Arsip Harian: 18/01/2018

Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Sandi gandeng ALFI garap efisiensi sistem logistik DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerima kunjungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Pentingnya Jakarta memiliki sistem logistik daerah sebagai bagian dari sistem logistik nasional menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.

JAKARTA (alfijak): “Menurut penelitian dan menurut data yang kita miliki, hampir 30 persen biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha di Indonesia dan di Jakarta adalah diserap oleh sektor logistik, sedangkan best practice di dunia itu berkisar 10-15 persen,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Karena itu, Sandi melanjutkan, kerja sama Pemprov DKI dengan ALFI akan menyelaraskan berbagai regulasi. Regulasi yang dibuat nanti disebutkan bisa menciptakan 4.000 lapangan pekerjaan.

“Kebetulan sekarang kita sudah punya Komite Harmonisasi Regulasi yang dipimpin oleh Pak Rikrik Rizkiyana. Kita akan memastikan regulasi di DKI mampu untuk sinkron sehingga lebih dari 3.000-4.000 lapangan pekerjaan di sektor logistik ini bisa berkembang,” paparnya.

Sandi kemudian menyebutkan secara natural industri logistik memiliki pertumbuhan sekitar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Sehingga, lanjutnya, industri logistik diprediksi tumbuh 12-14 persen pada 2018.

“Ini menunjukkan bahwa bukan hanya dari segi transportasinya tapi juga pergudangannya, dari segi IT-nya maupun dari segi teknologi dan digitalnya,” terangnya.

Sandi lalu mengambil contoh kawasan Tanah Abang, yang disebutnya memiliki potensi untuk ladang investasi. Pemilik lahan di Tanah Abang, dikatakannya, bisa menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dengan catatan bekerja sama dengan PT KAI.

“Di Tanah Abang kita melihat ada potensi kalau kita bisa melakukan investasi bersama dengan Kereta Api Indonesia. Sehingga lebih sedikit jumlah truk yang masuk ke DKI karena terkonsolidasi dan menggunakan jalur kereta api,” tutur Sandiaga. (detik.com/kumparan.com/ac)

Legal & Regulasi

Ekspor impor disederhanakan, ribuan lartas dipangkas

Pemerintah akan menyederhanakan aturan ekspor impor dalam waktu dekat. Sehingga, arus barang akan menjadi lebih cepat.

JAKARTA (alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya akan mengumumkan penyederhanaan ekspor impor tersebut pada pekan depan.

“Bahkan sebenarnya minggu depan, kita akan umumkan, mudah-mudahan Senin sebelum kita melakukan perjalanan kenegaraan Presiden,” kata dia di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Darmin menyebutkan, saat ini ada sekitar 11 ribu harmonized system code (HS code). Sekitar 5.000 atau 48 persen merupakan larangan terbatas (lartas).

“Larangan terbatas mulai dari minta rekomendasi, harus minta ini dan itu ke kementerian sampai tata niaga itu karangan terbatas kami sebutnya. Ada 10.900 itu ada berapa larangan terbatas di pemerintahan kita? Lebih dari 5.000, sekitar 48 persen,” kata dia.

Darmin mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi barang-barang apa saja yang perlu pemeriksaan khusus.

“Kita sedang merombak kalau deregulasi semuanya nggak akan sempat. Kita kemudian identifikasi urgent berbahaya sebagainya silakan diperiksa di lartas, di border. Sisanya masuk ke dalam Anda periksa, nggak akan lari perusahaanya. Anda periksa post border,” ujarnya.

“Bahkan, untuk perusahaan belasan puluhan tahun republik ini yang punya reputasi enggak usah periksa. Bikin saja, suruh teken komitmen bahwa dia enggak main-main. Tapi kita post audit. Anda macam-macam izin anda kami cabut. Tapi jangan periksa di pelabuhan. Pusing orang,” sambungnya.

Dengan begitu, pemerintah akan memangkas larangan terbatas menjadi sekitar 20 persen. Angka tersebut turun hampir separuhnya dari 48 persen.

“Sehingga minggu depan akan selesai sehingga Anda tahu berapa lartasnya kira-kira tinggal 20 persen dari yang tadinya 48 persen. Semester pertama tahun ini akan selesaikan semua urusan sehingga nggak ada alasan investor menganggap susah investasi Indonesia,” tutup dia. (liputan6.com/ac)