Apindo butuh kapal direct call AS hindari Singapura

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang membuka rute pelayaran ke Amerika Serikat tanpa harus terlebih dahulu transit di Singapura.

“Kami akan menggunakan Tanjung Emas dari pada pelabuhan lain. Namun nyatanya pengiriman barang kemanapun saat ini harus melalui Singapura, jadi kalau kita ekspor barang pasti singgah di Singapura. Nah ini yang kita harapkan kedepannya ada kapal dari Tanjung Emas yang langsung menuju Amerika,” kata Ketua Apindo Jateng Frans Kongi di Semarang, Rabu (29/9).

Frans menceritakan pihaknya pernah mengekspor barang seberat 500 ton. Namun tidak melalui Pelabuhan Tanjung Emas, dan dirinya diarahkan harus mengirimkan melalui Tanjung Perak Surabaya.

Meski demikian, pihaknya menjanjikan terus mendorong anggota Apindo untuk sepakat melakukan pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas yang sedang dikembangkan menjadi pelabuhan modern di Indonesia.

“Akan didorong, nanti 90 persen pengusaha akan pakai Tanjung Emas,” umbarnya.

Ketika, lanjutnya, semua pengusaha khususnya di Jawa Tengah mengirim barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas maka diharapkan akan ada kapal yang siap bersandar untuk mengangkut barang.

Kondisi tersebut sebenarnya akan menguntungkan bagi pengusaha karena lebih hemat biaya dengan tidak perlu jauh-jauh mengirim barang melalui pelabuhan lain seperti Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Sumber: radioidola.com/tribunnews.com

 

tmp_11278-images824442667

 

 

Peti kemas menumpuk karena dibiarkan importir

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak tak bermasalah meski ada penumpukan peti kemas.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur Hengky Pratoko mengatakan Yard Occupancy Ratio (YOR) alias Rasio Keterisian Lapangan di Tanjung Perak rata-rata baru 60 persen.

“Masih ada 40 persen yang kosong,” ucapnya dalam acara diskusi soal dwelling time di Hotel Ibis Surabaya, Selasa, 27 September 2016.

Sebelumnya, ratusan peti kemas yang menumpuk di terminal peti kemas ditengarai sebagai salah satu penghambat upaya pemangkasan sistem bongkar muat di Tanjung Perak. Temuan ini hasil Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Presiden Joko Widodo meminta pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan mengkloning penerapan pemangkasan dwelling time seperti halnya di Tanjung Priok.

Adanya upaya pemangkasan waktu bongkar muat di Priok membuahkan hasil menjadi hanya 3,2 hari saja. Inilah yang ingin diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lain.

Namun kebijakan itu menuai reaksi. Kondisi menumpuknya ratusan peti kemas di Priok dan Perak, menurutnya berbeda.

“Priok sudah over capacity, YOR-nya melebihi 80 persen,” tuturnya. Sedangkan di Perak, dia klaim masih tak masalah. “Masih luas.”

Hengky menambahkan, waktu bongkar muat di Tanjung Priok itu bisa 3,2 hari karena barang dikeluarkan dari lapangan penumpukan sebelum SPPB atau Surat Perintah Pengeluaran Barang dikeluarkan oleh Bea Cukai.

SPPB adalah tanda barang impor dapat dibawa keluar terminal pelabuhan. Proses pembayaran dan pajak-pajak belum termasuk hitungan.

Selain itu, kata dia, Tanjung Priok menghitung dwelling time tanpa memasukkan komponen pemenuhan pembayaran jasa terminal dan pajak-pajak.

Padahal menurutnya, pengurangan dwelling time ditujukan agar biaya logistik rendah.

“Ini yang saya khawatirkan. Mereka melakukan modified storage strategy dan itu dijadikan pembenar untuk mempercepat dwelling time,” tuturnya.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur Bambang Sukardi menambahkan, pemberlakuan tarif progresif dengan persentase sama seperti di Tanjung Priok dapat menimbulkan masalah baru bagi importir yang masih bermasalah dalam pengurusan dokumen.

“Kasihan nanti, dia harus dipaksa karena nggak bisa keluar sebelum SPPB keluar. Kalau yang sudah selesai SPPB kan nggak masalah, tinggal ditarik,” tuturnya.

Dia berpendapat upaya pemangkasan dwelling time yang diharapkan dapat menyelesaikan satu masalah rentan menimbulkan masalah baru.

“Pemerintah harus mengetahui dulu akar permasalahannya apa,” ujarnya.

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menduga salah satu faktor penghambat pemangkasan proses bongkar muat (dwelling time) berasal dari importir.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Perak, Ajun Komisaris Besar Takdir Mattanete menemukan ratusan peti kemas belum dikeluarkan atau diambil oleh importir. Menurutnya hal itu rentan menyebabkan penumpukan peti kemas di TPS.

Sumber: tempo.co

 

 

tmp_21540-494274_620-1895212196

 

 

‘Dry port baru sebatas kurangi YOR’

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pebisnis di Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, pengalihan tujuan akhir kontener impor atau port destination dari Pelabuhan Priok Jakarta ke Cikarang Dry Port (CDP) Jawa Barat t selaku pelabuhan darat, dinilai tidak akan berpengaruh signifikan pada masa inap barang atau dwelling time.

Hal ini hanya berdampak pada berkurangnya yard occupancy ratio (YOR) di lapangan penumpukan peti kemas lini satu pelabuhan Priok.

Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, peran pelabuhan darat seperti CDP tidak akan berpengaruh pada penurunan dwelling time dan mengurangi biaya logistik di pelabuhan Priok, sebab fungsi fasilitas itu juga sebagai fasilitas komersial yang pada ujungnya menimbulkan biaya logsitik bagi pengguna jasa.

“Dengan adanya CDP sebagai port destination hanya mengurangi YOR di terminal peti kemas namun tidak berpengaruh pada dwelling time. Ini yang harus kami luruskan jadi jangan kemudian importi atau pemilik barang di giring untuk masuk ke CDP,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/9/2016).

Adil mengatakan, keberadaan CDP saat ini hendaknya tidak mengganggu proses bisnis logistik yang sudah berjalan sesuai aturan kepabeanan yang berlaku, sebab pilihan untuk menentukan port destination barang impor itu ditentukan oleh shipper dan consigne dengan mempertimbangkan lokasi akhir gudang importir.

“Kalau pabrik atau gudangnya ada di wilayah barat seperti Tanggerang, Cikande dan sekitarnya tidak mungkin importirnya memilih port destinationnya CDP. Pasti akan pilih port destinationnya Pelabuhan Priok agar lebih efisien dan hemat biaya,” paparnya.

Impor

Menurut Adil, pilihan port destination CDP untuk barang impor bisa dimaklumi terhadap barang-barang impor yang dimiliki oleh importir yang lokasi fasilitas gudang akhirnya berada di Cikarang dan sekitarnya.

Sebab, imbuhnya, biaya penanganan barang impor dari pelabuhan asal hingga tujuan akhir atau port detination biasanya sudah termasuk dalam ocean freight.

“Jadi ini soal proses bisnis yang sudah dihitung detail oleh pemilik barang, tentunya mana yang lebih efisien pasti diambil tetapi jangan kemudian menggiring semua barang ke CDP karena justru akan menambah biaya logistik,” paparnya.

Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, upaya mendorong fasilitas CDP sebagai solusi menekan dwelling time di Pelabuhan Priok merupakan hal yang kurang tepat.

“Tidak ada kaitannya peran CDP Jawa Barat itu dalam menekan dwelling time di Pelabuhan Priok. Sebab terbukti selama ini dwelling time Priok bisa di tekan karena ada Permenhub 117/2015 tentang relokasi barang impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan,” ujarnya.

Taufan mengatakan, untuk mempercepat dwelling time di Pelabuhan Priok dari saat ini sudah mencapai rata-rata 3,2 hari menjadi kurang dari 3 hari, hendaknya di berlakukan service level agreement (SLA) dari setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam proses ekspor impor, dengan menerapkan single risk management.

Selain itu, kata dia, memberlakukan Indonesia National Single Window (INSW) secara benar, juga mendorong perusahaan pelayaran asing melalui agen-nya di dalam negeri menerbitkan dokumen delivery order (DO) online dan beroperasi 24/7.

“Importir juga mesti diberikan edukasi supaya mempercepat pengeluaran barangnya di pelabuhan,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com

Lebih mahal dari Jakarta, KPPU bidik tarif peti kemas Batam

Mahalnya tarif peti kemas tujuan Batam-Singapura, masih jadi bahan sorotan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Batam.

Belum lama ini, KPPU telah memanggil beberapa pelaku usaha peti kemas.

Namun yang dipanggil bukan pengusaha di daerah kerja Batam-Singapura, melainyakn untuk tujuan Tanjung Priok (Jakarta)-Singapura.

Pemanggilan itu, kata Kepala Kantor Perwakilan KPPU Daerah Batam, Lukman Sungkar, untuk mengumpulkan data-data soal tarif peti kemas.

“Beberapa pelaku usaha peti kemas dari luar Batam sudah kami panggil. Setelah selesai, nanti kita akan panggil juga pelaku usaha peti kemas di Batam,” kata Lukman saat dihubungi Tribun via handphone, Minggu (25/9).

Dari beberapa pelaku usaha itu, memang belum semuanya memberikan data berkaitan dengan tarif peti kemas. Ada juga yang minta dijadwalkan ulang pemanggilannya, karena belum siap dari sisi data.

“Kita akan minta keterangan dari Asosiasi Forwarding dan empat pelaku usaha,” ujarnya.

tmp_7636-suasana-pelabuhan-peti-kemas-di-pelabuhan-batuampar-batam_20160824_215505-1525721807

Lukman menyebut, pemanggilan itu belum masuk ke perkara. Tugas KPPU di sini untuk membandingkan data berdasarkan tujuan. Kemudian dibandingkan jarak dan harga.

“Selasa besok ini, dari asosiasi yang akan dipanggil. Kami juga sedang mengumpulkan data dari luar negeri,” kata Lukman.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPPU di Singapura, soal data-data perusahaan dari luar negeri yang melakukan pengiriman peti kemas. Data itu akan dibandingkan lagi dengan data-data yang sudah ada.

“Koordinasinya memang baru lewat email. Tapi KPPU di Singapura menyatakan siap membantu,” ujarnya.

Pengumpulan data itu berkaitan dengan informasi mahalnya tarif peti kemas tujuan Batam-Singapura yang tak sebanding dengan jarak. Bahkan, tarif transportasi Batam-Singapura lebih mahal dibanding Jakarta-Singapura.

Tribun Batam sebelumnya mengungkap mahalnya tarif peti kemas ini. Pengiriman peti kemas dari Jakarta-Malaysia yang berjarak 1.296 km, dikenakan biaya USD 450. Sedangkan Batam-Singapura yang berjarak 28 km dikenakan tarif USD 555.

Sedangkan ke Malaysia yang berjarak 374 km dikenakan biaya USD 122. Sehingga total biaya pengiriman peti kemas dari Batam-Malaysia dikalkulasi sebesar USD 677.

Sumber: tribunnews.com

Badan Karantina luncurkan e-certificate

Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertanian dan Ekonomi Belanda mencapai kesepakatan untuk mengembangkan pertukaran data khususnya Sertifikat Perkarantinaan atau e-certificate. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan fasilitas perdagangan sehingga menurunkan waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan.

Kepala Badan Karantina Kementan, Banun Harpini menyampaikan bahwa kerjasama ini mendukung keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat layanan arus bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara meminimalkan administratif dokumen berbelit serta mensimplifikasi layanan.

Dijelaskannya bahwa selama ini sebelum menggunakan fasilitas e-certificate, dwelling time sisi karantina di pelabuhan Tanjung Priok hanya 0,25 hari atau sekitar 4 jam, masih lebih cepat jika dibandingkan dengan Bea Cukai yang 0,5 hari, padahal Karantina tentang analisis risiko tetapi masih lebih cepat.

“Tentunya dengan menggunakan e-certificate akan lebih cepat dari 4 jam. Kita juga akan percepat dwelling time untuk pelabuhan lainnya di seluruh Indonesia,”ungkap Banun dalam acara Single Key Pertukaran Data Elektronik Karantina Indonesia-Belanda di Jakarta pada Kamis (22/9).

Lebih lanjut Banun menjelaskan jika fasilitas perdagangan tersebut untuk memastikan kesehatan dari produk pertanian ekspor-impor serta adanya keaslian dokumen yang dikeluarkan oleh UPT Badan Karantina maupun Institusi Sertifikasi Kesehatan Perkarantinaan Belanda.

Selain itu, e-certificate juga untuk membantu kecepatan proses pemeriksaan keaslian dokumen dan fisik (bila diperlukan), mencegah adanya impor illegal atau penyelundupan yang tak tertulis dalam dokumen perkarantinaan serta memberikan jamina kepastian untuk mempercepat waktu layanan.

Pasar Uni Eropa

Jika hal itu untuk aspek mikronya, lain halnya dengan aspek makronya. Perbaikan fasilitas perdagangan dengan Belanda ini bermakud untuk memperlancar perdagangan dengan Uni Eropa, mengingat Belanda merupakan pintu masuk ke Uni Eropa.

Khusus untuk Belanda, negara ini merupakan mitra strategis bagi ekspor-impor komoditas pertanian Indonesia. Pada 2015 dari Indonesia sebanyak 2.121 transaksi Sertifikat Karantina Tumbuhan dan 187 transaksi Sertifikat Karantina Hewan yang diterbitkan dengan tujuan ke Belanda.

Sebaliknya dari Belanda, ada 1.202 transaksi sertifikat karantina tumbuhan dan 662 transaksi sertifikat karantina hewan. Adapun komoditas pertanian yang diekspor pada 2015-2016 ialah kopi, lada, karet, kakao, Nenas, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Expeller, manggis serta Mangga. Adapun kerjasama ini juga melibatkan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) sebagai penyedia Certificate Authority (CA) atau Otoritas Sertifikat Digital (OSD).

Sumber: koran-jakarta.com

 

tmp_28273-images-722819302

 

 

Satgas kebijakan ekonomi soroti dwelling time di pelabuhan

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi menyoroti belum membaiknya waktu bongkar muat barang (dwelling time) yang masih terlalu lama di berbagai pelabuhan besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi satgas kebijakan ekonomi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa masalah dwelling time menjadi penting karena berkaitan dengan banyak hal, terutama biaya logistik.

Selain dwelling time, masalah lain yang juga menjadi fokus pembahasan pada rapat adalah munculnya regulasi baru di tingkat kementerian yang sebenarnya tidak perlu ada dan mengganggu implementasi kebijakan deregulasi.

Munculnya berbagai peraturan baru yang tidak sesuai dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi ini sempat mendapat sorotan, khusus dari Presiden RI Joko Widodo.

“Kalau keperluannya adalah untuk mengawasi, kita sudah memiliki portal Indonesia National Single Window (INSW). Datanya lengkap dan detail. Jangan menambah beban lagi,” ujar Darmin.

Sebelumnya, laporan Logistic Performance Index 2016 dari Bank Dunia memperlihatkan kinerja logistik Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014, terutama dari aspek infrastruktur yang kurang memadai.

“Sebanyak 70 persen pengeluaran perusahaan pelayaran ada di bagian darat, seperti di pelabuhan, pergudangan, dan truk pengangkut. Sebanyak 30 persen sisanya ada di perjalanan laut, seperti untuk operasional kapal, membayar kru, dan ongkos bahan bakar,” katanya.

“Saat ini sudah ada 18 kasus baru yang masuk dan akan segera kita proses,” ungkap Carlo.

Secara keselurahan, rapat menyetujui peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII akan berdampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia setelah mencermati kemajuan yang ditunjukkan oleh Tim Pokja I sampai IV.

Sumber: bisnisjakarta.co.id/antara

 

 

 

Pemerintah mesti jelaskan kenapa biaya logistik pelabuhan RI tertinggi dunia

logistik mahal
Logistik mahal

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengeluhkan biaya logistik Pelabuhan Indonesia termahal di dunia. Sebab menurut anggota Komisi V DPR, Soehartono, biaya kemahalan pelabuhan Indonesia mencapai 27 persen. Sedangkan di Singapura, Malaysia dan India berkisar 15 persen.

“Ini akibat kurangnya pelabuhan atau sistemnya yang jeblok? Mestinya pemerintah bisa menjelaskan penyebab kemahalan itu,” kata Soehartono, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/9).

Dia mencontohkan, proses bongkar-muat di pelabuhan Belawan Kota Medan masih membutuhkan waktu lebih dari lima hari dari yang semestinya dua hari.

“Bahkan di Makassar, yang merupakan gerbang Indonesia Timur, dwelling time sampai tujuh hari. Sementara Tanjung Priok masih tiga hari,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut politikus dari dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur VIII itu, tiga pelabuhan penting di Jawa dikerahkan secara bersama-sama untuk mengurangi waktu bongkar muat kapal.

“Kontainer itu kan berpusat di Jawa terutama di Jakarta, seharusnya sudah ada pemikiran untuk mengerahkan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok secara bersama-sama, otomatis dwelling time akan berkurang,” tegasnya.

Dia mengatakan, seberapa baik manajemennya, tapi kalau arus kapal pembarwa barang melimpah ruah, tetap saja proses bongkar muat barang abnormal.

Sumber: indopos.co.id

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II
KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. Hal ini terutama setelah KPK bertemu dan menjajaki kerja sama dengan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP/National Berau for Corruption Prevention), Tiongkok, Senin (19/9).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pertemuan ini, kedua lembaga sempat membahas kelanjutan kasus pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II. Hal ini lantaran mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino yang telah menyandang status tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembelian tiga unit QCC dari perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd (HDHM).

“Salah satunya (kasus Pelindo II) itu yang kita tanyakan,” kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Namun, Agus enggan berbicara banyak mengenai perkembangan penanganan kasus ini.
“Karena kan yang nangani saya bilang tadi banyak lembaga, ada kepolisian, kehakiman,” katanya.

Dalam pertemuan ini, KPK dan NBCP menjajaki kerja sama untuk saling bertukar informasi. Selain itu, kedua lembaga antikorupsi ini juga bekerja sama dalam pertukaran buronan tersangka korupsi dan pertukaran aset hasil tindak pidana korupsi. Jadi, KPK dapat menangkap koruptor Indonesia yang kabur ke Tiongkok maupun sebaliknya.

“KPK dan NBCP diharapkan awal tahun (2017) bisa sepakati nota kerja sama untuk permudah kerja-kerja pemberantasan korupsi. Lebih rincinya nanti kita bisa saling bertukar informasi, pelaku korupsi dan aset. Itu seperti mungkin ada koruptor lari Indonesia sebaliknya Indonesia lari ke Tiongkok dengan mudah kita bisa tangkap. Ini kita bisa juga bekerja sama trace asetnya, informasi juga tak kalah penting soal pencegahan,” katanya.

Agus menyatakan, KPK selama ini belum memiliki kerja sama dengan Tiongkok dalam pemberantasan korupsi yang berdampak pada rendahnya informasi dan kemampuan usut pelaku korupsi yang lari ke sana. Selain dengan NBCP, KPK juga menjajaki kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain untuk mempermudah kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan ini, hadir Wakil Kepala NBCP, Liu Jianchao; Wakil Kepala Biro IV Biro Umum Antikorupsi Kejaksaan Agung Tiongkok, Xiao Zhongyang; Konselor Direktorat Jenderal Perjanjian dan Hukum Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hu Bin; Wakil Kepala Biro Penyelidikan Ekonomi Kementerian Kepolisian Tiongkok, You Xiaowen; Direktur Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Feng Jingyou; dan Inspektur Departemen Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Zhou Lei.

Liu menyatakan, pihaknya memilih bekerja sama dengan KPK karena prestasi KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Pemberantasan korupsi oleh KPK sejalan dengan Tiongkok yang menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

Liu menegaskan korupsi merupakan ancaman ekonomi Tiongkok yang sedang meningkat. Selain itu, pemerintah Tiongkok menilai korupsi telah menjadi persoalan ekonomi global. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga antikorupsi negara lain.

Diberitakan, KPK menyangka RJ Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

 

Sumber: Berita Satu

 

Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

Pelabuhan bukan untuk menimbun barang
Pelabuhan bukan untuk menimbun barang

 

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya dalam menekan masa inap barang di pelabuhan atau dwelling time dengan memfungsikan pelabuhan hanya sebagai tempat bongkar muat barang dari dan ke kapal, bukan untuk kegiatan penimbunan.

Caranya adalah dengan memperluas implementasi aturan relokasi barang yang telah melewati batas waktu penumpukan di seluruh pelabuhan utama di Indonesia.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan penurunan dwelling time yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari sebelumnya rata-rata 7-8 hari menjadi 3,2 hari saat ini karena operator terminal peti kemas di pelabuhan Priok sudah fokus pada core business-nya yakni bongkar muat dan mengimplementasikan secara konsisten Permenhub No:117/2015 tentang relokasi barang impor yang telah melewati batas waktu penumpukan atau longstay.

Dia mengatakan, dalam beleid itu, setiap pemilik barang impor/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan maksimal tiga hari dari lini satu pelabuhan/terminal dengan biaya dari pemilik barang.

Sesuai aturan itu,imbuh Taufan,jika selama tiga hari barang impor belum juga dikeluarkan atau diambil pemiliknya maka barang impor tersebut dapat direlokasi ke lini-lini pelabuhan maupun tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan yang menjadi bufferterminal peti kemas Priok.

“Beleid itu kami rasakan cukup efektif sehinggadwelling time di Priok bisa bergerak turun signifikan. Sayangnya aturan tersebut hanya diberlakukan di pelabuhan Tanjung Priok saja selama ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/9/2016).

Taufan mengatakan, setelah Presiden Joko Widodo memberikan catatan khusus terkait masih tingginya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar, yang rata-rata mencapai 7-8 hari, saat ini sejumlah instansi terkait mulai sibuk membenahi dwelling time di tiga pelabuhan utama yang di sorot oleh Presiden.

“Padahal Permenhub 117/2015 bisa saja diperluas implementasinya hingga di tiga pelabuhan utama selain Priok itu untuk menekan dwelling time. Ini untuk antisipasi jangka pendek dan butuh ketegasan dari Kemenhub soal ini,”paparnya.

Taufan mengimbau semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait penyebab lamanyadwelling time di pelabuhan. Sebab, kata dia, pemilik barang impor juga tidak menginginkan barangnya lebih lama menumpuk di pelabuhan karena hal itu justru bisa menambah biaya logistik.

“Kalau ada importir yang sengaja berlama-lama menimbun barangnya di pelabuhan tentunya perlu dipertanyakan dan patut dicurigai klasifikasi perusahaan importasinya seperti apa. Yang jelas kalau importasi bahan baku justru inginnya lebih cepat sampai di pabrik atau gudang importir,” tuturnya.

Taufan mengingatkan supaya barang impor yang tidak jelas keberadaannya di dalam terminal peti kemas segera dikeluarkan atau relokasi ke areal buffer sehingga tidak menjadi beban operator pelabuhan.

“Di samping itu untuk menekan dwelling timeterhadap kontainer impor yang tidak diurus pemiliknya dalam waktu 2-3 hari segera dipindah jangan ada di lini satu terminal,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Bay M.Hasani mengatakan, sangat memungkinkan PM. 117/2015 diperluas implementasinya yakni tidak hanya berlaku di Pelabuhan Priok tetapi juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Bay yang pernah menjabat Kepala OP Tanjung Priok itu menyatakan, jika dilaksanakan konsisten beleid tersebut cukup efektif dalam menekan dwelling time di pelabuhan.

“Kita akan siapkan aturannya bisa saja beleid itu diperluas implementasinya dan jalankan konsisten supaya instruksi Presiden Jokowi agar dwelling time di Perak, Belawan dan Makassar bisa turun seperti yang dialami di pelabuhan Priok,” ujar dia.

Sumber: bisnis.com