Pemerintah berencana akan melakukan impor daging kerbau dari India. Apabila tak ada hambatan, bulan ini daging kerbau impor akan mulai dijual dengan harga Rp60 ribu per kg.

Pemerintah pun telah menugaskan Perum Bulog mendatangkan 10.000 daging kerbau impor dengan tujuan mampu menekan lonjakan harga daging sapi. Pasalnya, harga daging sapi saat ini masih bertengger di atas Rp100.000 per kg.

Namun, kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak pada penurunan harga daging sapi.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo, impor daging kerbau ini tidak akan berdampak langsung terhadap penurunan harga daging sapi. Penyebabnya adalah tidak banyak masyarakat yang mengonsumsi daging kerbau ini.

“Konsumsi kerbau kan enggak banyak, paling hanya di Jawa Tengah. Jadi enggak signifikan,” kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/7/2016).

Menurut Sasmito, pemerintah seharusnya harus lebih mewaspadai daging ayam dibandingkan daging sapi. Sebab, konsumsi daging ayam ini selalu meningkat pada setiap daerah di Indonesia. Sehingga, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada daging sapi.

“Kita yang paling besar itu konsumsi ayam. Ayam ini juga banyak dari luar seperti Thailand. Ini juga harus diperhatikan harganya,” tutupnya.

Usul revisi UU

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Amran ingin agar revisi UU itu membolehkan impor sapi siap potong.

“Kami usulkan UU ini direvisi,” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (14/7/2016).

Saat ini, UU itu tidak memperbolehkan pemerintah mengimpor sapi siap potong. Pemerintah hanya boleh mengimpor sapi bakalan atau sapi yang mesti melalui proses penggemukan terlebih dahulu di dalam negeri.

Awalnya, tujuan UU itu dibuat adalah untuk menjaga harga daging sapi tetap terjangkau. Selain itu, agar impor sapi tidak mematikan peternak lokal.

Namun, menurut Amran, yang terjadi kini, sapi-sapi bakalan malah lebih mahal daripada sapi siap potong.

“Tapi yang terjadi malah sebaliknya,” ujar Amran.

Amran memastikan, jika UU tersebut direvisi dan pemerintah diperbolehkan mengimpor sapi siap potong, kebijakan itu tidak akan mematikan peternak lokal.

“Kami akan tetap melindungi peternak kecil. Impor itu diisi di Jabodetabek dulu, jumlahnya itu 90 persen. NTT dan NTB tidak mungkin kami kirimi sapi impor, di sana lumbung sapi kok. Jadi impor ini diprioritaskan di Jabodetabek,” ujar Amran.

Amran menegaskan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan swasembada protein. Oleh sebab itu, impor sapi siap potong sekaligus menggenjot konsumsi protein selain daging, merupakan aksi jangka pendek.

Presiden geram

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram terhadap satu undang-undang dan satu peraturan menteri pertanian yang dinilai menghambat perkembangan peternakan, serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu sehingga menyebabkan harga daging di pasar menjadi lebih mahal.

“Ini tidak betul, ada peraturan seperti ini, dan harus segera direvisi. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membeli daging dengan harga mahal dan tidak kompetitif,” kata Presiden Jokowi sambil menunjukkan dua foto kopi peraturan itu kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan sejumlah redaktur media massa, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan juru bicara Johan Budi.

Presiden tidak bersedia menyebutkan peraturan apa yang dimaksud. “Nanti biar Pak Menteri Pertanian yang menjelaskan,” katanya.

Dikatakannya, saat ini penguasaan peternakan, khususnya sapi dan daging sapi, sangat luar biasa karena sudah dikuasai oleh sejumlah pihak mulai dari hulu ke hilir hingga ke kapal.

Saat ini banyak peraturan, menurut Presiden Jokowi, sangat tidak masuk akal, seperti adanya ketentuan larangan impor sapi siap potong, sementara sapi bakalan siap impor.

“Harusnya kan sapi bakalan dan sapi siap potong boleh diimpor. Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu?,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya dalam waktu dekat akan merevisi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan peternakan di Indonesia sehingga untuk mencegah monopoli pihak tertentu sehingga bisa terjadi suatu persaingan yang adil.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mempertanyakan alasan dilarangnya impor jeroan sapi karena dianggap berasal dari ternak sapi yang tidak sehat di negara asalnya.

“Lha wong jeroan yang diimpor juga berasal dari sapi yang kita impor dari negara sama. Masa’ di negara asal jeroan mengandung penyakit lalu tiba di Indonesia tidak mengandung penyakit? Aneh-aneh saja,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Amran, apabila dua peraturan tersebut direvisi, maka sejumlah harga sapi, daging dan jeroan bisa alami penurunan cukup signifikan.

Dia memperkirakan, dampak adanya revisi, maka harga sapi siap potong yang saat ini senilai Rp27.000 per kilogram dan sapi bakalan yang saat ini Rp40.000 per kilogram akan turun masing-masing 33 persen.

Demikian juga harga daging sapi dipasaran yang saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram hingga Rp120.000 per kilogram, dengan adanya revisi dua peraturan bisa turun menjadi Rp75.000 per kilogram, ujarnya.

Untuk harga jeroan yang sekarang ini harganya Rp60.000 per kilogram bisa turun menjadi Rp20.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram, jika peraturan itu aturannya direvisi, demikian Amran Sulaiman.

Feedloter perlu dicarikan saingan

Pemerintah telah membuka ‘keran’ impor daging sapi beku untuk memangkas turun harga daging sapi, namun harga daging sapi segar rupanya belum juga bergeming dan tetap di atas Rp 100.000/kg.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, menyebut harga daging segar yang masih tinggi dipicu oleh tidak efisiennya industri penggemukan sapi (feedloter).

“Kenapa tidak efisien, bagaimana bisa turun kalau harga sapi hidup dari feedloter masih Rp 43.000/kg, karena feedloter yang banyak jumlahnya ini sebenarnya mengerucut hanya dikuasai segelintir pemain. Nggak ada pesaing ini feedloter,” ujarnya kepada detikFinance, Jumat (15/7/2016).

Menurut Syarkawi, kebijakan pemerintah dinilai sangat tepat untuk melakukan impor daging sapi beku secara luas, kemudian daging kerbau India, jeroan, sampai yang terbaru berupa revisi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang akan mengizinkan impor sapi siap potong.

“Ada sapi siap potong, daging beku, dan kerbau ini menciptakan pesaing bagi feedloter. Supaya mereka juga terdorong lebih efisien dalam proses penggemukan. Kalau andalkan kondisi saat ini tanpa impor, mimpi daging bisa turun. Orang Presiden bilang sendiri swasembada paling cepat 9-10 tahun, itu juga kalau konsisten programnya,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, pengusaha juga tak bisa disalahkan sendiri atas ketidakefisienan proses penggemukan sapi di dalam negeri.

“Banyak pungutan buat feedloter sejak dari pelabuhan seperti bea masuk, karantina, dan sebagainya. Kemudian aturan kuota impor ditetapkan per tiga bulan, harusnya setahun sekali, sehingga feedloter bisa fleksibel mengimpor sapi dari luar,” ungkap Syarkawi.

Selain itu, sambungnya, utak-atik aturan impor tak akan sukses jika kemudian tata niaga yang terbentuk baru dengan daging impor masih dikuasai pemain-pemain lama.

“Nah ini yang kita juga akan awasi, pemain-pemain yang dapat kuota harus fair. Jangan seperti sekarang, beda perusahaan pemilik sama, atau owner beda dan perusahaan beda, tapi yang modalin orangnya sama. Akhirnya kuota hanya dikuasai segelintir pemain. Itu yang kita amati dari sidang kartel yang lalu,” kata Syarkawi.

sumber: okezone.com/detik.com/kompas.com/Antara