampai ratusan pekerja oursourcing di Priok bekerja kembali dan aset bangsa JICT-Koja kembali ke NKRI saat berakhirnya kontrak Hutchison 27 Maret 2019,”ujar Firmansyah.(ari)